Nestapa Nelayan di Pulau Kodingareng

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH – Protes yang dilakukan nelayan di pulau Kodingareng yang didukung sejumlah LSM dan aktivis lingkungan hingga kini masih belum membuahkan hasil. Sebagaimana diberitakan, aktivitas penambangan pasir di pulau Kodingareng yang dilakukan PT Boskalis Royal menuai protes.

Selain melakukan aksi pengadangan kapal Queen of the Netherlands milik PT Royal Boskalis dengan menggunakan perahu tradisional ketinting, para nelayan juga mengajukan protes, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk mencabut izin konsesi PT Benteng Laut Indonesia sebagai pemilik IUP dan memindahkan lokasi tambang ke jarak 45 mil dari wilayah tangkap nelayan.

Meski demikian, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersikeras tak akan mencabut izin PT Boskalis yang menambang pasir di Laut Makassar, sekitar Pulau Kodingareng.

PT Boskalis sendiri adalah perusahaan pengerukan dan pengangkutan berat asal Belanda yang juga menyediakan layanan konstruksi dan perawatan infrastruktur kelautan di seluruh dunia.

PT Royal Boskalis memenangkan tender penyediaan pasir untuk kepentingan reklamasi yang menambang di wilayah konsesi sejumlah perusahaan lokal di Sulawesi Selatan.

Warga Pulau Kodingareng Lompo Makassar saat memprotes penangkapan nelayan dan aktivis mahasiswa saat aksi protes tambang pasir di perairan Makassar, Sabtu (12/9/2020).(Dok Istimewa)

Catatan Kritis Proyek Reklamasi

Ada beberapa catatan penting mengenai proyek reklamasi yang menuai protes para nelayan.

Pertama, jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/2010 yang menyatakan bahwa nelayan dan perempuan nelayan sebagai masyarakat bahari Indonesia memiliki hak konstitusional.

Maka, masyarakat pesisir selayaknya mendapatkan hak berupa: hak untuk mengakses laut, hak untuk mengontrol atau mengelola lautnya, hak untuk menjalankan tradisi sesuai dengan adat dan kepercayaan masyarakat yang telah dilakukan dari generasi ke generasi, dan hak untuk mendapatkan perairan yang bersih.

Sayangnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.3/2010 ini tumpang tindih dengan adanya perda No.2/2019 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Sulsel.

Inilah alasan mengapa masyarakat pesisir menuntut pemerintah untuk meninjau ulang perda tersebut dan memindahkan lokasi tambang ke jarak 45 mil dari wilayah tangkap nelayan. Sebab secara regulasi, PT Boskalis sebagai pemenang tender proyek reklamasi dianggap melakukan penambangan di lokasi yang diprasyaratkan.

Kedua, penambangan pasir ini ditujukan untuk sejumlah proyek besar salah satunya untuk pembangunan Makassar New Port (MNP) seluas 1.428 ha yang akan dilakukan dalam 4 tahapan dan direncanakan rampung tahun 2025.

Jika proyek CPI seluas 157,23 ha saja membutuhkan pasir laut sebanyak 22 juta kubik, dan menimbulkan dampak luar biasa bagi masyarakat di Galesong Takalar, bisa dibayangkan banyaknya pasir laut yang akan dikeruk untuk memenuhi kebutuhan pasir Makassar New Port (MNP) yang akan dipenuhi sampai tahun 2025.

Kelompok perempuan nelayan Kodingareng kukuh tolak tambang pasir. IDN Times/ASP

Reklamasi untuk Siapa?

Sejumlah LSM dan aktivis lingkungan mempertanyakan bagaimana proyek reklamasi ini bisa berjalan tanpa menimbulkan masalah dari sisi ekologis. Terlebih jika aktivitas penambangan pasir dilakukan dalam durasi yang lama dengan volume yang besar.

Di sisi lain, adanya temuan LSM mengenai kedekatan korporasi dengan pengambil kebijakan setidaknya mengkonfirmasi mengapa suara para nelayan belum mendapat respon. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edho Rahman, dalam konfrensi pers secara virtual, Rabu (16/9/2020) lalu. Menurut Edho proyek MNP tersebut merupakan proyek balas budi Nurdin Abdullah kepada para tim suksesnya yang berperan memenangkannya pada Pilgub 2018.

Senada dengan Edho, Ketua Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah menambahkan, pembangunan MNP tersebut bukan merupakan proyek strategis nasional. Akan tetapi, proyek oligarki dan dinasti serta kolega politik Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Perda RZWP3K Regulasi pesanan?

Perda RZWP3K sendiri ditetapkan tahun 2019 lalu. Di tahun yang sama, terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dari Susi Pudjiastuti kepada Edhy Prabowo. Di tahun tersebut, Indonesia juga menasbihkan dirinya sebagai negara yang fokus pada penerapan keberlanjutan di sektor tersebut.

Salah satu yang diupayakan, adalah dengan membuat regulasi di setiap provinsi melalui peraturan daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Perda RZWP3K). Hingga 9 Desember 2019, dari 34 provinsi yang ada, baru 23 provinsi yang sudah mengesahkan dan memberlakukan Perda RZWP3K.

Sayangnya, RZWP3K yang sudah disahkan itu ternyata masih tumpang tindih dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi. Kondisi ini dilematis. Bukankah regulasi yang dibuat seharusnya bertujuan untuk memecahkan persoalan di kawasan pesisir? Bukan sebaliknya, membuat kisruh di tengah masyarakat.

Jika demikian adanya, lalu untuk siapa regulasi itu dibuat? Minimnya keterlibatan masyarakat pesisir sebagaimana yang ditegaskan Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, memberi sinyal adanya regulasi pesanan yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjangkau hingga ke daerah-daerah.

Regulasi pesanan bukanlah sesuatu yang baru dalam sistem kapitalisme. Kekuasaan akan senantiasa bersenyawa dengan kekuatan para pemilik modal. Alhasil, pembangunan yang dilakukan pun sarat kepentingan para pemodal.

Andai untuk kepentingan masyarakat, kenapa harus berbuah nestapa seperti yang dialami nelayan di pulau Kodingareng? [MNews/Juan]

One thought on “Nestapa Nelayan di Pulau Kodingareng

  • 27 September 2020 pada 08:41
    Permalink

    Rezim ini raja tega terhadap rakyatnya sendiri….

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *