Khilafah, Format Bernegara Terbaik

Oleh: Nida Sa’adah

MuslimahNews.com, FOKUS – Dari hari ke hari, diskursus tentang Negara Khilafah makin mengemuka. Terutama di saat berbagai negara hari ini mengalami resesi ekonomi dalam situasi pandemi Covid-19. Terlihat format negara demokrasi gagal memberikan kesejahteraan, rasa aman, dan keadilan bagi manusia.

Wajar jika kemudian orang mencari solusi alternatif pengganti sistem bernegara hari ini. Diskursus yang paling mengemuka sebagai alternatif pengganti adalah format Negara Khilafah Islam.

Bagaimana institusi Khilafah bisa menjadi sebuah sistem politik yang sangat kuat dan menyejahterakan warga negaranya, termasuk para perempuan? Hal ini akan dijabarkan dalam struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya.

Selain itu, akuntabilitas di dalam Negara Khilafah terjamin pertama-tama melalui institusi pemerintahannya, kedua di dalam kewajibannya untuk mendirikan partai-partai politik yang beramar makruf nahi mungkar, dan ketiga melalui kewajiban dakwah yang diemban seluruh warga negara.

Struktur Eksekutif

Prinsip sistem pemerintahan Khilafah ialah “kekuasaan adalah milik umat”. Otoritas Khilafah dalam memerintah harus diberikan berdasarkan kerelaan umat Islam melalui baiat. Mereka tidak menjabat Khalifah berdasarkan periode tertentu.

Tanpa adanya pembatasan masa jabatan ini, Khalifah dapat memfokuskan diri pada perencanaan strategis pembangunan jangka panjang negara, daripada perencanaan jangka pendek melalui satu pemilu ke pemilu berikutnya sebagaimana kita temukan dalam sistem demokrasi.

Ini juga dapat menghindarkan pembajakan agenda pemerintahan oleh kepentingan segolongan orang yang ingin menggolkan orang yang dapat membantu kepentingan mereka agar terpilih sebagai presiden, sebagaimana pemilihan presiden di negara-negara Barat.

Khalifah dapat diawasi setiap saat oleh institusi negara dan dapat diberhentikan dari jabatannya bilamana ia melanggar baiat.

Selain itu, membatasi Khalifah pada berbagai proses konstitusional tertentu seperti pada pemberdayaan Majelis Umat dan Lembaga Yudikatif (Mahkamah Mazhalim), sebagai upaya mengimbangi kekuasaan eksekutif Khalifah, dapat dilakukan.

Baca juga:  The Amazing of Khilafah: Antara Tuduhan Ilusi dan Fakta Solusi (1/2)

Islam tidak menggariskan bentuk pemerintahan kolektif di mana kekuasaan eksekutif dibagi pada sekelompok menteri kabinet. Pembagian kekuasaan di antara menteri-menteri pemerintahan berdasarkan portofolio-portofolio (departemen-departemen) menghasilkan sistem birokrasi yang panjang dan dapat memperlambat pemecahan masalah.

Pembagian kekuasaan tersebut juga mengakibatkan sengketa dan rivalitas di antara departemen pemerintahan. Dalam sistem Khilafah, seluruh kekuasaan eksekutif mutlak dipegang Khalifah.

Walau kemudian Khalifah melakukan pendelegasian pada beberapa pembantu (Mu’awin Tafwidz) untuk membantunya mengatur berbagai sektor negara, para pembantunya tidak bersifat independen, namun bekerja berdasarkan perintah dan pengawasan Khalifah.

Islam sangat menekankan ketaatan pada aturan hukum. Tak seorang pun di dalam Negara Khilafah, termasuk Khalifah sendiri, posisinya berada diatas hukum atau memiliki hak imunitas (hak kekebalan) dari pelaksanaan hukum.

Khalifah bukan orang suci, melainkan manusia biasa yang bisa berbuat salah. Oleh sebab itulah di dalam sistem Khilafah terdapat sejumlah mekanisme akuntabilitas. Walau Khalifah tak mesti orang suci, ia harus seorang Muslim yang adil. Dia tidak boleh fasik selama memegang jabatannya. Islam juga menentukan bahwa ciri kepribadian seorang Khalifah ialah kemampuannya dalam memegang jabatannya. Yang paling penting di antaranya ialah kuat, takwa, kepada Allah SWT, baik hati dan bukan seseorang yang tak disukai oleh mayoritas orang.

Struktur Legislatif

Prinsip dalam sistem pemerintahan Islam ialah “Supremasi Syariat”. Allah SWT berfirman dalam QS al-An’am 57 yang artinya, “Menetapkan hukum adalah hak Allah”.

Seorang Khalifah tidak memiliki hak menetapkan hukum perundang-undangan berdasarkan keinginannya sendiri atau kepentingannya atau keluarganya. Walau Khalifah memegang seluruh kekuasaan eksekutif secara mutlak di dalam Negara Khilafah, kekuasaannya itu dibatasi syariat.

Demokrasi dalam konsepnya memiliki dewan-dewan legislatif yang secara institusional bersifat independen. Namun, karena sistem kepartaian yang diterapkannya, maka anggota dewan hanya bisa dipilih melalui jalur partai. Demokrasi menetapkan pemisahan kekuasaan mutlak antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Baca juga:  The Amazing of Khilafah: Antara Tuduhan Ilusi dan Fakta Solusi (2/2)

Akan tetapi, bila sebuah partai mendominasi kedua lembaga tersebut, pemisahan tersebut pada kenyataaanya tak bermakna sama sekali. Sebaliknya, bila lembaga eksekutif dan legislatif didominasi berbagai partai yang berbeda, maka sering terjadi deadlock dalam penyelesaian masalah.

Hal ini diperparah dengan proses hukum di dalam sistem demokrasi, sangat lemah bila dibandingkan dengan proses penetapan hukum perundang-undangan dalam sistem Islam.

Struktur Yudikatif

Lembaga ini menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan siapa pun, serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara masyarakat dengan aparat pemerintah, termasuk Khalifah, para pembantunya, para pelayan publik, atau orang lainnya.

Lembaga Yudikatif Khilafah memegang independensi institusional dan independensi desisional hingga pada skala yang lebih tinggi dari lembaga yudikatif di dalam sistem demokrasi modern.

Independensi institusional berarti lembaga yudikatif bersifat independen dari pengaruh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.

Khilafah memiliki lembaga peradilan tertinggi yang dinamakan Mahkamah Mazhalim. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberhentikan setiap pejabat negara, terlepas dari apa pun jabatan mereka, termasuk Khalifah, bila pejabat tersebut melakukan tindakan menyimpang dari kewajiban baiatnya.

Hal unik dalam Mahkamah Mazhalim yang tidak memiliki padanan dengan lembaga yudikatif lain ialah adanya posisi Hakim Pengawas Pemerintah (Qadhi Mazhalim) yang memiliki kewenangan investigatif dalam penyidikan dan tidak memerlukan penggugat untuk bisa menyidangkan sebuah kasus yang diperoleh berdasarkan temuan investigasinya.

Hakim ini secara berkala mengawasi seluruh pejabat negara dan hukum perundang-undangan yang dilaksanakannya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai syariat tanpa adanya penindasan pada rakyat.

Baca juga:  Wujudkan Perubahan Hakiki, Jangan Abaikan Seruan Allah

Independensi desisional adalah gagasan bahwa hakim wajib membuat keputusan berdasarkan hukum dan kasus yang dihadapinya semata, tanpa adanya pengaruh media, politik, atau hal lain yang dapat memalingkan mereka dari keputusan yang adil.

Syariat menyatakan, seorang hakim haruslah seseorang yang memiliki kejujuran, pengetahuan, dan pengambilan keputusan yang baik.

Guna memastikan agar Qadhi Mazhalim bebas dari pengaruh politis, syariat membatasi kekuasaan eksekutif Khalifah untuk tidak memiliki wewenang memberhentikan seorang Qadhi Mazhalim dari posisinya, bila Qadhi Mazhalim sedang meyidang kasus yang melibatkan Khalifah, pembantu utama (Mu’awin Tafwidh), atau kepala pengadilan (Qadhi al-Qudhat).

Pertanyaan yang mungkin mengemuka adalah: Jika Qadhi Mazhalim menyidang kasus penyimpangan Khalifah, apakah Khalifah berhak membatalkan keputusan Qadhi dan kemudian mengubah aturan?

Konsep Khilafah tidak mengenal konsep “pengampunan” atas kejahatan, sebagaimana terjadi di Barat, di mana Presiden bisa membatalkan keputusan pengadilan atau bahkan sama sekali membatalkan gugatan atau tuntutan. Lembaga Yudikatif Khilafah bertanggung jawab dalam mengeluarkan keputusan yang kemudian harus dilaksanakan negara.

Karena itu, apabila Qadhi Mazhalim telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan Khilafah sekalipun, keputusannya itu harus ditaati seluruh lembaga negara seperti polisi, tentara, atau lembaga keuangan negara (baitulmal). Khalifah tidak memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan dalam situasi apa pun dan ia dipaksa tunduk dan menjalankan keputusan tersebut.

Demikianlah, Khilafah sebuah tatanan sistem politik yang kuat, telah terbukti berhasil menyejahterakan semua warga negaranya selama berabad-abad.

Di era sistem politik demokrasi saat ini, yang penuh cacat, menimbulkan kesengsaraan, mestinya para perempuan bisa melihat dengan jernih inti masalah yang sebenarnya dan tidak tertipu dengan analisis masalah yang menyesatkan. Saatnya perempuan tolak demokrasi dan dukung Khilafah. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Khilafah, Format Bernegara Terbaik

  • 2 Oktober 2020 pada 15:25
    Permalink

    Saatnya perempuan tolak demokrasi dan dukung Khilafah.

    Balas
  • 29 September 2020 pada 06:54
    Permalink

    Kemulian hanya dengan islam

    Balas
  • 29 September 2020 pada 03:58
    Permalink

    Khilafah adalah sistem terbaik. Karena berasal dari sang Pencipta..

    Balas
    • 29 September 2020 pada 22:11
      Permalink

      Betul, Khilafah format negara yang tepat dan benar

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *