Cukong Main di Pilkada, Demokrasi Tersandera

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Kebobrokan demokrasi sedang ditelanjangi pengembannya sendiri. Demokrasi tersandera. Kira-kira begitulah ungkapan yang bisa menggambarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD kali ini.

Pakar hukum dan tata negara tersebut tengah membeberkan realitas pemilihan daerah yang hampir seluruhnya dibiayai cukong alias pemilik modal.

“Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi” yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9). (cnn.com 11/09/2020)

Mahfud pun mewanti-wanti bahwa korupsi kebijakan yang dihasilkan dari money politik di pilkada lebih berbahaya dari korupsi uang.

Jika korupsi uang, bisa dihitung. Tapi tidak untuk korupsi kebijakan. Karena korupsi kebijakan biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat.

Mahfud seolah ingin mengatakan lebih berbahaya jatuh dari pesawat terbang daripada tenggelam ke dalam samudra, atau lebih bau tahi sapi daripada tahi ayam.

Padahal, korupsi uang dan korupsi kebijakan adalah setali tiga uang. Sama-sama bermuara pada kerugian negara dan kemudaratan umat.

Bak gayung bersambut, pernyataan Mafhud pun dibenarkan salah satu pimpinan KPK Nurul Ghufron. Dalam kajian yang pernah dilakukan KPK, 82 persen calon Kepala Daerah didanai sponsor.

“Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya ada 82 persen calon kepala daerah didanai oleh sponsor bukan didanai pribadi. Kemudian memungkinkan sebagai money politic, sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah.” (cnnindonesia.com 11/09/2020)

Sebenarnya, wajar para calon kepala daerah sebagian besar didanai sponsor. Sebab, mereka harus menyerahkan sejumlah “mahar” yang diminta para parpol pengusung namanya. Seperti apa yang dikatakan bupati Jember Faida dalam video yang baru-baru ini viral.

Dalam video tersebut Faida menyampaikan, harus ada mahar politik senilai puluhan miliar rupiah jika ingin menarik rekomendasi dari partai politik. Sedangkan gaji sebagai bupati tidak memungkinkan untuk membayar biaya politik senilai miliaran rupiah.

Walaupun telah mengklarifikasi dirinya tidak pernah melancarkan praktik mahar politik tersebut, namun dirinya tak menafikan praktik tersebut lumrah terjadi.

Gambaran kotor di balik pilkada yang dijabarkan para tokoh di atas, memang bukan hal baru. Politik uang dalam pilkada seolah menyatu dengan mekanisme baku pemilu itu sendiri. Nyaris mustahil jika pemilu dalam demokrasi tak melibatkan uang “panas” dari proses awal hingga akhirnya.

Baca juga:  Hipokrisi HAM atas Kebebasan Beragama

Inilah rapor merah pilkada dalam demokrasi. Money politik meniscayakan terciptanya politik transaksional. Mahar politik melahirkan jual beli jabatan. Adanya sponsor pada calon akan melahirkan jual beli kebijakan. Semua akad batil ini akan terus langgeng dan dilestarikan selama platform negara ini tak pindah haluan.

Apa yang Harus Diperbaiki?

Ibarat seorang dokter, tidak boleh berhenti sampai diagnosis. Setelah mengetahui jenis penyakit yang diderita pasien, maka dokter pun harus bertindak untuk bisa menyembuhkannya.

Senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesi Political Opinian (IPO), Dedi Kurnia Syah dalam menanggapi pernyataan Mahfud.

“Menko Polhukam perlu bertindak, hanya mengetahui persentase mafia pilkada tetapi diam, maka tidak berarti apa-apa,” ungkapnya, agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan sekaligus penerapan regulasi pilkada. (news.idtoday 12/09/2020)

Maka pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pilkada negeri ini? Misalnya, seperti apa yang dikatakan Mahfud bahwa peran cukong hadir saat pilkada dilaksanakan secara langsung. Lantas apakah ketika sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD, dominasi cukong selesai?

Atau meninjau ulang ambang batas yang menjadi ganjalan kandidat potensial yang tidak memiliki relasi dengan parpol? Lalu apakah ketika ketentuan parlemen threshold dihilangkan akan serta-merta menjamin tak ada lagi money politik?

Ini baru berbicara pilkada, bagaimana dengan pilpres. Apakah cukong tak bermain di sana? Apakah sistem pemilihan umum secara langsung lebih baik daripada dipilih DPR?

Realitasnya, rezim berganti dan tata cara pemilihan berganti, namun Indonesia masih kesulitan menemui kesejahteraannya karena hampir seluruh aset negara dikuasai para cukong.

Kesalahan diagnosis akan menyebabkan kesalahan memberikan obat. Alih-alih menyembuhkan, yang ada justru semakin memperburuk kondisi pasien.

Pertanyaan mendasarnya, mengapa cukong itu hadir dalam pilkada, bahkan keberadaannya semakin subur?

Cukong Lahir dari Sistem Demokrasi

Cukong menjadi sponsor utama para calon kepala daerah bukan tanpa sebab. Biaya politik mulai dari mahar yang harus diberikan pada parpol pengusung hingga biaya kampanye sangatlah mahal. Semua itu harus ditempuh para kandidat agar bisa menang dalam pemilihan.

Sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, jabatan adalah lahan basah untuk bisa semakin meraup rupiah. Akhirnya, mayoritas yang maju dalam kontestasi adalah mereka yang sedari awal berniat memburu rente. Wajar akhirnya hitung-hitungan materi dilakukan; bagaimana agar untung dan kapan saya akan untung.

Baca juga:  “Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

Layaknya membuka usaha, para calon pun mencari investasi agar bisa menaikkan eskalasi bisnisnya. Jadilah para cukong terlibat di sana. Semakin besar dana yang terkumpul semakin tinggi peluang keberhasilannyal lantaran kampanye pencitraan semakin masif membius masyarakat. “Serangan fajar” yang ditunggu-tunggu rakyat akhirnya ditunaikan.

Simbiosis mutualisme pun terjadi. Para cukong tentu tak cuma-cuma menggelontorkan dananya pada para kandidat. Mereka membutuhkan sejumlah regulasi untuk bisa semakin menguasai aset negeri ini.

Misalnya yang disebutkan Mahfud bahwa seorang bupati boleh memberi lisensi eksplorasi tambang sekian persen, dan pada praktiknya lisensi itu diberikan lebih luas dari seharusnya.

Bahkan tak sedikit kepala daerah yang berinisiatif membuka izin baru bagi para cukong yang telah membantu membiayai kampanye di pilkada.

Bagaimana dengan para kandidat yang tulus ingin mengabdi kepada masyarakat? Tak bisa dinafikan mereka ada, namun jumlahnya tak dominan.

Seperti yang dikatakan Mahfud, hanya delapan persen yang tidak melibatkan para cukong. Mengapa sedikit? Karena mereka akan tersendat dengan sejumlah regulasi.Misalnya saja mahar politik dan biaya kampanye yang besar ditanggung sendiri, artinya dia haruslah sesorang yang memiliki harta.

Setelah terpilih, dia pun harus menjadi minoritas, karena korupsi dan desakan para cukong dalam “membiayai pembangunan daerahnya” akan kerap terjadi.

Model negara ini adalah korporatokrasi, artinya pelibatan korporasi dalam penyelesaian permasalahan negara maupun daerah sangat besar. Bagaikan menyelam di lumpur, mau tak mau lumpur itu akan menempel pada dirinya.

Semua ini adalah mekanisme yang wajar dalam sistem demokrasi. Karena demokrasilah yang membolehkan para cukong memiliki sumber daya alam.

Demokrasi pula yang memberi ruang pada manusia untuk membuat hukumnya sendiri. Sehingga manusia bisa menentukan nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah.

Demokrasi Kufur dari Asasnya, maka Tertolak

Demokrasi adalah sebuah sistem negara yang menjadikan kedaulatan dan kekuasaan ditangan rakyat. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang. Menetapkan halal-haram dan terpuji-tercela. Lalu dalam prosesnya, rakyat mewakilkan semua itu pada penguasa yang terpilih.

Realitasnya, penguasa yang terpilih bukanlah representasi dari rakyat mayoritas. Mahalnya biaya pemilu dan pilkada juga adanya oligarki kekuasaan, meniscayakan pelibatan para cukong di dalamnya.

Baca juga:  [Editorial] Antikritik, Cara Demokrasi Mempertahankan Eksistensi Diri

Walhasil, penguasa bukan lagi representasi dari umat, tapi merupakan representasi dari para cukong. Mereka berkolaborasi memupuk kemaslahatannya sendiri. Tak peduli rakyat kesusahan apalagi kelaparan, mereka terus menutup mata dan nuraninya.

Kendati demikian, bukan berarti perbaikan demokrasi harus terus dilakukan, agar kekuasaan benar-benar di tangan rakyat, seperti teorinya demokrasi. Namun, walaupun demokrasi telah sempurna, yaitu penguasa adalah benar-benar nperwakilan rakyat, tetap saja keliru dalam pandangan Islam. Karena dalam demokrasi rakyatlah yang menjadi sumber hukum, bukan syariat.

Kekeliruan demokrasi bukanlah dari sisi implementasinya saja. Lebih dari itu, kesalahan demokrasi ada pada asasnya, yaitu pembuat hukum adalah rakyat itu artinya kedaulatan ada di tangan rakyat.

Berbeda dengan Islam yang menjadikan syariat sebagai sumber hukum. Kekuasaan manusia sebatas menjaga agar seluruh aturan yang ditetapkan sesuai dengan syariat.

Maka, demokrasi tertolak dalam pandangan Islam. Adapun pemilu dan musyawarah, bukanlah hal esensial dari demokrasi. Meski demikian, kedua hal inilah yang dijual Barat kepada negeri-negeri muslim, agar kaum muslim terpedaya, tertipu skenario Barat. Mereka ingin menguasai kaum muslim dan menjatuhkan Islam.

Karena pada faktanya, demokrasilah yang menjegal Islam masuk sebagai landasan negara ini. Demokrasi pula yang mengizinkan ajaran Islam dihina dina dan para pengembannya dikriminalisasi.

Maka, jika kita menginginkan negara ini pindah haluannya, bukan dengan cara membuat partai baru yang bernapaskan Islam kemudian siap bertanding dalam kontestasi politik negeri ini. Karena itu sama saja dengan turut melanggengkan sistem kufur ini.

Justru yang harus diperjuangkan adalah penghapusan demokrasi dalam landasan negara ini, agar Islam bisa seutuhnya diterapkan.

Mekanisme pemilihan wakil rakyat dalam Islam tidak akan mahal. Tak ada biaya kampanye, “serangan fajar”, apalagi mahar pada partai.

Jabatan Kepala daerah dimaknai sebuah amanah yang jika lalai pemiliknya, Allah SWT akan mengharamkannya masuk syurga

Maka dari itu, jika kita menginginkan negara ini terbebas dari para cukong dan yang berada ditampuk kekuasaan adalah mereka yang benar-benar amanah dan memiliki kapabilitas, sehingga urusan rakyat benar-benar diperhatikan, satu-satunya jalan adalah dengan membuang demokrasi dan menerapkan syariat Islam dalam bingkai Khilafah. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

3 thoughts on “Cukong Main di Pilkada, Demokrasi Tersandera

  • 19 September 2020 pada 13:15
    Permalink

    Negara oligarki

    Balas
  • 16 September 2020 pada 21:24
    Permalink

    Astaghfirullah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *