Penolakan Khilafah adalah Pengingkaran Sejarah Islam di Nusantara

Oleh: Arini Retnaningsih

MuslimahNews.com, FOKUS – Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung di Indonesia selama tujuh bulan terakhir, belum ada tanda mereda, bahkan terus menampakkan kurva kenaikan angka penderita.

Penguasa telah gagal mengatasi pandemi sehingga tidak hanya wabah semakin merajalela, perekonomian Indonesia juga terseret hingga di bibir jurang krisis ekonomi. Satu demi satu, tersingkap keburukan dan kebobrokan sistem kapitalis yang dijadikan paradigma penyelesaian masalah.

Betul, di balik musibah Allah memberikan hikmah. Salah satunya adalah terbukanya mata umat bahwa mereka butuh solusi lain.

Maka, pembahasan solusi lain ini sangat menarik bagi umat, termasuk di dalamnya pembahasan tentang penerapan sistem Islam dalam institusi Khilafah.

Wacana Khilafah semakin meluas ketika peluncuran film dokumenter “Jejak Khilafah di Nusantara” (JKDN). Film yang membahas bukti-bukti keterkaitan antara perkembangan Islam di Nusantara dan Khilafah memunculkan berbagai tanggapan, baik pro dan kontra.

Pihak yang kontra berusaha menolak keterkaitan sejarah tersebut dengan berbagai hujah. Pada intinya mereka menunjukkan kekhawatiran bahwa jika terbukti ada keterkaitan Nusantara dengan Khilafah, maka akan menjadi legalitas bagi dakwah yang menyerukan ide ini.

Islam sebagai Solusi

Dibandingkan dengan berbagai ideologi lain di dunia, Islam memiliki sifat unik yang layak untuk menjadikannya sebagai solusi atas seluruh problem kehidupan.

Islam adalah suatu mabda’, yaitu pemikiran mendasar (aqidah aqliyah) yang memancarkan aturan-aturan dalam kehidupan (Muhammad Ismail, Al Fikru Al Islamiy, Al Azhar Press).

Aturan-aturan Islam berasal langsung dari Sang Maha Pencipta, sehingga paling sesuai dengan sifat dan karakteristik manusia.

Islam menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan aturan yang dimilikinya. Ketika semua syariat diterapkan dalam kehidupan, maka aturan yang satu akan mendukung aturan yang lain untuk membentuk satu sistem kehidupan yang harmonis.

Sebagai contoh, ketika sistem ekonomi diterapkan, maka Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap rakyat, per individu. Untuk bisa menjamin, Allah berikan kepada negara hak untuk mengelola kepemilikan umum, berupa hutan, perairan, dan pertambangan, yang hasil pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat berupa fasilitas, santunan dan jaminan hidup.

Ketika rakyat hidup sejahtera, maka aspek sosial seperti kewajiban perempuan sebagai istri dan ibu bisa terjamin. Begitu pula angka kejahatan bisa ditekan. Saat terjadi pandemi seperti sekarang dan dibutuhkan pembatasan sosial, maka negara juga cukup memiliki dana untuk mengatasinya.

Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan penguasaan kekayaan alam pada individu yang memiliki modal besar. Penumpukan kekayaan akan terjadi hanya pada pemilik modal, sementara yang lain hanya mendapatkan remah-remah yang tak cukup memenuhi kebutuhan.

Para perempuan terpaksa keluar untuk bekerja mengabaikan tugas utamanya sebagai ibu. Generasi rusak, kejahatan meningkat, dan kemungkaran merajalela di tengah masyarakat.

Maka menjadi suatu keniscayaan, bangkitnya sistem Islam akan diiringi dengan tumbangnya sistem kapitalis. Karena itu, kapitalisme akan menggunakan semua cara untuk menghalangi bangkitnya Sistem Islam, yaitu Khilafah Islamiyyah, termasuk dengan menguburkan sejarahnya dalam-dalam dan menghapusnya dari benak generasi Muslimin.

Menempatkan Sejarah dalam Bingkai Kebenaran

Sebagaimana dinyatakan Winston Churchill bahwa “History has been written by the victors”, sejarah ditulis oleh para pemenang, sejarah Islam telah mengalami distorsi begitu umat Islam berhasil dipinggirkan dari peta konstelasi perpolitikan internasional.

Sejarah Islam lantas diidentikkan dengan peperangan, pertumpahan darah, aneksasi wilayah, dan perebutan kekuasaan.

Tak heran, ketika muncul upaya untuk mengangkat sejarah Islam, banyak pihak berusaha menjegal, baik dengan cara ilmiah atau persekusi.

Film JKdN misalnya. Dari awal, pemutarannya sudah disabotase dengan berbagai cara. Setelahnya, para pakar sejarah beramai-ramai mengeluarkan kecaman dan kritikan terhadap film ini untuk menafikan pesan Khilafah yang dikandungnya, sekalipun ada juga yang secara objektif memberikan penilaian dan dukungan.

Salah satu yang diangkat sebagai counter film JKdN adalah pernyataan bahwa sejarah bukanlah sumber hukum. Artinya, keberadaan Khilafah di Indonesia tidak bisa menjadi dalil wajibnya penegakan Khilafah. Pernyataan ini tidak salah, namun penempatannya tidak tepat.

Baca juga:  Khilafah, Institusi yang Dibutuhkan Dunia

Dalam Islam, sumber hukum hanya Alquran, hadis, dan apa yang terpancar dari keduanya berupa ijmak sahabat dan qiyas, sebagaimana dinyatakan Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyyah Islamiyyah Jilid 1.

Sejarah bukan sumber hukum, sehingga ketika kekhilafahan diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah, maka tidak berarti Khilafah hukumnya menjadi haram karena adanya hal tersebut.

Atau ketika terjadi penyimpangan dalam proses baiat Khalifah, lantas seketika Khilafah tidak diakui. Begitu juga ketika Khalifah menggunakan kata Sultan sebagai sebutannya, tidak berarti Khilafah sudah punah.

Justru sejarah adalah tempat kita belajar. Mengambil yang baik dan membuang yang buruk dari penerapan hukum, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Khilafah adalah wajib berdasar hukum syariat, bukan berdasar sejarah.

Dari penerapannya, kita mendapatkan bukti kesahihan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah, ketika Khilafah mengalami kejayaan berabad-abad. Menyatukan berbagai keragaman suku, agama, budaya sebagaimana Maria Menocal menggambarkannya dalam sebuah buku yang ia beri judul Surga di Andalusia (Mizan Media Utama, 2015).

Kita juga belajar apa saja faktor yang menyebabkan Khilafah menyimpang dan menjadi lemah yang mengantarkannya pada keruntuhannya pada 1924.

Inilah pentingnya membingkai sejarah dengan kebenaran, yakni melihatnya dengan sudut pandang sahih yaitu Islam. Memandang sejarah dari sudut pandang orientalis akan menghasilkan pandangan yang berbeda. Begitu pula memandangnya dengan kacamata kapitalisme.

Maka, ketika kita mempelajari sejarah keterkaitan Khilafah dengan masuknya Islam di Nusantara, kita tidak sedang mencari-cari dalil pembenaran Khilafah, melainkan mencari bukti pengembanan dakwah oleh Khilafah ke seluruh dunia sehingga sampailah Islam ke Nusantara, dan bagaimana Nusantara ikut merasakan rahmatan lil ’alamin dari dakwah Islam.

Mempelajari bahwa dalam sejarah, ide Khilafah telah masuk ke Nusantara berabad-abad lalu, meninggalkan akar sejarah yang melekat erat dengan perkembangan Islam di Indonesia.

Ide Khilafah bukanlah ide kontemporer yang dibawa gerakan transnasional, dan ide Khilafah ini bukan ide ahistoris sebagaimana dikatakan para penentang Khilafah di Indonesia.

Khilafah dan Perkembangan Islam di Indonesia

Tulisan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara selama ini mengacu pada orientalis Belanda, yakni Snouck Hurgronje yang mengatakan Islam baru masuk ke Nusantara pada abad XIII dibawa pedagang dari Gujarat, India, ke Kerajaan Samudera Pasai.

Namun, seperti dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), teori Gujarat yang dipopulerkan Snouck Hurgronje tentang Islam masuk di Nusantara pada abad ke-12 atau abad ke-13 tidak benar. Karena pada masa itu, Gujarat dikuasai Kerajaan Hindu, yang kerap mengusir kapal-kapal pedagang muslim yang singgah.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal sebagai Buya Hamka juga menolak pandangan Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat.

Buya Hamka menyatakan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti orang Persia dan Gujarat.

Gujarat dinyatakan hanya sebagai tempat singgah dan Makkah atau Mesir sebagai pusat tempat pengambilan ajaran Islam. Pada abad ke-13 di Nusantara sudah berdiri suatu kekuatan politik Islam, yaitu Kerajaan Samudera Pasai.

Maka, sudah tentu Islam masuk jauh sebelumnya yakni abad ke-7 masehi atau pertengahan abad pertama hijriah. (https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/24/183000669/snouck-hurgronje-tokoh-orientalis-yang-mempopulerkan-teori-gujarat?page=all.)

Marcopolo—seorang penjelajah dari Venesia—saat singgah di Pasai pada 1292 M mengungkapkan, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara.

Ibnu Batutah, seorang pengembara Muslim dari Fes, Maroko, dalam catatan perjalanannya berjudul Ar-Rihla mengungkapkan, ketika singgah di Aceh pada 1345 M telah tersebar mazhab Syafii.

Pada dasarnya ada tiga kabar dari berita lokal di Aceh, yaitu Adat Aceh, Bustanussalatin, dan Hikayat Aceh yang menyebutkan penunjukan Kesultanan Aceh sebagai Khalifah di wilayah Jawi (Nusantara).

Penunjukan ini dipercaya merupakan hasil diplomasi al-Qahhar pertengahan pertama abad ke-16. Hikayat Aceh, misalnya, mencatat Sultan Turki mendeklarasikan fatwa bahwa ada dua Raja di dunia, yaitu “Raja Rum di Barat dan Raja Aceh di Timur”.

Baca juga:  Nyasar Nyisir Jejak Sejarah, Urgennya Mitigasi Serangan terhadap Ide Khilafah

Tidak mengherankan jika kemudian Sherbanu Khan (2017) dan Amirul Hadi (2004) menemukan bahwa Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani, menjadi penguasa Aceh yang menyemat gelar Khalifah Allah. (https://republika.co.id/berita/qfogjo385/jejak-Khilafah-di-nusantara-sakralisasi-dan-yang-tersingkir).

Kabar ini sekaligus mementahkan pendapat Oman Fathurrahman, sebagaimana diangkat oleh republika.co.id (26/8/2020). Oman mengatakan, keinginan Aceh untuk menjadi wilayah vasal/bawahan Turki, ditolak.

Ia juga mengatakan, “Jika Aceh disetujui sebagai vasal, nanti yang lain minta juga. Turki tidak mau Nusantara menjadi bagian dari sistem pemerintahannya. Namun, untuk menjadi saudara, semangatnya adalah semangat keagamaan.”

Eratnya hubungan Aceh-Utsmani yang menunjukkan Aceh merupakan bagian dari Kekhilafahan Utsmani juga tampak saat Sultan Alauddin Ri’ayat Syah pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam mengirim surat kepada Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Sulaiman al-Qanuni.

Dalam suratnya, Sultan Alauddin Ri’ayat Syah meminta bantuan untuk menghadapi Portugis yang sedang merebut bandar-bandar atau kota pelabuhan dan akan menyerang Aceh Darussalam.

Surat dari Sultan Aceh Darussalam ke penguasa Turki Utsmani diabadikan dalam buku Turki Utsmani-Indonesia Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani yang diterbitkan Hitay tahun 2017.

Dalam hal pengajaran agama, Syarif Makkah yang juga merupakan bagian dari Khilafah Utsmaniyah, mengirimkan utusannya ke Aceh, seorang ulama bernama Syekh Abdullah Kan’an sebagai guru dan mubalig.

Sekitar 1582, datang dua orang ulama besar dari negeri Arab yakni Syekh Abdul Khair dan Syekh Muhammad Yamani. Di samping itu, di Aceh sendiri lahir sejumlah ulama besar, seperti Syamsuddin as-Sumatrani dan Abdur Rauf as-Singkeli.

Aceh sebagai bagian dari Khilafah Islam memiliki qânûn (undang-undang) penerapan syariat Islam yang ditulis Abdur Rauf as-Singkeli. Ulama ini juga termasyhur sampai ke Turki.

Di Istanbul, dicetak tafsir Alquran berbahasa Melayu karangan Abdur Rauf Sinkili dengan tertera: “Dicetak oleh Sultan Turki, Raja seluruh orang Islam.” (Peunoh Daly, ‘Hukum Nikah, Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah dalam Naskah Mir’at al-Tullab Karya Abd Raauf Singkel,” Disertasi Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 1982), hlm. 15-36)

Sementara di Jawa, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Utsmaniyah disebut punya hubungan erat. Romantisnya hubungan itu sudah terjalin sejak Keraton Kasunanan Surakarta pimpinan Sri Susuhunan Pakubuwana III yang memerintah pada 1749-1788.

Menurut Ketua Takmir Masjid Keraton Kasunanan Surakarta, KH Muhammad Muchtarom, Utsmaniyah kerap mengirimkan utusan-utusannya, baik untuk menjalin hubungan ekonomi maupun dengan mengirimkan para cendekiawan muslim untuk mensyiarkan Islam.

Pada masa Pakubuwana III, kesultanan Utsmaniyah dipimpin Sultan Mahmud I (1730-1754), Sultan Osman III (1754-1757), Sultan Mustafa III (1757-1774), dan Sultan Abdul Hamid I (1774-1789).

Menurut Kiai Muchtarom, pada masa ini Kesultanan Utsmaniyah mengirim ulama-ulama dari tanah Hijaz yang menjadi kekuasaannya ke Surakarta. Termasuk para qadhi atau hakim.

Melalui utusan-utusan Utsmaniyah itu, Keraton Kasunanan Surakarta perlahan-lahan membangun sistem perundang-undangan Islam. Pada kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwana IV, Keraton Surakarta mulai menetapkan hukum syariat Islam menjadi undang-undang negara.

Hubungan itu semakin kuat ketika masa kekuasaan Pakubuwana X (1893-1939). Menurut Muchtarom, pada masa ini banyak literatur Islam yang dibawa para utusan Utsmaniyah ke Surakarta dan diajarkan kepada masyarakat.

Pada masa ini pula penerapan hukum Islam sudah menyeluruh pada berbagai masalah. Muchtarom mengatakan, kala itu Masjid Agung Keraton Surakarta mempunyai Pengadilan Serambi, tempat di mana pemutusan semua masalah-masalah sesuai hukum Islam.

Hubungan ini terus terjalin baik dari Sultan Abdul Hamid II (1876-1909), Sultan Mahmed V (1909-1918), Sultan Mahmed VI (1918-1922) dan Sultan Abdul Majid II (1922-1924). Bahkan, pada masa ini semakin banyak pribumi yang belajar ke wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Utsmaniyah di Timur Tengah.

Syekh Ahmad Akhwan adalah salah satu ulama timur tengah yang mensyiarkan Islam di Masjid Agung Keraton Surakarta. Bahkan ia wafat dan dimakamkan di komplek Masjid Agung Keraton Surakarta.

Namun demikian, perlahan-lahan hubungan keraton Surakarta dan kesultanan Utsmaniyah mulai memudar seiring mendekati kemerdekaan. Terlebih setelah Keraton memutuskan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (https://republika.co.id/berita/qfen4j483/takmir-ungkap-jejak-utsmani-di-masjid-keraton-surakarta)

Baca juga:  Khilafah, Obat Mujarab untuk Dunia

Begitupun jejak Kekhilafahan Utsmani bisa ditemukan dalam sejarah Keraton Yogyakarta sebagai penerus Kesultanan Mataram Islam. Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar menjelaskan, hubungan itu tercermin dari gelar “Khalifatullah” yang disandang Sultan Hamengkubuwono.

“Pada masa Mataram Islam, Turki Utsmani adalah kekhalifahan terkuat di dunia. Setiap kerajaan Islam berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan Turki Utsmani. Demikian pula dengan Kesultanan Mataram Islam,” jelasnya.

Beberapa kerajaan Islam yang tunduk di bawah Turki Utsmani akan berstatus sebagai vasal atau negara yang mendapat otonomi khusus. Tiar Anwar juga menjelaskan, setiap ada pergantian sultan, mereka harus melaporkan kepada Sultan Turki Utsmani yang sedang berkuasa untuk meminta pengesahan atau legitimasi.

“Gelar khalifatullah menjadi simbol hubungan antara Mataram Islam dan Turki Utsmani, yang menandai perwakilan Turki Utsmani di tanah Jawa,” lanjut sejarawan muslim tersebut. (Republika.co.id, 8/5/2015)

Apa yang diuraikan di atas, sekaligus membantah sejarawan asal Inggris Profesor Peter Carey yang mengatakan bahwa hasil korespondensinya dengan koleganya dari Turki, Dr. Ismail Hakki Kadi, menyatakan tidak adanya hubungan antara Ottoman dan Kesultanan Jawa.

Bantahan ini juga diperkuat seorang doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Kasori Mujahid.

Pemerhati sejarah asal Solo ini mengungkap, terdapat arsip Turki Utsmani yang menyebut para penduduk di Jawa dan Sumatra di masa lampau, sebelum Islam datang (https://republika.co.id/berita/qfdwq9483/doktor-uin-ungkap-bukti-hubungan-utsmanijawa).

Bahkan, Dr. Ismail Hakki Kadi sendiri membantah Carey dan menjelaskan memang ada hubungan antara Turki Utsmani dengan Nusantara (https://republika.co.id/berita/qfwg1d385/begini-sikap-sejarawan-turki-soal-hubungan-ottomanjawa).

Dengan beberapa bukti yang dipaparkan ini, maka tampak ada hubungan erat antara Kekhilafahan Utsmani dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Bahkan boleh jadi Kekhilafahan Umayah dan Abbasiyah pun telah melakukan kontak dengan wilayah-wilayah di Nusantara pada masa sebelumnya.

Fadli Zon menyatakan memiliki bukti jejak keKhilafahan Umayyah dan Abbasiyyah, berupa koin kuno dari awal abad ke-8 yang ditemukan di Tapanuli Tengah (https://www.youtube.com/watch?v=19Mjqt6ss-s).

Satu lagi yang perlu dipahami, hubungan Khilafah dengan wilayah-wilayah lain tidak selalu melalui aneksasi atau penaklukan seperti yang dipahami pakar Filologi Nusantara, Ahmad Baso. (https://www.nu.or.id/post/read/122856/ahmad-baso-sebut-ada-kekeliruan-tafsir-sejarah-Khilafah-di-nusantara).

Hal ini karena dalam pengembanan dakwahnya, Khilafah menempatkan penaklukan di alternatif terakhir dari tiga pilihan sebagaimana diajarkan Rasulullah Saw. dalam hadis berikut:

“… Jika engkau berjumpa dengan kaum musyrik, berikanlah kepada mereka tiga pilihan atau kesempatan. Jika mereka menyambut, terimalah dan cukuplah atas apa yang mereka lakukan (yaitu) serulah mereka kepada Islam; jika mereka menyambutnya, maka terimalah dan cukuplah dari yang mereka utarakan; kemudian serulah mereka supaya berpindah ke negeri Muhajirin. Jika mereka menolak pindah, beritahukan bahwa kedudukan mereka seperti orang-orang Arab Muslim yang berlaku juga hukum Allah sebagaimana terhadap orang-orang Mukmin. Mereka tidak memperoleh ghanimah dan fa’i kecuali turut serta berjihad dengan kaum muslimin. Namun, jika mereka menolak (pilihan pertama) ini maka pungutlah jizyah. Jika mereka menyambutnya, terimalah dan cukuplah dari yang mereka utarakan. Akan tetapi, jika mereka menolak juga (pilihan kedua), maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.” (HR Muslim)

Ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah Saw., sebagaimana dituturkan Ibnu Abbas ra.,

مَا قَاتَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطٌ إِلاَ دَعَاهُمْ

“Rasulullah Saw. tidak pernah sekalipun memerangi suatu kaum, kecuali setelah beliau menyampaikan dakwah kepada mereka.”


Demikianlah, Islam masuk ke Nusantara melalui jalan damai ketika masyarakat Nusantara terbuka untuk memeluk Islam.

Bertahun-tahun kemudian, kesultanan-kesultanan di Nusantara menerapkan hukum Islam, mendatangkan kemakmuran dan kebaikan di penjuru Nusantara. Sampai kemudian datanglah penjajah Barat memorakporandakan struktur kehidupan Islam, mengaburkan sejarahnya, dan mencabut aturan syariatnya.

Maka, jika saat ini Islam dan Khilafah Islam ditolak dan hukum Barat diambil, hakikatnya kita sudah melupakan sejarah, mana yang membawa kebaikan untuk kita dan mana yang sebenarnya menghancurkan kita. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

26 thoughts on “Penolakan Khilafah adalah Pengingkaran Sejarah Islam di Nusantara

  • 20 September 2020 pada 15:17
    Permalink

    Penutupan atau penghapusan sejarah bertujuan agar kesalahan yg dilakukan mereka tidak dapat dilihat lagi..

    Balas
  • 19 September 2020 pada 13:36
    Permalink

    Jkdn2 tambah gempar

    Balas
  • 17 September 2020 pada 17:24
    Permalink

    Sistem Kapitalisme nyatanya telah gagal, menyelesaikan masalah wabah pun tak mampu. Butuh sistem alternatif yg mampu menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Saatnya umat kembali pada sistem Islam, menerapkan Islam kaffah dalam naungan negara khilafah islamiyah.

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:53
    Permalink

    orang yang menolak khilafah termasuk buta sejarah

    Balas
  • 16 September 2020 pada 11:52
    Permalink

    Berbagai bukti sudah tersampaikan.. Kenapa masih ada yang menolak?

    Balas
  • 15 September 2020 pada 21:15
    Permalink

    Menempatkan sejarah pada t4nya…dan nusantara in syaa Allah adalah bagian dari sejarah Kekhilafahan..

    Balas
  • 15 September 2020 pada 16:42
    Permalink

    We Need KHILAFAH

    Balas
  • 15 September 2020 pada 16:17
    Permalink

    Sampai kapan pun khilafah akan terus diperjuangkan karena khilafah adalah bagian dari ajaran islam yang akan menjadi solusi problematika kehidupan

    Balas
  • 15 September 2020 pada 11:26
    Permalink

    Masyaallah
    Smoga yg kontra pd khilafah dibuka kan pintu hatinya supaya tdk tuli dgn kembalinya khilafah yg sesungguhnya

    Balas
  • 15 September 2020 pada 11:03
    Permalink

    Jika saat ini Islam dan Khilafah Islam ditolak dan hukum Barat diambil, hakikatnya kita sudah melupakan sejarah, mana yang membawa kebaikan untuk kita dan mana yang sebenarnya menghancurkan kita

    Balas
    • 18 September 2020 pada 13:05
      Permalink

      Semoga dengan ini muslim yang lain sadar bahwa Khilafah bukan utopis

      Balas
  • 14 September 2020 pada 21:57
    Permalink

    MashaAllah. Jejak Khilafah di Nusantara

    Balas
  • 14 September 2020 pada 21:39
    Permalink

    Menolak lupa.
    Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
    Sejarah sebagai makluumaat saabiqoh jadi penting untuk diketahui.
    Nusantara dan Islam erat hubungannya.
    Islam itu baik dan benar kenapa gak mau dikaitkan dengan yang baik dan benar?
    Hmmm

    Balas
    • 17 September 2020 pada 02:16
      Permalink

      MasyaAllah back to islam aja

      Balas
  • 14 September 2020 pada 21:14
    Permalink

    Masya Allah

    Balas
  • 14 September 2020 pada 20:14
    Permalink

    Alhamdulillah
    Semoga umat terpahamkan klo lah islam itu adalah sebuah mabda/ideologi yg d dlmnya ada aturan aturan hidup dr Sang pencipta

    Balas
  • 14 September 2020 pada 18:23
    Permalink

    Jika saat ini Islam dan Khilafah Islam ditolak dan hukum Barat diambil, hakikatnya kita sudah melupakan sejarah, mana yang membawa kebaikan untuk kita dan mana yang sebenarnya menghancurkan kita

    Balas
    • 17 September 2020 pada 11:31
      Permalink

      Islamophobia terus diaruskan untuk menjauhkan umat dari kemuliaan Islam

      Balas
  • 14 September 2020 pada 18:08
    Permalink

    Sejarah adalah bukti peristiwa. Dengan melihat sejarah kita bisa melihat dan tahu kalau Khilafah itu ada jejaknya di Nusantara kita ini.

    Balas
  • 14 September 2020 pada 17:06
    Permalink

    Masya Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan ini.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *