Tito Singgung Otokrasi, “Excuse” Penguasa Demokrasi yang Gagal Atasi Pandemi

MuslimahNews.com, NASIONAL – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan negara otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi Covid-19 dibanding negara demokrasi seperti Indonesia, India, atau Amerika Serikat.

Menurutnya, pemerintahan oligarkis seperti Cina dan Vietnam menggunakan cara keras dan kedaulatan dipegang satu atau segelintir orang. Sehingga lebih mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi.

Sementara, dalam negara demokrasi, banyaknya kalangan menengah ke bawah disebut Tito makin menambah kesulitan yang ada. Kalangan itu dianggapnya sulit diminta menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional melalui video konferensi, Kamis (3/9/2020), dilansir dari suara.com.

Tokoh politik muslimah, Hj. Iffah Ainur Rochmah, merespons soal ini. Baginya, ini hanyalah excuse atau alasan agar publik memaklumi ketidakmampuan penguasa menjalankan fungsinya mengatasi pandemi.

Narasi sistem otokrasi dan oligarki yang menghasilkan kepatuhan masyarakat sebagai prasyarat penanganan krisis, dipandang sebagai pernyataan menyesatkan.

“Mungkin justifikasinya kasus Cina dan Vietnam. Tapi saya kira itu juga bukan best practice sebagai sebuah sistem,” urainya pada MNews, 4/90/2020.

Hj. Iffah menjelaskan, yang dibutuhkan bukanlah kepatuhan karena terpaksa, bukan karena ancaman hukuman sebagaimana terjadi di negara-negara yang lebih tertutup (otokrasi).

Baca juga:  PSBB atau PSBM adalah Solusi Tambal Sulam Atasi Pandemi

Kepatuhan semacam itu tidak akan permanen dan justru melahirkan dendam rakyat terhadap pemimpin yang menjadi bom waktu.

“Memangnya kita mau memiliki kepemimpinan otoriter? Sejarah sudah merekam jejak hitamnya,” tegasnya.

Rakyat Hilang Kepercayaan

Ia lantas mempertanyakan ikhtiar maksimal pemerintah penganut demokrasi saat ini, yang mestinya lebih menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas agar rakyat mudah melaksanakannya.

“Pemerintah harusnya meningkatkan kepercayaan rakyat pada pemerintah dengan kebijakan yang berpihak pada publik, tidak mengistimewakan segelintir kelompok, kemudian menjalankannya secara konsisten dan adil,” paparnya.

Hj. Iffah memandang penguasa malah vulgar mempertontonkan kecurangan dan ketidakmampuan mengatasi masalah. Hasilnya, rakyat makin hilang kepercayaan pada penguasa.

“Wajar ketika muncul reaksi masyarakat di berbagai negara Eropa bahkan AS merespons kebijakan negara menghadapi pandemi dengan berkata, ‘Untuk apa ada negara bila lamban dan gagal mengatasi pandemi?’” ujarnya.

Hal ini menurutnya diperparah adanya kelompok oposisi yang tiap saat mencari celah menjatuhkan wibawa kekuasaan demi kepentingan kelompoknya. Jadi sesungguhnya, Hj. Iffah menyebut ini sebagai penyakit bawaan dalam rezim demokrasi di mana pun.

“Bukankah seharusnya ini bukti bobroknya demokrasi? Pantaskah kondisi ini dimaklumi dan terus dipertahankan keberadaannya?” tanyanya retorik.

Baca juga:  Lingkaran Oligarki Rezim Jokowi Bertopeng Milenial

Sehingga ia menegaskan, pernyataan Tito tadi hanyalah upaya menutupi cacat sistem hari ini dan mencoba menutup mata negeri ini dari kebutuhan akan perubahan mendasar terhadap sistem kehidupan yang berjalan.

Butuh Sistem Alternatif, Bukan Demokrasi, Bukan Otokrasi

Sejatinya, ia menuturkan, negeri ini dan seluruh dunia sedang membutuhkan sistem alternatif. Bukan demokrasi, bukan pula otokrasi.

Sistem alternatif tersebut akan mewujudkan terselenggaranya fungsi negara secara konsisten oleh penguasanya. Sebagai pengayom dan penanggung jawab, negara akan bekerja optimal mengatasi krisis dan menyosialisasikan protokol kesehatan untuk dijalankan rakyatnya.

“Bukan karena dorongan materi yang bersifat relatif atau takut diprotes rakyat, tetapi karena ingin mendapat kemuliaan akhirat. Rakyat akan mematuhi protokol karena trust,” katanya.

Ia menambahkan, rakyat menjadi tidak ragu pada kebenaran informasi yang disampaikan penguasanya. Bahkan rakyat taat dengan penuh kesadaran berkat dorongan iman.

Di sistem alternatif itu, setiap individu akan menjalankannya seiring melekatnya iman. Sepanjang iman dipupuk dalam diri rakyat, mereka akan patuh dan bersungguh-sungguh menjalankan protokol karena ingin beroleh pahala dengan menaati pemimpin yang menjalankan amanah kekuasaan sesuai perintah Allah.

“Bukankah sistem seperti ini yang diinginkan semua orang? Sistem apakah yang mampu bekerja seperti itu? Ya, tidak lain adalah sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyah dalam bahasa fikihnya,” tandasnya. [MNews|Ruh]

5 komentar pada “Tito Singgung Otokrasi, “Excuse” Penguasa Demokrasi yang Gagal Atasi Pandemi

Tinggalkan Balasan