Aroma Politis Gerakan Separatis Papua

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Sudah bukan rahasia lagi seruan dan gerakan Papua Merdeka sejak lama menjadi isu paling sensitif. Baik di tanah Papua sendiri maupun di kancah internasional. “Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan masih berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua. (Kompas[dot]com, 28/9/2020)

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Kantor Koordinasi ULMWP di Papua Markus Haluk, ikut merespon pidato Jokowi dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB yang mendukung kemerdekaan Palestina. “Kepada Presiden Joko Widodo bahwa jangan hanya dukungan kemerdekaan rakyat Bangsa Palestina tetapi mulailah dengan Papua merdeka sebelum ke Palestina merdeka,” katanya. (Tirto[dot]id, 25/9/2020)

Akar Masalah Papua

Hingga saat ini, upaya separatisme Papua tak pernah sepi disuarakan. Tak ada asap tanpa api. Membesarnya keinginan Papua merdeka tentu bermula dari persoalan yang selama ini melingkupi masyarakat Papua.

Papua sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam dan tambang luar biasa tentu menggiurkan bagi negara-negara berkepentingan, baik secara politik maupun ekonomi. Dukungan sebagian negara pasifik terhadap kemerdekaan Papua tidaklah murni karena simpati atau kecenderungan sebagai sesama ras melanesia.

Isu pelanggaran HAM dan ironi kesejahteraan selalu menjadi alasan terkuat mendorong Papua merdeka dari Indonesia. Padahal, bersatunya Papua ke dalam NKRI dilakukan atas referendum rakyat Papua sendiri yang memilih bergabung dengan Indonesia pada 1969.

Pelanggaran HAM dan Ironi Kesejahteraan

Jamak diketahui, terdapat banyak pelanggaran HAM yang dinilai melukai rakyat Papuan, baik pelanggaran di masa lalu ataupun sekarang. Komnas HAM mencatat, pada 2015-2018, 42 orang meninggal dan 93 warga Papua terluka akibat kekerasan yang dilakukan oknum TNI ataupun Polri. Hal itu tidak pernah tuntas diselesaikan secara adil. Kebanyakan tindak kekerasan yang dilakukan hanya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan permintaan maaf.

Baca juga:  Wamena Berdarah, Babak Lanjut Konflik Papua

Perlakuan hukum yang tidak adil semacam inilah yang memicu kemarahan warga Papua. Mereka merasa terzalimi dan terdiskriminasi. Belum lagi rasisme yang dialami warga Papua di wilayah luar Papua. Pada akhirnya kerusuhan karena SARA meluas, sebagaimana pernah terjadi di Surabaya. Pengepungan asrama Papua di Surabaya meluas ke beberapa daerah lainnya hingga tanah Papua sendiri.

Dalam hal kesejahteraan, masyarakat Papua belum merasakan perhatian pemerintah. Mereka merasa dianaktirikan dan dinomorsekiankan. Pembangunan di Papua berjalan lambat. Masih banyak wilayah-wilayah yang minim akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik.

Proyek infrastruktur yang dicanangkan Jokowi di Papua, rupanya tidak cukup memuaskan masyarakat Papua sendiri. Mereka bahkan mengatakan tidak butuh jalan tol. Mereka hanya butuh kesejahteraan dan jaminan keamanan. Ketimpangan sosial di wilayah ini sangat terlihat.

Sebagai contoh, Kepulauan Raja Ampat yang dikenal sebagai tempat menyelam terbaik di dunia. Pesona alamnya bagai melihat surga dunia, rupanya tersimpan sisi lain yang tak terekspos. 20,5% dari 46.600 penduduk pada 2016 hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki akses rendah terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar. Sungguh ironis. Salah satu tempat destinasi wisata terbaik tak membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Begitu pula dengan penduduk di sekitar eksploitasi tambang emas milik Freeport McMoran. Konflik Papua masih memanas karena problem kesejahteraan yang tidak pernah tuntas. Tanah dan kekayaan alamnya melimpah, tetapi masyarakatnya tetap hidup susah. Papua berada dalam cengkeraman kapitalis akibat kebijakan prokapitalis liberal yang dibuat pemerintah pusat.

Faktor Politis Memperkuat Separatis

Gerakan separatis OPM sebenarnya sudah lama terjadi. Hingga saat ini mereka bersembunyi di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau aparat keamanan. Kondisi geografis Papua sangat menguntungkan bagi kelompok ini.

Baca juga:  Indonesia Merindukan Ideologi Islam

Pertanyaannya, mengapa gerakan ini begitu sulit diberantas? Jawabannya karena mereka mendapat simpati dan dukungan internasional, terutama bangsa Melanesia. Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini memiliki kedekatan kultural dengan bangsa Melanesia. Negara pendukung Papua merdeka juga berasal dari bangsa yang sama.

Pada Maret 2017, atas nama tujuh negara pasifik (Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Kepulauan Slomon), Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM serius terhadap orang asli Papua di sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Berlanjut di bulan Mei 2017, 11 anggota parlemen Selandia Baru menyatakan dukungan untuk kemerdekaan Papua Barat dengan menandatangani Deklarasi Westminster.

Di kawasan Asia Pasifik, terbentuk organisasi berbasis ras Melanesia berkulit hitam, yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG) yang didukung lembaga dunia seperti Australia dan AS. Salah satu negara pasifik, Vanuatu, selalu mendukung Papua masuk dalam organisasi MSG.

Indonesia Patut Waspada

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan beberapa negara, sangat berpotensi terjadi gerakan separatis. Terlebih di wilayah yang memiliki kerawanan terjadinya konflik vertikal maupun horizontal. Apalagi kekayaan alam yang dimiliki negeri ini selalu menjadi incaran bangsa lain untuk menguasai.

Lepasnya Timor Timur di masa lalu mestinya menjadi pelajaran berharga. Saat itu, desakan melepas Timor Timur datang dari Australia yang memiliki kedekatan kultural dengan Timor Timur yang berasal dari ras Melanesia. Diketahui, dukungan kuat Australia terhadap Timor Timur disinyalir adanya ketertarikan Australia pada kandungan minyak yang ada di Timor Leste.

Jika Papua lepas dari Indonesia, tentu sangat merugikan Indonesia. Sebab, Papua memiliki kekayaan alam luar biasa, baik itu hasil pertanian, pertambangan, hasil hutan, maupun pariwisata. Bila Papua lepas, negara pendukung separatis jelas yang paling beruntung.

Perlu diketahui, negara pendukung papua merdeka adalah negara-negara anggota persemakmuran bangsa-bangsa yang berafiliasi dengan Britania Raya (Inggris).

Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo pernah mengatakan posisi geopolitik Indonesia berada di tengah negara-negara Five Power Defence Arrangement (FFDA) yang beranggotakan Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Beliau menjelaskan, FFDA yang merupakan perjanjian negara-negara persemakmuran Inggris menyimpan kerawanan yang patut menjadi perhatian serius Indonesia.

Baca juga:  Separatisme Papua adalah Penumpang Gelap Gerakan #BlackLivesMatter

Islam Mencegah Separatisme

Bagai anak emas, Papua menjadi bahan rebutan kepentingan negara kapitalis. Merdeka belum tentu sejahtera. Bersama Indonesia, Papua berada dalam persimpangan jalan.

Inilah akibat sistem pemerintahan yang hanya mengutamakan kepentingan kapitalis. Papua hanya butuh perhatian dan periayahan. Papua membutuhkan sentuhan sistem bervisi jangka panjang, baik pembangunan masyarakatnya maupun ekonominya.

Jika Papua diurus dengan cara dan kepemimpinan Islam (baca: Khilafah), maka yang akan dilakukan adalah:

Pertama, membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak.

Skema itu dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki tanah Papua. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya. Negara sebagai pelaku utama eksplorasi dan eksploitasi SDA. Bukan diserahkan pada asing atau swasta. Dengan begitu, kesejahteraan hidup masyarakat Papua akan terwujud.

Kedua, menegakkan hukum secara tegas dan adil baik kepada kelompok separatis, rasis, dan tindak kriminal lainnya.

Dalam Islam, menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban. Memisahkan diri dari negara merupakan keharaman. Setiap pelaku bughat atau makar diberi sanksi dengan diperangi. Arti diperangi di sini maksudnya adalah men-ta’dib mereka (memberi pelajaran) tanpa membunuh nyawa. Agar mereka kembali bersatu dalam negara.

Ketiga, Islam mencegah segala bentuk intervensi asing. Terhadap kafir harbi fi’lan tidak boleh ada hubungan kerja sama dalam bentuk apa pun.

Keempat, perlakuan Islam terhadap dzimmi (nonmuslim yang berada dalam perlindungan negara Khilafah) sangat adil.

Hak dan kebutuhan mereka terpenuhi dan terjamin seperti halnya warga muslim. Sikap rasis dan diskriminatif hampir nihil terjadil. Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa menyakiti seorang dzimmi (nonmuslim yang tidak memerangi umat muslim), maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah.” (HR Imam Thabrani)

Semua hal itu bisa diterapkan manakala negara yang dimaksud berbentuk sistem pemerintahan Islam dalam bingkai negara Khilafah Islamiyah. Bukan negara demokrasi kapitalis yang justru menjadi pemicu kuat mengapa bibit separatis tak pernah ada habisnya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *