Ust. Yuana: Dakwah Tidak Ada Urusannya dengan Sertifikat

MuslimahNews.com, NASIONAL – Program sertifikasi dai yang diusulkan Menteri Agama Fachrul Razi mendapat sejumlah penolakan dari ormas keagamaan. Mereka menilai Kemenag tak seharusnya membuat program sertifikasi untuk penceramah.

“Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan,” jelas Wakil Ketua MUI Pusat, Muhyidin Junaidi. (cnnindonesia, 9/9/2020)

Namun, sebagaimana dikutip dari Tirto.id (2/9/2020), Menag tetap akan melanjutkan program ini.

“Ada gesekan tidak setuju, tidak masalah. Kami lanjut dengan tahap awal mencetak 8.200 orang,” ujar Fachrul saat Webinar Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (2/9/2020).

Kriteria Penceramah dan Ulama

Mudir Ma’had Darul Hadits Khadimus Sunnah Bandung, Ustaz Yuana Ryan Tresna, memberi pandangannya dalam akun personalnya.

Beliau meluruskan bahwa harus dibedakan dulu antara penceramah agama/dai (du’at) dengan ahli agama/’alim (ulama).

Ustaz Yuana menjelaskan, penceramah agama adalah penyampai materi dalam topik keislaman, sedangkan ahli agama adalah mereka yang memiliki kepakaran dalam ilmu keislaman. Kriteria penceramah/dai adalah terpercaya (tsiqah), meliputi sifat adil dan akurat (dhabt).

“Adil adalah muslim bertakwa, tidak fasik, dan terjaga kehormatannya. Sedangkan akurat adalah cermat, tidak lalai, tidak pelupa, serta tidak banyak ragu dan salah,” tulisnya dalam akun Twitter @YuanaRyanTresna (12/9/2020).

Sedangkan kriteria ‘alim (ulama) adalah menguasai/memahami ilmu keislaman sesuai urf (tradisi ilmiah), ditempuh dengan minhaj tertentu, dan hamba yang paling takut kepada Allah.

“Tidak sembarang orang disebut ulama. Ia mampu menguasai turats (warisan intelektual ulama), membaca kitab, mengartikannya, menjelaskannya, serta mengeluarkan hukum dan hikmah darinya secara benar,” jelasnya.

Dalam kitab Tadzkiratus Sami wal Mutakallim, lanjutnya, tertulis bahwa tidak layak disebut ulama kecuali menguasai Alquran dengan berbagai turunan ilmunya, mengkaji kitab-kitab hadis dengan berbagai turunan ilmunya, dan fikih beserta ushulnya.

Tentang standarisasi, ustaz Yuana menceritakan sikap gurunya yang sepakat dengan standarisasi ulama. Agar tidak semua orang mengaku atau diaku sebagai ulama. Tidak semua disebut ‘alim, kiai, syekh, buya, ajengan, ustaz, dan lain-lain untuk menyebut ahli agama.

“Masalahnya, siapa yang pantas membuat standar?” tanyanya retoris.

Ustaz Yuana menyatakan, tidak sembarangan yang pantas membuat standar. Melainkan lembaga kredibel seperti perkumpulan para ulama muktabar, tanpa keraguan terhadap ke’alimannya dan rasa takutnya kepada Allah.

“Bukan mereka yang diragukan, bahkan mengabdi pada kepentingan penguasa zalim,” tukasnya.

Sehingga beliau pun mempertanyakan urgensi program ini. Baginya ini tidak lain merupakan fobia terhadap penceramah kritis dan dinilai radikal.

“Radikal jika pemikirannya berbeda dengan alam pikiran pemerintah yang berkuasa,” kritiknya.

Dakwah Wajib Diemban Muslim secara Amanah

Kemenag sendiri akan melibatkan MUI, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan ormas lain dalam program ini. Ustaz Yuana secara tegas menolak.

“Aroma sensor dan pembatasan bagi para dai jelas terlihat,” tulisnya.

Menurutnya, ini akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan merupakan cara-cara kolonial untuk membatasi ruang pikiran para dai agar selaras dengan keinginan penguasa.

“Belum lagi rekam jejak Menag yang demikian,” ujarnya.

Ustaz Yuana menilai bahwa kriteria penceramah/dai sesungguhnya sudah jelas. Yaitu yang amanah menyampaikan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat. Mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.

Namun, jika membenarkan kezaliman penguasa, menyembunyikan kebenaran, serta mencampuradukkan benar dan salah, maka menurut Ustaz Yuana, itu bukanlah dai amanah.

“Tak layak menjadi penceramah atau dai (ustaz), melainkan influencer dan buzzer bagi syahwat rezim,” tandasnya.

Beliau pun menekankan bahwa menyampaikan kebenaran Islam, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar adalah kewajiban setiap muslim.

“Kewajiban dakwah tidak ada urusannya dengan sertifikat dari penguasa, melainkan tetap diemban setiap muslim yang bertakwa secara amanah,” tegasnya. [MNews|Ruh]

Bagaimana menurut Anda?

4 thoughts on “Ust. Yuana: Dakwah Tidak Ada Urusannya dengan Sertifikat

  • 15 September 2020 pada 20:07
    Permalink

    Justru fungsi dakwah itu Allah perintahkan utk mengoreksi penguasa.. selain jg mengontrol masyarakat

    Balas
  • 15 September 2020 pada 08:31
    Permalink

    Dakwah adalah kewajiban,
    Perintah Allah,
    TDK perlu sertifikasi dari penguasa

    Balas
  • 14 September 2020 pada 10:13
    Permalink

    Kewajiban dakwah tdk ad urusannya dgn sertifikasi

    Balas
  • 14 September 2020 pada 05:01
    Permalink

    Alat utk membungkam islam

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *