Pakta Integritas, akankah Jadi Solusi Tuntas?

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI – Menjadi seorang mahasiswa adalah kebanggaan tersendiri. Apalagi mahasiswa dari perguruan tinggi ternama dan termasuk perguruan tinggi nomor wahid di negeri ini. Siapa yang tak bangga jika masuk kampus kuning?

Seluruh masyarakat dari pelosok negeri ini akan hormat dan menaruh harap kepada siapa pun yang kuliah di kampus itu. Pasalnya, kampus ini telah berhasil melahirkan negarawan bertalenta untuk negeri ini. Namun, apa jadinya jika kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, kini terikat dengan selembar kertas?

Saat ini kampus Universitas Indonesia sedang menjadi sorotan setelah muncul perintah penandatanganan pakta integritas kepada mahasiswa baru. Mereka diwajibkan menandatangani pakta di atas selembar kertas bermeterai.

Pada kenyataannya, isi akta tersebut justru mengundang tanya. Pakta itu diberikan tanpa ada penjelasan atau pembukaan tanya jawab.

Beberapa poin yang dianggap membuat banyak penafsiran adalah poin 10 dan 11. Poin 10 berbunyi, “Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara.”

Pasal 11 berbunyi, “Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas dan/atau pimpinan UI.”

Kedua poin itulah yang dinilai membingungkan. Ketidakjelasan bahasa yang digunakan membuat multitafsir. Meskipun akhirnya pihak UI melalui Direktur Kemahasiswaan UI, Devie Rahmawati menyatakan pakta integritas yang telanjur ditandatangani mahasiswa baru merupakan kekeliruan PKKMB UI.

Devie menjelaskan, pakta tersebut salah kirim. Pakta yang telanjur menyebar adalah draf awal, bukan draf final. Dia pun mengirimkan draf final tersebut kepada wartawan Kompas.com (11/9/20).

Hasil revisi draf tersebut terdapat penyempurnaan di beberapa poin. Salah satunya poin 1 yaitu mahasiswa UI berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila.

Kemudian, “Tidak melakukan/terlibat dalam tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, kekerasan seksual, intoleransi, radikalisme, dan terorisme dalam bentuk apa pun” pada poin 8.

Munculnya Reaksi

Kegaduhan mengenai lembar pakta integritas ini mengundang pernyataan dari beberapa kalangan. Tentu ada yang pro dan ada yang kontra.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, pakta integritas itu wajar. Karena dapat digunakan sebagai filter dari segala bentuk serangan budaya asing. (pikiranrakyat-bogor.com, 15/9/2020)

Tak senada dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang juga beralmamater UI. Ia mengungkapkan kasihan kepada mahasiswa baru UI. Menurutnya, menjadi seorang aktivis merupakan panggilan sejarah. (viva.com, 13/9/20)

Pakta integritas ini pun ditolak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, menurut Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho, adanya pakta ini justru merupakan bentuk pengekangan terhadap hak-hak mahasiswa. Juga bertentangan dengan semangat kampus merdeka. (cnnindonesia.com, 12/9/20)

Jaminan keberhasilan

Tujuan dari pakta tersebut adalah membentengi mahasiswa agar terhindar dari pengaruh luar kampus. Yang menurut kampus, itu adalah sesuatu yang negatif. Pertanyaannya, sampai di mana keberhasilan pakta melindungi mahasiswa?

Dalam pakta yang telah tersebar di kalangan mahasiswa tidak ada penjelasan secara spesifik perlindungan mahasiswa dari kondisi buruk akibat pergaulan bebas. Sebagaimana kita ketahui saat ini, narkoba, seks bebas, geng-gengan, miras, dugem, hingga profesi ayam kampus menghiasi perjalanan pendidikan tertinggi.

Tentu hal-hal yang telah disebutkan di atas sangat berbahaya bagi mahasiswa. Bisa dibayangkan jika mahasiswa terlibat pergaulan salah, bagaimana nasib bangsa ini 20-30 tahun lagi? Kita akan dipimpin generasi-generasi rusak dan tak beradab.

Memang, jika pun pakta tersebut akhirnya diperbaiki, sebagaimana yang telah diedarkan, dan di poin 8 disebutkan masalah narkoba, pelecehan seksual, kekerasan seksual; tidak bisa menjamin mahasiswa dapat melaksanakan pakta itu.

Mereka bukanlah anak kecil yang sekali dilarang orang tua langsung diam. Tetapi mereka adalah para pemuda, berdarah panas dan punya gairah besar untuk mencoba.

Sebesar apa pun larangan itu, jika godaan dari luar lebih kuat tak menutup kemungkinan bisa tergiur juga. Walhasil, penyesalan selalu datang belakangan.

Upaya Membendung Pergerakan

Sebagaimana poin pakta ke-10 dan ke-11, dua poin yang diributkan para mahasiswa termasuk para civitas akademika dan netizen, larangan tidak mengikuti politik praktis yang mengganggu tatanan akademis maupun bernegara cukup rancu. Multitafsir dan melahirkan pertanyaan baru. Semua kegiatan politik praktis atau politik praktis yang seperti apa?

Meskipun akhirnya dijelaskan dalam pakta yang dianggap final, maksudnya adalah politik praktis yang diadakan di kampus. Yang akhirnya tampak pada kita, kampus hanya sebagai dunia akademis, belajar ilmu pengetahuan.

Tak ada hubungannya dengan kegiatan politik apa pun dan di mana pun. Padahal, politik dalam makna sebenarnya adalah mengurusi urusan rakyat. Bukan sekadar bicara masalah kekuasaan.

Kemudian mengenai pasal 11, yang menyatakan larangan mengikuti seluruh kegiatan di luar kampus tanpa izin pihak kampus. Tentu akhirnya poin ini melahirkan tanda tanya besar. Apakah isi dari poin ini justru bermaksud mengekang kebebasan berkumpul dan berserikat para mahasiswa?

Bagaimana dengan peran dan fungsi mahasiswa sebagai agent of change, iron stock, social control, dan moral force? Jika kebebasan berserikat, berkumpul itu dibatasi, dapat dipastikan akan memandulkan pergerakan mahasiswa. Peran dan fungsi mahasiswa pun terganggu dan tak bisa dijalankan dengan sepenuhnya.

Hal ini pun akhirnya akan membatasi area belajar para mahasiswa. Mereka yang seharusnya dapat mengembangkan potensi diri di luar kegiatan akademik. Gairah kebenaran mereka yang akan mengkritik ketidakadilan yang terjadi pun akan terkunci. Pahlawan-pahlawan reformasi tak akan muncul kembali.

Sangat disayangkan, para mahasiswa hanya akan disibukkan dengan kuliah dan kegiatan yang pro dengan kebijakan, tanpa boleh mencari mana yang benar dan mana yang salah. Cukup mengikuti kata para pemegang kebijakan saja.

Tak hanya itu, dalam pakta yang disebut sebagai “pakta final” di poin ke-8 diperjelas dengan larangan melakukan tindakan yang dinilai intoleransi, radikalisme, dan terorisme dalam bentuk apa pun.

Jelas sudah kegiatan luar kampus yang dilarang adalah kegiatan yang dinilai terkait tiga kegiatan di atas.

Tentu sebagaimana dengan opini yang sengaja diaruskan saat ini, kegiatan itu seakan-akan ditujukan pada gerakan tertentu. Seperti kajian, gerakan mahasiswa, atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penerapan Islam secara kaffah.

Sangat disayangkan, sebagai orang yang mengaku cendekiawan atau ilmuwan, yang dipandang memiliki pengetahuan luas, seharusnya membuka diri sekaligus mempersilakan para mahasiswa untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah.

Sekaligus menunjukkan bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah, bukan milik manusia. Mahasiswa pun mampu menjalankan peran dan fungsinya secara benar. Kalau sudah ada pengekangan di awal, bagaimana mahasiswa dapat belajar mandiri untuk menemukan benar atau salah?

Sumber Kebenaran Sesungguhnya

Sebagai seorang muslim, tentu kita tak boleh diam. Atas dorongan iman kita tumbuhkan keberanian. Menunjukkan mana kebijakan benar dan mana yang salah. Tentu didasarkan pada Alquran dan Sunnah, bukan pada otoritas lembaga tertentu yang berusaha mengekang kebenaran.

Kebijakan macam ini tak ubahnya sebagai tindakan represif yang justru akan melahirkan masalah baru. Sebagai pemegang kebijakan semestinya lapang dada dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul.

Permasalahan pergaulan bebas, tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan mahasiswa saat ini merupakan kesalahan sistemis.

Selayaknya kita mengetahui akar masalah pendidikan saat ini adalah diterapkannya aturan buatan manusia, yang mengandalkan akal semata tanpa campur tangan agama. Benar dan salah didasarkan pada kepentingan belaka.

Maka, jika ingin memperbaiki dan membentengi mahasiswa dari hal-hal yang buruk, dengan catatan, standar buruk itu disandarkan pada Islam, maka tak butuh pakta integritas semacam di atas. Karena yang diperlukan adalah perubahan sistemis.

Perubahan sistem pendidikan, dari yang berorientasi materi menjadi berorientasi pada akhirat. Dengan menanamkan keimanan sebagai dasarnya. Para pelajar hingga mahasiswa mampu secara mandiri membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Tentunya sistem ini tak bisa berdiri sendiri. Perlu dukungan dari sistem ekonomi, sistem sanksi, sistem sosial, bahkan sistem pemerintahannya.

Jika kita mengandalkan pada sistem buatan manusia, jelas tak bisa diandalkan. Sebagaimana saat ini. Maka, satu-satunya adalah kembali pada sistem buatan Ilahi. Sistem Islam. [MNews]

2 thoughts on “Pakta Integritas, akankah Jadi Solusi Tuntas?

  • 21 September 2020 pada 05:50
    Permalink

    Islam jelas menjadi solusi

    Balas
  • 20 September 2020 pada 17:35
    Permalink

    Jelas kita tidak bisa mengharapkan sistem buatan manusia yang jelas rusak dari awal.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *