Kejaksaan Agung Terbakar, Kepercayaan Publik Ikut Terkapar

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Si jago merah melalap Kejaksaan Agung pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020. Api melalap gedung selama lebih dari 7 jam. Dikutip dari cnnindonesia, 24/8/2020, Kejaksaan Agung menyatakan kebakaran diduga berasal dari lantai enam gedung utama kantor korps Adhyaksa itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Hari Setiyono mengungkapkan api kemudian membesar dan menjalar ke bagian lantai empat dan lima. Akibatnya, gedung yang ditempati sejumlah bagian di kejaksaan, seperti Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen beserta jajaran pun kini menjadi hangus.

Di gedung itu juga terdapat kantor Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. Kini, kedua pucuk pimpinan Kejaksaan Agung itu harus berkantor sementara di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan mulai Senin (24/8). Di lain sisi, pihak kejaksaan memastikan bahwa gedung yang terbakar bukan tempat penyimpanan berkas perkara.

Kebakaran Kejaksaan Agung menimbulkan berbagai spekulasi liar. Dari dugaan kelalaian hingga sabotase. Bahkan riak spekulasi tersebut meluas hingga banyak yang mencurigai gedung Kejaksaan Agung bukan terbakar tapi dibakar.

Hingga saat ini, polisi masih mendalami insiden tersebut. Untuk meredam spekulasi tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan berkas kasus tindak pidana korupsi tersimpan aman. Hal itu juga ditegaskan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.

Kegelisahan publik terhadap kebakaran tersebut bisa dipahami. Mengingat, gerak dan langkah Kejagung saat ini memang tengah disorot pascaketerlibatan Jaksa Pinangki dalam kasus korupsi Djoko Tjandra. Apalagi kantor tempat Jaksa Pinangki bekerja ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Kecurigaan publik juga bisa dimengerti. Sebab, momen kebakaran tersebut bertepatan dengan kasus-kasus besar yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Seperti kasus korupsi PT Jiwasraya dan Djoko Tjandra.

Baca juga:  Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi

Dua kasus besar itu menjadi perhatian publik. Meski kecurigaan dan dugaan yang berkembang di masyarakat tetap harus menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polri.

Spekulasi yang Harus Dijawab

Mengapa insiden kebakaran ini memunculkan spekulasi liar? Hal ini bisa dirangkum dalam beberapa poin.

Pertama, integritas penegakan hukum. Di awal pemerintahannya, Jokowi berkelakar tidak akan main-main dalam pemberantasan korupsi. Namun, pernyataan itu bagaikan lip service semata.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, sejak awal berkuasa, Jokowi hanya omong kosong berpihak pada pemberantasan korupsi. Menurutnya, salah satu pihak yang menciptakan situasi suram pada pemberantasan korupsi adalah pemerintah. (Kalbaronline, 25/8/2020)

Hal ini terlihat dari kebijakannya yang tampak tak bergairah memberantas korupsi. Seperti pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah, grasi untuk koruptor, kasus Novel Baswedan yang penuh kejanggalan, revisi UU KPK hingga penerbitan PP Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dengan aturan tersebut, status pegawai KPK resmi menjadi ASN. Dengan status ASN ini, KPK dikhawatirkan terbelenggu politik kepentingan. Bukan lagi menjadi lembaga independen.

Sejumlah fakta tersebut makin menguatkan dugaan bahwa pemerintahan Jokowi memang tidak serius memberantas korupsi. Padahal korupsi sudah menjadi tabiat buruk di negeri ini.

Kasus korupsi yang menjerat penegak hukum makin membuat suram masa depan hukum di Indonesia. Integritas penegakan hukum menjadi taruhannya.

Apalagi kasus suap tak sekadar menjerat kepala daerah tapi sudah menggejala di lingkungan lembaga penegak hukum itu sendiri. Seperti potret kasus korupsi Djoko Tjandra yang menyeret beberapa jenderal dan jaksa.

Baca juga:  Korupsi Merusak Negara, Radikalisme Jadi Tersangka

Kedua, kesalahan sistem keselamatan. Kebakaran yang melalap gedung Kejagung memang dahsyat. Sekitar 135 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk menaklukkan si jago merah. Proses pemadamannya pun sampai memakan waktu hampir 11 jam.

Pengajar Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH) Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan bahwa kebakaran itu menunjukkan bahwa terdapat kegagalan sistem keselamatan yang sangat fatal.

Manlian menuturkan sistem keselamatan gedung setidaknya memiliki dua faktor utama yaitu kelaikan administrasi dan kelaikan teknis. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 dan Nomor 7 Tahun 2010.

Kegagalan itu, menurut dia, terjadi di banyak aspek. Misalnya, sistem proteksi aktif yang tidak memungkinkan sumber air untuk pemadaman secara maksimal.

Kemudian manajemen keselamatan bangunan yang tidak berfungsi secara maksimal. Padahal, gedung tersebut merupakan kantor pemerintahan.

Pemerintah pun diminta melakukan pengecekan total terhadap seluruh sistem keselamatan kebakaran bangunan terutama yang berumur di atas 40 tahun, terutama bangunan milik pemerintah. Termasuk, lanjutnya, pengecekan kelengkapan administrasi berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan. (Cnnindonesia, 24/8/2020)

Ketiga, kepercayaan publik terhadap pemerintah makin menurun. Meski Jaksa Agung dan Menkopolhukam sudah menjelaskan berkas kasus korupsi aman, tampaknya tidak bagi publik. Masyarakat sudah kadung berprasangka negatif.

Di ruang publik, banyak yang mempertanyakan sekelas gedung pemerintah sekaligus simbol penegakan dan keadilan hukum, ternyata bisa dilumat habis.

ICW sendiri mencurigai ada oknum yang bermain dalam insiden tersebut. Tujuannya, untuk menghilangkan jejak kasus-kasus besar yang saat ini sedang ditangani Kejagung.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sebab, kejadian itu berlangsung di hari libur. Yang tersisa hanya berkas-berkas dan arsip Kejagung. Bagaimana dengan sistem keamanan di sana? Apakah tidak ada alarm yang menandakan terjadi percikan api sebelum kebakaran itu melumat habis gedung Kejagung?

Baca juga:  Makar Allah Bekerja Pada Para Penentang Khilafah

Begitulah spekulasi-spekulasi yang bermunculan di media sosial. Untuk menghilangkan spekulasi liar tersebut, Polri dan Kejaksaan Agung sendiri harus benar-benar transparan menyampaikan informasi kepada publik.

Rakyat Wajib Mengoreksi Penguasa

Prasangka-prasangka negatif tersebut mengindikasikan tengah terjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Publik seolah tak percaya dengan penjelasan pemerintah. Mengingat, rekam jejak pemerintahannya terlalu sarat dengan kepentingan oligarki.

Dari insiden ini, KPK sendiri tak terlalu menonjolkan peran. Kita bisa membandingkan kinerja KPK baru dengan yang lama. Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK nampak mandul. Tak banyak mengungkap kasus dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagaimana pendahulunya.

Semoga apa yang diduga publik tidak benar. Namun tidak menutup kemungkinan itu menjadi kebenaran. Tinggal menanti peran Polri dan Kejagung. Satu-satunya cara menjawab keraguan publik adalah bekerja sesuai prinsip keadilan dan kejujuran. Transparan, berimbang, dan terbuka.

Di sisi lain, rakyat tidak boleh lengah. Sebab, rakyatlah yang harus mengoreksi kebijakan penguasa. Jika penguasa menyimpang jauh dari kebenaran, rakyat wajib meluruskannya. Jika penguasa lalai dalam amanah, rakyat harus mengingatkannya. Jika penguasa zalim, rakyat wajib menasihatinya.

Tidak ada yang menginginkan kebakaran itu terjadi. Yang pasti, tidak akan ada asap tanpa api. Api pemicu inilah yang harus dicari dan diinvestigasi.

Apakah ada unsur kesengajaan atau sebatas kecelakaan? Tetap butuh pertanggungjawaban dari Kejaksaan Agung selaku pemilik otoritas gedung. Setidaknya, bila hal itu dilakukan mungkin bisa menyelamatkan muka lembaga penegak hukum yang sudah telanjur luntur. [MNews]

2 thoughts on “Kejaksaan Agung Terbakar, Kepercayaan Publik Ikut Terkapar

  • 29 Agustus 2020 pada 21:14
    Permalink

    rakyatlah yang harus mengoreksi kebijakan penguasa. Jika penguasa menyimpang jauh dari kebenaran, rakyat wajib meluruskannya. Jika penguasa lalai dalam amanah, rakyat harus mengingatkannya. Jika penguasa zalim, rakyat wajib menasihatinya.
    Dan hanyalah KHILAFAH yg dapat mewujudkannya. Back to KHILAFAH……

    Balas
  • 29 Agustus 2020 pada 14:48
    Permalink

    Hnya dlm sistem yg berasal dr Allah sjlah yg sempurna,, rahmatan lil’alamin.. In syaa Allah disegerakan. Aamiin

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *