Anggaran Bocor, Negara Tekor

Oleh Ragil Rahayu, SE

MuslimahNews.com, OPINI – Selama ini kita selalu dibuat terpukau dengan besarnya anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anehnya, anggaran yang besar itu hanya sebatas angka. Rakyat kecil tidak ikut merasakannya. Anggaran ribuan triliun itu bocor entah kemana.

Kebocoran anggaran ini diakui oleh Pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengakui pengeluaran pemerintah banyak yang bocor. Dengan kata lain, banyak belanja pemerintah yang sebenarnya tak perlu dilakukan karena dampaknya minim (CNN Indonesia, 25/9/2020).

Kejadian Berulang

Kebocoran anggaran tidak terjadi tahun ini saja. Pada tahun 2019 juga terjadi hal yang sama. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, “Saya kira soal anggaran bocor ada di mana-mana ya,” (CNN Indonesia, 11/2/2019).

Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla tak menampik terjadi kebocoran anggaran pemerintah. Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan (CNNIndonesia, 8/2/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada kebocoroan pendapatan pemerintahan Indonesia. Seharusnya total pendapatan mencapai Rp 4.000 triliun, namun kini baru sekitar separuhnya yang diperoleh (detik.com, 1/4/2019).

Kebocoran anggaran bukan isu baru. Sejak masa orde baru hal ini sudah terjadi. Prof Sumitro Djojohadikusumo pernah menyatakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30% (bisnis.com, 14/2/2019).

Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, pernah mengatakan sejak 2005 hingga 2010 lembaganya menemukan rata-rata kebocoran anggaran proyek pembangunan mencapai 35 persen. Berapapun nilainya, kebocoran anggaran merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung lama, bahkan diyakini sejak 10 tahun Indonesia merdeka (Kompas.com, 13/2/2019). Kebocoran anggaran ini membuat negara tekor, dana ribuan triliun masuk ke kantong oligarki, bukan untuk rakyat kecil.

Baca juga:  Babak Belur APBN 2020, Babak Belur Mengelola Negara

Akibat Sistem Kapitalisme-Demokrasi

Besarnya kebocoran menunjukkan bahwa terjadi korupsi anggaran di Indonesia. Korupsi telah menggerogoti anggaran dan juga ekonomi. Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan 250 juta rakyat justru dikuasai segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Korupsi dalam pemerintahan terkait erat dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan Indonesia saat ini. Kepala Pusat Studi Kerakyatan UGM, Revrisond Baswir, menilai, sistem perekonomian nasional masih terkungkung dalam kapitalisme. Padahal, amanah konstitusi jelas menolak penguasaan kekayaan nasional oleh segelintir pemilik modal swasta.

Revrisond Baswir bahkan menyebut kapitalisme sudah korup sejak dalam pikiran. Segala diskusi tentang ekonomi dan kaitannya dengan korupsi akan percuma, bila mengabaikan sistem ekonomi. Menurut Baswir, pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme justru menyebabkan suburnya korupsi (Republika, 17 Maret 2015).

Selain sistem ekonomi kapitalisme, sistem demokrasi juga menjadi biang korupsi. Menjelang pemilu, kasus korupsi kian marak. Baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, politisi parpol dan aparatur di semua jenjang. Saat ini tidak ada satu parpol pun yang bebas dari kasus korupsi.

Siklus money making power, power making money terus bergulir. Di situlah terjadi persekongkolan politisi-penguasa dengan pemodal sehingga terjadi korupsi dalam berbagai bentuk. Sistem demokrasi padat modal itulah yang jadi biang korupsi.

Khilafah, Sistem Anti Korupsi

Semua pintu korupsi ditutup rapat oleh Syariah Islam. Dalam Sistem Islam yakni Khilafah, politisi dan anggota Majelis Ummat tidak turut menentukan UU, kebijakan, anggaran, proyek dan pengisian jabatan. Politisi dan anggota Majelis Ummat hanya fokus pada fungsi kontrol dan koreksi.

Baca juga:  Dana Desa Mengukuhkan Jejaring Kapitalisme ke Pelosok Negeri

Adapun kepala daerah, ia ditunjuk oleh Khalifah. Keberlangsungannya selain ditentukan oleh Khalifah, juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat. Jika mereka tidak menerimanya atau meminta diganti, maka Khalifah harus mengganti kepala daerah itu. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. yang mengganti al-‘Ala’ bin al-Hadhrami sebagai gubernur Bahrain ketika masyarakat mengajukan keberatan atasnya.

Potensi korupsi dicegah dengan adanya batasan yang jelas tentang harta ghulul (harta yang diperoleh secara ilegal). Rasulullah Saw. bersabda,

«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»

Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian untuknya (gaji) maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul (HR Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim)

Berdasar hadis ini, harta yang diperoleh aparat, pejabat dan penguasa selain pendapatan yang telah ditentukan, apapun namanya, baik hadiah, fee, pungutan dan sebagainya merupakan harta ghulul dan hukumnya haram.

Pertambahan kekayaan aparat negara diluar kadar yang wajar harus dipertanggungjawabkan dan dibuktikan perolehannya secara sah. Jika tidak, itu termasuk harta ghulul dan harus diserahkan ke kas negara. Hal itu mudah diketahui melalui pencatatan kekayaan aparat, pejabat dan penguasa seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra.

Pencatatan Kekayaan Pejabat

Abdullah bin Umar menuturkan, Khalifah Umar bin Khaththab memerintahkan pencatatan harta para penguasa daerah. Jika ada kelebihan kekayaan dari jumlah yang wajar, maka Umar membagi dua kelebihan harta mereka itu. Setengah untuk pejabat itu dan setengahnya disita dan dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal (Al-Hafizh as-Suyuthi, Târîkh al-Khulafâ’, hal 132).

Baca juga:  Rencana Penerapan Zakat Profesi, Potret Kegagalan Keuangan Negara

Berbekal catatan harta itu, bisa dibuktikan adanya kelebihan harta aparat, pejabat dan penguasa yang tidak wajar. Selanjutnya aparat, pejabat atau penguasa itu harus membuktikan bahwa kelebihan harta itu diperoleh secara sah. Jika ia tidak bisa membuktikan, maka jumlah harta yang tidak bisa dibuktikan perolehannya secara sah, sebagian atau seluruhnya disita dan dimasukkan ke kas negara.

Khalifah menjadi teladan dalam pencegahan dan  pemberantasan korupsi. Umar bin Khaththab ra. pernah menyita harta Abu Bakrah ra. Ketika ia protes, “Aku tidak bekerja kepada anda”, Khalifah Umar menjawab, “Benar, tetapi saudaramu menjadi pengurus Baitul Mal dan bagi hasil tanah garapan di Ubullah (di Bashrah, Iraq); dan ia meminjamkan uang dari Baitul Mal kepadamu untuk berdagang.” (Syahid al-Mihrab, hal. 284).

Terhadap koruptor dijatuhkan sanksi tegas yang memberikan efek jera. Korupsi termasuk sanksi ta’zir, bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad Khalifah atau qadhi. Bentuknya bisa berupa penyitaan harta, tasyhîr (diekspos), penjara sangat lama, dijilid hingga hukuman mati. Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu sangat lama (Mushannaf Ibn Aby Syaibah, V/528).

Jelaslah, korupsi akan bisa dibabat tuntas melalui penerapan syariah Islam kaffah dalam institusi Khilafah. Wallâh a’lam bi ash-shawâb.

2 thoughts on “Anggaran Bocor, Negara Tekor

  • 30 September 2020 pada 17:04
    Permalink

    Korupsi pasti akan dibabat sampai keakar-akarnya. Islam satu-satunya solusi atasi korupsi…

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *