Berkedok Kesetaraan Upah, Perempuan dalam Pusaran Eksploitasi Ekonomi

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Menurut data World Economic Forum pada 2018, perempuan mendapat upah lebih rendah daripada laki-laki. Butuh waktu 202 tahun bagi kaum Hawa agar mendapat upah yang setara dengan kaum Adam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk menentang segala bentuk diskriminasi, termasuk terhadap perempuan dan anak perempuan lewat peringatan Hari Kesetaraan Upah Internasional pada 18/9/2020 lalu.

Peringatan ini bertujuan agar kesetaraan upah menjadi bagian dari upaya respons dan pemulihan pandemi Covid-19. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UN Women ialah dua badan PBB yang memimpin pendirian Koalisi Internasional untuk Kesetaraan Upah.

Tak ketinggalan, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) turut mempromosikan kesetaraan upah. Prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama telah tertuang dalam Konstitusi ILO tahun 1919.

ILO juga terus mendukung Indonesia mewujudkan kesetaraan upah di negeri ini, hal itu diungkapkan Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia. (kumparan.com, 19/9/2020).

Indonesia sendiri telah lama meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah pada 1958, lebih dari 60 tahun lalu. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, pentingnya kesetaraan upah bagi pekerja perempuan untuk pekerjaan bernilai sama tidak mengalami perubahan.

Ida mengatakan, saatnya bagi perempuan dan laki-laki dihargai setara berdasarkan bakat, hasil kerja, dan kompetensi, dan bukan berdasarkan gender. Dengan kata lain, ia bermaksud agar perempuan turut berkontribusi meningkatkan pendapatan negara. Artinya, perempuan berdaya jika menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Racun dan Angan-angan Kosong

Kondisi perempuan tak akan jauh berbeda dari sebelumnya, tetap terus berada dalam pusaran eksploitasi ekonomi. Meski ILO maupun UN Women menyerukan aksi menghapus bias dan stereotip gender, mempromosikan manajemen sumber daya ramah keluarga, membentuk skema pengupahan transparan dan adil, serta melibatkan perempuan dalam kepemimpinan usaha.

Baca juga:  Ilusi Negara Imajiner “Equiterra”

Kini, kesetaraan upah bagi perempuan dianggap akan menjamin kesejahteraan. Padahal, itu hanya basa-basi khas sistem sekuler mengatasi masalah perempuan. Kesenjangan upah diselesaikan dengan seremoni peringatan Hari Kesetaraan Upah Internasional. Bukankah ini angan-angan kosong semata?

Sudah banyak racun dan angan-angan kosong yang terus dihembuskan pegiat gender untuk menyelesaikan masalah perempuan. Namun, tak satu pun yang benar-benar menjamin perlindungan serta kesejahteraan bagi perempuan. Tetap perempuan menjadi tumbal kerakusan para kapitalis.

Dieksploitasi dalam pekerjaan, lalu diiming-imingi kesejahteraan, setelahnya mati perlahan-lahan. Sungguh sangat memilukan kondisi perempuan dalam kapitalisme. Kalau tidak diselamatkan, akan terjadi degradasi kualitas generasi manusia, sebab perempuan mengabaikan peran utamanya mengasuh dan mendidik generasi.

Dorong Perempuan Bekerja, Negara Berlepas Tangan

Laporan perekonomian 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan semakin lebar. Upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selama periode 2015-Februari 2019, selisihnya mencapai Rp492,2 ribu.

Sebenarnya kesenjangan upah merupakan isu lama karena adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. (databoks.katadata.co.id, 11/10/2019)

Selain itu, perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi perempuan dalam dunia ketenagakerjaan untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan posisi kepemimpinan yang setara. Intinya perempuan didorong untuk bekerja.

Menurut Kementerian Keuangan, kurang dari 50 persen perempuan berada di angakatan kerja bekerja sebagai profesional. Sementara 30 persen menduduki posisi manajerial yang dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki. Maka perlu bagi pemerintah mendukung program internasional lewat kesetaraan upah.

Tapi anehnya perhatian terhadap kesejahteraan perempuan diwujudkan dengan cara eksploitatif. Perempuan didorong bekerja tanpa harus khawatir terhadap kesenjangan upahnya. Negara berperan menghilangkan hambatan bagi perempuan untuk terjun ke semua jenis pekerjaan.

Lantas, benarkah ini kebijakan manusiawi bagi perempuan? Atau hanya jalan mudah bagi negara agar perempuan tidak menuntut jaminan kesejahteraan karena sudah dibantu untuk menyetarakan upah bagi mereka?

Baca juga:  Muslimah Tidak Butuh Peringatan Tahunan akan Kegagalan Global dalam Memecahkan Masalah Perempuan. Kita Butuh Khilafah yang akan menjadi Penjaga dan Pelindung

Menyumbang Degradasi Kualitas Generasi

Dalam sistem kapitalisme dan rezim neolib, perempuan akan diposisikan sama seperti laki-laki yang berkontribusi memberikan sumbangan materi, sehingga negara mendapat pendapatan lebih besar. Perempuan di dunia menghadapi persoalan yang kompleks.

Dengan alasan meningkatkan pendapatan negara dan menyejahterakan masyarakat, perempuan dieksploitasi secara fisik meski mengorbankan kehormatan dan peran utama sebagai pengasuh dan pendidik generasi.

Ekonomi kapitalistik bertanggung jawab atas semua ini, menyebabkan kekayaan hanya berada di tangan segelintir orang. Sementara, jumlah kaum papa di dunia semakin bertambah, kemiskinan global yang terjadi memaksa para perempuan ikut arus eksploitasi ekonomi. Menambah berbagai permasalahan sosial dan menyumbang degradasi kualitas generasi manusia.

Pegiat gender juga mengatakan adanya korelasi positif antara kesetaraan gender dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, benar sekali, positif menjerat perempuan hidup dalam kesengsaraan, memiskinkan mereka. Ekonomi meningkat, perempuan menjadi tumbalnya.

Ilusi dan Eksploitasi

Ide kesetaraan hanya ilusi, faktanya yang terjadi justru eksploitasi. Misal, dalam industri media elektronik, perempuan menjadi objek seksual. Tubuh perempuan dan kemolekannya dijadikan alat untuk memikat.

Keindahan atau sensualitas tubuh perempuan dijadikan alat untuk menjual produk yang diiklankan. Diperolehlah keuntungan dari industri pornografi lewat media elektronik seperti TV dan internet. Belum lagi kasus pekerja pabrik dengan jam kerja yang menguras tenaga mereka, ditengarai sebagai bentuk eksploitasi.

Tenaga Kerja Perempuan (TKW) juga tak jarang berakhir pada prostitusi dan tindakan kekerasan yang tidak dapat dipisahkan dari perbudakan.

Inilah kapitalisme, memandang perempuan sebagai sarana yang dapat dieksploitasi demi kepentingan bisnis. Ujung-ujungnya negara lepas tangan menyejahterakan rakyat termasuk perempuan.

Perempuan Butuh Khilafah untuk Sejahtera

Ekonomi kapitalis yang eksplotatif menjadi penyebab eksploitasi pada perempuan. Sistem ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang menzalimi orang lain atau upah yang tak layak. Selain itu, menjauhkan semua jenis aktivitas memanfaatkan kemolekan tubuh perempuan demi keuntungan materi.

Baca juga:  Perempuan dalam Lingkaran Kekuasaan

Pemenuhan kebutuhan pokok setiap perempuan ditempuh dengan berbagai strategi:

Pertama: Mewajibkan laki-laki menafkahi perempuan. “Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (TQS al-Baqarah [2]: 233)

Allah SWT berfirman, “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (TQS ath-Thalaq[65]: 6).

Kedua: Jika individu itu tetap tidak mampu bekerja menanggung diri, istri, dan anak perempuannya, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya. Firman Allah SWT, “Ahli waris pun berkewajiban demikian.” (TQS al-Baqarah [2]: 233)

Ketiga: Jika ahli waris tidak ada atau ada tetapi tidak mampu memberi nafkah, maka beban itu beralih kepada negara melalui lembaga baitulmal. Nabi Saw. bersabda, “Aku lebih utama dibandingkan dengan orang-orang beriman daripada diri mereka. Siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu bagi keluarganya. Siapa saja yang meninggalkan utang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku.” (HR Ibnu Hibban).

Tak Perlu Kesetaraan Upah, Islam yang Jamin

Dalam Khilafah, Khalifah memaksimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Kebutuhan pokok yang meliputi pendidikan, kesehatan, serta keamanan dipenuhi secara langsung dan gratis.

Pembiayaannya berasal dari harta milik negara, juga hasil pengelolaan harta milik umum seperti migas, tambang, laut, hutan, dan sebagainya. Dipastikan tidak akan ada lagi perempuan -sebagaimana laki-laki- yang harus menanggung kemiskinan.

Maka, tidak butuh kesetaraan upah di antara laki-laki dan perempuan, karena Khilafah menjamin kesejahteraan mereka dengan pengaturan berbagai kebijakan yang manusiawi. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Berkedok Kesetaraan Upah, Perempuan dalam Pusaran Eksploitasi Ekonomi

  • 25 September 2020 pada 19:29
    Permalink

    Assalamu’alaikum, izin bertanya mengapa perhatian mengenai kesejahteraan wanita diwujudkan dg cara eksploitatif.

    Balas
  • 25 September 2020 pada 13:07
    Permalink

    Perempuan Butuh Khilafah untuk Sejahtera

    Balas
  • 25 September 2020 pada 09:27
    Permalink

    Perempuan tidak boleh dieksploitasi,namun harus dijaga kehormatannya,perempuan butuh khilafah…Allahu Akbar

    Balas
  • 25 September 2020 pada 09:02
    Permalink

    Islam menjamin ketahanan ekonomi yg mjd pilar negara.shg tugas sbg politik ekonomi akan berjalan berdasaer aqidah islam

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *