Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi, Kedok Mencabut Islam dari Umat

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Menteri, kok, hobi bikin gaduh. Benarlah pernyataan Ketua Umum ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie (24/10/2019) lalu bahwa bisa juga pemilihan Menteri Agama (Menag) oleh Presiden tidak tepat dan kontraproduktif hingga membuat kegaduhan.

Dilansir dari Kompas TV, dalam acara peluncuran aplikasi “ASN No Radikal” dan Webinar Strategi Menangkal Radikalisme, pada Kamis (2/9/2020), Menag Fachrul Razi berbicara mengenai antisipasi kemungkinan-kemungkinan bibit radikalisme yang masuk ke lingkungan aparatur sipil negara.

Menag Fachrul bersepakat dengan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo agar semua rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintahan memiliki pengurus dari kalangan pegawai pemerintahan saja.

Menurutnya, infiltrasi radikalisme berpola dari seorang yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz Alquran, jadi imam, diangkat jadi pengurus mesjid.

Lebih spesifik, Menag Fachrul meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk tak menerima peserta yang memiliki pemikiran dan ide mendukung paham Khilafah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Fachrul juga meminta agar masyarakat yang mendukung ide Khilafah untuk tak perlu ikut bergabung sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ini memicu reaksi Anggota Komisi VIII Fraksi PAN, Ali Taher, bahwa Fachrul lebih cocok menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam ketimbang jadi Menteri Agama.

Juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily pun meminta Menag Fachrul untuk berhenti melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang membuat gaduh masyarakat.

Begitu fokusnya Kemenag membangun narasi antiradikalisme. Sampai-sampai Kemenag ngotot menjalankan sertifikasi dai dengan berbagai klaim dan dalih. Sementara tupoksi Kemenag sendiri tidak dijalankan dengan baik.

Sebut saja pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama sebesar Rp100 ribu per siswa selama pandemi Covid-19. Bukannya ditambah karena masa pandemi dan krisis-resesi, justru dana BOS disunat.

Menag harusnya bekerja mengurusi urusan “keberagamaan” warga negara. Sehingga kualitas iman dan takwa para pemimpin meningkat dan ASN berkorelasi dengan upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan ekonomi.

Juga agar ketaatan aparat penegak hukum dan rakyat bisa membebaskan Indonesia dari narkoba dan kriminalitas. Menyemarakkan masjid-masjid, bukan justru menekan. Mendukung semua upaya dakwah, bukan justru menelikung dakwah.

Lalu, sebenarnya ke mana arah kebijakan Kemenag akan berlabuh? Pertanyaan ini penting untuk dicari jawabnya mengingat cuapan-cuapan Menag sejak awal dilantik terus mengulang narasi radikalisme yang menempatkan Islam dan umat Islam sebagai tertuduh.

Posisi Rezim Berseberangan dengan Umat

Menurut pengamat politik internasional, H. Budi Mulyana, S.I.P., M.Si., dalam rubrik Hiwar majalah al-Waie edisi Agustus 2019, bahwa isu terorisme dianggap sudah usang dan tidak mendapatkan relevansinya.

Penangangan terorisme mendapatkan kritik karena dianggap tidak menyelesaikan akar masalah. Radikalisme dianggap sebagai akar terorisme. Karena itu isu radikalisme kembali mencuat menggantikan isu terorisme menyasar umat Islam dan ajaran Islam.

Meski demikian, ada sebagian umat Islam yang justru include menjadi “pemain” dalam isu radikalisme. Ini karena beberapa kemungkinan.

Pertama, mereka agen Barat untuk turut bermain dalam isu radikalisme ini. Kedua, mereka orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dengan isu radikalisme, mencari uang dari proyek-proyek Barat tanpa peduli apa yang mereka lakukan justru akan menghancurkan Islam dan umatnya. Ketiga, mereka orang-orang yang terbawa arus tsaqafah Barat. Menganggap isu radikalisme sebagai kewajaran sesuai kealamiahan perkembangan isu sosial.

Sementara menurut Direktur Indonesia Change, Mahfud Abdullah, sejatinya perang melawan radikalisme adalah proyek Barat untuk menjaga kepentingannya menguasai dunia dengan sistem kapitalisme sekuler. Yang dirugikan dengan proyek radikalisme ini jelas umat Islam secara keseluruhan, (mediaumat.news, 24/10/2019).

Dalam Mapping The Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project, National Intelligent Council/NIC, yang diterbitkan pada Desember 2004, AS turut menggencarkan terminologi radikalisme.

Kekhalifahan Baru memberikan contoh bagaimana sebuah gerakan global yang dipicu politik identitas agama radikal dapat menjadi tantangan bagi nilai-nilai Barat sebagai dasar dari sistem global.

Kemudian Henry Kissinger, mantan Menlu AS, dalam sebuah wawancara November 2004 mengungkapkan,

“… yang kita sebut sebagai terorisme di AS sebenarnya adalah pemberontakan Islam radikal terhadap dunia sekuler, dan terhadap dunia yang demokratis, atas nama pendirian semacam Kekhalifahan.”

Melalui agenda Global War on Terorisme (GWoT), Barat masuk mempropagandakan deradikalisasi. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah berkomitmen dalam GWoT yang ditunjukkan dengan pengangkatan Wapres Ma’ruf Amin sebagai komando koordinasi penanganan terorisme.

Ma’ruf telah memanggil Menag, Mendagri, Mendikbud dan Kepala BNPT untuk membahas strategi penanganan terorisme. Sosok Ma’ruf yang ulama dianggap Mendagri Tito Karnavian paling tepat memimpin proyek itu. (nasional.kompas.com 15/11/2019)

Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri P. Lubis berpandangan bahwa pemikiran radikal dianggap sebagai conveyor belt aksi terorisme. Paling bahaya dari terorisme adalah radikalisme dalam pemikiran, sikap, dan tindakan.

Dana pun digelontorkan. Pemerintah dalam APBN 2019 mengalokasikan Rp505,5 miliar untuk dana deradikalisasi, Rp169 miliar dan Rp122 miliar untuk penindakan teroris.

Proyek deradikalisasi dan kontra radikalisasi jelas menjadi salah satu arah kebijakan rezim. Program deradikalisasi dilakukan untuk mengubah paham orang yang radikal menjadi tidak, seperti yang dilakukan terhadap para narapidana terorisme. Deradikalisasi menjadi tugas BNPT dan Densus 88.

Sementara kontra radikalisasi sebagai upaya menjalankan peran dan fungsi preventif menjadi tugas intelijen dan Binmas melalui Bhabinkamtibmas, memberikan arahan dan pandangan kepada masyarakat agar tidak terpapar radikalisme.

Menurut Prof. Suteki, pakar hukum dan masyarakat, hingga kini “jenis kelamin” radikalisme tidak jelas. Nomenklatur radikalisme bersifat lentur dan obscure (kabur).

Nomenklaturnya condong kepada istilah politik dibandingkan sebagai istilah hukum. War on Radicalism justru akan memakan korban orang-orang baik dan kritis yang distempel radikal oleh rezim.

Patut diduga kuat, salah satu agenda deradikalisasi dan kontra radikalisasi adalah program sertifikasi dai.

Program antiradikalisme menjadi prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dalam bidang politik dan agama. Kabar bagusnya, program sertifikasi dai tak sejalan dengan kepentingan umat.

Wakil Sekjen MUI, Nadjamuddin Ramli kala menanggapi penggerudukan salah satu ormas ke madrasah di Rembang turut merespons soal Khilafah.

Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, selama ini telah diajarkan di sekolah-sekolah, seperti Diniyyah, Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Ia menegaskan Khilafah sebagai ajaran Islam tidak boleh disamakan atau disejajarkan dengan komunisme sebagai paham terlarang.

Upaya sertifikasi dai oleh Kemenag juga tak sejalan dengan aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pernyataan Sikap MUI Nomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020 secara tegas menolak program sertifikasi penceramah Kemenag pun diambil dalam keputusan Rapat Pimpinan MUI, Selasa (8/9/2020).

Alasan MUI menolak adalah karena usulan program sertifikasi penceramah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman, dan kekhawatiran intervensi dari pemerintah pada aspek keagamaan di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam.

Program sertifikasi penceramah juga ditentang PA 212. Program sertifikasi penceramah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat bagi penceramah dan umat Islam.

Wakil Sekretaris Jendral PA 212 Novel Bamukmin mengajak umat Islam memboikot dai yang mengikuti program sertifikasi.

Program sertifikasi penceramah berpotensi menjadikan dai dari kalangan Islam menjadi penceramah yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan.

Tidak berlebihan bila MUI dan PA 212 dianggap merepresentasikan umat Islam di Indonesia. Meski ada sebagian pihak yang masih kepincut dengan program sertifikasi dai, ngototnya pemerintah untuk melanjutkan program ini menandakan penegasan rezim memosisikan diri berhadap-hadapan dengan umat.

Bila pemerintah tidak bijaksana, maka kepercayaan umat akan semakin merosot tajam. Bukan radikalisme yang menggoyang kekuasaan, tapi sikap arogansi dan antikritik pemerintahlah yang menjadi sumber masalah.

Allah ‘Azza wa Jalla melarang memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.(QS Al-Nisâ’ [4]: 141)

Ayat yang agung ini menjadi dalil larangan memberikan jalan apa pun bagi kafir untuk menguasai orang-orang beriman.

Huruf “lan” berfaedah “li al-ta’bîd” (untuk menunjukkan selama-lamanya), yang dalam ilmu ushul merupakan penguat indikasi atas larangan tegas (qarînah jâzimah) menjadikan kaum kafir menguasai orang-orang beriman secara mutlak, apa pun bentuk jalan yang menyampaikan pada penguasaan tersebut.

Demikian pula kata “sabil[an]” diungkapkan dengan lafal nakirah (tanpa alif lam) yang maknanya mubham (tidak spesifik). Dalam ilmu balaghah ia berfaedah “ta’mim” (umum).

Jelas sudah keterkaitan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi yang dinarasikan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, hanyalah kedok pembaratan untuk mencabut akar Islam di tengah umat.

Radikalisme selalu dan hampir pasti hanya untuk disematkan kepada ajaran Islam dan umatnya. Dan karena pembaratan tidak bisa dimaknai selain sebagai penjajahan atas umat, maka menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menolaknya. Wallahu a’lam. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

4 thoughts on “Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi, Kedok Mencabut Islam dari Umat

  • 19 September 2020 pada 13:44
    Permalink

    Cara usang

    Balas
  • 15 September 2020 pada 07:22
    Permalink

    Segitu dzolimnya pemerintah terhadap umat, mereka hanya memuaskan hawa nafsunya saja

    Balas
  • 14 September 2020 pada 19:34
    Permalink

    Selalu ada saja orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dari isu radikalisme, mencari uang dari proyek proyek barat tanpa harus peduli bahwa yang mereka lakukan justru menghancurkan Islam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *