PSBB atau PSBM adalah Solusi Tambal Sulam Atasi Pandemi

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Era pandemi telah melahirkan dua mazhab besar yang seolah saling menegasikan. Mazhab ekonomi versus mazhab kesehatan. Selintas inilah yang seolah menjadi perdebatan di kalangan pengambil kebijakan.

Mereka yang bermazhab ekonomi, memandang kemiskinan lebih berbahaya daripada penularan Covid-19. Sebaliknya, mazhab kesehatan memandang bahwa kesehatan harus diutamakan ketimbang masalah ekonomi.

Mazhab Ekonomi versus Mazhab Kesehatan

PSBB Jakarta yang sudah dimulai kembali dari Senin, 14 September lalu, menuai pro dan kontra. Seperti Menteri Koordinator Perekonomian yang juga menjabat sebagai ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC_PEN) Airlangga Hartarto, yang menyebut bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut sebagai over dosis.

“Kita melihat micromanagement itu menjadi penting, sehingga dengan demikian kita bisa tahu sumbernya, kenapanya, sehingga kita tidak dalam tanda petik mengambil langkah-langkah yang katakanlah bukan salah, (melainkan) over dosis,” kata Airlanga dalam diskusi yang tayang di saluran YouTube Medcom.id, Minggu (13/9/2020). (detik.com 13/09/2020)

Dikatakan over dosis lantaran kebijakan PSBB menurut Airlangga itu berlebihan. Lebih baik tidak menutup seluruh aktivitas, cukup menyetop tempat-tempat tertentu yang menjadi area rawan pemaparan Covid-19. Karena kebijakan PSBB yang diterapkan Jakarta telah direspons negatif oleh pelaku pasar modal dan pasar uang.

Senada dengan orang terkaya se-Indonesia, Robert Budi Hartono, yang melayangkan surat terbuka pada Presiden atas ketidaksetujuannya terhadap kebijakan PSBB Jakarta. Wajar saja bos Djarum Grup tersebut protes, karena selama pandemi ini perusahaannya kehilangan nilai asetnya hingga 12,65 miliar AS. Setara dengan Rp196,75 triliun dengan kurs Rp15.553.

Mungkin inilah mengapa para pengamat menggolongkan Airlangga dan juga Budi Hartono masuk pada mazhab ekonomi. Pasalnya, alasan-alasan yang dikemukakan terhadap sikapnya yang menolak PSBB berputar pada alasan ekonomi. Hingga Budi Hartono berani mengatakan bahwa masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

Berbeda dengan mazhab kesehatan. Seperti respons anggota DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati terhadap surat Budi Hartono. Walaupun dirinya membenarkan bahwa PSBB yang diberlakukan pastilah memengaruhi roda perekonomian ibu kota. Namun dirinya menyampaikan bahwa nyawa warga lebih berharga. Dan tidak akan ada perekonomian jika tidak ada orang.

Lebih ekstrem lagi apa yang dikatakan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), bahwa Jakarta harus menerapkan lockdown selama dua pekan. Lockdown di DKI Jakarta itu perlu diberlakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.

IDI berpendapat demikian sangatlah logis. Selain karena angka penularan covid yang tinggi, Indonesia pun tercatat sebagai negara tertinggi se-Asia atas kematian dokter akibat Covid-19.

Baca juga:  Perselingkuhan Ekonomi di Balik Pengesahan Perppu Corona

“Dari pihak kedokteran, kita maunya lockdown, puasa bergerak 14 hari. Kasih kesempatan tubuh orang sehat mematikan virus dan mudah-mudahan hari ke-15 kita beraktivitas dengan perlahan-lahan,” kata Ketua Bidang Publikasi Ilmiah IDI Cabang Jakarta Pusat, dr. Fariz Nurwidya dalam wawancara di program Apa Kabar Indonesia, 14 September 2020.

Bagaimana Respons Pemerintah pusat?

Setelah melihat bagaimana kebijakan PSBB telah melumpuhkan roda perekonomian. Lalu meningkatkan pengangguran. Hingga akhirnya mengantarkan pada tingginya angka kemiskinan dan kelaparan. Membuat masyarakat seperti diancam oleh dua sisi. Kematian karena penularan Covid-19 dan kematian atas nama kelaparan akibat PHK.

Seolah kompromi, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginginkan tiap daerah menerapkan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro).

PSBM merupakan limitasi mobilitas warga yang diatur dalam skala lebih kecil. Tak lagi berbasis provinsi atau kabupaten, melainkan berbasis komunitas. Alasannya agar penanganan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 bisa dilakukan secara fokus dan detail. Sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Namun PSBM pun bukan tanpa kritikan. Pengawasan yang super ketat harus benar-benar dilakukan. Dari mulai dana hingga tata cara yang dianggap menyerahkan sepenuhnya pada kota/kabupaten.

Bisa-bisa korupsi semakin merajalela dan penanganan covid mudah disetir pihak yang berkepentingan. Maka tak berlebihan jika PSBM dinilai sebagai wujud lepas tangannya pemerintah pusat terhadap penanganan pandemi ini.

PSBB dan PSBM adalah Kebijakan Tambal Sulam

Sudah hampir satu tahun pandemi menyelimuti dunia. Problematiknya pun semakin kentara. Apalagi di Indonesia yang tingkat kematiannya tertinggi se asia tenggara. Kemiskinan mencapai 71 juta orang. Gelombang PHK menghantam 3,5 juta pekerja. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tak kunjung membaik. Perceraian meningkat disusul KDRT yang terus menjadi problem bangsa ini.

Problematik di atas seolah sedang dinarasikan sebagai akibat dari datangnya virus ini. Padahal sejatinya yang menyebabkan Indonesia babak belur dalam pertarungannya dengan Covid-19 adalah kebijakan negara yang salah langkah. Membebek pada barat dan kebijakannya sarat kepentingan korporasi.

Lihat saja kebijakan negeri ini yang berubah-ubah dan berputar pada masalah ekonomi. Misal di awal pandemi ini saat negara lain menutup akses pintu negaranya. Negara ini malah membayar buzzer demi mengundang wisatawan.

Bahkan akses dengan Cina sebagai sumber wabah tak ditutup. Andai saja kebijakan menutup akses dilakukan dari awal, niscaya penyebaran virus tidak akan terjadi seperti sekarang ini.

Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak mau menutup akses pada Cina? Tentu jika kita melihat dari aspek politik, maka hal demikian adalah bukti bahwa bergemingnya Indonesia di hadapan Cina posisinya lebih rendah. Begitupun jika kita melihat dari aspek ekonomi maka kita akan melihat nyatanya hegemoni Cina terhadap Indonesia.

Baca juga:  Kasus Covid Naik, Prestasi atau Kontroversi?

Lalu setelah melihat laju penularan covid yang semakin besar, akhirnya pemerintah memberlakukan PSBB. Menutup semua kegiatan perekonomian riil. Sehari, dua hari bisa bertahan. Setelah itu tak lama kemudian semua sektor menjerit.

Roda perekonomian turun drastis. Ratusan triliun asset pengusaha hilang beserta dengan membludaknya perusahaan yang gulung tikar. PHK merajalela, UMKM mati, pendapatan berkurang, jadilah angka kelaparan meningkat tajam.

Lalu di tengah teriakan masyarakat akan penanganan pemerintah yang buruk, seperti bansos yang tak tepat sasaran dan APD untuk nakes yang tak di-support negara. Pemerintah malah melirik solusi barat dengan menerapkan new normal, padahal virus masih merajalela. Pemerintah membuka kembali sektor perekonomian. Itu artinya masyarakat disuruh berjuang sendiri menghadapi covid-19.

Sesuai dengan prediksi, lonjakan angka penularan pasca-new normal terjadi. Rumah sakit sudah mulai penuh, kematian pasien dan dokter pun sangat tinggi. Sehingga jika hari ini diberlakukan PSBB kembali atau PSBM sejatinya hal demikian adalah wujud tambal sulam buruknya tata kelola negeri ini.

Negara korporatokrasi telah nyata mengesampingkan rakyat dan memuliakan korporasi. Seluruh kebijakannya disetir oleh kepentingan para cukong. Ditambah syahwat harta dan kuasa yang mendominasi para pemimpin negeri ini. Bernarasi cinta NKRI padahal sedang menggarong hak rakyat untuk bisa hidup layak di negeri ini.

Kebijakan Islam Tuntaskan Pandemi

Sejatinya, langkah negeri ini yang salah kaprah adalah akibat dari kiblat negeri ini bukan pada ajaran Islam. Barat lebih didengar daripada para ulama yang sudah sedari awal berkoar-koar menyampaikan solusi atas permasalahan yang mendera bangsa ini.

Bahkan Ma’ruf Amin Wakil Presiden yang juga mantan Ketua MUI meminta kaum muslim Indonesia untuk introspeksi diri, agar barat tak lagi memandang negatif terhadap umat Islam. Sungguh memprihatinkan seorang pemimpin negeri muslim berkata hal demikian. Mengapa harus mengikuti arahan barat dalam berislam? padahal telah jelas kebencian mereka pada kaum muslim.

Menurut Pakar Ekonomi Islam Nida Saadah, ada beberapa poin terkait kebijakan Islam yang tidak dilakukan negara ini dalam menangani pandemi, sehingga persoalannya tak kunjung usai.

Pertama, sebenarnya mazhab ekonomi dan mazhab kesehatan tidak akan dikenal dalam sistem Islam. Karena pada prinsipnya, Islam menjadikan seluruh fokus permasalahan bukan pada bidang, tapi pada manusia itu sendiri. Sehingga seluruh kebijakan yang diambil oleh penguasa adalah bagaimana agar seluruh permasalahan manusia selesai.

Kedua, Kebijakan menutup seluruh kegiatan ekonomi seperti blanket lockdown dan PSBB ala barat tak sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Wajar perekonomian kolaps karena yang Rasulullah Saw. ajarkan adalah hanya mengisolasi daerah yang terkena wabah. Sementara penduduk diluar wabah beraktivitas seperti biasa.

Baca juga:  Mencukupi Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi

“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)

Sayangnya, negeri ini tak benar-benar mengerahkan daya dan upayanya di awal pandemi. Tak ada upaya serius dalam mengidentifikasi daerah mana saja yang terkena wabah dan mana yang tidak. Begitu pun kebijakan new normal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Karena Islam mengajarkan pada kita, agar menghindar dari bahaya. PSBM pun lebih terlihat sebagai perwujudan lepas tangannya pemerintah pusat daripada solusi jitu atasi pandemi.

“Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Imam Bukhari Muslim)

Ketiga, negara harus hadir dalam memenuhi seluruh kebutuhan individu masyarakat Indonesia. Parameter terpenuhinya kebutuhan masyarakat bukanlah dilihat dari angka, tetapi pada kondisi riil individu per individu. Sayangnya, negara ini malah fokus pada angka agregat/angka rata-rata, namun mereka abai pada kondisi real individu. Kacaunya data bansos misalnya, hal tersebut terjadi karena akurasi data dan birokrasi yang berbelit.

Area yang terkena wabah akan di-support penuh kebutuhannya oleh negara. Sayangnya negeri ini lagi-lagi tak serius memberikan bantuan. Malah dana pandemi dibagi-bagi pada sejumlah korporasi. Mungkin kita masih ingat polemik kebijakan kartu pra kerja yang lebih terlihat pro pengusaha dari pada rakyat.

Keempat, dalam Islam kesehatan adalah kebutuhan pokok umat yang harus dijamin oleh negara. Sehingga keberadaan Rumah Sakit sepenuhnya di bawah kendali negara. Tentunya hal demikian akan menghantarkan pada pengobatan yang berkualitas dan juga gratis hingga sembuh.

Sayangnya, kesehatan di negara ini di bawah kendali korporasi. Sehingga negara tidak memiliki andil penuh dalam penanggulangan wabah.

Keseluruhan aspek di atas adalah subsistem yang berjalan jika hanya sistem yang menghubungkannya satu haluan, yaitu sama-sama berdasarkan syariat Islam.

Akan sangat sulit jika kebijakan subsistem dan sistem pemerintahannya berbeda haluan. Misalnya kebijakan ekonomi pro pada syariat, sedangkan haluan negara kita menolak syariat. Akan bisa dipastikan kebijakan ekonominya tak akan bisa berjalan sesuai syariat.

Maka, Jika saat ini dunia dalam genggaman kapitalisme tidak mampu menyelesaikan permasalahan pandemi. Sudah saatnya kaum muslim bangkit dan sistem Khilafah diterapkan. Karena dunia membutuhkan penerapan syariat Islam Kaffah dalam mengatasi Pandemi. [MNews]

3 thoughts on “PSBB atau PSBM adalah Solusi Tambal Sulam Atasi Pandemi

  • 19 September 2020 pada 16:08
    Permalink

    Wajar kl sistem kapitalis lebih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan aspek lainnya, termasuk aspek kesehatan umat

    Balas
  • 19 September 2020 pada 15:03
    Permalink

    Akan selalu terjadi perselisihan dan ketidakadilan jika negeri ini masih berpegang kepada hukum buatan manusia.

    Balas
  • 19 September 2020 pada 14:08
    Permalink

    Pemerintah instropeksi diri

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *