Resesi Kala Pandemi, Hasil Kacaunya Sistem Ekonomi Saat ini

MuslimahNews.com, NASIONAL – Indonesia dipastikan resesi. Menkeu Sri Mulyani meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III masih negatif di kisaran minus 2,9% hingga minus 1%.

Dilansir dari cnbcindonesia.com (23/9/2020), perekonomian nasional terkontraksi dua kuartal berturut-turut, yang sebelumnya di kuartal II terkontraksi 5,32%.

“Negatif teritori pada kuartal III ini akan berlangsung di kuartal IV. Namun kita usahakan dekati nol,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita September, Selasa (22/9/2020).

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyatakan, resesi akan memicu inflasi, jika tidak terkendali akan menurunkan daya beli masyarakat. Hal itu bisa meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Fahmy menambahkan, lamanya waktu wabah berbanding lurus dengan periode resesi. “Semakin lama pandemi terjadi, semakin lama pula resesi ekonomi,” terangnya dikutip dari Kompas (23/9/2020)

Penyelesaian Pandemi Tidak Jadi Prioritas Utama

Peneliti ekonomi syariah dan politisi Islam, Ustazah Nida Sa’adah, S.E., M.E.I., Sk., berpendapat, kondisi ini bermuara dari melambatnya aktivitas ekonomi akibat penutupan atau pengurangan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus ditempuh negara.

Alhasil, rezim pemerintah Indonesia terkesan tidak menjadikan penyelesaian pandemi Covid-19 secara tuntas sebagai prioritas utama.

Ustazah Nida pun mengkritisi nihilnya instruksi kepala negara agar semua intelektual di negeri meneliti serius obatnya dan didukung penuh keuangan negara.

Baca juga:  Defisit BPJS Kesehatan: Komplikasi Kezaliman Rezim Demokrasi dan Cacat Bawaan Model Pembiayaan Kesehatan Sekularisme

“Tidak ada koordinasi intens antara berbagai sektor dan instansi terkait untuk menyisir area yang bebas wabah dan mana area yang terinfeksi,” jelasnya.

Semestinya, negara mengisolasi area terinfeksi, memproses penyembuhan warganya, dan semua itu didukung penuh keuangan negara. Termasuk harusnya dari awal menutup akses keluar-masuk ke Cina sebagai sumber wabah.

“Tidak terlihat rezim hari ini melakukan itu semua,” ujarnya kepada MNews (23/9/2020).

Selama ini, lanjut Ustazah Nida, yang terus dikampanyekan adalah protokol kesehatan yang digaungkan WHO seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya.

Sementara, solusi tuntas saat wabah sebagaimana diajarkan Islam, yakni tidak mencampurbaurkan orang sehat dengan yang sakit, tidak dilakukan negara. Walhasil, klaster-klaster baru penyebaran virus terus bermunculan.

“Termasuk yang dikhawatirkan adalah klaster baru penyebaran virus dari kerumunan saat pilkada, belum lagi saat musim hujan dengan berbagai bencana yang berbuah banyaknya pengungsian dan seterusnya,” tambahnya prihatin.

Tentu sulit dibayangkan ekonomi akan bergerak normal dalam suasana demikian. Menurutnya, pukulan telak akan terus dirasakan dalam kegiatan perekonomian, jika pandemi Covid-19 ini tidak ditangani serius, tidak dilakukan penyembuhan tuntas dengan koordinasi rapi, juga tiada dukungan penuh sistem keuangan negara.

Baca juga:  Pandemi Covid-19, Menguak Kesalahan Fatal Ekonomi Sekuler

Minim Kendali Negara

Di sisi lain, penguasaan pemerintah Indonesia terhadap kendali perputaran ekonomi negeri ini hanya sebesar 30%, membuat negara tidak bisa berbuat banyak.

“Perputaran ekonomi sebesar 70% ada pada kendali korporasi besar, dan mereka hari ini menahan investasinya, melihat perkembangan situasi,” urainya lagi.

Beliau menyayangkan negara hanya bertumpu pada strategi peningkatan demand masyarakat, melalui berbagai program jaring pengaman sosial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Berapa lama sistem keuangan negara mampu melakukan itu? Apalagi jika pandeminya tidak segera diatasi. Ditambah problem utang makin menumpuk karena program bantuan sosial ternyata juga mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari utang ke lembaga keuangan internasional semacam IMF,” kecamnya.

Situasi ini memperlihatkan kesalahan dan kekacauan sistem ekonomi dunia hari ini. Ustazah Nida menilai, inilah potret rapuh sistem perekonomian dunia yang dibangun peradaban kapitalisme sekuler.

“Ekonomi dunia nyata-nyata mempertontonkan keadaan yang dilarang Islam. (Yakni) Sirkulasi atau perputaran harta pada akhirnya hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja di antara umat manusia, yang hal itu dilarang Allah,” tegasnya sembari mengutip QS Al Hasyr ayat 7 yang artinya: “… agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Penerapan Ekonomi oleh Khilafah Memberi Rahmat

Ustazah Nida pun menjelaskan, Islam -yang memiliki konsep bernegara yakni Khilafah- akan menerapkan beberapa mekanisme ekonomi agar sirkulasi kekayaan berjalan lancar.

Baca juga:  Resesi, Akankah Pulih Kembali?

Beberapa kebijakan ekonomi tersebut adalah pertama, melarang kanzul mal (penimbunan harta). Harta yang disimpan atau ditahan dalam berbagai bentuk surat berharga adalah termasuk dalam hal ini.

Kedua, mengatur kepemilikan. Aset semacam sumber daya alam dalam deposit melimpah tidak lagi dikuasai korporasi. Ketiga, menerapkan moneter emas dan perak.

Keempat, menghentikan kegiatan transaksi ribawi dan spekulatif, dan kelima menerapkan zakat mal.

Dengan mekanisme itu, jelas Ustazah Nida, membuat sirkulasi ekonomi berjalan lancar karena negara Khilafah memprioritaskan upaya penyelesaian wabah secara tuntas tanpa berhitung untung rugi.

“Langkah itu justru berdampak baik bagi perekonomian. Inilah bukti Khilafah adalah ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” tandasnya. [MNews/Ruh-Gz]

4 thoughts on “Resesi Kala Pandemi, Hasil Kacaunya Sistem Ekonomi Saat ini

  • 26 September 2020 pada 19:48
    Permalink

    Semoga Umat semakin sadar akan kegagalan sistem kapitalis dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
    Hanya dengan Sistem Pemerintahan Islam dalam naungan Khilafahlah solusinya.

    Balas
  • 26 September 2020 pada 09:42
    Permalink

    Islam satu-satunya solusi

    Balas
  • 25 September 2020 pada 18:40
    Permalink

    Allaahu Akbar

    Balas
  • 25 September 2020 pada 18:38
    Permalink

    Kebijakan yg salah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *