Solusi Perumahan Rakyat Miskin: Butuh Khilafah

Oleh: Iin Eka Setiawati (Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, FOKUS – Sebagaimana kita ketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera pada Rabu (20/5/2020), yakni bagi pelaksanaan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera dan program Tapera.

Badan Penyelenggara Tapera (BP Tapera) menyatakan, sistem tabungan pembiayaan perumahan diadaptasi dari kesuksesan sistem ini di negara lain. Disebut sistem ini diperkenalkan pertama kali di Inggris.

Deputi Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Nostra Tarigan, mengatakan dari cerita yang didengarnya, Inggris menjadi negara yang menerapkan prinsip gotong royong seperti Tapera.[1]

Beberapa waktu lalu Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro mengatakan, “Program Tabungan Perumahan Rakyat sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Cina, Prancis, dan Jerman. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia jauh tertinggal,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/7/2020).

Negara lain, Singapura misalnya, sudah memiliki program Tapera sejak 1950-an. Di Singapura, program serupa dinamai Central Provident Fund (CPF), yakni program yang berhasil membantu masyarakat dalam pembiayaan rumah sejak 1955.

Seperti di Indonesia, CPF merupakan badan yang mengumpulkan dana kesejahteraan dengan iuran dari penghasilan masyarakat Singapura. Sebagian iuran tersebut diperuntukkan bagi program perumahan masyarakat, sehingga pemerintah memiliki kekuatan dan dukungan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan.

Iuran yang harus dibayarkan tiap peserta adalah 37 persen dari gaji bulanan, dengan komposisi tanggungan pekerja sebesar 20 persen dan pemberi kerja 17 persen.

Di Malaysia, program pembiayaan rumah dinamai Employees Provident Fund (EPF). Program yang diwajibkan sejak 1991 ini menetapkan iuran sebesar 23 persen dari gaji bulanan. Komposisinya antara lain 11 persen dari pekerja dan 12 persen dari pemberi kerja.

Beberapa negara lain juga memiliki program dengan nama yang berbeda-beda. Di Cina, program yang ada sejak 1991 ini diberi nama Housing Provident Fund, Prancis (Compte D’epargne Logement dan Plan D’epargne Logement) sejak 1965, dan Jerman (Bauspar) sejak 1921.

“Begitu pun di Indonesia, pemerintah memberikan akses kepada masyarakat dalam program pembiayaan rumah terjangkau,” papar Eko.

Fakta-Fakta Tunawisma Masih Menjadi Masalah di Negara Rujukan Indonesia

Bagaimana mungkin program yang dijalankan di luar negeri tersebut dikatakan sukses, sedangkan bukti-bukti tentang hal itu menunjukkan sebaliknya.

Hingga kini, negara-negara yang disebutkan itu faktanya tidak mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi rakyatnya, bahkan kezaliman pun terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Bukti-bukti ketidakmampuan negara-negara tersebut dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok perumahan bagi rakyatnya tampak dari tingginya jumlah tunawisma di sana.

Baca juga:  Tolak Tapera. Pemerintah Tak Peka!

Di Inggris, diperkirakan ada 320.000 tunawisma, selain itu ada sejumlah tunawisma tersembunyi yang tidak diketahui pihak berwenang yang tidak tercakup dalam hitungan resmi.[2]

Studi Dewan Kota Kuala Lumpur (DBKL) mengungkap jumlah tunawisma di Kuala Lumpur sekitar 1.500-2.000 pada Februari 2016.[3] Di Singapura, laporan dari Nationwide Street Count yang tayang 8/11/2019, memperkirakan ada 921 hingga 1.050 tunawisma.[4]

Pada 2011, dikutip di Global Times, seorang profesor di Akademi Ilmu Sosial Shanghai mengatakan ada 2,41 juta tunawisma di seluruh Cina, 179.000 di antaranya di bawah umur. Du Chengfei, pendiri badan amal anak-anak tunawisma Xinxing Aid berpendapat, jumlah tunawisma di bawah umur kemungkinan besar setidaknya 500.000.[5]

Menurut Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional Prancis (INSEE), lebih dari 12.000 orang tidur di jalanan Prancis. Menurut badan yang sama, di ibu kota Prancis, Paris, sekitar 463.000 orang hidup di bawah garis kemiskinan.[6]

Adapun di seluruh Jerman, sekitar 678.000 orang tidak memiliki tempat tinggal tetap pada 2018, 41.000 dari jumlah itu hidup di jalanan.[7]

Akar Masalah

Perumahan bagi rakyat miskin memang masih menjadi masalah di berbagai negara di dunia. Berbagai negara sudah berupaya mengatasinya dengan berbagai program seperti Tapera. Namun mirisnya, hingga kini kebutuhan pokok rakyat miskin -berupa tempat tinggal- belum terjamin dan masalah tersebut masih menggurita.

Biang keladi tidak terpecahkannya masalah ini sebenarnya adalah penerapan sistem kehidupan yang batil di seluruh dunia, yaitu sistem kapitalis-sekuler.

Sistem ini menyerahkan kewenangan pengurusan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat kepada operator, badan usaha, atau korporasi. Negara hanya boleh menjadi regulator yang mengurusi kepentingan operator.

Negara boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menjadi terabaikan, termasuk kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin.

Adapun operator, badan usaha, atau korporasi, pada dasarnya didirikan dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk pribadi korporasi, bukan untuk rakyat.

BP Tapera maupun Bank Penampung, serta Bank Kustodian adalah lembaga yang termasuk operator yang bertujuan mencari keuntungan materiel sebagaimana tertera dalam PP 25/2020 tentang Tapera.

Hanya melalui operator inilah peserta Tapera yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) boleh mendapatkan pinjaman/kredit untuk membangun rumah pertama. Pinjaman tersebut harus dikembalikan serta harus melalui syarat-syarat yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan MBR.

Akibatnya, apa yang diharapkan rakyat khususnya rakyat miskin, yaitu jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok perumahan, tidaklah mungkin akan tercapai.

Sungguh, sistem zalim ini tampak di berbagai belahan dunia yang tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, khususnya persoalan jaminan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin.

Baca juga:  Tapera, Tambahan Penderitaan Rakyat

Sistem ini memang menghendaki negara tidak hadir sebagai pelayan rakyat. Akibatnya, rakyat miskin menjadi semakin sengsara.

Kalau di negara-negara yang menjadi rujukan program Tapera tersebut sudah nyata kegagalannya menjamin kebutuhan perumahan rakyat miskin, lantas untuk apa diterapkan di negara ini?

Bukankah ada alternatif lain yang mampu memberikan solusi, yaitu sistem Khilafah yang terbukti jaya selama berabad-abad dan dapat menyejahterakan seluruh rakyatnya?

Jaminan Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Rakyat Miskin Hanya Ada Dalam Sistem Khilafah

Sistem Khilafah adalah ajaran Islam yang datang dari Ilahi-Sang Pencipta Alam semesta, manusia, dan kehidupan. Demikian pula aturan kehidupan yang telah diturunkan Ilahi kepada Rasul-Nya Muhammad ﷺ adalah untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Setelah Rasulullah ﷺ hijrah, di Madinah bangkit sebuah gerakan pembangunan yang sangat luas, bahkan menjadi industri bangunan yang mendapat perhatian kaum muslim. Hal ini karena melihat kaum Muhajirin yang membutuhkan tempat tinggal di Madinah.

Rasulullah ﷺ sebagai kepala negara menggariskan beberapa langkah dan menentukan beberapa distrik di mana mereka akan membangun rumah-rumahnya.[8]

Saat itu Rasulullah ﷺ sebagai kepala negara secara langsung mengurusi kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu kaum Muhajirin yang berhijrah tanpa membawa harta (yang sebelumnya mereka miliki di Makkah yang sudah mereka tinggalkan).

Sistem Khilafah menempatkan penguasa (imam/kepala negara) sebagai pe-ri’ayah (pelayan) urusan rakyat dengan landasan hukum syariat.

Penguasa tidak dibolehkan menyimpang dari syariat karena alasan kemaslahatan tertentu, seperti memungut harta dari rakyat terus-menerus dengan alasan gotong royong.

Penguasa tidak boleh mewajibkan sesuatu yang mubah, seperti mewajibkan menabung, yang jika tidak, maka akan dikenai sanksi.

Juga tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah ﷺ:

Imam adalah pelayan dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.” (HR  Al Bukhari)

Oleh karena itu, negara yang diwakili penguasa dalam sistem Khilafah akan berupaya optimal melayani rakyatnya. Negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa papan/rumah bagi rakyat miskin yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Tentunya harus dipenuhi prasyarat: hunian layak (pantas dihuni manusia), nyaman (memenuhi aspek kesehatan), harga terjangkau, dan syar’i.

Negara tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada operator, baik kepada badan usaha, bank-bank, maupun pengembang perumahan. Hal ini karena akan menghilangkan kewenangan negara yang amat penting, yaitu terkait fungsinya sebagai pelayan rakyat.

Sumber pembiayaan pembangunan perumahan diambil dari baitulmal dan pembiayaan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan maupun pintu-pintu pengeluaran sepenuhnya berdasarkan ketentuan syariat.

Artinya, tidak dibenarkan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja apa pun alasannya. Bukan dengan cara pemupukan dana yang dihimpun dari rakyat lalu didepositokan atau diinvestasikan di pasar modal, bukan pula dengan cara utang atau penarikan pajak kepada seluruh rakyat.

Baca juga:  Tapera, Tambahan Penderitaan Rakyat

Bahkan, negara Khilafah dibolehkan memberikan tanah miliknya kepada rakyat miskin secara cuma-cuma untuk dibangun rumah.

Demikian juga lahan-lahan yang dimiliki negara, bisa langsung dibangunkan rumah untuk rakyat miskin. Hal ini dibenarkan selama bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslim.

Namun, negara melarang penguasaan tanah oleh korporasi, karena hal itu akan menghalangi negara dalam proses penjaminan ketersediaan lahan untuk perumahan.

Khilafah juga mengelola industri bahan bangunan yang bersumber dari bahan tambang yang berlimpah. Negara mengolah barang tambang agar dihasilkan semen, besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain menjadi bahan bangunan yang siap pakai. Dengan demikian, individu rakyat mudah menggunakannya baik secara gratis maupun membeli dengan harga murah.

Rakyat miskin yang memiliki rumah namun tidak layak huni dan mengharuskan renovasi, maka negara harus melakukan renovasi langsung dan segera tanpa melalui operator (bank-bank penyalur maupun pengembang) dan tanpa syarat rumit. Sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan rakyat miskin.

Sebagaimana peradaban Islam pernah mencapai kegemilangannya, saat itu masyarakat dalam kondisi makmur. Kesaksian dari Umar bin Usaid tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa sebelum beliau wafat, masyarakatnya dalam kondisi makmur.

Demikian sejahteranya, sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat karena Umar telah membuat mereka sejahtera.[9] Tentunya kesejahteraan itu dibarengi dengan terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni bagi rakyatnya.

Lantas, untuk apa kita merujuk kepada negara-negara yang telah gagal menjamin terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin? Padahal, Islam telah memberikan solusi bagi masalah ini.

Oleh sebab itu, kita tak perlu ragu lagi menerapkan sistem Khilafah dalam kehidupan. Pasti akan terwujud jaminan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin secara nyata dan seluruh rakyat dapat merasakan kesejahteraannya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu”. (QS Al-Baqarah [2]: 147) [MNews]


Referensi:

[1] https://finance.detik.com/properti/d-5044910/bp-tapera-sebut-adaptasi-sistem-tabungan-perumahan-inggris

[2] https://www.bigissue.com/latest/social-activism/how-many-people-are-homeless-in-the-uk-and-what-can-you-do-about-it/

[3] http://www.wongchen.com/wp-content/uploads/2014/03/KayLi-The-Homeless-in-Malaysia-1-1.pdf

[4] https://lkyspp.nus.edu.sg/gia/article/singapore’s-hidden-homeless-insights-from-a-nationwide-street-count#:~:text=The%20first%20of%20its%20kind,street%20homeless%20people%20in%20Singapore.&text=A%20third%20said%20they%20had%20been%20homeless%20for%20six%20years%20or%20longer.

[5] http://www.timeoutshanghai.com/features/Around_Town-Around_Town/29591/How-widespread-is-homelessness-in-Shanghai.html

[6] https://www.euronews.com/2019/04/13/france-must-do-more-for-its-homeless-says-un-housing-expert

[7] https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2020/02/10/177794/sensus-di-berlin-ada-hampir-2-000-tunawisma.htm

[8] Al-Baladzuri, Ansab (juz 1/270). Ibnu al-Faqih, Mukhtashar Kitab al-Buldan (hal.23). Umar bin Syaibah, Tarikh al-Madinah (juz 1/246) dalam ‘Ajjaj al-Karmi, Hafidz Ahmad, Dr. Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah saw (Terjemah Kitab al-Idaratu fii ‘usri ar-Rasulu saw). 2012. Hal. 269

[9] As-Suyuthi, Imam. Tarikh Khulafa (Terjemah). Pustaka Al-Kautsar Jakarta. 2003. Hal. 279.

Bagaimana menurut Anda?

24 thoughts on “Solusi Perumahan Rakyat Miskin: Butuh Khilafah

  • 20 September 2020 pada 15:05
    Permalink

    Pengadaan perumahan dikuasai korporate. Korporate mau untung banyak sehingga rumah mahal sekali

    Balas
  • 19 September 2020 pada 21:20
    Permalink

    Mengharapkan semua kebutuhan hidup terpenuhi secara layak atau bahkan gratis di dalam sistem kapitalis ibaratkan pungguk merindukan bulan.

    Balas
  • 19 September 2020 pada 20:44
    Permalink

    We Need KHILAFAH

    Balas
  • 19 September 2020 pada 14:40
    Permalink

    Kita rakyat susah banget mendapat rumah krn kapitalis

    Balas
  • 18 September 2020 pada 20:13
    Permalink

    MasyaaLlah begitu sempurna syariat Islam yg Allah tunjukkan

    Balas
  • 18 September 2020 pada 09:14
    Permalink

    MasyaAllah, betul-betul kita tak perlu ragu lagi menerapkan sistem Khilafah dalam kehidupan. Pasti akan terwujud jaminan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin secara nyata dan seluruh rakyat dapat merasakan kesejahteraannya.

    Balas
  • 18 September 2020 pada 05:30
    Permalink

    Jelas bgt ya tertera di Al-Qur’an. Ma syaa Allah

    Balas
  • 17 September 2020 pada 23:37
    Permalink

    Untuk apa kita merujuk kepada negara-negara yang telah gagal menjamin terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin? Padahal, Islam telah memberikan solusi bagi masalah ini.

    Balas
    • 18 September 2020 pada 16:48
      Permalink

      Kegagalan kapitalis sbntar lagi kebangkitan islam akan tegak… Dan pasti terjadi

      Balas
    • 21 September 2020 pada 06:49
      Permalink

      Back to Islam kaffah! Back to khilafah!

      Balas
  • 17 September 2020 pada 20:43
    Permalink

    Astagfirullah sudah terbukti sistem.kapitalis gagal menjamin perumahan rakyatnya….saatnya beralih ke sistem islam kaffah

    Balas
  • 17 September 2020 pada 19:07
    Permalink

    Negeri pembebek. Tak peduli lagi dengan nasib rakyatnya. Kebijakan yg selalu memeras rakyat.

    Balas
    • 18 September 2020 pada 09:18
      Permalink

      MasyaAllah beda sekali pengayoman negri yang menerapkan sossis islam dan sistem sekuler kapitalis

      Balas
  • 17 September 2020 pada 18:46
    Permalink

    Pemerintahan sekarang hanya memberikan perhitungan saja dan kemudahan menurut mereka tanpa ada pembuktian,hanya dengan khilafah Islam semua permasalahan,baik itu perumahan untuk warga pasti akan dipenuhi Krn Kholifah hanya mengurusi umat.i

    Balas
    • 18 September 2020 pada 23:37
      Permalink

      Selama hidup dalam sistem kapitalis, maka sekalipun ada penawaran terkait pemenuhan kebutuhan rumah tetapi tetap orientasinya adalah keuntungan, sehingga sifatnya bantuan sesungguhnya adalah pinjaman yang lebih menyulitkan kondisi orang orang yg miskin yang sangat membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok makanya.. Sehingga nnti nya akan dzalim..

      Balas
  • 17 September 2020 pada 17:36
    Permalink

    Hanya Khilafah yang tulus membantu memenuhi kebutuhan rumah rakyat karena harta negara itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT…

    Balas
  • 17 September 2020 pada 17:34
    Permalink

    Program tapera adalah bahasa halus yg berarti negara tidak mau keluar biaya utk memfasilitasi kebutuhan rumah bagi rakyat.
    Hanya Khilafah yang tulus membantu memenuhi kebutuhan rumah rakyat karena harta negara itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT…

    Balas
  • 17 September 2020 pada 17:12
    Permalink

    Masyaa Allah.pasti akan damai tentram ktika khilafah tegak kembali. Rindu

    Balas
  • 17 September 2020 pada 15:27
    Permalink

    Solusi hakiki adl islam

    Balas
  • 17 September 2020 pada 12:01
    Permalink

    Tapera bukti lepasnya tanggung jawab negara mengurusi rakyat … Sistem kapitalis terbukti gagal menyejahterakan manusia … Tak ada pilihan lain bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Sistem Islam lah yang mampu mengurus rakyat.

    Balas
  • 17 September 2020 pada 11:38
    Permalink

    pemimpin yang baik ialah pelayan bagi rakyatnya,,,

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *