“Nasionalisme Vaksin” dan Rapuhnya Ikatan Nasionalisme

Oleh: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, FOKUS – Virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi hari ini masih menyisakan banyak problematik. Minimnya tenaga medis, kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan sarana prasarana rumah sakit, dan gugurnya tenaga kesehatan, masih menjadi permasalahan utama dalam penanganan pandemi.

Seluruh masyarakat di banyak negara berharap agar vaksin Covid-19 segera ditemukan. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah setelah vaksin ditemukan, problem berkaitan dengan virus ini sudah berakhir?

Beberapa negara besar mengklaim telah menemukan vaksin Covid-19 dan memproduksi untuk negaranya sendiri. Rusia misalnya, mengklaim negaranya menjadi negara pertama yang memiliki vaksin Corona.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan negaranya sudah menyetujui obat yang dipakai untuk menyembuhkan virus corona. Vaksin Covid-19 yang diberi nama Sputnik V itu diciptakan Institut Gamaleya berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Kabarnya, vaksin corona buatan Rusia tersebut memberikan kekebalan tubuh berlanjut.

Akan tetapi, kabar gembira dari Rusia ini justru mendapat komentar pedas dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan hal ini akan memicu “nasionalisme vaksin” yang tidak akan banyak membantu penanganan Covid-19 di seluruh dunia. (health.grid.id, 14/08/2020)

Alhasil, penemuan vaksin tersebut justru dianggap menjadi permasalahan babak baru, yaitu adanya “nasionalisme vaksin” (vaccine nationalism).

Perebutan vaksin akan terjadi di antara negara-negara, mereka berlomba-lomba menjadi yang pertama untuk divaksin. Slogan My Nation First ‘negara saya dulu yang harus divaksin’ akan menjadi tagline terbesar abad ini. Jika sudah demikian, negara mana yang akan didahulukan untuk divaksin?

Jelas, pertarungan memperebutkan vaksin ini -sebagaimana kondisi pandemi sebelumnya-, dipastikan akan berlangsung tidak fair.

Negara-negara kaya, pasti akan menang karena mereka memiliki uang dan investasi yang mendominasi. Dengan uangnya, negara-negara kaya bahkan sudah melakukan pre-order atau membayar inden kepada produsen vaksin.

Harvard Business Review dalam artikelnya berjudul The Danger of Vaccine Nationalism menyatakan, “nasionalisme vaksin” ini tidak hanya tercela secara moral, namun juga merupakan cara yang salah dalam mengurangi penularan secara global.

Jika negara-negara dengan jumlah kasus yang tinggi tertinggal mendapatkan vaksin dan obat-obatan lainnya, penyakit ini akan terus mengganggu rantai pasokan global dan juga ekonomi di seluruh dunia.

Negara-negara besar dan berpengaruh seperti Amerika dan Inggris, telah menampakkan dominasinya. CEO Sanofi, Paul Hudson mengatakan, Amerika Serikat memiliki hak melakukan pemesanan terbesar dengan cara pre-order (has the right to the largest pre-order) dari vaksin, sebagai konsekuensi perjanjian investasi yang ditandatangani perusahaan pada Februari dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Lanjutan Biomedis AS (BARDA).

Baca juga:  Jejak Kelam Penghancuran Khilafah di Libanon

AstraZeneca melaporkan, karena investasi Inggris sebesar $79 juta, 30 juta dosis pertama dari vaksin yang dikembangkannya bersama Universitas Oxford akan dialokasikan ke negara tersebut.

Kemudian, pada 21 Mei, Amerika Serikat menjanjikan sebanyak $1,2 miliar kepada perusahaan tersebut, untuk mendapatkan setidaknya 300 juta dosis. Yang pertama akan dikirimkan paling cepat Oktober.

Janji kepada AstraZeneca adalah bagian dari Operation Warp Speed pemerintahan Trump untuk mengamankan vaksin bagi orang Amerika sedini mungkin (hbr.org, 22/05/2020).

Operation Warp Speed merupakan program khusus dalam pertempuran memperebutkan vaksin Covid pertama yang dicanangkan Trump.

Kondisi tidak fair inilah yang dikhawatirkan WHO. Tapi, siapa yang bisa mencegah terjadinya “nasionalisme vaksin”? Semua negara tentu ingin segera keluar dari pandemi. Akhirnya semua negara berlomba-lomba segera menyehatkan rakyat dan juga ekonominya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah punya jaringan kerja sama kuat dengan produsen vaksin? Jangan sampai Indonesia hanya menjadi “penonton” dan korban PHP dalam laga kompetisi perebutan vaksin ini.

Maka inilah yang juga terjadi pada negeri-negeri muslim kini–yang mayoritas masuk dalam kriteria negara berkembang bahkan miskin-.

Meski tidak tampak terlalu terlibat dalam “nasionalisme vaksin” ini, namun nasionalisme jualah yang membuat negeri muslim jadi tercerai-berai, sulit bersatu, jadi korban dan “penonton” atas kedigdayaan negara Barat yang sedang berlomba, seperti produksi vaksin saat ini.

Negeri-negeri muslim masih didikte kebijakan global, terjebak arus hegemoni kapitalis dunia, dan ketiadaan otoritas global antikapitalisme membuat mandek potensi umat yang sesungguhnya begitu luar biasa.

Nasionalisme dan Individualisme

Sikap “my nation first” sejatinya lahir dari dunia Barat. Sejarah mencatat, lahirnya semangat nasionalisme berawal dari peristiwa setelah perang dunia I.

Perang Dunia I, menurut aturan internasional, menghasilkan pemenang di pihak Sekutu. Sedangkan pihak yang kalah adalah Daulah Utsmaniyah dan pihak-pihak yang bergabung di dalamnya.

Saat itu, Inggris segera memecah-belah Daulah menjadi beberapa wilayah -yang sebagian besar di antaranya dikuasai Inggris- dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai rencana yang telah disiapkan selama peperangan.

Baca juga:  B2B Vaksin Covid-19, Kapitalisasi Dunia Kesehatan

Politik yang digunakan adalah politik devide et impera (pecah-belah dan kuasai). Inggris juga mulai menghalangi sekutu-sekutunya dalam memperebutkan kedudukan penting di wilayah-wilayah bekas Daulah Utsmaniyah. Inggris kemudian fokus mencari cara menghapuskan Daulah.

Dalam menjalankan politik devide et impera, Inggris menggunakan nasionalisme dan sentimen patriotik yang ditanamkan ke dalam benak kaum muslim.

Inggris mulai membangkitkan semangat kebangsaan Turki, menjadikan wilayah berbahasa Turki menjadi satu entitas tersendiri, membangkitkan gagasan kemerdekaan bangsa Turki terpisah dari wilayah-wilayah Islam lainnya, atau wilayah Khilafah Utsmani.

Tak hanya itu, Inggris juga melakukan perjanjian rahasia dengan negara besar lainnya dan menjanjikan tanah jajahan. Inggris juga membuat perjanjian dengan Italia (1915). Juga dengan Prancis (1916) bernama Perjanjian Sykes-Picot.

Sykes-Picot membagi-bagi Kekaisaran Ottoman, yang kemudian menjadi dasar perjanjian damai antara Sekutu dan Mustafa Kemal Ataturk, sang pengkhianat Khilafah.

Mulai dari situ, nasionalisme dihembuskan ke hampir 50 negara pecahan daulah Khilafah Utsmani dengan menanamkan kebanggaan atas bangsanya.

Nasionalisme juga melahirkan problem besar dunia, di mana negara-negara jauh lebih mementingkan negaranya sendiri dibandingkan rasa kemanusiaan yang harusnya ada di setiap insan. Kasus muslim Uyghur menjadi contoh riil nasionalisme mematikan sisi-sisi kemanusiaan.

Dari kisah muslim Uyghur, kita bisa belajar, nasionalisme kerap dijadikan alasan untuk mencampakkan saudara seiman. Paham nasionalisme serta konsep negara bangsa telah memutilasi tubuh umat Islam hingga kehilangan rasa persaudaraan hakiki di bawah akidah Islam.

Nasionalisme juga mematikan rasa dan nurani manusia dalam kasus muslim Rohingya dan Palestina. Muslim Rohingya terombang-ambing di laut tanpa tahu akhir dari nasib mereka sebab tak diterima di banyak negara.

Muslim Palestina pun mengalami kondisi miris, berpuluh puluh tahun mengalami nasib tragis: diboikot dan dibantai Yahudi Israel laknatullah. Negara-negara di sekitarnya yang notabene negeri muslim, malah membangun tembok besar yang memblokade Palestina.

Walhasil, Palestina seakan menjadi sebuah penjara terbesar di dunia. Bahkan negara luar yang hanya ingin mengirimkan bantuan makanan dan medis, kesulitan dan dihalangi distribusinya.

Kini, efek nasionalisme juga melanda hampir semua negara terdampak Covid-19. Semua negara menjadi egois, lebih mementingkan diri sendiri. Terutama negara-negara besar kapitalis yang memiliki dominasi dunia. Memunculkan sikap “nasionalisme vaksin” tadi.

Pembelian vaksin Covid-19 dengan sistem “Ijon” membuktikan betapa egoisnya negara-negara adidaya kapitalis. “My Nation First”, negaraku dulu yang harus divaksin, menjadi bukti rapuhnya ikatan nasionalisme. Sebuah ikatan yang lebih mementingkan dia dan bangsanya, hingga mematikan naluri kemanusiaan.

Baca juga:  Vaksin Covid-19: Perspektif Fiqih Islam (Bagian 1/2)

Akidah Islam: Ikatan yang Produktif dan Solutif

Sebelum Islam datang, Makkah merupakan sebuah wilayah terbelakang. Perang antarsuku dan kabilah kerap terjadi. Masing-masing kelompok membanggakan diri dan merasa paling memiliki kelebihan dibanding kelompok lainnya.

Ketika Islam datang, semua jenis ikatan kesukuan, warna kulit, dan bangsa dihapuskan oleh Islam. Mereka dipersatukan di bawah panji Laa ilaaha Illallah Muhammadur Rasulullah, di bawah bendera tauhid dan akidah Islam.

Tak ada bedanya Bilal, mantan budak yang hitam, dengan manusia merdeka lainnya. Islam bahkan mencela setiap orang yang berbangga-bangga dengan suku dan bangsanya.

“Lihatlah engkau tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam kecuali engkau mengungguli mereka dengan takwa.” (HR Ahmad)

Takwalah yang menjadi pembeda tinggi rendahnya derajat manusia di hadapan Rabb-nya. Sejarah Islam membuktikan, sekalipun berbeda wilayah, Daulah Khilafah Utsmani rela membantu kaum muslimin di Nusantara, mengusir penjajahan Portugis.

Juga ketika terjadi The Great Hunger di Irlandia (1847), sebuah negeri Kristen, Khalifah Abdul Majid mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa tiga buah kapal berisi penuh makanan.

Semua ini hanya untuk mencapai tujuan tertinggi dalam hidup yakni ridha Allah Ta’ala.

“Hai manusia, Sungguh kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.” (QS Al Hujurat: 13)

Sungguh dunia merindukan persatuan umat di bawah Khilafah Islam. Sebuah sistem yang akan mengakhiri sekat bangsa dan menyatukan seluruh kaum muslim di dunia, dengan senantiasa memberikan rahmat untuk semua manusia, termasuk nonmuslim sekalipun.

Tidak akan ada istilah “My nation first” –sebagaimana muncul dalam hal “nasionalisme vaksin”– terjadi di negeri-negeri Muslim. Sebab seluruhnya sudah berada dalam naungan yang sama.

Di bawah Khilafah Islam pula, penanganan pandemi akan dilakukan dengan cara terbaik, termasuk bagaimana memproduksi vaksin demi kemaslahatan seluruh manusia. Wallahu a’lam bishawwab. [MNews]

21 thoughts on ““Nasionalisme Vaksin” dan Rapuhnya Ikatan Nasionalisme

  • 2 September 2020 pada 15:53
    Permalink

    Di bawah Khilafah Islam, penanganan pandemi akan dilakukan dengan cara terbaik, termasuk bagaimana memproduksi vaksin demi kemaslahatan seluruh manusia.

    Balas
  • 2 September 2020 pada 09:54
    Permalink

    Betul. Takwalah yang menjadi pembeda tinggi rendahnya derajat manusia di hadapan Rabb-nya. Sejarah Islam membuktikan, sekalipun berbeda wilayah, Daulah Khilafah Utsmani rela membantu kaum muslimin di Nusantara, mengusir penjajahan Portugis.

    Balas
  • 31 Agustus 2020 pada 07:59
    Permalink

    The danger of this vaccine nationalism looked so real, pdhl blm kejadian.. sangat logis dg kapitalisme yg melingkupi.

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 12:49
    Permalink

    Krn asas merupakan sekuler yg melahirkan kapitalisme dan kebebasan, maka tidaka neh apabila mengutamakan golongan mereka saja

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 07:06
    Permalink

    Pembeda takwa

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 06:34
    Permalink

    Islam hapus sekat nasionalisme..

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 05:52
    Permalink

    Egois ciri kapitalisme..tak heran rakyat di negeri negeri barat meninggal di dlam rumah tetangganya tidak ada yg tahu.

    Balas
  • 30 Agustus 2020 pada 05:51
    Permalink

    Egois ciri kapitalisme..tak heran rakyat di negeri negeri barat meninggal di dlam rumah tetangganya tidak ada yg tahu..ganti sistem islam segera

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 21:48
    Permalink

    Ummat Islam adalah ummat yg satu…sejatinya dlm menyelesaikan masalah vaksin pun akan paripurna, jika kaum muslim bersatu dlm naungan Khilafah
    #KhilafahAjaranIslam

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 21:37
    Permalink

    Nasionalisme sebuah ikatan yang lemah dalam membentuk sebuah kekuatan sehingga tidak akan pernah mampu menyelamatkan dunia dari wabah

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 21:19
    Permalink

    Sungguh dunia merindukan persatuan umat di bawah Khilafah Islam. Sebuah sistem yang akan mengakhiri sekat bangsa dan menyatukan seluruh kaum muslim di dunia, dengan senantiasa memberikan rahmat untuk semua manusia, termasuk nonmuslim sekalipun.

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 21:15
    Permalink

    Nasionalisme itu termasuk ashobiyah. Rasulullah tak mau mengakui umatnya yang memegang ashobiyah.

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 20:18
    Permalink

    Problem tdk akan berkahir selama akarnya blm terselesaikan

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 19:45
    Permalink

    Kapitalisme tak akan mampu menangani masalah, yang ada malah menambah masalah..

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 19:40
    Permalink

    Tak sediktpun tampak kebaikan dr nasionalisme yg d elu elukan yg tampak hanyalah perpecahan
    Penting nya menyadarkan umat paham yg slah dan menjerumuskan d bungkus dngan apik oleh kaum kafir Astagfirullah

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 19:34
    Permalink

    Semakin tercerahkan kan dan terang benderang bahwasanya nasionalsme yg d elu elukan adalh rusak ta ubahnya memecah menghancurkan kehidupan d muka bumi ini Astagfirullah

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 19:30
    Permalink

    Waahhh… Kalau seperti itu. Nasionalisasi vaksin Indonesia kelabakan dong. Alamat impor.

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 19:15
    Permalink

    Rindu Khilafah sbg solusi peraoalan imat dan dunia

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 19:07
    Permalink

    Astaghfirullah, di negara kapitalisme semua memerlukan uang, vaksinpun dijadikan alat kapitalis

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *