Mewujudkan Politik Identitas secara Totalitas

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI – Tanah Minang terkenal dengan kekentalan Islamnya. Ribuan ulama lahir dari tempat ini.

Sejarah mencatat Provinsi Sumatra Barat adalah sebuah daerah yang memiliki nilai luhur keislaman yang kuat. Bahkan memiliki slogan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah SWT.

Adat Basandi Syara’ maksudnya bahwa semua aturan masyarakat Minang yang dipakai bersendikan pada syariat Islam. Yang didasarkan pada Alquran dan Sunah.

Oleh karena itu, hingga saat ini masyarakat Minang terkenal dengan nilai-nilai keislamannya. Setiap pandangan selalu dikembalikan kepada Islam.

Dapat dikatakan jika tanah Minang memiliki politik identitas yang tinggi. Yaitu perpolitikan yang selalu menjadikan SARA (agama Islam) sebagai pandangannya.

Hal ini pula yang akhirnya membuat partai-partai nasionalis yang memperlihatkan kontra dengan Islam tak pernah menang.

Beberapa waktu lalu, sebuah partai besar nasional melalui salah satu petingginya mengeluarkan pernyataan yang dinilai menyakiti hati orang Minang. Pernyataan tersebut dilontarkan saat mengumumkan dukungan kepada salah satu pasangan calon gubernur Sumbar (Mulyadi-Ali Mukhni).

Meskipun setelah itu beberapa tokoh memberikan penjelasan tentang pernyataan Puan, tetap saja pernyataan Puan dianggap menyakiti hati orang Minangkabau. Beberapa ahli memberikan tanggapan atas pernyataan Puan. Menilai masalah ini akan berakhir tak tentu waktunya.

Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP ini meyakini tidak ada maksud jelek saat Puan menyampaikan hal tersebut. Senada dengan Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman yang melakukan pembelaan terhadap junjungannya, bahwa pernyataan itu untuk internal partai saja.

Sedangkan menurut pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, cara partai besar tersebut membela junjungan sangat kurang tepat. Kecuali Puan mau minta maaf secara langsung terhadap orang Minang. (wartaekonomi.com, 5/9/20)

Tak sampai di situ, buntut panjang masalah ini adalah pengembalian SK dukungan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi menilai langkah Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi untuk menjaga suara di Sumbar dan memenuhi permintaan tokoh masyarakat. (cnnindonesia.com, 7/9/20)

Negasi Politik Identitas

Polemik ini tak akan pernah habis jika digoreng setiap saat. Mengingat tanah Minang memiliki ikatan erat dengan Islam dan kebetulan pencetus masalah ini adalah pihak yang terlihat tidak mendukung Islam (politik identitas).

Sengaja ataupun tidak, dalam perkataan itu setidaknya memperlihatkan keputusasaan pihak tersebut dalam berlaga di tanah Minang.

Pada kenyataannya, kondisi tak pernah menang pilkada ini membuat pernyataan besar. Bahwa visi misi mereka tak sejalan dengan pandangan rakyat Minang.

Hal ini wajar saja terjadi. Adanya perbedaan pandangan kedua belah pihak tak akan pernah mempertemukan keduanya.

Yang satu nasionalis sekuler, yang tak pernah menjadikan agama sebagai riil kehidupan dan mengedepankan kemampuan manusia tanpa ada campur tangan Allah dalam mengatur hidup ini.

Sedangkan rakyat Minang dengan slogannya, menjadikan Islam sebagai pijakan dalam segala aspek kehidupan, Alquran dan Sunah jadi tuntunan.

Politik Identitas dalam Demokrasi

Beginilah jika kita hidup dalam sistem demokrasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam dianggap negatif. Apalagi hal itu berhubungan dengan kekuasaan.

Politik identitas selalu dianggap salah. Kelompok yang menggunakan politik identitas dilihat sebelah mata dan dianggap tak sejalan dengan visi misi negara.

Kekalahan dan ketakutan terhadap politik identitas memperlihatkan mereka tak mampu menyainginya. Selain itu, keberadaan politik identitas dalam demokrasi menggambarkan rakyat rindu pemimpin beriman. Pemimpin yang mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Politik Identitas dalam Islam

Berbeda dalam Islam. Islam justru mengajarkan pemeluknya untuk memiliki identitas diri. Dengan landasan iman yang melekat pada tubuhnya, Islam menjadikan seseorang sebagai pribadi yang taat. Dengan iman itulah manusia tunduk kepada perintah Allah. Senantiasa mengikuti Alquran dan Sunnah.

Sebagaimana firman Allah,

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَ نْـتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS Ali Imran: 102)

Makna ayat di atas dijelaskan Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ibnu Murdawaih melalui hadis Yunus ibnu Abdul A’la, dari Ibnu Wahb, dari Sufyan As-Sauri, dari Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah Ibnu Mas’ud,

“Hendaknya Allah ditaati, tidak boleh durhaka kepada-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan jangan ingkar kepada (nikmat)-Nya, dan selalu ingat kepada-Nya dan tidak melupakan-Nya.”

Maka, sebagai seorang muslim hendaknya kita menaati Allah dalam seluruh perintah-Nya. Menjadikan Islam sebagai identitas khas seorang muslim. Dalam bidang apa pun, baik urusan rumah, urusan rakyat, maupun urusan kepemimpinan.

Khusus dalam bidang kepemimpinan, diperlukan seorang pemimpin yang berpegang teguh dengan Islam yang tunduk hanya pada Allah dan Rasul-Nya. Tentu hal ini sangat penting karena pemimpin adalah pemegang segala kebijakan dan pengurus rakyat.

Di tangannya, kondisi rakyat dipertaruhkan. Oleh karena itu, pemimpin yang idealis dan berkepribadian Islam sangat dirindukan.

Ditambah lagi dalam sistem pemilihan pemimpin secara Islam, politik identitas menjadi poros pandangan. Calon pemimpin dalam pandangan Islam harus memiliki syarat tertentu. Seperti laki-laki, balig, Islam, berakal, adil, dan merdeka.

Syarat di atas diambil dari beberapa dalil, salah satunya dari firman Allah,

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ اَ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kami ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS An Nisa’ [4]: 144)

Yang menjadi pemimpin kaum muslimin haruslah seorang muslim. Pemimpin muslim di sini adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Harapannya, dengan landasan iman akan mampu menempatkan kebijakan sesuai dengan pandangan syariat. Bahkan kalau bisa seorang mujtahid.

Hal ini dikarenakan seorang pemimpin memiliki tugas yang besa. Menyelesaikan seluruh masalah rakyat dan menjaga serta menjadikan rakyat sebagai masyarakat yang islami. Tentu tujuan ini membutuhkan seorang pemimpin beridentitas kuat dan taat.

Dari sini dapat disimpulkan, selama sistem yang dipakai bukan berasal dari Islam, politik identitas selalu dipermasalahkan. Tak pandang siapa yang membawa karena ini sudah menyangkut prinsip hidup.

Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan politik identitas secara totalitas, hanya dapat kita peroleh dari sistem Islam. Wallahu a’lam bishawwab. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

3 thoughts on “Mewujudkan Politik Identitas secara Totalitas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *