Menggantungkan Penyehatan Ekonomi pada UMKM

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Menkopolhukam Mahfud MD memastikan, bulan depan (September 2020), dipastikan 99,9 persen akan terjadi resesi ekonomi (29/8)[1]. Indonesia mengalami resesi, menyusul deretan negara G7 dan tetangga-tetangganya di ASEAN.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 diprediksi masih minus 2 atau 1 persen, menyusul kontraksi ekonomi -5,32persen di kuartal II. Pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut di tahun yang sama menjadi penanda resesi ekonomi[2].

Tak ada terobosan baru atas solusi jangka pendek tahun 2020-2021 yang digagas pemerintah. Rezim hari ini tetap menjalankan resep lembaga global. Melanjutkan program bantuan sosial serta program penjaminan modal dan transformasi ekonomi untuk UMKM[3].

UMKM dan Bisnis Digital

Secara khusus pemerintah membidik UMKM sebagai salah satu exit strategy untuk menangani resesi. Usaha mikro terbukti mampu bertahan dan dianggap bakal menyelamatkan ekonomi seperti saat krisis moneter pada 1997-1998[4].

Dengan menghidupkan UMKM, pemerintah tidak perlu berbuat banyak, kecuali hanya memberi stimulus dan cukup menjalankan peran sebagai regulator, bukan penanggung jawab penuh atas kesulitan rakyatnya.

Apalagi data Kemenkop dan UKM tahun 2017-2018 menunjukkan 99,99 persen usaha di Indonesia adalah UMKM. UMKM terbukti telah memberikan kontribusi 60,3 persen untuk PDB Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyediakan 99 persen lapangan kerja.[5]

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, sebagai regulator, pemerintah cukup membuka link bagi pelaku UMKM dan korporasi penyedia kredit usaha, provider layanan daring, atau pemilik marketplace. Selebihnya, para wirausahawan itu akan berjibaku sendiri menentukan perjalanan usahanya.

Seperti imbauan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki kepada para pelaku UMKM untuk segera terjun ke pasar digital dan mau manfaatkan platform digital[6].

Pemerintah merasa telah hadir saat memberikan berbagai pelatihan pasar digital kepada UMKM dan korban PHK akibat pandemi. Setelah mengikuti pelatihan, mereka diharapkan mampu membuka usaha, menjadi reseller atau online marketer.

Sustainable, ketahanan UMKM memang dibutuhkan, karena lembaga mikro ini akan berfungsi sebagai daya dukung utama korporasi global digital. Karena itu Kemenkop-UMKM mengembangkan program Kakak Asuh UMKM yang memberi panduan tentang cara bertahan dan berjualan di platform e-commerce. Selain itu mereka juga meluncurkan website khusus -edukukm.id- sebagai pelatihan daring gratis bagi pelaku UMKM[7].

Pasar digital memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi. Transaksi e-commerce rata-rata mengalami kenaikan sebesar 26 persen dengan 3,1 juta pelaku yang bertransaksi per harinya. Indonesia memang pasar raksasa yang amat diminati korporasi global.

Institusi internasional –seperti World Economic Forum– yang meluncurkan gagasan Revolusi Industri 4.0 sejak 2016 tentu membutuhkan katalisator, supply chain, sekaligus pasar bagi produk teknologi tingginya.

Baca juga:  Pandemi Covid-19, Menguak Kesalahan Fatal Ekonomi Sekuler

Saat krisis terjadi di jagat kapitalisme, sektor riil terbukti mampu menjadi andalan utama ketika sektor finansial dan moneter kolaps. UMKM hanya ditempatkan sebagai mesin ekonomi di sektor riil, agar mampu bertahan di saat pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi krisis dan resesi ekonomi.

Jika UMKM berkembang, akan mampu merekrut pengangguran yang ada di sekelilingnya, bahkan turut menggiatkan sektor nonformal lainnya seperti jasa ojek, pengiriman barang, atau penjualan di warung kelontong.

Tak perlu produksi komoditas canggih untuk menggerakkan ekonomi. Berjualan makanan ataupun keperluan rumah tangga saja, -yang dengan mentereng disebut ekonomi kreatif- bakal mendongkrak konsumsi warga, dan pada akhirnya akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi skala mikro. Kehadiran pasar digital tentu bakal meningkatkan peluang pemasaran produk UMKM.

Karena itu, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai roadmap Industri 4.0 demi mewujudkan ambisi Indonesia sebagai 10 besar ekonomi di tahun 2030.

Bila pemerintah ingin mengembalikan angka net export industri 10 persen dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,[8] pada hakikatnya, pemerintah bukan sedang bekerja demi kemakmuran atau kesejahteraan rakyatnya. Namun pemerintah nyatanya sedang menggelar karpet merah untuk MNC global yang menguasai teknologi siber dan teknologi otomatisasi.

Merekalah sesungguhnya yang menentukan road map industry dunia dan sekaligus mengendalikannya demi keuntungan mereka sendiri.

Menyelamatkan Ekonomi

Bagaimanapun juga, mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, tidak bakal menuntaskan problem ekonomi. Ibaratnya, solusi itu hanya menjadi panasea –obat pereda nyeri semata-, bukan menghilangkan sumber penyakit utama. Secara makro, ekonomi masih terganggu karena fundamental ekonominya telanjur rusak, bahkan cacat sejak kelahirannya.

Sumber penyakit utama resesi ekonomi adalah penerapan sistem kapitalisme. Sebagai sistem ekonomi, penerapan Kapitalisme pasti membawa kerusakan.

Tidak saja kerusakan sisi humanis manusia –membuat manusia serakah, menghalalkan segala cara dan tidak peduli pada rakyat dhuafa-, perusakan lingkungan –menipisnya ozon, perusakan habitat dan ekosistem, menguras sumber mata air, mencemari laut-, tapi juga gagal mewujudkan mimpi kesejahteraan dan keadilan bagi semua manusia.

Kapitalisme tidak akan mampu menyelesaikan krisis, depresi, ataupun resesi ekonomi. Pelemahan ekonomi bahkan rumor politik pun sanggup mengguncangkan ekonomi.

Apalagi saat kelemahan ekonomi fundamental –akibat deraan krisis bertubi-tubi secara berkala- berpadu dengan pandemi yang merata di seluruh dunia, cukup menghancurkan bangunan ekonomi kapitalis.

Semua bermuara pada sistem yang ditopang sistem perbankan dengan suku bunganya, sektor nonriil yang melahirkan institusi pasar modal dan perseroan terbatas, utang luar negeri yang menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan serta sistem moneter yang tidak disandarkan pada emas dan perak.

Baca juga:  Omnibus Law Diberlakukan dengan Alasan Pemulihan Pasca-Covid?

Dan penyebab yang paling krusial dari kerusakan kapitalisme adalah saat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik diprivatisasi para pemodal yang bersekutu dengan rezim-rezim korup.

Karena itu, kekayaan alam yang seharusnya menjadi exit strategy bagi penanganan krisis dan resesi, saat ini tak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik sahnya, rakyat. Sehingga mereka, termasuk perempuan harus memeras keringat demi memenuhi nafkahnya pada saat ancaman virus Corona masih mengintai mereka.

Padahal jika SDA di seluruh negeri muslim dikelola sesuai sistem politik ekonomi Islam, niscaya seluruh muslim memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan bahkan memberikan mereka peluang untuk mengongkosi segala keperluan ekonomi dan kesehatan sekalipun diberlakukan lockdown.

Lihat saja potensi kekayaan yang dimiliki kaum muslimin. Buku Emerging World Order The Islamic Khilafah State, karya Jafar Muhammad Abu Abdullah menyebutkan, bila ditegakkan Khilafah masa depan akan menguasai 72 persen cadangan minyak bumi yang terdapat di Arab Saudi (19,47 persen), Iran (9,88 persen), Irak (8,34 persen), dan sisanya di negeri-negeri Muslim yang lain seperti Indonesia.

Dari sisi produksi, pada 2009, Dunia Islam menguasai 48,15 persen dari produksi minyak dunia. Memiliki cadangan gas 107,75 triliun meter kubik atau 61,45 persen total deposit gas dunia.

Demikian pula mineral berharga yakni memiliki 22,6 persen deposit uranium dunia. Juga cadangan bijih besi yang memiliki 17,23 persen cadangan dunia.

Indonesia saja, menurut penelitian Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) ditaksir memiliki kekayaan laut lebih dari Rp 1.700 Triliun. Meliputi kekayaan wilayah pesisir (Rp 560 triliun), kekayaan bioteknologi (Rp 400 triliun), kekayaan perikanan (Rp 312 triliun), kekayaan minyak dan bumi (Rp 210 triliun), transportasi laut (Rp 200 triliun), potensi kekayaan terumbu karang (Rp 45 triliun), mangrove (Rp 21 triliun), wisata bahari (Rp 21 triliun), dan lamun[9] (Rp 4 triliun)[10].

Namun pemanfaatan semua SDA itu untuk kekayaan umat, hanya bisa terjadi bila semua negeri muslim itu dipersatukan dalam dzillah, naungan yang sama, yakni Khilafah Islamiyah. Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi yang bersumberkan nas-nas syariat Islam.

Untuk menopang semua kebutuhan rakyat yang harus di-ri’ayah, dipastikan tercukupi kebutuhan orang per orang melalui sumber kekayaan yang berasal dari pemanfaatan SDA yang dimiliki kaum muslimin.

Jadi SDA itu tak akan pernah dijual atau dianeksasi oleh cukong sebagaimana kondisi hari ini. Karena Khilafah mengharamkan pengambilalihan SDA yang notabene milik umum menjadi milik personal sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad bahwa “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.”

Seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan masing-masing saling membutuhkan, dalam sistem ekonomi Islam, terkategori sebagai barang milik umum seperti barang tambang yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu ataupun korporasi.

Baca juga:  Perempuan dalam Jebakan UMKM

Larangan privatisasi itulah yang menyebabkan negara Khilafah leluasa mendapatkan income yang digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat –muslim dan nonmuslim ahludz dzimmah– termasuk penanganan kondisi emergency saat terjadi paceklik, pandemi, bencana alam, ataupun musibah lainnya.

Penguasaan Khilafah atas seluruh SDA yang dimiliki juga tak bisa dilepaskan dari supremasi politik yang dimilikinya di antara negara lain. Pelaksanaan politik dalam negeri dan politik luar negeri mengharuskan Khilafah menjadi negara yang kuat dari sisi militer sehingga mampu mencegah upaya negara-negara imperialis untuk menguasai wilayah Islam dan SDA yang terdapat di dalamnya.

Posisi kuat Khilafah dalam konstelasi politik meniscayakannya mengembalikan kedaulatan umat atas kekayaan SDA yang mereka miliki sehingga mampu mengusir para kapitalis dan negara-negara penjajah dari bumi Islam.

Itulah jaminan sesungguhnya atas posisi pemimpin sebagai pengayom rakyat. Bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan asasi manusia –sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi dan sebagainya- dengan cara makruf dan amanah.

Suasana ketakwaan yang melingkupi hubungan penguasa dan rakyatnya, menjadi brand image negara Khilafah. Pengelolaan SDA akan dilakukan secara cermat tepat dan benar. Khilafah bakal menutup lubang-lubang tikus penyebab kolusi dan korupsi.

Kesejahteraan dan keberkahan tidak hanya dirasakan penduduk saat itu saja, namun akan dinikmati seluruh umat manusia, bahkan hingga generasi yang akan datang.

Demikian indahnya hidup dalam naungan Islam. Semua terjadi karena penerapan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan, yang bakal membawa rahmat bagi seluruh alam.

Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS. Al-Isra: 82). [MNews]


Referensi:

[1] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5152165/mahfud-md-bulan-depan-99-hampir-pasti-indonesia-resesi

[2] https://www.cnbcindonesia.com/market/20200812085505-17-179136/mohon-maaf-masih-ada-potensi-ri-masuk-jurang-resesi

[3] https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5f342a9bdf3ab/belanja-besar-pemerintah-rp-1700-t-di-semester-ii-untuk-cegah-resesi?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20Resesi&utm_campaign=BIG%20HL%20Slide%201

[4] https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/12/08/2020/peran-penting-perempuan-lewat-umkm-dukung-ekonomi-di-masa-pandemi/

[5] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200626123545-297-517786/menyelamatkan-umkm-menyelamatkan-ekonomi-indonesia

[6] https://money.kompas.com/read/2020/08/30/140800326/teten–mereka-yang-baru-terkena-phk-kami-dorong-jadi-pedagang-online.

[7] Ibidem 6

[8] https://kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4

[9] satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup terbenam di dalam air namun tetap memiliki rhizoma, daun, serta akar sejati. Padang lamun merupakan salah satu dari tiga ekosistem penting di kawasan pesisir, selain terumbu karang serta bakau; berpotensi ekonomi dan ekologi

[10] https://kumparan.com/kumparansains/potensi-kekayaan-laut-indonesia-ternyata-capai-rp-1-772-triliun-1qwD2eNqulO/full

Bagaimana menurut Anda?

23 thoughts on “Menggantungkan Penyehatan Ekonomi pada UMKM

  • 14 September 2020 pada 21:55
    Permalink

    Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS. Al-Isra: 82).

    Balas
  • 6 September 2020 pada 07:42
    Permalink

    Umkm tambal sulam

    Balas
  • 6 September 2020 pada 04:53
    Permalink

    Setuju. Banyak hal.yg bisa dikuasai negara utk menyelamatkan warganya seperti SDA. Sekalipun UMKM tetap juga berjalan

    Balas
  • 5 September 2020 pada 22:59
    Permalink

    Sumber penyakit utama resesi ekonomi adalah penerapan sistem kapitalisme. Sebagai sistem ekonomi, penerapan Kapitalisme pasti membawa kerusakan.

    Balas
  • 5 September 2020 pada 20:47
    Permalink

    Posisi kuat khilafah dalam konstelasi politik dunia yang akan mengembalikan SDA yang dikuasai negara lain dan mengusir mereka dari negeri islam

    Balas
  • 5 September 2020 pada 19:37
    Permalink

    Larangan privatisasi itulah yang menyebabkan negara Khilafah leluasa mendapatkan income yang digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat –muslim dan nonmuslim ahludz dzimmah– termasuk penanganan kondisi emergency saat terjadi paceklik, pandemi, bencana alam, ataupun musibah lainnya.

    Balas
  • 5 September 2020 pada 16:37
    Permalink

    Oh betapa rindu akan indahnya hidup dalam naungan Islam. Semua terjadi karena penerapan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan, yang bakal membawa rahmat bagi seluruh alam.

    Kesejahteraan dan keberkahan tidak hanya dirasakan penduduk saat itu saja, namun akan dinikmati seluruh umat manusia, bahkan hingga generasi yang akan datang.

    Balas
  • 4 September 2020 pada 19:13
    Permalink

    Maa Syaa Allah Tabarakallah

    Balas
  • 4 September 2020 pada 13:31
    Permalink

    Kilafah didada ku dan di otak ku

    Balas
  • 4 September 2020 pada 11:45
    Permalink

    Masya Allah begitu mulianya ajaran Islam, sistem ekonomi Islam satu2nya yg bs mensejahterakan

    Balas
  • 4 September 2020 pada 09:23
    Permalink

    Astaghfirullah

    Balas
  • 3 September 2020 pada 17:05
    Permalink

    MasyaAlloh sistem Islam yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi seluruh dunia

    Balas
  • 3 September 2020 pada 11:45
    Permalink

    Sumber penyakit utama resesi ekonomi adalah penerapan sistem kapitalisme. Sebagai sistem ekonomi, penerapan Kapitalisme pasti membawa kerusakan.

    Balas
  • 3 September 2020 pada 11:15
    Permalink

    Maa syaa Allah.. sungguh Islam solusi semua permasalahan. Dgn segala potensi negeri negeri Islam saat ini, ketika bersatu dlm khilafah, sungguh potensi yg besar unt menyelesaikan resesi ekonomi yg ada

    Balas
  • 3 September 2020 pada 03:41
    Permalink

    Penerapan syariah dalam bingkai khilafah akan menjamin kesejahteraan umat .

    Balas
  • 2 September 2020 pada 23:53
    Permalink

    Pengelolaan ekonomi berbasis kapitalis hanya akan membawa pada kerusakan..
    #backtoislamkaffah

    Balas
  • 2 September 2020 pada 23:30
    Permalink

    Memang kapitalis, memandang segala lini karena manfaat, termasuk atas resesi bangkit karena memanfaatkan rakyat. Gak heran dari rakyat, oleh rakyat, kepada rakyat.

    Balas
  • 2 September 2020 pada 22:49
    Permalink

    Islam solusi terbaik

    Balas
  • 2 September 2020 pada 19:42
    Permalink

    Campakkan kapitalisme, tegakkan syariah kaffah

    Balas
  • 2 September 2020 pada 19:24
    Permalink

    Solusi hy dg penerapan sistem Khilafah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *