Pakta Integritas Mahasiswa: Gagalnya Sistem Pendidikan Tinggi Berujung Otoriter

Oleh: Ustazah Luluk Farida

MuslimahNews.com, FOKUS – Sebuah Pakta Integritas bermeterai dengan sanksi tegas bagi para mahasiswa baru (maba) yang dikeluarkan UI beberapa hari lalu dikritik banyak pihak, meskipun berikutnya UI merevisi sebutan pakta integritas diganti dengan nama surat pernyataan tanpa meterai.

Meskipun direvisi, draf isi secara umum masih memuat sejumlah pasal kontroversial, di antaranya pasal terkait larangan “Berpolitik praktis yang mengganggu tatanan bernegara” dan “Terlibat dalam organisasi yang tak diizinkan pimpinan fakultas/universitas”. Kedua pasal tersebut disinyalir membatasi hak politik dan berorganisasi mahasiswa.

Selain kedua pasal tersebut, terdapat pasal kontroversial lainnya: “Mahasiswa UI tidak akan melakukan ataupun terlibat dalam tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, kekerasan seksual, intoleransi, radikalisme, dan terorisme dalam bentuk apa pun.”

Sebelumnya, poin tentang tindak pidana hanya melarang mahasiswa UI terlibat dalam hal minuman keras, narkotika, dan kejahatan seksual. Dengan menambahkan kata intoleransi, radikalisme yang masih multitafsir, bahkan cenderung mendiskreditkan Islam (apa yang disampaikan Menteri Agama “Anak Good Looking” sebagai agen radikal), maka pasal ini sangat berpeluang digunakan memersekusi aktivis dakwah kampus.

Pakta Integritas terkesan otoriter karena diwajibkan bagi semua MABA untuk menandatangani dalam waktu singkat dan tidak ada pilihan, meski tak sedikit dari mereka yang menyadari keganjilan sejumlah poin di dalamnya.

Tidak hanya diwajibkan, pakta ini juga disertai sanksi bagi yang melanggar pasal-pasalnya. Sementara itu, kemendikbud justru menyetujui apa yang dilakukan UI karena dianggap sesuai dengan visi misi UI sebagai Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum (PTNBH) yang juga diberi kewenangan otonomi lebih luas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) PTNBH.

Jika pakta integritas atau apa pun namanya benar-benar diberlakukan untuk mahasiswa baru di kampus-kampus, maka sesungguhnya inilah masa kehancuran Negeri ini.

Bisa dibayangkan profil mahaiswa bentukan sistem pendidikan tinggi saat ini, yaitu mahasiswa “kupu-kupu” (kuliah-pulang), apatis, apolitis, individualis; mereka seperti menara gading yang tidak bisa tersentuh tangisan rakyat.

Mahasiswa juga semakin jauh dari agamanya karena kata “radikalisme”. Mereka berpeluang lebih dekat dengan gaya hidup pergaulan bebas -liberal, hedonis, LBGT-, karena poin-poin ini tidak termasuk larangan dalam pasal pakta integritas.

Baca juga:  Benarkah ada Kepentingan di Balik Kebijakan Bantuan Kuota?

Apa yang dilakukan kampus kali ini di luar nalar logika, karena secara fakta, mahasiswa dan akademisi adalah salah satu elemen masyarakat, tentu tidak bisa dipisahkan dari politik. Entah sebagai subjek ataupun obyek. Kampus tidak bisa “mengalienasikan” mereka dari perannya terhadap masyarakat dan bangsa ini.

Pakta integritas: Sempurnakan Kooptasi Kapitalisme-Sekuler atas kampus dan Intelektual

Munculnya pakta integritas sesungguhnya adalah wujud nyata gagalnya sistem pendidikan tinggi dalam mengoptimalkan potensial mahasiswa sebagai agen perubahan, calon intelektual, aset berharga sebuah bangsa.

Dalam sistem kapitalisme-sekuler, sistem pendidikan tinggi hanyalah sebagai aset bisnis. Berbagai kebijakan kapitalisasi pendidikan, “perkawinan” kampus dengan industri, hingga kurikulum kampus yang harus disesuaikan dengan industri, menjadi bukti kooptasi kepentingan bisnis kapitalis di dunia pendidikan yang berhasil membajak potensi intelektual untuk kepentingan bisnis korporasi-kapitalis, bukan umat.

Akibatnya, mahasiswa menjadi apatis, pragmatis, sibuk kuliah, cepat lulus, dan bekerja, individualis -tidak peduli masalah rakyat.

Sebenarnya, tanpa pakta integritas, kekritisan mahasiswa sudah mulai luntur dengan kapitalisasi pendidikan. Sekarang malah disempurnakan kelunturannya dengan pakta integritas.

Tidak cukup menjadikan pendidikan sebagai aset bisnis, saat ini kapitalisme-sekuler juga membajak potensi akademika kampus, mulai mahasiswa hingga intelektualnya sebagai agen penjaga hegemoni kapitalisme.

Kapitalis tidak segan memberi remah ekonomi pada para agen penjaga hegemoninya. Banyak pihak menyinyalir adanya Pakta intergitas UI tidak bisa dilepaskan dari adanya konflik kepentingan Rektor UI, yang saat ini memangku jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama di salah satu bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui kebijakan otoriter Rektor, para kapitalis berusaha untuk menundukkan kampus dan seluruh civitasnya terutama mahasiswa agar tidak protes terhadap neokolonialisme negeri ini.

Dengan program deradikalisasi kampus, mahasiswa dijauhkan dari ideologi Islam dan solusi syariat atas problematik bangsa. Kapitalis sangat takut adanya pemahaman ideologi Islam di kalangan mahasiswa akan menjadi martir kebangkitan umat untuk menjatuhkan sistem kapitalisme-sekuler.

Karena itu, penting membungkam mereka dengan ditakut-takuti “sanksi” dalam pakta integritas sejak mahasiswa baru. Upaya pembungkaman kekritisan mahasiswa dengan otoriter kampus sebenarnya cara lama ketika kepentingan kapitalisme-sekuler terancam.

Baca juga:  Ujian Nasional Dihapus, Solusi Masalah Pendidikan?

Di masa orde baru, pascademonstrasi mahasiswa pada 1978, Soeharto berusaha menekan seluruh komunitas kampus dengan kebijakan bernama Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus (BKK).

NKK-BKK sendiri melarang ekspresi dan aktivitas politik di kampus dan menempatkan semua aktivitas kemahasiswaan di bawah kendali rektor.

Sementara, di kasus Pakta Integritas UI baru-baru ini, disinyalir karena peran mahasiswa UI sebagai motor dalam demonstrasi terbesar ketika penolakan revisi UU KPK dan RKUHP tahun lalu, dan saat ini mahasiswa sedang sangat serius mengawal RUU Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan kapitalis.

Ketika kampus disterilkan dari aktivitas politik dan dari sistem Islam karena dianggap radikal, apa yang mahasiswa dapat dan negeri ini dapat? Tak lain adalah keterbungkaman, mati daya kekritisan mahasiswa.

Ssementara kezaliman sistem dan rezim terus berjalan tanpa kritik, korupsi bebas, kebijakan rezim prokapitalis Asing-Aseng, neokolonialisme tetap berjalan, dan rakyat semakin menderita.

Demikianlah, sesungguhnya pakta integritas ataupun kebijakan otoriter lainnya, menjadi konsekuensi logis penerapan sistem kapitalisme-sekuler, sampai kapan pun akan terus membajak potensi mahasiswa dan intelektual kampus untuk kepentingannya.

Inilah bukti gagalnya sistem pendidikan tinggi sekuler-kapitalisme yang tidak akan mampu mengoptimalkan potensi generasi bangsa. Sudah saatnya dibutuhkan perubahan sistemis, yaitu sistem Islam dalam Khilafah Islamiyah.

Potensi Mahasiswa Optimal dan Mulia hanya dalam Khilafah

Pengelolaan pendidikan tinggi dalam Khilafah Islam dirancang untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa untuk kemanfaatan umat, yaitu menjadi intelektual berkepribadian Islam dan menguasai berbagai bidang ilmu.

Negara Khilafah menanggung sepenuhnya biaya pendidikan, sehingga bisa gratis dijangkau semua warga negara, baik muslim maupun nonmuslim.

Karena itu, institusi pendidikan akan terbebas dari kooptasi kepentingan rezim atau korporasi-kapitalis, apalagi menjadi antek Barat untuk menghancurkan agama dan bangsanya.

Pendidikan tinggi dalam Negara Khilafah dirancang untuk mencapai 3 (tiga) tujuan pokok:

a) Memfokuskan dan memperdalam kepribadian Islam mahasiswa pendidikan tinggi, yang telah dibangun dengan sempurna pada level pendidikan sekolah dan mengangkat kepribadian ini untuk menjadi pemimpin yang menjaga dan melayani persoalan vital umat.

Baca juga:  Sistem Pendidikan yang Didambakan

Kultur politik Islam yang melayani kepentingan masyarakat, terus diajarkan dan disuasanakan dalam pendidikan tinggi, yaitu bekerja dan berkarya untuk umat.

Diriwayatkan dari Abu Nu’aim ‘al Hulya’, Rasul Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Dua tipe manusia yang jika keduanya takwa maka rakyatnya akan bertakwa, dan jika mereka fasad maka rakyatnya akan fasad: adalah ilmuwan dan penguasa.”

b) Membentuk gugus tugas yang mampu melayani kepentingan vital umat, begitu juga gugus tugas yang mampu menggambarkan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam membangun Bangsa. Di antara kepentingan vital umat adalah mengamankan kebutuhan esensial seperti air, makanan, akomodasi, keamanan, dan pelayanan kesehatan, dsb..

c) Mempersiapkan gugus tugas untuk menjaga urusan urusan umat. Menyiapkan para hakim, yurispruden (ahli hukum/fukaha), doktor, insinyur, guru, penerjemah, manajer, akuntan, perawat, dsb. Negara Khilafah berkewajiban untuk mengamankan kebutuhan harian umat berkenaan dengan jalan, rumah sakit, sekolah, dsb..

Khilafah Menjamin Peran Politik Mahasiswa

Terkait dengan peran politik, berbeda dengan sistem kapitalisme-sekuler yang antikritik, membungkam, memersekusi bahkan membinasakan pihak yang mengkritiknya.

Dalam sistem Islam-Khilafah justru sebaliknya, yaitu mendorong warganya termasuk mahasiswa untuk melakukan amar makruf nahi mungkar atas setiap kepemimpinan, sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar.

Ketika dibaiat menjadi Khalifah, beliau meminta warganya untuk membantu amanah kepemimpinan dengan melakukan amar-makruf nahi mungkar.

Karena itu, dalam pendidikan tinggi, Islam akan mengajarkan dan memahamkan mahasiswa terkait politik, bahwa politik sejatinya tidak melulu berkaitan dengan pertarungan perebutan kekuasaan, tetapi lebih merupakan bagaimana mengurus berbagai kepentingan rakyat.

Membina mahasiswa agar bisa melakukan peran politiknya dengan benar yaitu kritis berbasis ideologis Islam, tidak pragmatis apalagi anarkis. Sehingga mahasiswa akan memahami hakikat permasalahan bangsa dan solusinya secara ideologis Islam—ke akidah dan syariat Islam—dan bukan merujuk pada konsep orang-orang kafir Barat.

Dengan mulianya sistem Islam dalam Khilafah mengoptimalkan potensi para mahasiswa, maka sudah saatnya visi perjuangan mahasiswa adalah menegakkan Islam Kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah. [MNews]

Sumber: Diskusi Online WAG Muslimah News ID

8 thoughts on “Pakta Integritas Mahasiswa: Gagalnya Sistem Pendidikan Tinggi Berujung Otoriter

  • 26 September 2020 pada 14:08
    Permalink

    Astaghfirullah.. seolah kebebasan berpendapat tidak ada sama sekali, terkungkung dalam sistem yg menjadikan bak katak dalam tempurung hmmm

    Balas
  • 22 September 2020 pada 09:56
    Permalink

    Dengan mulianya sistem Islam dalam Khilafah mengoptimalkan potensi para mahasiswa, maka sudah saatnya visi perjuangan mahasiswa adalah menegakkan Islam Kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah.

    Balas
  • 21 September 2020 pada 18:24
    Permalink

    Salah satu cara rezim anti kritik membungkam mahasiswa, itulah bukti gagalnya pendidikan kapitalis, beralihlah ke sistem pendidikan islam

    Balas
  • 21 September 2020 pada 17:38
    Permalink

    مَاشَاءَ الله
    Hanya dalam Sistem Islam saja lah Mahasiswa bisa memainkan peran dan fungsinya dgn baik dan benar,karena di atur oleh aturan yg sesuai dgn syaria’t

    Balas
  • 21 September 2020 pada 16:35
    Permalink

    Semakin kesini bobroknya sistem kapitalisme-sekuler dlm bingkai demokrasi sangat nampak.. sedikit lagi kemenangan Islam akan terwujud. Aamiin mana

    Balas
  • 21 September 2020 pada 13:38
    Permalink

    Dengan mulianya sistem Islam dalam Khilafah mengoptimalkan potensi para mahasiswa, maka sudah saatnya visi perjuangan mahasiswa adalah menegakkan Islam Kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah

    Balas
  • 21 September 2020 pada 13:16
    Permalink

    Pakta integritas mahasiswa upaya membungkam daya kritis mahasiswa

    Balas
    • 22 September 2020 pada 05:48
      Permalink

      pakta integritas mahasiswa sebagai bukti semakin bengisnya penguasa terhadap rakyatnya terutama Islam. sampai kapan pun umat akan jadi korban atas pengukuhan sistem buatan segelintir manusia

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *