Sertifikasi Halal ala Omnibus Law Rame-Rame “Nggarong” Syariat

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI – “Syariat untung disayang, syariat buntung ditendang.” Beginilah penerapan syariat Islam dalam sistem demokrasi. Syariat diambil bila sejalan dengan kepentingan korporasi, profit and profit.

Awal 2014, sibuk DPR menilai MUI tak transparan soal biaya penerbitan sertifikat halal. DPR mengusulkan ada lembaga khusus yang bertugas untuk memberikan sertifikasi halal di luar MUI. Pemerintah juga diharapkan menggandeng ormas Islam sebagai rujukan pendekatan syariat. Suryadharma Ali, Menag kala itu mendukung agar MUI menyerahkan otoritas cap sertifikasi dan kelembagaannya kepada negara.

Maret 2016, silang pendapat Komisi VIII DPR RI menanggapi keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sertifikasi halal produk di luar makanan, seperti baju, celana, sepatu dan jenis pakaian lain. MUI merespons beredarnya bahan pakaian dari kulit babi.

Pro kontra terus bergulir atau sengaja digulirkan? Yang jelas pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mencantumkan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Tak tanggung-tanggung, penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dilakukan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan 9 Kementerian Lembaga lainnya termasuk Kementerian Agama. (13/8/2020)

Unsur organisasi keagamaan juga digandeng untuk kepentingan percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH. Seperti NU, Muhammadiyah, hingga perguruan tinggi bisa memberikan sertifikasi halal. Pemberian label halal pada produk tetap dikeluarkan lembaga sertifikasi yang dikelola Kementerian Agama.

Sementara peran MUI dicukupkan dalam pemberian fatwa halal untuk menghindari berbagai perbedaan dari sudut pandang fiqih. Dengan demikian sah “ulama menjadi stempel penguasa”. Jelas angin segar bagi pengusung Omnibus Law bila ormas Islam terbesar berhasil digandeng untuk mendukung perubahan sertifikasi JPH.

Baca juga:  Indonesia dalam Kubangan Investasi Asing

Sertifikasi Halal “Obat”’ Kebangkrutan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sertifikasi halal, rata-rata pendapatannya mengalami kenaikan hingga 8,53 persen. Ia berharap kerja sama ini akan memperkuat ketahanan UMKM dalam menghadapi penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak UMKM gulung tikar.

Presiden telah mengalokasikan belanja pemerintah 2020 sebesar Rp321 triliun untuk produk UMKM termasuk makanan minuman di kementerian dan lembaga. Alasannya untuk mendukung kegiatan usaha UMKM butuh percepatan dalam proses pendaftaran pemberlakuan tarif dan kemudahan akses layanan proses digitalisasi.

Nota kesepahaman diklaim akan memberikan kemudahan maupun fasilitas sertifikasi halal. Juga pemberlakuan tarif khusus afirmasi yaitu 0 rupiah dengan kriteria omzet dibawah Rp1 miliar.

Kebijakan telah dibuat pemerintah untuk menarik minat UMKM ikut serta dalam sertifikasi halal. Sebab, UMKM telah menjadi objek utama sertifikasi halal sejak berlakunya kebijakan wajib sertifikasi halal berdasarkan UU Nomor 33/2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

Catatan kritisnya kenaikan omzet UMKM bukan otomatis meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Biaya kebutuhan pokok di masa resesi pasti makin tinggi. Belum lagi biaya kesehatan, pendidikan, bayar pajak, listrik dan air terus meroket.

Pengamat ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, pesimis terhadap bantuan modal sebesar Rp22 triliun dari pemerintah kepada 9,1 juta pelaku UMKM. Menurutnya, itu tidak menyelesaikan persoalan utama yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Sertifikasi Halal Juru Selamat Unicorn

Kemenkop dan UKM mendorong UMKM mengikuti Dapur Bersama GoFood mendukung supply chain yang efisien dan menguntungkan pelaku usaha. Data GoFood pada Mei 2020 mencatat peningkatan transaksi 70 persen oleh UMKM setelah menjadi mitra GoFood.

Baca juga:  Omnibus Law RUU Cipta Kerja Zalim pada Buruh

Sedangkan Riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI mencatat 120 ribu UMKM tradisional berhasil merajut usaha online dengan bergabung ekosistem Gojek sejak Maret 2020. Maka bisa dipastikan startup unicorn yang turut “merana” karena Corona sebenarnya ikut meraup keuntungan besar dari kebijakan Kemenkop.

Unicorn pun sudah cukup berjasa. Misalnya, kontribusi Gojek secara keseluruhan pada perekonomian nasional mencapai Rp104,6 triliun di tahun 2019. Dengan metode perhitungan PDB, produksi yang terjadi di ekosistem Gojek selama tahun 2019 setara dengan 1% PDB Indonesia.

Padahal menurut Fithra Faisal Hastiadi, pengamat ekonomi digital UI dan Direktur Eksekutif Next Policy, keputusan Grab dan Gojek merumahkan karyawannya bukan karena mengalami kerugian besar akibat pandemi. Tetapi ini perubahan strategi bisnis untuk lebih fokus mengembangkan bisnis inti – transportasi, layanan pesan-antar makanan, uang elektronik- seraya meninggalkan bisnis non-essential.

Berapa kali lipat laba unicorn sebenarnya dengan strategi bisnis baru di masa pandemi dibandingkan keuntungan mitra UMKM, tentunya sangat menarik jika ada bocoran data.

Waspada Omnibus Law

Umat perlu mencermati sertifikasi halal versi Omnibus Law. Pasalnya Omnibus Law sendiri telah menuai banyak kontra sejak awal kemunculannya. Banyak pihak menganggap tidak steril dari kepentingan korporatokrasi yang tupoksinya menggarong harta rakyat dan negara.

Omnibus Law dikhawatirkan akan memperparah angka pengangguran pekerja dalam negeri, mengancam kelestarian lingkungan yang tentu berdampak pada ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya ancaman kemiskinan dan kelaparan yang makin meluas akibat banyak sektor ekonomi dikuasai asing.

Paradigma kapitalistik berhasil menyempitkan pandangan penguasa terhadap syariat. Kebijakan diteken hanya jika mendatangkan “dhuwit” saja seperti haji, umrah, zakat, wakaf, nikah, talak, fashion muslim, label halal makanan, minuman, pakaian dan pariwisata. Sedangkan syariat terkait hukum qishas, poligami, khilafah, rajam, potong tangan, politik terus dikriminalisasi.

Baca juga:  Omnibus Law, Bencana bagi Kelestarian Lingkungan

Keuntungan hanyalah akibat yang baik dari penerapan syariat. Menjadikan halal-haram demi keuntungan materi semata akan membuang syariat ketika dianggap merugikan. Ini dosa politik.

Maknanya, penetapan halal-haram harus berdasarkan dalil-dalil syariat dalam rangka taat, bukan untuk maksiat membodohi rakyat. Dan fatwa ulama haram menyesuaikan selera penguasa dan pesanan korporasi.

Maka, masalah sertifikasi halal hendaknya menjadi perhatian semua ormas Islam. Jangan sampai ormas Islam hanya dipakai sebagai “segel” bahwa undang-undang telah mengakomodir kepentingan umat dan sesuai syariat. Apalagi jika ormas Islam ikut “bancakan rame-rame menggarong syariat”.

Halal-Haram Tanggung Jawab Negara

Islam itu mabda yang menjelaskan masalah akidah sampai sistem politik, ekonomi, sosial, hankam, peradilan, pemerintahan, dan akhlak. Islam bukan sekadar ajaran teori yang mustahil dibumikan. Dan metode Islam dalam menerapkan seluruh syariat telah baku, yakni Khilafah.

Islam diturunkan kepada manusia untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Garansi kemaslahatan penerapan Islam langsung dari Allah Rab Semesta Alam. Meragukan syariat bisa menghantarkan pada kecacatan iman seorang Muslim.

Menurut Islam, kebutuhan sertifikasi halal tak boleh membebani rakyat. Biaya sertifikasi halal seharusnya menggunakan dana APBN tidak secuil pun memungut dari harta rakyat. Sebab menyediakan jaminan halal adalah bagian dari tanggung jawab negara sebagai pelayanan urusan rakyat.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). [MNews/Gz]

One thought on “Sertifikasi Halal ala Omnibus Law Rame-Rame “Nggarong” Syariat

  • 28 September 2020 pada 12:59
    Permalink

    Lagi-lagi rakyat yang ditipu dengan arus opini kerakusan kapitalisme

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *