Laporan terhadap Ust. Ismail Yusanto adalah Konfirmasi Kekalahan Intelektual Rezim Menghadapi Narasi Dakwah Khilafah

Legal Opini dan Politik, Atas Laporan Polisi Nomor: LP/5137/VIII/YAN 25/2020/SPKT/PMJ tanggal 28 Agustus 2020 a.n. Pelapor Ayik Heriansyah.


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. (Advokat Pejuang Khilafah)

MuslimahNews.com, HUKUM — Sebagaimana dikabarkan, Ayik Heriansyah didampingi Muannas Alaidid melaporkan Ust. Ismail Yusanto ke Kepolisian Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/5137/VIII/YAN 25/2020/SPKT/PMJ tanggal 28 Agustus 2020.

Ihwal yang mendasari laporan adalah status Ust. Ismail Yusanto sebagai Jubir HTI (Hizbut Tahrir Indonesia, ed.) dan dakwah Khilafah yang diembannya di tengah umat.

Soal mengapa laporan begitu responsif diterima penyidik, juga adanya Muannas Alaidid yang menjadi pendamping Ayik Heriansyah, sudah dapat diduga bahwa rezim berada di balik laporan ini.

Dalam banyak kasus kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, sebab utama berprosesnya kasus bukan semata adanya laporan, tetapi sikap penerima laporan yang begitu responsif menindaklanjuti laporan jika aduan berasal dari kubu rezim.

Muannas Alaidid adalah kader PSI yang merupakan koalisi partai rezim. Sementara Pelapor (Ayik Heriansyah), adalah orang yang telah dipecat dari HTI.

Jejak Muannas Alaidid ada pada kasus kriminalisasi terhadap Ust. Alfian Tanjung, Jonru Ginting, hingga Ali Baharsyah. Muannas selalu ada di kubu rezim dan berseberangan dengan aktivis yang kontra rezim.

Kepentingan rival politik, rasa sakit hati, serta yang terakhir meledaknya opini dakwah Khilafah melalui tayangan film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara (JKdN), diduga kuat menjadi bagian dari latar belakang pelaporan.

Artinya, publik patut memiliki praduga tindakan pelaporan adalah karena adanya kekalahan intelektual kubu yang kontra Khilafah, kemudian “meminjam tangan kekuasaan” untuk membungkam dakwah Khilafah melalui tindakan kriminalisasi.

Kedudukan Hukum Kasus

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/5137/VIII/YAN 25/2020/SPKT/PMJ tanggal 28 Agustus 2020, perkara yang diadukan adalah Tindak Pidana di bidang Ormas atau di bidang ITE, dan/atau turut campur dalam perkumpulan dengan maksud membahayakan keamanan negara.

Peristiwa yang dipersoalkan terjadi pada 26 Agustus 2020. Tidak jelas peristiwa apa yang dimaksud, tidak pula tegas disebutkan pasal apa yang dijadikan dasar laporan pidana.

Namun, dalam rilis terpisah, Ayik Heriansyah selaku Pelapor menyebut Pelaporan terhadap Ust. Ismail Yusanto karena masih menyandang jabatan Juru Bicara HTI dan terus mempropagandakan Khilafah ala HTI yang menurutnya bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keberlangsungan negara.

Sementara Muannas Alaidid, menyebut laporan dibuat sehubungan adanya dugaan pelanggaran UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas Pasal 82A Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (4) Poin (b) & (c). Selain itu, laporan juga dibuat terkait dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) Juncto Pasal 45A Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 169 KUHP.

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/5137/VIII/YAN 25/2020/SPKT/PMJ tanggal 28 Agustus 2020, memang tidak ditulis deskripsi kasus dugaan tindak pidana yang dilaporkan, juga tidak disebutkan pasal apa saja yang dilanggar, sebagaimana lazimnya laporan pidana.

Laporan yang tidak rinci, belum pasti, biasanya ditolak oleh penyidik. Dalam kasus ini, nyatanya pelaporan diterima dan bahkan diterbitkan Bukti Laporan Polisi.

Namun, jika menilik Tempus Delicti (waktu kejadian perkara), laporan dilakukan pada waktu kejadian tanggal 26 Agustus 2020. Dalam rentang waktu yang mendekati tanggal tersebut, Ust. Ismail Yusanto memang sering hadir di dalam berbagai diskusi daring via Sosial Media maupun melalui media nasional, membahas film dokumenter berjudul Jejak Khilafah di Nusantara (JKdN).

Di platform sosial media, pelapor Ayik Heriansyah memang begitu gencar menyerang ajaran Islam Khilafah dan secara khusus menuding film JKdN sebagai propaganda HTI. Misalnya tulisan Ayik Heriansyah berjudul “Kesultanan di Nusantara Bukan Khilafah” yang berusaha mendelegitimasi hubungan Kesultanan Islam di Nusantara dengan Khilafah Turki.

Ayik juga menulis artikel berjudul “Bajak Sejarah Nusantara, HTI Produksi Film Propaganda Politik”, sebuah tudingan yang tidak berdasar. Sebab, film Jejak Khilafah Di Nusantara bukan diproduksi HTI, namun oleh Komunitas Literasi Islam dengan sutradara Nikco Pandawa yang ditayangkan di kanal YouTube Khilafah Channel.

Kedudukan Hukum Khilafah dan HTI

Berdasarkan asas legalitas, suatu larangan baru bernilai jika larangan itu berdasarkan hukum, yakni diatur dalam sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, jika ada narasi “Khilafah Ajaran atau Paham Terlarang”, maka narasi ini wajib diperiksa secara hukum.

Berdasarkan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, sumber hukum itu terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi;
6. dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari 6 (enam) sumber hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ada satu pun pasal di dalamnya yang memuat larangan mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, atau setidaknya menyatakan Khilafah sebagai ajaran atau Paham Terlarang.

Tidak ada satu pun pasal Konstitusi UUD 45, TAP MPR, UU atau Perppu, PP, Perpres maupun Perda baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten atau Kota, yang melarang ajaran Islam Khilafah.

Karena itu, berdasarkan asas legalitas, tindakan mempersoalkan ajaran Islam khilafah tak memiliki basis legalitas berdasarkan hukum.

Adapun Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang selanjutnya telah disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, di  dalamnya juga tidak terdapat pasal yang memuat larangan mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, atau setidaknya menyatakan Khilafah sebagai ajaran atau Paham Terlarang.

Perppu Ormas hanya memuat sejumlah pasal yang diubah untuk menyederhanakan Pencabutan BHP suatu Ormas berdasarkan asas Contrario Actus.

HTI juga tidak pernah ditetapkan atau dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tidak ada satu pun produk hukum yang menyebut HTI sebagai Ormas Terlarang, baik yang bersumber dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi;
6. dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Satu-satunya produk hukum yang melarang organisasi untuk eksis di Indonesia adalah TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 yang melarang PKI (Partai Komunis Indonesia). Jadi tidak ada satu pun produk hukum yang menyatakan HTI sebagai Ormas Terlarang.

Akan halnya putusan PTUN Jakarta yang dikuatkan oleh PTTUN dan Majelis Kasasi MA amar putusan, hanya menolak gugatan HTI.

Itu artinya, amar putusan pengadilan hanya menguatkan status pencabutan Badan hukum HTI saja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Tidak ada satu pun pertimbangan dan amar putusan pengadilan, termasuk diktum Beshicking yang dikeluarkan Menkumham yang menyatakan HTI sebagai Ormas Terlarang.

Pencabutan BHP Ormas dan pengumuman pembubaran oleh Pemerintah itu hanya terkait dengan badan hukumnya. Ketika BHP suatu ormas dicabut, maka demi hukum badan hukum ormas tersebut bubar.

Terkait HTI, oleh karena BHP HTI dicabut, maka demi hukum BHP HTI bubar. Adapun HTI sebagai entitas ormas, tetap sah dan legal dengan status sebagai Ormas Tak berbadan hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 UU Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013), Ormas dapat berbadan hukum, juga boleh tak berbadan hukum. Ormas tak berbadan hukum boleh terdaftar dan boleh tidak terdaftar.

Status HTI mirip dengan FPI. Bedanya, FPI tidak diperpanjang SKT-nya oleh Kemendagri, sedangkan HTI BHP-nya yang dicabut Kemenkumham. Kedua Ormas ini tidak berbadan hukum, tidak memiliki SKT, dan tidak terdaftar.

Artinya, HTI dan FPI statusnya menjadi ormas tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum. Sementara itu, berdasarkan pertimbangan putusan MK Nomor: 82 PUU-IX/2013, terhadap tafsir pasal 10 mengenai Ormas tidak terdaftar, MK menegaskan bahwa:

“Suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.

Dengan status tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum, FPI dan HTI tetap legal dan anggotanya memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin pasal 28e ayat (3) UUD 45.

Kasus Pelaporan Ust. Ismail Yusanto adalah Kasus Politik, bukan Kasus Hukum

Mencermati konstruksi hukum pelaporan terhadap Ust. Ismail Yusanto, kita patut menduga dan mengambil kesimpulan bahwa kasus ini adalah kasus politik yang meminjam sarana hukum. Kasus ini adalah kelanjutan perseteruan politik antara rezim zalim dengan HTI terkait ajaran Islam khilafah.

Ust. Ismail Yusanto sebagaimana umat Islam umumnya, meyakini bahwa Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah kewajiban yang agung, yang menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin.

Sementara rezim menjajakan narasi Khilafah sebagai ajaran sesat, pemecah belah persatuan, penyebar bahaya, menumpahkan darah, dan berbagai tuduhan jahat lainnya.

Rezim tak cukup puas mencabut BHP HTI secara zalim, namun ingin mengkriminalisasi pengemban dakwah Khilafah dengan target agar dakwah Islam, dakwah syariah dan khilafah, dapat dibungkam dan hilang dari wacana diskusi keumatan.

Pelaporan ini, juga memiliki target agar segenap pengemban dakwah Islam, pengemban dakwah syariah dan khilafah ciut nyali, menepi, dan berhenti dari aktivitas dakwah yang mulia. Rezim mengira, pengemban dakwah bisa ditekan dan ditakut-takuti.

Rezim ingin menggunakan legitimasi hukum, legitimasi proses pidana karena menindaklanjuti laporan, untuk menindak Ust. Ismail Yusanto. Padahal laporan itu sebenarnya dikehendaki rezim.

Cara-cara lama, yakni kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama sebagaimana yang dialami Habibana Muhammad Rizieq Shihab, Ust. Alfian Tanjung, Mayjen TNI (purn.) Kivlan Zen, dan sederet aktivis lainnya, diadopsi dan diterapkan pada kasus Ust. Ismail Yusanto.

Padahal, kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama bukan menimbulkan rasa gentar. Bahkan, tindakan zalim ini akan mendapat perlawanan dari umat, perlawanan dari seluruh mujahid Islam yang rindu bertemu janji tuhan-Nya. [MNews] Sumber: rilis.

37 thoughts on “Laporan terhadap Ust. Ismail Yusanto adalah Konfirmasi Kekalahan Intelektual Rezim Menghadapi Narasi Dakwah Khilafah

  • 6 September 2020 pada 08:20
    Permalink

    Cara lama
    #saveUstadzIsmailYusanto

    Balas
  • 6 September 2020 pada 05:28
    Permalink

    Memegang buhul Allah bagaikan memegang bara api. Tapi panasnya api neraka lebih sangat panas dibandingkan kekejaman org di dunia. Ingatlah, semua orang akan dicabut nyawanya dan tidak akan ada satu org pun yg bisa berkuasa pada saat itu kecuali Allah. Hanya org2 yg berpegang kepada tali Allah lah yg akan selamat

    Balas
  • 4 September 2020 pada 21:15
    Permalink

    semakin terlihat “wajah” rezim..

    Balas
  • 3 September 2020 pada 10:38
    Permalink

    kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama bukan menimbulkan rasa gentar. Bahkan, tindakan zalim ini akan mendapat perlawanan dari umat, perlawanan dari seluruh mujahid Islam yang rindu bertemu janji tuhan-Nya

    Balas
  • 2 September 2020 pada 09:59
    Permalink

    Mereka mencoba membuat makar, tetapi mereka lupa firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    وَمَكَرُوْا وَمَكَرَا للّٰهُ ۗ وَا للّٰهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيْنَ
    “Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.”
    (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 54)

    Balas
    • 5 September 2020 pada 11:07
      Permalink

      Berbagai upaya sudah mereka lakukan untuk membungkam dakwah Syariah dan Khilafah. Mulai dari mem-framing ide Khilafah berbahaya, mengkriminalisasi aktivis dakwahnya, mencabut BHP ormas yang massif menyebarkan ide Khilafah ajaran Islam ke seantero Nusantara bahkan dunia. Tidaklah mampu membuat para aktivis kelompok dakwah melemah bahkan sebaliknya, semakin menggelora semangat untuk terus bergerak hingga tujuannya tercapai. Melanjutkan kehidupan Islam dalam tatanan negara Khilafah.

      Balas
  • 2 September 2020 pada 08:32
    Permalink

    Khilafah ajaran Islam, mengkriminalisasi dakwah khilafah sama halnya dengan mengkriminalisasi ajaran Islam.

    Balas
  • 1 September 2020 pada 20:26
    Permalink

    Dengan melihat banyaknya persekusi bagi pengemban dakwah,,ini menjadi tanda bahwa semakin dekat Allah mendatangkan bantuannya,, yaitu dengan bangkitnya khilafah 🤲
    Allahuakbar 💓💪

    Balas
    • 5 September 2020 pada 18:57
      Permalink

      اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ 

      Balas
  • 1 September 2020 pada 07:54
    Permalink

    Hukum negeri kapitalis-demokrasi yang acak-adut, hitam jadi putih, putih jadj hitam, semua dibuat buta hukum.

    Balas
  • 31 Agustus 2020 pada 22:59
    Permalink

    Dengan status tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum, FPI dan HTI tetap legal dan anggotanya memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin pasal 28e ayat (3) UUD 45.

    Balas
  • 31 Agustus 2020 pada 14:07
    Permalink

    Islam akan tetap menguasai dunia walau pengembannya kalian bungkam dengan berbagai cara..

    Balas
  • 31 Agustus 2020 pada 13:40
    Permalink

    Dakwah Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam terus apa masalahnya. kriminalisasi aktivis dakwah memang sudah menjadi ruh dari sistem hari ini.
    jadi ingat kata UIY jika kekuatan logika sudah tidak mempan maka logika kekuatan menjadi alternatifnya.

    #SaveUstIsmailYusanto

    Balas
  • 31 Agustus 2020 pada 10:26
    Permalink

    Kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama bukan menimbulkan rasa gentar. Bahkan, tindakan zalim ini akan mendapat perlawanan dari umat, perlawanan dari seluruh mujahid Islam yang rindu bertemu janji tuhan-Nya

    Balas
  • 31 Agustus 2020 pada 05:19
    Permalink

    Ya Allah, semoga ust Ismail senantiasa diberi keteguhan hati dalam menghadapi setiap rintangan dan ancaman yg gencar di lemparkan oleh musuh, Allah bersama hambanya yg senantiasa membela agamaNya

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 20:52
    Permalink

    Kami bersama ust. ISMAIL YUSANTO

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 20:37
    Permalink

    Dibalik pelaporan Ustadz Ismail Yusanto pasti ada campur tangan penguasa zolim

    Balas
    • 9 September 2020 pada 16:10
      Permalink

      Tetap istiqomah di jalan dakwah ini.., fajar terbitnya akan segera tampak, in syaa Alloh..

      Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 20:18
    Permalink

    Pelaporan ustadz Ismail Yusanto, bukti kekalahan rezim & represif terhadap ulama’ serta kaum muslim

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 19:44
    Permalink

    Astagfirullah sebegitunya membenci klhilafah hingga menuding ajran sesat apalgi orng tsb muslim,,semoga Allah melindungi kita pejuang pejuang tegaknya khilafah aamiin ya Allah

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 18:43
    Permalink

    Dunia ini terbalik

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 18:32
    Permalink

    Begitulah rezim yang dzolim akan menggunakan segala cara untuk meredam dakwah…

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 17:56
    Permalink

    Ya Allah lindungi para pengemban dakwah….smoga rezim anti islam segera tumbang dan digantikan dgn sistem islam kaffah….Aamiin

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 16:55
    Permalink

    Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kebenaran. Semoga Allah tunjukan bahwa kebenaran tidak akan mampu ditutupi oleh manusia yang ingkar kepada Allah SWT

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 16:44
    Permalink

    Allahu Akbar. Kebangkitan sebentar lagi. Semoga Allah selalu istiqomahkan para pejuang khilafah sampai Allah memanggilnya.

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 16:00
    Permalink

    Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mungkin sekarang mereka berkuasa dan bebas berbuat semaunya. Alloh tidak pernah tidur dan pasti akan membuat pembalasan setimpal untuk mereka . Tidak di dunia tapi akhirat pasti akan menjadi tempat pembalasan . Tetap berjuang fi jalan kebenaran . Allohu akbar

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 15:20
    Permalink

    Tatantangan dakwah semakin nyata. Allah selalu bersama hambaNya yang bersabar dan taat. Pertolongan Allah itu dekat. Tak akan mungkin mampu makhluk lemah mencoba menghancurkan ketetapan Sang Pencipta

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 15:09
    Permalink

    Astagfirulloh,, islam pasti menang
    Kebenaran selalu ditentang oleh kebatilan

    Semakin menunjukkan rezim ini anti islam

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 15:02
    Permalink

    Setiap para pengemban dalawah akan mendapatkan rintangan halangan bahkan sampai nyawa sekalipun dipertaruhkan..sdh suntullah jejak para nabi dan Rasul akan menimpa hal yang sama..kemenangan semakin dekat..ya Allah turunkan lah nashrullah-Mu..Aamiin

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 14:36
    Permalink

    Khilafah ajaran Islam

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 14:17
    Permalink

    Mengkriminalisasi dakwah khilafah sama saja dengan menistakan ajaran Islam ttg Khilafah….

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 13:59
    Permalink

    Saking takutnya islam bangkit… Berbagai cara mereka lakukan… Termasuk melakukan perselisihan terhadap para ulama

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *