Memaksakan Pilkada di Tengah Pandemi, Demokrasi Tak Manusiawi

Oleh: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia/ ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI – Pecah rekor! Jumlah tambahan kasus baru Corona (Covid-19) pada Sabtu (19/9/2020) kembali menunjukkan jumlah tertinggi dalam sehari, yaitu sebanyak 4.168 kasus baru, sehingga ada 240.687 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Data ini berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibagikan tim BNPB.

Pada Sabtu (19/9/2020) Jakarta kembali menjadi provinsi dengan kasus baru terbanyak, yakni 988 kasus. Disusul Jawa Barat (470 kasus), Jawa Timur sebanyak (379 kasus), dan (303 kasus).

Total ada 9.448 kasus pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia (news.detik.com, 19/9/2020).

Covid-19 sudah menyebar tak terkendali di 34 provinsi di Indonesia, namun ternyata tingginya kasus Covid-19 di seantero negeri tidak menyurutkan keinginan Pemerintah Indonesia untuk tetap mengadakan perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 pada Desember mendatang.

Muncul kekhawatiran, Pilkada Serentak 2020 akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 karena pasti akan ada ribuan titik kumpul massa, baik saat kampanye atau masa pencoblosan.

Sudah ada 687 pasangan bakal calon kepala daerah akan bertarung di pilkada serentak 2020. Lantas akan seperti apa kondisi wabah corona ini? Hal ini sudah mendapatkan sentimen negatif dari publik maupun berbagai kalangan.

Pilkada Mahal Digelar, Pandemi Tak Jadi Soal?

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyebut, 45 kab/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak di Desember 2020 adalah zona merah Covid-19. Ini jelas berbahaya.

Selain itu, laporan kasus baru Covid-19 yang dicatat Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya (tribunnews.com, 18/9/2020).

Baca juga:  Cukong Main di Pilkada, Demokrasi Tersandera

Kenapa harus tetap ngotot menyelenggarakan Pilkada di tahun ini?

Beberapa kalangan telah mengusulkan agar Pilkada serentak 2020 ditunda. Menanggapi usulan dan permintaan penundaan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penundaan pilkada hanya bisa dilakukan lewat UU atau perppu.

Untuk UU, waktu sudah tidak memungkinkan, sedangkan untuk pembuatan perppu, belum tentu mendapatkan dukungan DPR.

Wacana penundaan pilkada pernah dibahas oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Namun, waktu itu, kata Mahfud, diputuskan pilkada tetap digelar 9 Desember 2020.

Ada dua alasan. Pertama, pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah di Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas. Kedua, jika ditunda karena Covid-19, tidak ada kepastian sampai kapan Covid-19 berhenti dan tidak lagi berbahaya. Karena sampai hari ini, angka positif Covid-19 masih terus menanjak (beritasatu.com, 14/9/2020).

Pertimbangan-pertimbangan ini cenderung mengesampingkan kesehatan dan keselamatan nyawa manusia.

Demokrasi Tak Manusiawi

Pilkada serentak tahun ini adalah Pilkada dengan jumlah daerah terbanyak dengan jumlah 270 daerah. Pilkada menjadi momentum untuk memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2024.

Setiap parpol akan habis-habisan mendorong para kadernya untuk menduduki kursi kepala daerah karena semakin banyak kader sukses menduduki kursi kepala daerah maka akan semakin mudah menyongsong Pemilu 2024.

Jika demokrasi itu diibaratkan rumah atau bangunan, maka pilar penyangganya adalah parpol, kebebasan sipil, serta penegakan hukum (Arie Sujito:2018).

Pilkada dan pemilu dianggap sebagai representasi kebebasan sipil yang menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat. Apakah realitasnya seperti itu?

Sudah menjadi rahasia umum kalau pilkada dan pemilu butuh biaya mahal. Politik uang menjadi sesuatu yang “wajib” agar bisa memenangi pertarungan pemilihan.

Baca juga:  Genderang Kegagalan Jilid 2 Rezim Neolib

Menjadi bahaya jika semangat “balik modal” para pejabat dan pemimpin daerah menjadi yang utama. Akibatnya, kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum menjadi prioritas kesekian.

Kerapuhan demokrasi tidak bisa diperbaiki melalui penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Memaksakan pilkada serentak di masa pandemi yang tak tentu seperti saat ini semakin menunjukkan bahwa demokrasi tak manusiawi.

Demokrasi hanya mementingkan kekuasaan dan acuh terhadap penanggulangan pandemi yang sudah menyebabkan kematian ribuan orang. Angka kematian hanya dianggap sebagai angka statistik.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Islam menghargai nyawa manusia. Allah SWT berfirman, “…Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…” (QS al-Maidah [5]: 32)

Kepala Daerah dalam Sistem Islam Kaffah

Dalam sistem negara Islam (Khilafah), negeri yang diperintahnya dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut wilayah (provinsi). Setiap provinsi dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut imalah (karesidenan). Pemimpin wilayah (provinsi) disebut wali (gubernur). Pemimpin imalah disebut amil atau hakim.

Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (provinsi) serta menjadi amir (pemimpin) wilayah itu.

Wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa, yaitu harus seorang laki-laki, merdeka, muslim, balig, berakal, adil dan mampu. Jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari Khalifah.

Sebagaimana Rasulullah Saw. telah mengangkat Muadz bin Jabal menjadi wali di wilayah Janad, Ziyad bin Walid di wilayah Hadhramaut, dan Abu Musa al-‘Asy’ari di wilayah Zabid dan ‘Adn.

Baca juga:  Meneladani Kepemimpinan Rasulullah Saw

Rasulullah Saw. memilih para wali dari orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan memegang urusan pemerintahan, yang memiliki ilmu dan yang dikenal ketakwaannya serta mampu “mengairi” hati rakyat dengan keimanan dan kemuliaan negara.

Adapun pemberhentian wali adalah hak Khalifah jika Khalifah memandang perlu untuk memberhentikannya atau jika penduduk wilayah itu mengadukan walinya.

Seorang wali juga tidak dapat dipindahkan (mutasi) dari satu tempat ke tempat lain. Namun, ia dapat diberhentikan dan diangkat kembali untuk kedua kalinya.

Sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah sebagaimana dijelaskan diatas akan lebih efektif dan efisien dalam menghemat keuangan negara.

Suasana keimanan yang ada dalam sistem Islam menjadikan penyelenggaraan aparatur negara Khilafah dapat berjalan dengan amanah. Kinerja pemimpin daerah akan senantiasa dikontrol Khalifah atau orang-orang yang ditunjuk Khalifah.

Fungsi pemimpin dalam Islam adalah mengurusi rakyatnya secara sungguh-sungguh dan melindungi rakyat, baik dari ancaman kelaparan, kemiskinan, termasuk penyakit (dalam hal ini kerawanan tertular virus berbahaya seperti Covid-19 ini).

Jadi, jika dibandingkan dengan sistem demokrasi, sistem Islam jauh lebih manusiawi karena mengutamakan keselamatan rakyat.

Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Dalam Hadis lain, “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll). Wallahu a’lam bish-shawwab. [MNews]

2 thoughts on “Memaksakan Pilkada di Tengah Pandemi, Demokrasi Tak Manusiawi

  • 22 September 2020 pada 22:20
    Permalink

    Astaghfirullah…..sungguh raja tega……

    Balas
  • 21 September 2020 pada 17:13
    Permalink

    pantas saja corona ga beres2. prediksi WHO corona bisa 4thnn, karna rezim tak ngerti klu hrs lockdown total.
    untuk kepentingan rezim boleh kumpul2 sedang buat rakyat kena denda.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *