Editorial: Demokrasi atau Otokrasi-Oligarkis, Sama-sama Bukan Solusi

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Ada kesan putus asa saat Mendagri Tito Karnavian menyebut bahwa negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi Covid-19.

Menurutnya, negara dengan pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang saja.

Dicontohkannya negara Cina dan Vietnam. Menurutnya, kedua negara ini bisa menangani wabah dengan lebih efektif karena menggunakan cara-cara kekerasan.

Sebaliknya, Tito menyebut negara penganut demokrasi seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat cenderung mengalami kesulitan karena pemerintah tidak bisa memaksa rakyatnya, meski sekadar untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Mereka bilang masker hoaks. Jangankan pakai masker, Covid-nya dibilang hoaks, tidak ada, konspirasi saja,” demikian keluh Tito di akun YouTube Kemendagri RI, pada Kamis (3/9/2020).

Dari hari ke hari, jumlah kumulatif kasus positif virus corona di Indonesia memang terus meningkat signifikan. Bahkan akhir-akhir ini, per hari saja angka pertambahannya bisa lebih dari 3000-an.

Hingga Ahad (13/9) lalu misalnya, tercatat kasus positif sudah mencapai 214.746 orang. 152.458 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 8.650 lainnya meninggal dunia.

Angka sebenarnya dipastikan jauh lebih besar lagi. Mengingat mobilitas penduduk begitu tinggi sementara protokol kesehatan cenderung diabaikan.

Hanya saja, atas kondisi runyam ini, rakyat tak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena meski tak disiplinnya masyarakat telah menyumbang penambahan kasus yang signifikan, namun pemerintah semestinya introspeksi kenapa terjadi demikian?

Faktanya, selama ini masyarakat memang tak teredukasi dengan benar. Mereka tak semua paham, betapa urgen menerapkan protokol kesehatan agar wabah ini bisa dilawan dan betapa penting untuk saling mengingatkan, agar wabah segera hilang.

Apalagi info-info hoaks dengan bebas berseliweran, yang disebar pihak-pihak yang menghendaki kekacauan, sementara negara sudah hilang kewibawaan dan tak mampu mencegah benih-benih kerusakan.

Kondisi ini lantas diperparah dengan buruknya situasi ekonomi di masa pandemi, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Di saat sama, negara nyaris tak hadir memberi penyelesaian, apalagi memberi jaminan kesejahteraan.

Wajar jika akhirnya mereka hanya fokus berpikir bagaimana agar roda ekonomi keluarga terus berputar. Tak peduli kalau nyawa jadi taruhan dan berisiko penularan yang berkesinambungan.

Ironisnya, di saat sama kita juga melihat, sejak pertama kali kasus ini merebak, pemerintah sendiri tampak supergalau, tak jelas sikap. Masyarakat pun seolah tak punya pegangan tentang apa yang semestinya dilakukan.

Baca juga:  Pepesan Kosong Demokrasi

Lihat saja. Saat dunia menyebut wabah ini berbahaya, para pejabat justru mengentengkannya. Saat dunia menyebut wabah ini akan mendunia, para pejabat justru bilang Indonesia tak mungkin kena. Kalaupun kena, corona bisa dihadang dengan memakai kayu putih saja.

Yang menggelikan, saat dunia bersegera mengunci rapat pintu-pintu gerbang negaranya, pemerintah justru kegirangan dan malah melihat itu sebagai peluang meraup sebesar-besar keuntungan.

Maka dibukalah pintu gerbang negeri ini lebar-lebar bagi para investor dan para wisman. Sampai-sampai pemerintah rela mengucurkan dana besar demi membayar jasa influencer untuk iklan “welcome to Indonesia“.

Penyelamatan ekonomi negara, memang selalu menjadi alasan utama pemerintah. Pasalnya, sejak sebelum pandemi, ekonomi Indonesia memang sudah kolaps. Namun dari sini tampak bahwa bagi pemerintah, urusan nyawa rakyat adalah nomor dua.

Saat itu pemerintah merasa cukup dengan menerapkan PSBB lokal saja. Itu pun hampir selalu diiringi drama perdebatan di kalangan para pejabatnya, baik antara pusat dan daerah, ataupun antara daerah dengan daerah.

Pemerintah memang mencanangkan proyek-proyek pemulihan ekonomi nasional. Namun yang terjadi justru hanya menghambur-hambur uang negara karena semua programnya nyaris gagal dan hanya menambah utang negara dengan bunga berbunga.

Begitu pun dengan penerapan protokol kesehatan. Semua terkesan seremonial dan asal jalan. Faktanya, banyak pejabat yang justru tak memberi keteladanan. Saat mereka kumpul-kumpul, mereka abai dengan protokol kesehatan. Bahkan pernah ada pejabat yang justru keukeuh menggelar acara hajatan.

Kalaupun akhirnya pemerintah sadar ada kekeliruan, semua sudah terlambat. Korban telah berjatuhan dan terus berjatuhan. Si virus pun telanjur bermigrasi ke berbagai tempat hingga nyaris seluruh wilayah menjadi zona mengerikan.

Sikap pemerintah seperti inilah yang justru menyumbang besar semua kekacauan. Selama ini alam bawah sadar masyarakat telanjur menangkap bahwa wabah ini hanya khayalan dan bahwa pemerintah terlalu jago menciptakan kebohongan-kebohongan.

Walhasil saat dunia mulai menuai keberhasilan dari berbagai upaya yang dilakukan, Indonesia justru repot berjibaku dengan tantrum wabah yang kian sulit dikendalikan. Indonesia pun harus menerima kenyataan pahit, di-lockdown 59 negara. Skak mat!

Baca juga:  Hipokrisi HAM atas Kebebasan Beragama

Maka, merupakan kengawuran jika rakyat yang terus disalahkan akan kian buruknya keadaan. Sebab bagaimanapun buruknya, rakyat adalah cerminan buruknya pemegang kekuasaan.

Bahkan lebih ngawur lagi jika muncul pemikiran bahwa solusinya adalah menerapkan kepemimpinan yang otoritarian. Ini berarti pemerintah akan menambah kezaliman di atas kezaliman yang sudah banyak dilakukan. Terlebih Indonesia pernah punya pengalaman pahit saat sistem itu diterapkan.

Justru semestinya para penguasa berpikir untuk menghadirkan sebuah sistem yang bisa memberi solusi tuntas atas semua persoalan. Yakni sebuah sistem yang tegak di atas landasan yang benar dan bebas dari konflik kepentingan.

Sistem itu tak lain adalah sistem Islam, yang landasannya adalah keimanan. Bahwa di balik semua yang ada, ada Zat Yang Maha Mencipta dan Mahasempurn, dan bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada hari hisab dan pembalasan.

Dari landasan ini akan lahir aturan-aturan hidup yang mampu memecahkan seluruh persoalan kehidupan dengan penyelesaian yang selaras dan sempurna. Hingga dengannya akan mewujud kerahmatan bagi seluruh alam.

Oleh sebab itu, jaminan kehidupan yang baik akibat penerapan sistem Islam ini tak hanya berdimensi duniawi saja, tetapi juga berdimensi akhirat. Sebagaimana tersurat dalam doa yang selalu dimintakan setiap orang beriman, “Rabbanaa aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa ‘adzaabannaar.”

Sistem Islam ini tidak tegak di atas kekerasan atau pemaksaan sebagaimana sistem oligarki dan otokrasi, atau tegak di atas kebebasan seperti halnya sistem demokrasi. Sistem Islam tegak di atas kesadaran akan konsekuensi iman, termasuk dalam hal ketaatan pada kepemimpinan seorang imam.

Tak heran jika sistem Islam bisa tegak dalam kurun yang sangat panjang. Sekalipun tak dinafikan ada fase kepemimpinan yang menyimpang dari ketetapan Islam. Ini dikarenakan sistem Islam adalah sistem untuk manusia yang meniscayakan ada kesalahan dalam penerapan.

Dalam sistem Islam, negara dan para penguasa berperan penuh sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Peran ini dipahami berkonsekuensi berat di hari penghisaban. Setiap penguasa akan terdorong melaksanakan fungsi kepemimpinan secara maksimal.

Fungsi kepemimpinan dalam sistem ini di-support sistem aturan yang lengkap dan dipastikan mewujudkan kebaikan. Mulai dari sistem politik Khilafah yang mengglobal, sistem ekonomi dan moneter dinar dirham, sistem keuangan ala baitulmal, sistem sosial berparadigma ta’awun alal birri dan ketakwaan, sistem hukum yang preventif dan menjerakan, serta sistem-sistem lainnya.

Baca juga:  Demokrasi, Politik PHP

Semua sistem ini satu sama lain saling mengukuhkan. Sehingga, penerapannya tak mungkin dicangkokkan dalam sistem di luar Islam, termasuk dalam sistem demokrasi yang tegak di atas asas kebebasan. Maupun dalam sistem oligarki-otokrasi yang bertumpu pada kekuasaan segelintir orang bahkan pada satu tangan.

Dalam konteks penanganan wabah dan krisis ekonomi misalnya, sistem Islam telah terbukti mampu melewati berbagai kasus besar yang melanda dunia dari masa ke masa.

Kuncinya, ada pada kepemimpinan yang kuat dan global, yang membuat semua kebijakan yang diperlukan bisa dengan mudah diimplementasikan. Misalnya kebijakan lockdown dan jaminan logistik yang memang mensyaratkan tak boleh ada hambatan kewilayahan.

Begitu pun soal pendanaan. Sistem ekonomi, moneter, dan keuangan Islam, betul-betul meniadakan peluang negara tak punya sumber-sumber pendanaan. Apalagi hingga negara tergantung pada negara-negara adidaya, yang menjadi celah dominasi penjajahan atas mereka.

Sejarah membuktikan, sepanjang sistem Islam tegak, semua kebutuhan umat benar-benar terjaga. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, semua terjamin oleh negara. Karena semuanya termasuk dalam kewajiban yang lekat dengan fungsi keepmimpinan.

Oleh karenanya, dalam sejarah kehidupan Islam, munculnya krisis atau wabah benar-benar merupakan bencana. Bukan akibat kelalaian negara dalam mengurus dan menjaga rakyatnya. Karena sejak awal, negara senantiasa hadir mengurus rakyatnya dan menjaga mereka.

Sistem seperti inilah yang mestinya diperjuangkan penegakannya. Bukan malah berharap pada sistem yang sudah terbukti kezalimannya atau tetap mempertahankan sistem yang sudah terbukti kerusakannya.

Karena itu, dakwah penyadaran akan urgensi dan kewajiban penegakkan sistem Islam (Khilafah) harus terus digencarkan. Agar umat segera mencampakkan sistem demokrasi kapitalisme neoliberal yang terus mengintrodusir kerusakan, dan hanya berpaling pada Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal : 24) Wallaahu a’lam. [MNews|SNA]

Bagaimana menurut Anda?

24 thoughts on “Editorial: Demokrasi atau Otokrasi-Oligarkis, Sama-sama Bukan Solusi

  • 20 September 2020 pada 21:12
    Permalink

    Allahu Akbar…….

    Balas
  • 20 September 2020 pada 15:09
    Permalink

    Sy setuju. Mau demokrasi ataupun oligarki tidak bisa menyelesaikan masalah ini, apabila kondisi nya lebih mengutamakan ekonomi

    Balas
  • 19 September 2020 pada 20:42
    Permalink

    Maa Syaa Allah Tabarakallah

    Balas
  • 19 September 2020 pada 15:04
    Permalink

    Pikiran ngawur

    Balas
  • 18 September 2020 pada 12:08
    Permalink

    Mengapa tidak memilih Islam yg telah terbukti menyelesaikan berbagai masalah?

    Balas
  • 18 September 2020 pada 09:28
    Permalink

    Sistem islamlah win win solution atas setiap masalah…

    Balas
  • 17 September 2020 pada 04:11
    Permalink

    Hanya Islam solusi menyeluruh problematika ummat

    Balas
  • 17 September 2020 pada 02:20
    Permalink

    Demokrasi sistem rusak..

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:48
    Permalink

    Demokrasi semakin bobrok menunjukkan kematiannya semakin dekat. Aamiin

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:48
    Permalink

    Tidak ada sistem yang bisa mengatasi masalah kehidupan manusia dan alam semesta ini kecuali Islam, yang mengatur secara sempurna sehingga ketika ada wabah seperti skrg ini penguasa tidak akan mengorbankan rakyatnya demi alasan ekonomi semata, tapi sama” mencari solusi terbaik sehingga semuanya terlindungi dan berjalan kehidupan normal kembali. Semoga segera tegak sistem Islam yaitu khilafah Islamiyyah

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:37
    Permalink

    solusi yg hakiki ialah kembali ke syariat Islam

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:36
    Permalink

    Selama bermuara dari asal yang sama yaitu sistem yang salah maka kepemimpinan apapun yang dihasilkan akan sama.

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:30
    Permalink

    karena sistem yang digunakan di Ina ya copy paste, akhirnya kerusakan dimana2. seandainya yg digunakan adalah sistem hukum Islam insha Allah pendemi cepat berlalu.🤲🤲

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:22
    Permalink

    Makin rindu Khilafah

    Balas
  • 16 September 2020 pada 19:32
    Permalink

    Saatnya umat Islam kembali pada posisinya sbg khoiru ummah. Dengan penerapan syariah kaffah

    Balas
  • 16 September 2020 pada 18:51
    Permalink

    Solusinya adalah islam

    Balas
  • 16 September 2020 pada 16:30
    Permalink

    Maa syaa Allah. Khilafah harus segera ditegakkan.

    Balas
  • 16 September 2020 pada 11:29
    Permalink

    Saya sepakat Ustadzah

    Balas
  • 16 September 2020 pada 11:17
    Permalink

    Masya Allah.. kapitalis sedang diujung tanduk, saatnya Islam bangkit

    Balas
  • 16 September 2020 pada 10:00
    Permalink

    Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, segala persoalan umat termasuk pandemi dan krisis ekonomi bs diselesaikan dg tuntas tanpa menyisakan masalah. Sudah terbukti dalam sejarahnya.
    Sebuah ironi bagi seseorang yang mengaku muslim ketika melihat kegagalan sistem demokrasi malah melirik sistem otokrasi dan oligarki yang justru akan semakin melahirkan kezaliman.
    #DuniaButuhKhilafah
    #IslamRahmatanLilAlamiin

    Balas
  • 16 September 2020 pada 09:58
    Permalink

    Sistem kapitalisme tidak layak untuk dipertahankan karena sudah nampak kerusakannya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *