[Materi Diskusi] Menuntut Kesetaraan Upah bagi Perempuan

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, FOKUS – Untuk pertama kalinya dunia memperingati International Equal Pay Day, atau Hari Kesetaraan Upah Internasional pada 18 September 2020. Peringatan ini didukung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), UN Women dan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang mendirikan Koalisi Internasional untuk Kesetaraan Upah (Equal Pay International Coalition/ EPIC). Tujuan Koalisi adalah mencapai upah yang setara bagi perempuan dan laki-laki di mana pun.

EPIC mendukung pemerintah, pengusaha, pekerja, dan organisasi mereka untuk membuat kemajuan yang konkret dan terkoordinasi menuju tujuan ini, lebih-lebih dalam masa pandemi Covid 19. Hari peringatan internasional ini menandai komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap hak asasi manusia dan melawan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.

Secara global, kesenjangan upah berdasarkan gender berada pada angka 16 persen, yang berarti pekerja perempuan mendapatkan rata-rata 84 persen dari penghasilan laki-laki. Perbedaan gaji ini memiliki konsekuensi negatif secara dalam kehidupan sehari-hari seorang perempuan dan keluarga mereka. Dampak buruk ini diperparah oleh krisis karena Pandemi Covid 19.

Pandemi ini diperkirakan dapat mendorong 96 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2021, sehingga jumlah total perempuan dan anak perempuan yang hidup dengan USD 1,90 per hari menjadi 435 juta. Indonesia juga turut serta memperingati Hari Kesetaraan Upah Internasional itu. Penghasilan perempuan Indonesia 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Bahkan pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan Indonesia, belum berhasil mempersempit kesenjangan upah gender. Selain itu, perempuan Indonesia banyak terjun dalam pekerjaan informal. Menurut Kementerian Keuangan, kurang dari 50 persen angkatan kerja perempuan bekerja sebagai profesional dan hanya 30 persen dari mereka yang menduduki posisi manajerial di mana mereka juga dibayar lebih rendah daripada laki-laki.

Baca juga:  Survei Manipulatif, Kukuhkan Watak Rezim Curang

Kesenjangan Upah Problem Dunia Sejak Lama

Kesetaraan Upah masih menjadi mimpi dunia saat ini. Kesenjangan upah terjadi karena berbagai hal, diantaranya adalah karena ketidaksetaraan sistemis, perempuan lebih banyak di bidang perawatan, hukuman keibuan serta perekrutan dan promosi jabatan diskriminatif. Sejak ILO berdiri pada tahun 1919, upah setara belum pernah terwujud. Padahal prinsip upah setara sudah disebutkan dalam Konstitusi ILO sejak berdirinya pada tahun 1919.

Pada  1951, ILO mengadopsi konvensi pertama tentang upah yang setara, yaitu Equal Remuneration Convention. Konvensi ILO ke 100 ini bertujuan untuk mewujudkan pengupahan yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Konvensi tersebut diadopsi setelah Perang Dunia Kedua, di mana perempuan memasuki angkatan kerja secara massal dan memegang garis depan produksi di banyak negara.

Ketidaksetaraan upah adalah bentuk diskriminasi yang jelas dan terukur di tempat kerja, sehingga dorongan untuk kesetaraan upah menjadi langkah pertama yang penting menuju kesetaraan gender yang lebih luas di pasar tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya. Indonesia juga sudah menandatangani Konvensi ILO Nomor 100 tersebut lebih dari 60 tahun lalu, yaitu pada tahun 1958.

Upah Setara Bagian Kampanye Kesetaraan Gender

Meskipun sudah ada Equal Remuneration Convention lebih dari 100 tahun, namun upah setara belum juga terwujud. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mempercepat perwujudannya. Apalagi saat ini, upah yang setara adalah salah satu target Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang mengakui hal itu sebagai kunci pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Upah yang setara juga dibahas dalam Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (BPfA) sebagai salah satu indikator pemberdayaan perempuan.

Baca juga:  [Event] Diskusi WAG: Regulasi Jahat dan Kezaliman Terstruktur Akibat Adopsi Korporatokrasi

Agar segera terwujud upah setara, perlu ada upaya sistemis untuk melawan ketidak setaraan yang menempatkan perempuan dalam upah yang rendah. Negara wajib meningkatkan partisipaasi perempuan dalam bidang ekonomi dan menerapkan Women’s Empowerment Principles. Dan penetapan tanggal 18 September 2020 sebagai International Equal Pay Day yang pertama ternyata merupakan Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 2019.

Penetapan ini bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia dan meningkatkan upaya negara-negara anggota PBB dalam mewujudkan upah setara demi mencapai kesetaraan gender dan SDGs pada tahun 2030 juga merupakan tindak lanjut dari Resolusi Dewan HAM PBB pada sesi ke 41.

Dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa Kesenjangan upah merupakan penghalang pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak perempuan, dan untuk realisasi penuh hak asasi mereka. Bahkan Resolusi dewan HAM PBB ini juga meminta untuk menghilangkan semua hambatan, termasuk politik, hukum, sosial, ekonomi, kelembagaan, atau tafsir budaya dan agama yang menghambat terwujudnya kesetaraan.

Apalagi menurut laporan WEF dalam Global Gender Gap Report 2020, disebutkan bahwa dunia butuh 257 tahun untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan meningkatkan upah.

Islam Melindungi Perempuan

Para pegiat gender meyakini, upah setara adalah bagian dari upaya untuk menyejahterakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan perempuan. Namun, sesungguhnya itu hanyalah narasi menyesatkan. Kesejahteraan perempuan niscaya tidak akan terwujud dengan adanya upah setara.

Baca juga:  Editorial: Jebakan Batman Ide Setara Upah

Karena sejatinya, upah setara adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi penuh perempuan dalam dunia kerja. Partisipasi penuh perempuan ini tentu saja akan mengganggu bahkan merusak peran kodrati perempuan sebagai istri, pendidik generasi dan pengatur rumah tangga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam.

Alih-alih sejahtera, perempuan malah menannggung beban ganda dan keluarga pun terancam porak poranda. Bahkan perempuan juga menghadapi ancamaan bahaya di tempat kerja. Upah setara hanya janji palsu, karena perempuan sejatinya justru dieksploitasi demi kepentingan pengusaha.

Berbeda halnya jika perempuan hidup dalam naungan syariat Islam. Islam menjaga kemuliaan perempuan sesuai dengan fitrah penciptaannya. Perempuan dapat berperan optimal sebagai istri, ibu, dan pengatur rumah tangga dalam keadaan sejahtera karena Islam memiliki berbagai mekanisme yang dapat menjamin nafkahnya.

Kemuliaan perempuan juga akan terjaga karena ia hidup bersama dengan mahramnya dalam keluarga yang dilandasi keimanan dan di tengah masyarakat yang terjaga ketakwaannya. Di sisi lain, Islam juga membolehkan perempuan untuk bekerja. Namun bekerjanya perempuan adalah untuk mengamalkan ilmu dan memberi manfaat pada umat, bukan tuntutan menanggung nafkah keluarga.

Dan tentu saja Islam menghargai hasil kerja perempuan sebagaimana laki-laki sesuai dengan keahliannya. Islam juga memenuhi hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jelaslah perempuan akan sejahtera secara nyata hanya dalam naungan Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishshowab. [MNews/Gz]

2 thoughts on “[Materi Diskusi] Menuntut Kesetaraan Upah bagi Perempuan

  • 28 September 2020 pada 08:18
    Permalink

    Hanya dalam naungan khilafah perempuan akan mulia

    Balas
  • 28 September 2020 pada 07:54
    Permalink

    Hanya dengn Islam kesejahteraan perempuan dapat terjaga saatnya kembali ke sistem Islam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *