Di-Lockdown Banyak Negara, Penguasa Harus Muhasabah

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Maksud hati ingin menggeliatkan kembali ekonomi, apa daya penularan virus Corona di Indonesia makin tak terkendali.

Dulu pemerintah menolak keras opsi lockdown untuk mengatasi pandemi. Saat ini Indonesia justru di-lockdown negara di dunia.

Dikutip dari matamatapolitik.com, 7/9/2020, Majalah TEMPO baru-baru ini melakukan penelusuran, sebanyak 59 negara di dunia menutup pintu bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Langkah itu diambil mengingat kasus Corona di Indonesia terbilang tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan sama sekali.

Selain itu, ada larangan atau peringatan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dari sejumlah negara, Amerika Serikat atau Australia misalnya.

Komisi I DPR menganggap larangan kunjungan ke Indonesia dari puluhan negara merupakan kesempatan untuk introspeksi program penanggulangan Covid-19 di dalam negeri. Jika tidak segera diperbaiki, kepentingan ekonomi hingga martabat bangsa bisa terganggu. (Cnnindonesia.com, 9/9/2020)

Sebuah ironi yang mestinya membuat Indonesia mengevaluasi diri. Per harinya bertambah tinggi dan mengkhawatirkan. Jika dulu di masa kebijakan PSBB penambahan kasus berkisar 400-500 kasus per hari, kini setelah kebijakan relaksasi dan new normal, kasus positif Corona bertambah antara 1.000-3.000 kasus per hari.

Mirisnya, kebijakan lockdown dari 59 negara, ditanggapi dingin sejumlah kalangan termasuk para tokoh politisi, salah satunya Fadli Zon. Ia menantang para influencer Jokowi untuk mengatasi kebijakan lockdown dari 59 negara yang ditujukan kepada Indonesia.

Menurut Fadli Zon, kini saatnya para influencer tersebut berjuang meyakinkan 59 negara yang melakukan lockdown terhadap Indonesia. (Akurat.co, 8/9/2020)

Simalakama Lockdown

Akibat kebijakan keliru, Indonesia harus menanggung buah dari kesalahan fatal rezim Jokowi mengatasi pandemi. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut terangkum dalam beberapa poin berikut:

Pertama, kebijakan dan solusi absurd.

Jokowi pernah mengatakan, “Saya tidak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu, mungkin bisa minus 17 (persen).”

Ucapan itu ia ungkapkan saat rapat bersama dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis, 16/7/2020. Saat itu, ia merasa beruntung laju perekonomian Indonesia diperkirakan  minus 4,3 persen.

Faktanya, Indonesia minus 5,32 persen di kuartal II. Ia juga mengklaim Indonesia kemungkinan tidak akan jatuh sampai dua digit karena Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown, melainkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hasilnya, PSBB yang diklaim sebagai jurus paling bijak menghadapi pandemi justru tidak memberikan hasil berarti. Singkatnya, PSBB adalah program setengah jadi yang gagal mengatasi tingginya angka penularan virus Corona di Indonesia.

Baca juga:  Wamena Bersimbah Darah, di Mana Negara?

Ditambah, kebijakan relaksasi yang berlanjut dengan penerapan new normal life. Rakyat diminta berdamai dengan Corona. Kegiatan ekonomi harus tetap jalan agar tidak terkena resesi.

Apa akibat dari ini? Kasus positif Corona di Indonesia melonjak signifikan. Hal ini diperparah dengan sikap abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Solusi lockdown atau karantina wilayah yang disarankan para pakar, ahli kesehatan, hingga politisi tidak digubris sama sekali oleh pemerintah.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan sistem kesehatan menghadapi pandemi Covid-19.

Sejak awal kasus Corona diumumkan dunia, Indonesia memang tidak menyiapkan instrumen preventif dan kuratif mengatasi pandemi ini. Saat itu pemerintah nampak santai menanggapi kasus Corona yang sudah tersebar di banyak negara.

Mereka malah merespons wabah ini dengan guyonan dan candaan tidak bermutu. Ibarat mau berperang, perbekalan untuk perang tidak disiapkan jauh-jauh hari. Alhasil, saat kasus pertama Corona masuk ke Indonesia, pemerintah gugup dan gagap.

Per 9 September 2020, kasus positif Corona bertambah sebanyak 3.307 kasus baru. Berdasarkan data dari Satgas penanganan  Covid-19, rabu (9/9/2020), jumlah kasus Corona di Indonesia mencapai 203.342.

Klaster-klaster baru akibat kebijakan new normal juga bertambah. Di antaranya ada klaster perkantoran, sekolah, pondok pesantren, hingga unit sosial terkecil, yaitu keluarga.

Mengutip dari kanal instagram pandemictalks, klaster keluarga makin banyak. Seperti 48 klaster Bogor, 155 klaster Bekasi, 9 klaster Jogja, 8 klaster Semarang, dan 10 klaster Malang.

Belum lagi kematian tenaga kesehatan di Indonesia yang cukup memilukan. Dari catatan IDI, sebanyak 100 dokter gugur akibat Covid-19.

Menurut data Amnesty International, hingga 3 September 2020, sebanyak 181 tenaga kesehatan meninggal berkaitan dengan Covid-19. Indonesia berada di peringkat 10 secara global kasus kematian tenaga kesehatan.

Dalam kanal instagram pandemictalks, laju kecepatan penyebaran virus di Indonesia semakin cepat. Padahal jumlah test people per day stagnan di rerata 17.216.

Dari kasus pertama, yaitu 2 maret sampai 25 Juni, kasus bertambah sebanyak 50 ribu dengan rentang waktu 115 hari. Berikutnya, tanggal 26 Juni hingga 27 Juli, kasus bertambah sebanyak 100 ribu dengan rentang waktu 32 hari.

Tanggal 28 Juli sampai 22 Agustus bertambah kasus positif dengan 150 ribu kasus dalam rentang waktu 26 hari. Terakhir, hingga 8 September 2020, penambahan kasus positif yang mencapai 200 ribu kasus hanya membutuhkan waktu 17 hari.

Baca juga:  Menyoal Transportasi Publik di Era Pandemi

Ini menunjukkan tidak ada antisipasi dini terhadap kebijakan yang diterapkan. Adakah dalam pemikiran pemerintah apa dan bagaimana efek jangka panjang akibat salah memberi solusi?

Sudahkah total mengupayakan agar kasus positif Corona menurun? Semua ini terjadi akibat ketidaksiapan dan solusi prematur yang kendur.

Ketiga, prioritas yang keliru dan berbahaya.

Kebijakan new normal yang dipaksakan di tengah tingginya kasus Corona, bermula dari sikap pemerintah yang lebih peduli pemulihan ekonomi ketimbang penyelamatan nyawa rakyat.

Hal ini sangat tampak setelah Jokowi meneken Perpres Nomor 82 Tahun 2020 dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Alhasil, prioritas pemerintah pun bergeser. Pandemi dijawab dengan solusi pemulihan ekonomi, bukan keselamatan jiwa dan kesehatan rakyat.

Fakta ini menunjukkan secara telanjang bagaimana rezim hari ini berjalan. Ternyata ekonomi lebih utama dibanding nyawa rakyatnya. Akibat kekeliruan ini, masyarakat pun tak lagi peduli. Ada tidaknya Corona dianggap hal biasa.

Inilah akibat kebijakan plinplan, serba bias, dan tidak serius. Belum sempurna mengedukasi masyarakat, sudah lempar narasi new normal.

Sikap egois pemerintah ini akhirnya berujung pada ambruknya sistem kesehatan kita. Rumah sakit overload, jumlah APD terbatas, dan para tenaga kesehatan berguguran.

Sudah susah payah melalukan stimulus ekonomi, buktinya tak mengubah fakta Indonesia masuk jurang resesi.

Kegiatan ekonomi tetap macet, daya beli masyarakat masih rendah, dan PHK marak di mana-mana. Makin berlipatlah problem pandemi Indonesia. Ekonomi gawat, kesehatan sekarat. Akibat kebijakan lompat-lompat yang tidak tepat.

Sadar Belakangan

Sederet fakta tersebut membuat Indonesia kehilangan muka di hadapan dunia. Tindakan 59 negara yang me-lockdown warga negara Indonesia masuk ke negaranya bisa dimengerti.

Meski kasus positif di Indonesia masih jauh dari negara-negara dengan kasus tertinggi seperti AS, Brazil, Rusia, dan India, tetap saja ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Dari awal, pemerintah ngotot tak mau lockdown, namun akhirnya Indonesia digembok banyak negara. Kemampuannya mengatasi pandemi diragukan. Fasilitas kesehatan juga masih jauh dari harapan.

Tampaknya rasa penyesalan itu tersirat dari pernyataan Jokowi. Ia kembali mengingatkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan aspek kesehatan dalam penanganan pandemi virus Corona.

“Yang pertama perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik,” katanya.

Baca juga:  Membangun Negara Mandiri, Bebas Utang dan Jerat Investasi Asing

Agak lucu sebenarnya. Dulu diingatkan agar lebih memprioritaskan kesehatan, malah tak didengar. Kini, saat pemulihan ekonomi tak menuai hasil dan kesehatan memburuk, kok baru sadar sistem kesehatan itu penting.

Kepemimpinan Amanah Lahir dari Sistem Islam

Puluhan negara yang mengunci warga negara Indonesia untuk masuk bukan berarti negara-negara itu tangguh. Keputusan itu dilakukan karena mereka melihat ketidakseriusan pemerintah Indonesia menekan laju penambahan kasus Corona.

Sekuat apa pun sebuah negara, ketika dihantam pandemi seperti virus Corona, sengsara juga. Baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Hanya saja, yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah kesigapan dan kecepatan menangani wabah dari aspek kesehatan.

Akibat kebijakan salah, Indonesia bersalah. Menyumbang kasus penularan Corona yang cukup tinggi. Di depan mata terancam resesi ekonomi, di belakang kita sudah terjadi “resesi” nyawa manusia. Marwah Indonesia pun runtuh.

Sejatinya, marwah sebuah negara dipengaruhi paradigma bagaimana sistem negara itu diatur dan seperti apa kepemimpinan itu dijalankan. Mengelola negara tidak cukup sekadar bermodal tampang merakyat dan sederhana.

Mengelola sebuah negara membutuhkan kepemimpinan amanah. Ia harus memiliki karakter negarawan sejati. Bukan kepala negara yang mudah terbawa arus oligarki dan kepentingan kapitalis.

Akibat salah urus, negara terjerumus. Tak berpengalaman diberi jabatan. Tak kompeten diberi kekuasaan.

Sabda Nabi shallallahu ‘alahi wasallam, “Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya, “Bagaimana maksud amanah disia-siakan?” Nabi menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhari)

Hal ini tentu berbeda dengan kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab mengurus kebutuhan rakyat dan menjamin keperluan mereka. Islam sudah memiliki solusi preventif dan kuratif dalam menangani pandemi.

Dalam aspek preventif, Islam mengajarkan pola hidup sehat dan bersih. Layanan kesehatan diberikan secara gratis oleh negara.

Pada aspek kuratif, karantina wilayah akan menjadi pilihan utama. Bukan lockdown total. Islam akan memetakan mana wilayah terdampak wabah dan mana yang tidak. Perlakuannya tentu berbeda.

Ekonomi harus tetap berjalan di wilayah yang tidak terdampak. Sementara di wilayah terdampak, negara akan menjamin sepenuhnya kebutuhan masyarakat. Sebab, kegiatan ekonomi tentu terganggu akibat pandemi.

Begitulah Islam memberi solusi. Pemimpin amanah hanya lahir dari sistem yang amanah pula. Sistem Islam yang mampu memberikan solusi fundamental atas segala persoalan kehidupan. [MNews]

One thought on “Di-Lockdown Banyak Negara, Penguasa Harus Muhasabah

  • 12 September 2020 pada 18:29
    Permalink

    Inilah yang terjadi bila hukum yang dipakai bukan hukum dari Alloh,dan terbukti nyata ucapan Rasulullah kehancuran terjadi sekarang menimpa kita sedikit demi sedikit akibat sistem yang salah,astaghfirulloh semoga Alloh membukakan hati dan pikiran para pemimpin dan orang” pintarimas le

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *