Menghapus Khilafah dari Dunia Pendidikan, Menabuh Genderang Perang dengan Ulama Ahlusunah Waljamaah

Oleh: Hj. Selvia Anggriany, S.Si. (Pengasuh Rumah Tahfidz Mutiara Qur’ani Yogyakarta)

MuslimahNews.com, FOKUS – Pergeseran materi Khilafah dari pembahasan Fikih ke Sejarah beberapa bulan lalu, menuai banyak kontra. Untuk merealisasikan hal itu, Kementerian Agama harus menghapus bahasan Khilafah dan Jihad yang termuat dalam 155 buku pelajaran agama Islam.

Meski Menag mengatakan dalam buku agama Islam hasil revisi itu masih ada materi soal Khilafah dan nasionalisme, Menag memastikan buku-buku itu akan memberi penjelasan bahwa Khilafah tak lagi relevan di Indonesia.

Menag menambahkan, semua buku-buku ajar di MI, MTs, dan MA akan berorientasi pada penguatan karakter, ideologi Pancasila dan antikorupsi, dan terutama mengajarkan Islam wasathiyah. (cnnindonesia.com, 2/7/2020)

Dari pernyataan  ini, jelas landasan dihapusnya ajaran Khilafah di atas adalah demi menjalankan program moderasi Islam atau pengarusutamaan paham Islam moderat.

Arus Islam Moderat

Moderasi Islam adalah agenda yang terus dijalankan dan dimasifkan pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan bagian strategi yang didesain Amerika Serikat untuk mencegah gerakan kebangkitan ideologi Islam di dunia.

Hal ini terbukti dalam dokumen RAND Corporation, lembaga think tank AS berjudul Building Moslem Moderate Network yang menyebut Amerika Serikat perlu menyediakan dan memberi dukungan bagi para aktivis Islam moderat dengan membangun jaringan yang luas. Juga memberikan dukungan materi dan moral kepada mereka untuk membangun sebuah benteng guna melawan jaringan fundamentalis.

Jejak Khilafah di Dunia Pendidikan Indonesia

Jika mau jujur melihat fakta dunia pendidikan di Indonesia, baik di sekolah, madrasah, hingga pendidikan pesantren, bahasan Khilafah sudah ada sejak lama. Bahkan usia keberadaannya setua keberadaan lembaga pendidikan itu sendiri.

Di pesantren, bahasan Khilafah berumur sama dengan usia pesantren sendiri. Dalam kitab turats yang dibawa para ulama Timur Tengah ke Nusantara, sejak model pembelajaran talaqqy di masjid atau rumah ulama hingga berdiri sistem pendidikan pesantren, bahasan Khilafah menjejak di berbagai bidang ilmu.

Baca juga:  Khilafah dalam Timbangan Syariah dan Sejarah

Dalam kitab-kitab hadis, kata Khalifah, Khilafah, dan derivatnya banyak ditemukan, baik dalam kitabnya Syaikhaini (Sahih Bukhari dan Muslim). Hingga tujuh kitab ulama hadis yang masyhur, akan banyak ditemukan kata Khilafah dengan derivat atau mutaradif-nya (sinonim).

Pembahasan kepemimpinan politik juga banyak ditemukan dalam hadis-hadis di kitab-kitab tersebut, meski tak menggunakan kata Khilafah. Misal dalam kitab Shahih Muslim tertulis hadis,

عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((من خلع يدًا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة، لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية))؛ رواه مسلم

“Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujah, dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada Khalifah), maka ia mati seperti kematian Jahiliah.” (HR Muslim).

Ada di Berbagai Kitab Fikih

Dalam kitab yang memuat hadis –meski bukan termasuk kitab hadis menurut ulama ahli hadis– seperti Riyadush Shalihin karya Imam Nawawi, yang mungkin dipelajari bahkan di tingkatan menengah di pesantren, terdapat bab-bab yang membahas kepemimpinan atau politik.

Misal bab pemimpin adil (باب الوالي العادل), atau bab melarang memberikan jabatan sebagai amir (penguasa negara) ataupun kehakiman dan lain-lainnya dari jabatan-jabatan pemerintahan negara, kepada orang yang memintanya atau tamak (berambisi) untuk memperolehnya, lalu menawarkan diri untuk jabatan itu.

Dalam kitab-kitab fikih yang dipelajari di pesantren, kita juga akan menemui banyak bahasan Khilafah, atau imamah, atau imarah. Meski ketiganya memiliki kata yang berbeda, menurut para ulama ketiga kata ini memiliki makna yang sama, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam al Majmu’ Syarh al-Muhadzdab.

Dalam kitab-kitab fikih Syafi’i yang mayoritas dipelajari di pesantren, akan banyak ditemui bahasan Khilafah ataupun Khalifah. Meski biasanya, bahasan khusus tentang ini akan kita temui di bab-bab akhir.

Baca juga:  “Membaca” Sejarah Masuknya Islam ke Nusantara (Bagian 1/2)

Dalam satu kitab yang sama, biasanya diawali bahasan thaharah, bab shalat dan ibadah lainnya, bab buyu’ (jual beli), peradilan, hingga jihad. Lalu di akhir terdapat bab tentang imamah, karena keseluruhannya merupakan bagian dari syariat Islam.

Dalam kitab Raudlatut Thalibin wa Umdatul Muftin misalnya, di bagian akhir terdapat bab kitab “al-imaamah wa qitaal al-bughaat” (bab imamah dan memerangi bughat).

Dalam kitab tersebut Imam Nawawi menyebutkan, “Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang Khalifah. Dan kewajibannya (mengangkat seorang Khalifah) ditetapkan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal.”

Tidak Asing bagi Santri

Santri tingkat awal juga tidak akan asing dengan bahasan kepemimpinan Islam ketika membahas bab “Riddah” dalam bahasan akidah.

Dalam kitab Sullamut Taufiq disebutkan hukuman bagi pelaku riddah adalah dihukum mati. Demikian juga bahasan tentang hukuman orang yang meninggalkan salat dengan ta’zir yang dilakukan oleh Imam yakni Khalifah.

Di kitab yang menjelaskan tarikh Islam juga menjelaskan Khulafaur Rasyidin, bahkan kitab ini dikhatamkan di kelas dua muallimat, dan bahasan Khilafah Bani Ummayyah dikhatamkan di kelas tiga muallimat.

Tidak hanya di pesantren, bahasan Khilafah juga sudah tidak asing lagi bagi siswa/siswi madrasah dan sekolah menengah. Hingga 2019 kemarin, bahasan Khilafah –termasuk kewajiban mengangkatnya– masih diajarkan dalam modul pendidikan agama Islam ataupun Sejarah Kebudayaan Islam.

Baca juga:  BKsPPI: Ada Pesan Liberalisasi Disusupkan di Film The Santri

Bahkan ketika pemerintah menggeser pembahasan Khilafah dari Fikih menjadi Sejarah, mendapat protes keras dari kalangan guru, ulama, dan ormas Islam.

Ini menandakan Khilafah tidak bisa begitu saja dihapuskan dari dunia pendidikan kita. Begitu banyak penjelasan Khilafah dalam kitab-kitab dan buku-buku yang sudah maklum diajarkan sekaligus akrab di kalangan pesantren hingga siswa madrasah.

Jika ada pihak membantah Khilafah tak wajib karena tak ada teks yang mewajibkan Khilafah dalam Alquran, atau tidak ada kata Khilafah dalam Alquran, atau mereka berhujah tak ada hadis yang langsung menyebut wajibnya mewujudkan Khilafah, maka hujah-hujah semacam ini menunjukkan keawaman mereka soal agama dan ilmu fikih yang membahas hukum syariat soal kewajiban seorang mukmin.

Menutupi perkara yang memiliki fakta empiris dan historis tentu menjadi sebuah kesia-siaan. Ambisi menghapus Khilafah dari benak kaum muslimin bak mimpi di siang bolong.

Secara historis, Khilafah pernah eksis selama 13 abad lamanya memimpin dunia, menebarkan rahmat Islam ke seluruh alam bahkan jejak-jejaknya kasat mata hingga ke bumi nusantara tercinta.

Ulama dan umat Islam yang di hatinya masih tertancap kuat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan kecintaannya kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ, tidak akan tinggal diam terhadap upaya nista menghapus Khilafah dari dunia pendidikan dan pesantren.

Khilafah adalah ajaran Islam yang sudah maklum di kalangan ulama ahlusunah waljamaah. Siapa saja yang berupaya untuk menghapusnya, maka mereka akan berhadapan dengan ulama dan seluruh umat Islam.

Terlebih, kembalinya Khilafah Islamiyah adalah janji Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang pasti akan terwujud. Merugilah mereka yang berupaya memadamkan cahaya kebangkitan Khilafah Islamiyah, sebagaimana meruginya orang yang menahan terbitnya matahari. Allahu a’lam. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *