Pilkada Mudarat, Pemerintah Ngotot. Demokrasi Kepentingan Siapa?

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI – Lonjakan kasus positif Covid-19 yang meningkat tajam, justru terjadi pada paruh kedua tahun penanganan pandemi. Sudah semestinya semua pintu pemicu ledakan Covid ditutup, seperti pilkada serentak misalnya.

Itulah mengapa keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 di masa pandemi terus menuai kritik banyak pihak.

Peneliti Mohammad Qodari (12/9/2020), merasionalisasi mudarat Pilkada 2020 di masa pandemi. Menurutnya, potensi orang tanpa gejala (OTG) yang ikut bergabung dan menjadi agen penularan Covid-19 untuk hari pencoblosan 9 Desember 2020 mencapai 15.608.500 orang.

Ia menjelaskan, angka 15 juta orang itu muncul berdasar jumlah orang yang terlibat dalam 306.000 titik kerumunan (tempat pemungutan suara) dengan memakai target partisipasi 77,5% dari KPU.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung penundaan pilkada, merespons pemberitaan yang mengonfirmasi Ketua KPU RI, Arief Budiman positif Covid-19.

Bagi JK (19/9/2020), saat ini belum memungkinkan untuk pelaksanaan pilkada, terkait dengan kerumunan massa yang bisa ditimbulkan dalam pilkada serentak serta sulitnya menjaga kepatuhan untuk menerapkan prokotol kesehatan dalam kerumunan.

Epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, menilai pelaksanaan kontestasi politik pada pilkada mendatang belum memiliki kesiapan optimal, berpotensi besar menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, (cnnindonesia.com, 4/9/2020)

Masih menurut Windhu, banyaknya petahana menjadi bakal calon membuka peluang pemanfaatan jabatan untuk membuat kebijakan yang “diidamkan” masyarakat di tengah berbagai pembatasan yang menyulitkan gerak warga.

Secara politis kebijakan itu bisa menguntungkan calon petahana, bisa juga berakibat fatal dan berimplikasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Kekhawatiran ini bisa dipahami. Pasalnya, pada hari pertama pendaftaran pasangan calon di berbagai daerah (4/9/2020) lalu telah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi atau arak-arakan. Ini terjadi di Kota Medan, Kota Solo, Kabupaten Karawang, dan Kota Surabaya.

Dikuatkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (11/9/2020). Ia mengatakan pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 apabila jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid 19, saat ini terdapat 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 yang termasuk dalam zona merah.

Demokrasi Hipokrit

Watak sistem pemerintahan demokrasi memang hipokrit. Bagaimanapun kritik dan masukan diberikan tokoh dan wakil rakyat, toh pemerintah tetap bergeming, berbagai dalih diobral.

Bagi Kemendagri, pilkada serentak justru dipandang bisa menjadi instrumen untuk melandaikan tren kasus Covid-19, seperti halnya negara-negara lain yang melakukan pemilihan umum di masa pendemi.

Baca juga:  Cukong Main di Pilkada, Demokrasi Tersandera

Menurutnya, ada 11 negara di dunia yang melakukan pemungutan suara untuk pemilihan anggota legislatif, dan lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan AS.

Masalahnya, Indonesia bukanlah negara-negara itu. Jika negara lain bisa, tidak otomatis Indonesia pasti bisa. Bukankah kegagalan penanganan Covid malah diganjar dengan lockdown dari 59 negara untuk Indonesia?

Memang raja ngeyel. Pilkada serentak bagi kemendagri juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Pilkada yang menghabiskan total Rp15,9 triliun, dianggap dapat menstimulasi perekonomian yang sempat lesu.

Sebab, 60 persen dana pilkada dialokasikan untuk honor KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Artinya, dana tersebut secara langsung untuk belanja rumah tangga di 270 daerah.

Sedangkan 40 persen sisanya bisa digunakan penyelenggara pemilu untuk membeli masker dan hand sanitizer, yang artinya menggerakkan sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Ekonomi wong cilik selalu jadi bumper kebijakan rezim.

Selain itu, dana kampanye yang dikeluarkan ribuan calon kepala daerah juga dapat menunjang upaya pemerintah pusat memerangi wabah Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat pemilih agar menjalankan hidup sehat dengan membagi-bagikan masker dan hand sanitizer.

Masih ada dalih lain. Pilkada harus tetap dilakukan tahun ini untuk efektifitas pemerintahan di daerah. Jika pilkada tidak dilaksanakan tahun ini, lebih dari 200 daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerahnya berakhir.

Suplai Kekuasaan pada Korporasi

Nah kan, demokrasi untuk kepentingan jabatan, meski membahayakan kemaslahatan rakyat, jabatan semata demi jabatan. Tak adanya unsur pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Mahakuasa, memang ciri khas pemerintahan sekuler.

Gaya penggembosan harapan rakyat ala Menkopolhukam, Mahfud Md, telah mengecilkan kecerdasan masyarakat. Mahfud menilai penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan.

Pertama, perubahan UU membutuhkan waktu. Kedua, penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui. Ketiga, penundaan pilkada bisa mengakibatkan munculnya banyak pejabat pelaksana tugas (Plt.) di beberapa pemerintahan daerah. (12/9/2020)

Intinya, kalau demi kepentingan masyarakat, apa pun alasannya pasti sulit. Beda dengan kepentingan oligarki dan korporasi perubahan perundang-undangan bisa secepat kilat, ekspres seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona

Maka, pernyataan Kemendagri dan Menkopolhukam atas kekhawatiran penundaan pilkada berisiko mengalami kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerahnya berakhir, merupakan penegasan bahwa pilkada telah dimanfaatkan untuk kepentingan oligarki-korporasi dalam asuhan sistem demokrasi.

Baca juga:  Ngotot Pilkada, Rakyat Bertaruh Nyawa

Yang sebenarnya bukan soal risiko banyaknya Plt., lebih dari itu. Tanpa pilkada serentak, nyawa demokrasi bisa mendekati “sakaratul maut”.

Berakhirnya demokrasi akan menghentikan suplai kekuasaan terhadap korporasi. Biaya tanam bibit oligarki tidak akan mengembalikan modal para cukong.

Menurut Ekonom Emil Salim (3/12/2019), pesta demokrasi -pemilu atau pilkada- merupakan momentum “perkawinan” antara politikus dan pengusaha. Mereka harus jual diri. Maka, politisi disandera si pemilik uang.

Siapa yang masih ingat perihal pejabat negara sebagai petugas partai?

“Kemenangan di Pilkada 2020 adalah modal awal dalam memenangkan Golkar pada Pemilu 2024. Namun, yang lebih penting kami menyatukan visi dan serta tekad kami untuk memenangkan pilkada tahun ini untuk memenuhi target kemenangan 60 persen,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto seperti dilansir dari Antara, Sabtu (25/7/2020).

Jelas, pilkada serentak sama sekali tidak relevan dengan upaya pencegahan penyebaran pandemi. Justru kontraproduktif, membuka peluang munculnya klaster baru yakni klaster pilkada.

Pilkada hanyalah seremonial penghamburan uang rakyat ambisi korporasi-oligarki di tengah masifnya serangan pandemi dan kesempitan perekonomian masyarakat.

Kenyataan pahit ini tidak akan terjadi bila pesta demokrasi tak dipaksakan untuk dirayakan setiap lima tahun.

Inilah wajah bopeng demokrasi, di mana kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang berkehendak bukan rakyat biasa, tapi rakyat pemegang kuasa modal yang telah membiayai para kontestan pesta demokrasi.

Mendamba Sistem Penuh Berkah

Rasulullah Saw. bersabda,

إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين

“Sesungguhnya aku tidak khawatir atas umatku kecuali para imam (pemimpin) yang menyesatkan.” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Dalam kitab, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, al-Hakim mengeluarkan hadis:

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).

Hadis ini mengabarkan munculnya para pemimpin yang menyesatkan lagi bodoh. Keberadaan mereka sama sekali tidak membawa kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Mereka telah menjual diri dengan harga sangat murah.

Mereka diangkat sebagai pemimpin melalui mekanisme sistem yang tidak bersumber dari Alquran dan Sunah, menyelisihi konsensus para sahabat Rasulullah Saw..

Rasulullah Saw. juga bersabda,

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر

Baca juga:  Indonesia Peringkat 97 dari 100 Negara Teraman dari Covid-19, Pakar Biomedik: Bukti Cacat Tata Kelola Rezim Berkuasa

“Dahulu Bani Israil diatur hidupnya oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, dia digantikan oleh nabi lainnya, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Dan akan ada para khalifah dan jumlah mereka akan banyak.” (HR Muslim, no 1842)

Imam al-Haitami menegaskan,

“Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah Saw..” (Lihat, Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 7)

Imam as-Sarkhashi [w. 483 H] menegaskan,

“Siapa saja yang mengingkari kedudukan Ijmak sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini…Karena itu orang yang mengingkari Ijmak sama saja dengan berupaya menghancurkan pondasi agama ini.” (Lihat, Ash-Sarkhasi, Ushûl as-Sarkhasi, Juz I/296)

Dengan demikian, sesungguhnya Khilafah adalah sistem pemerintahan warisan Rasulullah Saw.. Bahkan jejak sejarah telah mencatat sampainya Islam ke Nusantara juga berkat jasa besar para khalifah kaum muslimin.

Tanpa peran Khilafah, masyarakat kita mungkin masih akan berpegang teguh pada ajaran asli Nusantara, yakni animisme-dinamisme.

Sebagai wilayah yang penduduknya masuk Islam tanpa penaklukan (futuhat), di mana bumi dan lautnya berlimpah kekayaan alam yang tiada tara, sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin di Indonesia bersungguh-sungguh mendakwahkan Khilafah yang diberkati, sebagai wujud syukur nikmat kepada Allah Rabbal ‘Alamin.

Lebih dari itu, semata berharap karunia yang besar menjadi bagian dari penghuni surga bersama Rasulullah dan para sahabat.

Rasulullah Saw. bersabda,

إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعلمون مثل عمله، قيل : يا رسول الله أجر خمسين رجلا منهم؟ قال : بل أجر خمسين رجلا منكم

“Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu bagaikan menggenggam bara api. Bagi yang tetap istikamah menjalankan ajaran Islam pada masa itu, akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan seperti ajaran Islam itu. Ada yang bertanya,”Hai Rasulullah, apakah pahala 50 orang di antara mereka?” Jawab Rasulullah Saw., “Bahkan pahala 50 orang di antara kalian (para sahabat).” (HR Abu Dawud, hadis hasan) [MNews]

One thought on “Pilkada Mudarat, Pemerintah Ngotot. Demokrasi Kepentingan Siapa?

  • 26 September 2020 pada 11:18
    Permalink

    Seperti itulah ….

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *