Film JKdN, Usaha Menguak “Damnatio Memoriae” Islam di Nusantara

Oleh: Rahmadinda Siregar, S.Hum.*

MuslimahNews.com, OPINI – Ada sebuah apdagium yang familiar di kalangan sejarawan yakni, history has been written by the victors.” (Winston Churchill/Penulis Britania Raya), yang bermakna sejarah ditulis oleh para pemenang.

Sejarah yang benar tidak selamanya berpihak pada yang menang (berkuasa) ataupun yang kalah. Sebagai constructed reality, sejarah akan dilihat kebenarannya dari kuat lemahnya fakta/bukti-bukti peninggalan dari kehidupan manusia di masa lalu.

Karenanya sejarah adalah fakta (لْوَاقِع) di masa lampau yang direkonstruksi ulang dengan tahapan yang melibatkan heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran/analisis sumber), dan historiografi yakni menuliskan kembali setelah pengujian dan analisis data dengan pembabakan secara kronologis disertai eksplanasi sejarah.

Sejarah bukanlah ilmu (science) yang bebas nilai (universal) seperti halnya matematika, fisika, teknik, yang setiap orang dapat mengambilnya dari bangsa/umat mana pun.

Sejarah mengkaji kehidupan manusia, karakter, nilai-nilai, kekuasaan, politik hingga analisis jatuh bangunnya peradaban. Oleh karena itu, sudah seharusnya sejarawan muslim menggunakan perspektif akidah dalam mengamati/menganalisis peristiwa sejarah.

Saat ini, sekularisme sebagai dasar pemikiran peradaban modern barat melingkupi aktivitas penelitian sejarawan oriental, yang notabene mereka memeluk agama dan ideologi lain yang bertentangan dengan Islam, serta sudut pandang yang bertentangan secara diametral dengan sudut pandang Islam. Hal inilah kadang membuat sejarah menjadi bias dari fakta kebenaran.

Benturan peradaban Islam dan barat berlangsung hingga awal abad ke-20, dengan puncak keberhasilan Barat menghantam Khilafah Islam sebagai payung berlangsungnya penjagaan terhadap tsaqafah Islam di negeri-negeri muslim.

Akibatnya, pasca keruntuhan Daulah Khilafah (1924) negeri-negeri kaum muslim tercerai berai bersamaan dengan tsaqafah luhur yang mereka jaga selama ini.

Bahkan, pascakeruntuhan itu pula kurikulum pendidikan yang diterapkan di negeri-negeri mereka, dibangun atas asas yang telah ditetapkan penjajah beserta metode penerapannya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya para mutsaqafin dengan cara berpikir yang dikendalikan penjajah. Tugas mereka menjaga kepentingan dan strategi yang telah digariskan penjajah berupa hudud, politik, sejarah, peraturan dan peradaban.[1]

Kurikulum yang dimaksudkan di sini bukanlah kurikulum sains dan perindustrian, sebab hal itu bersifat universal tidak dikhususkan bagi umat tertentu. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kurikulum kebudayaan yang dipengaruhi oleh pandangan hidup.

Pengetahuan ini mencakup sejarah, sastra, filsafat, dan perundang-undangan. Semua itu telah digunakan penjajah untuk membentuk pola pikir anak-anak muslim. Termasuk dalam hal ini sejarah penerapan Islam di negeri “Nusantara”.

Damnatio Memoriae” di Balik Pengaburan Jejak Khilafah di Nusantara

Damnatio Memoriae” adalah sebuah frasa latin yang berarti “pengutukkan memori” dalam arti “dihilangkan dari ingatan kolektif”.

Tradisi ini dikembangkan dalam masyarakat Romawi untuk menghilangkan semua jejak hidup orang yang tidak diinginkan dari kehidupan Roma, sehingga rekam jejak seseorang tidak pernah ada.

Seruan penerapan Islam kaffah dalam naungan Khilafah di tanah air semakin hari semakin membahana. Kerinduan umat Islam untuk terlepas dari belenggu sistem sekuler-kapitalis yang menimbulkan berbagai kesengsaraan semakin tak terbendung.

Hadirnya sistem Islam sebagai alternatif solusi atas krisis multidimensi hari ini menjadi kebutuhan mendesak bagi umat.

Ironisnya, seruan dakwah untuk mengajak umat berpaling dari sistem kufur-demokrasi kapitalis, dan kembali kepada Islam kaffah tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam beserta antek-anteknya.

Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membutakan hati dan pikiran umat dari kewajiban agung ini. Usaha penguburan dan pengaburan ide-ide Islam tentang konsep kekuasaan pun dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah pengaburan sejarah khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang diwariskan Rasulullah Saw..

Penjajah berkolaborasi untuk menghapus secara sistemis, kecenderungan dan kecintaan umat terhadap syariat Islam yang dipraktikkan dalam institusi Khilafah. Salah satu usaha efektif merealisasikan target itu adalah dengan “damnatio memoriae” alias “pengutukkan ingatan/memori”.

Mengapa demikian? Karena sejarah adalah tafsir faktual terhadap kehidupan umat, penggambaran sistem dan terlaksananya dalam kehidupan di masa lalu.

Baca juga:  Pesan Liqo' Muharram Mubalighoh 1442 H: Tak Bisa Ditolak, Islamnya Nusantara karena Ada Peran Khilafah

Oleh sebab itu, penjajah merasa wajib untuk “menghukum” memori umat Islam dari ingatan sejarah mereka tentang kejayaan Islam.

Sebuah film dokumenter yang menyajikan edukasi sejarah melalui media digital, film jejak khilafah di nusantara telah sukses menguak fakta yang “ditutup-tutupi” selama ini tentang peran, relasi dan status Khilafah Islamiyah yang pusat kekuasaannya di Timur Tengah dengan Nusantara.

Fakta yang selama ini dijauhkan dari generasi muda, ditutup rapat-rapat dari lembaran buku-buku sejarah. Sebaliknya yang diajarkan hanya tentang kebesaran nenek moyang kita yang berjaya di masa Kerajaan Hindu-Budha, Majapahit, dan Sriwijaya yang seolah tidak ada relasi Islam dalam spektrum institusi politik dengan masyarakat Nusantara.

Penyebaran dakwah Islam di Nusantara pun ditengarai berbeda dengan penyebaran dakwah Islam pada umumnya di Timur Tengah, yang dikesankan sebagai cara-cara “kekerasan”.

Sehingga di sinilah upaya “damnatio memoriae” terhadap dehistorisasi Islam yang akhirnya menjauhkan identitas Muslim Nusantara dengan motherland-nya (Khilafah).

Masuknya Islam ke gugus pulau Melayu, menurut teori arab (Makkah) dimulai sejak abad ke-7M. Sejumlah ahli Indonesia mendukung teori Arab ini dalam “Seminar Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia” tahun 1963 dan 1978 baik di Medan maupun di Aceh.

Hasil seminar menyimpulkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia langsung dari Arab sebagai pusat lahirnya Islam pertama kali, bukan Gujarat atau India.[2]

Pada abad ke-7 atau 8 M orang-orang Islam dari Arab, Persia dan India sudah banyak berhubungan dengan orang-orang di Asia Tenggara dan Timur.

Proses islamisasi itu membentuk sebuah komunitas bercorak Islam politik pada abad ke-13-16 M dengan tampilnya Kesultanan Samudera Pasai (1267-1524), Aceh Darussalam (1496-1903 M), Kesultanan Haru Islamk di Kota Cina/ Kota Rantang, Hamparan Perak, di delta Sungai Deli.

Namun, Haru hanya berdiri sebagai kesultanan formalitas yang tidak menjalankan peran sebagai agen penyebar Islam di Sumatera Utara, walaupun secara kedudukan kuat di abad ke-15 M.

Hal ini disebabkan Kesultanan Haru berada di bawah Kesultanan Pasai dan Malaka hingga akhir abad ke-15 M.[3]

Abad ke-13 hingga 16 M merupakan puncak Islam politik di Nusantara. Hal itu ditandai dengan tampilnya kesultanan-kesultanan besar seperti Pasai, Ternate, Demak, Banten, Aceh, Cirebon dan Mataram.

Dengan tampilnya kesultanan-kesultanan yang membentuk entitas politik ini maka wibawa Islam dalam kehidupan masyarakat Nusantara lebih dominan.[4]

Saluran islamisasi ini telah membawa pada hubungan lebih intens antarkesultanan-kesultanan Islam di Nusantara dengan wilayah Timur Tengah sebagai pionir sekaligus pusat penyebarannya.

Di masa-masa ini relasi Aceh dengan Timur Tengah begitu erat. Hubungan Kesultanan Aceh dan Khilafah semakin nyata tatkala dikirimkannya utusan-utusan dari Turki baik sebagai prajurit maupun instruktur militer ke Aceh.

Ditambah pula dengan dukungan Khilafah Utsmani yah terhadap pengiriman persenjataan dan pendirian Akademi Militer. Di masa Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar memulai langkahnya untuk menjalin hubungan dengan Turki Usman. Seorang pengembara Portugal 1530, Mendez Pinto dalam catatannya menuliskan:

“The tranquility of this peace lasted not above two months and an half, in which time there came to the Tyrant 300 Turks, whom had long expected from Streight of Mecqua, and for them had sent four vessels laden with pepper, wherein also were brought a great many cases of muskets and hargebuses, together with divers pieces both of brass and iron ordnance.”[5]

Kebesaran Khilafah Utsmani yah di wilayah Sumatra tidak hanya berpengaruh terhadap elite dan masyarakat Aceh. Jambi, Palembang, Asahan juga termasuk kesultanan-kesultanan yang memandang Khilafah Utsmani dengan citra keagungan.

Baca juga:  "Jas Merah" dan Korelasinya dengan Institusi Islam Kafah

Dalam hal ini, kesultanan Jambi pernah mengirimkan kepada Sultan Turki Utsmani di masa Sultan Taha (1855) yang isinya adalah permohonan agar Jambi diakui sebagai vasal Utsmani sehingga penjajah Belanda di Jambi tidak bisa mengganggu negeri Jambi.

Sultan Taha masih terus bersikeras meminta bantuan ke Turki Utsmani setidaknya hingga tahun 1903. Aceh dan Jambi adalah contoh kesultanan yang meletakkan harapannya pada kekuatan militer Turki Utsmani untuk menghadapi kolonialisme di tanah air, hal ini bukan sebagai bentuk ketidakmampuan mereka melawan penjajah, hanya saja, permohonan itu sebagai bentuk kesadaran sultan Aceh dan Jambi akan kedudukan Khilafah Turki sebagai khadim/ penjaga negeri-negeri muslim sekaligus soliditas ukhuwah Islam yang tidak tersekat-sekat garis imajiner.

Mengenai hubungan Khilafah Utsmani dan Jawa de Graaf dalam bukunya Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram, menyebutkan;

“Terdapatnya Jemaah yang sangat berpengaruh dan dapat mengadakan hubungan dengan pusat-pusat Islam internasional di luar negeri (Tanah Suci, Khilafat Turki) mungkin merupakan hal yang membedakan pemerintah negara Keraton Majapahit “kafir” lama dengan kesultanan Demak yang masih muda.”[6]

Lebih jauh, Sultan Prawata pernah mengatakan bahwa dirinya akan menjadi segundo turco jika dia mampu mengislamkan seluruh pulau jawa. Segundo turco artinya adalah sultan Turki yang kedua yaitu Sultan Selim I yang saat itu berkuasa di Turki.

Di tanah Jawa, posisi Khilafah Utsmani secara kultural telah melekat di hati umat Islam. Salah satunya saat terjadi Perang Jawa 1825-1830 yang memorakporandakan keuangan Belanda. Corak militer ala Khilafah Utsmani memberi warna khas di pihak Diponegoro dan pasukannya.

Hal yang tak dipungkiri bahwa mulai dari pemberian gelar bagi para komandan pasukan Diponegoro hingga pemberian nama pada unit pasukan yang mirip-mirip dengan pasukan Turki Utsmani dan ia dengan bangga menyebut namanya sebagai Sultan Abdulkamid Sain yang dinisbatkan kepada Sultan Abdul Hamid I (1847-1908).

Apa yang dilakukan Diponegoro yang mengidentifikasi pasukannya mirip Utsmani persis pula seperti yang dilakukan Sunan Prawata menjadi fakta tak terbantahkan kedekatan emosional dan ukhuwah yang tak bisa dipisahkan dari peran penting Khilafah terhadap Nusantara.

Selain itu, keberadaan Khilafah Utsmani juga menjadi insight baru bagi para pahlawan Islam dalam melawan penjajah.

Maka amat wajar, dalam hal ini, berbagai upaya untuk menjauhkan bahkan menihilkan kedekatan emosional, sosial, politik Khilafah Islam dengan Nusantara terus dilakukan sejarawan Barat.

Usaha ini sampai pada penggelapan sejarah. Bahkan upaya menghilangkan memori itu dari benak umat Islam dilakukan untuk tujuan-tujuan membentuk pola pikir penjajah yang pro dengan Barat. Inilah kejahatan terbesar yang dilakukan penjajah terhadap sejarah agung Islam.

Pentingnya Mendudukkan Sejarah Islam

Di antara argumentasi yang dibangun kaum pembenci khilafah yang sering dilontarkan untuk menolak sistem khilafah adalah alasan sejarah. Sejarah bukanlah sumber hukum dan pemikiran, melainkan hanya objek pemikiran.

Maka di sinilah perlu didudukkan bahwa kewajiban menegakkan Khilafah bukan didasarkan pada argumentasi sejarah, sebab Khilafah wajib didasarkan pada dalil-dalil qath’iy.

Dalam Islam, sumber dari dalil-dalil qath’iy adalah Alquran, hadis, ijmak sahabat, dan qiyas. Adapun jika ingin merujuk pada sejarah sebagai peristiwa masa lampau, hanya untuk melakukan penelitian/memperhatikan cara penerapan sebuah aturan, sehingga bisa diambilkan pelajaran (hikmah).

Dari sejarah pula kaum muslimin dapat memahami apakah sebuah peraturan benar-benar dilaksanakan atau tidak dengan benar. Sehingga dalam kaidah penulisan sejarah Islam (historiografi) Timur dan Barat yang dilakukan sejarawan Muslim dan Barat jelas berbeda. Sebab ada perbedaan kontras dalam memandang kehidupan.

Penulisan sejarah telah dirintis kaum muslimin sejak masa permulaan Islam, di era Khilafah Umayyah, Abbasiyah telah lama menggunakan cara yang hampir sama dengan penulisan/periwayatan hadis. Hal ini dianggap akurat dengan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

Baca juga:  Khilafah dalam Timbangan Syariah dan Sejarah

Imam al-Tabari memiliki rentan waktu pembahasan yang panjang, informasi luas, dan sumber yang luas dalam menuliskan Tarikh Ar-Rusul wal Muluk.

Dalam penulisan sejarah, at-Tabari menerapkan jalur periwayatan yang pada saat ini banyak ahli sejarah tidak mampu membedakan khabar atau riwayat yang benar, ditambah lagi dengan tidak mumpuninya dalam melakukan metode kritik sanad.

Karakteristik dari kitab Tarikh al-Tabari misalnya; mencantumkan para pembawa berita di dalam masing-masing riwayatnya.

Al-Tabari hampir dapat melacak semua para periwayat dari masing-masing risalah yang ia tulis.[7] Kelebihan yang lain dari penulisan sejarah yang dilakukan al-Tabari yakni terjaganya mata rantai (sanad), hal demikian menjadi mudah bagi seorang peneliti untuk menilai kebenaran suatu riwayat yang dituliskan dalan riwayat tersebut.

Hal yang dapat dilakukan yaitu melalui kritik sanad, cross check keabsahan rijal (para tokoh), dan membandingkan suatu riwayat yang dituliskan dengan riwayat lainnya.

Sehingga peneliti dengan mudah mengetahui kekurangan (cacat) yang terdapat dalam suatu riwayat dan dapat membandingkan pula mana riwayat yang lemah dan yang valid atau kuat. [8]

Dengan demikian kaum muslimin telah meletakkan fondasi penulisan sejarah gemilang di era Khilafah Islam. Umat di masa periode awal Islam menaruh perhatian luar biasa dalam menjaga tsaqafah Islam dan pemerintahannya.

Saat itu umat menaruh perhatian terhadap ilmu-ilmu tsaqafah baik sastra, sejarah, fikih, bahasa. Ajaran Islam dan Alquran secara pemikiran sangat sempurna, hal ini pulalah yang mendorong kaum Muslimin memperluas cakrawala dengan masifnya penerjemahan karya-karya di luar Islam. Hal itu dilakukan semata-mata dalam upaya menjaga tsaqafah Islam yang luhur agar tidak tersusupi tsaqafah asing.

Hal itu berlangsung hingga abad ke-17 M. Ketika kaum Muslimin mulai mengalihkan perhatian mereka terhadap Islam dan apa-apa yang menopang eksistensi Islam (Bahasa Arab).

Pemisahan potensi Islam dan bahasa Arab menjadi awal mula lemahnya ijtihad dalam menuntun kaum muslimin memecahkan problematik, ditambah serangan masif misionaris ke dunia Islam yang dimulai sejak masuknya Napoleon Bonaparte abad ke-18 M.

Dunia Islam mengalami guncangan dahsyat dengan gempuran tsaqafah asing, hal itu berakibat pada semakin lemahnya reputasi Khilafah Islamiyah.

Hingga puncaknya, runtuhnya Khilafah 1924 akibat gejolak tak terbendung dari ide-ide sekularisme dan nasionalisme. Praktis setelah itu kehidupan kaum muslimin tanpa perisai.

Umat yang dulu berjaya di bawah naungan Khilafah kini terserak dan tak berdaya melawan imperialism kuffar. [MNews]

*Alumni Sejarah dan Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga, Peneliti Skripsi Sejarah Islamisasi Tanah Batak Toba.


[1]Taqiyuddin An-Nabhani, Daulah Islamiyah, Jakarta: HTI, 2016. Hlm.320-321.

[2] Husain Huda, Islamisasi Nusantara (Analisis Terhadap Diskursus Para Sejarawan), Adabiya, Volume 18, Nomor 35, Agustus 2016.

[3]Suprayitno, “Islamisasi di Sumatera Utara: Studi Tentang Batu Nisan di Kota Rantang dan Barus”, Jurnal MIQOT, Volume xxxvi No.1, Januari-Juni 2012, hlm.171.

[4]Deden Hardiansyah, Jejak Kekhalifahan Turki Utsmani yah di Nusantara, Yogyakarta:2018, hlm 15-16.

[5]Ferdinand Mendez Pinto, The Voyages and Adventures of Ferdinand Mendez Pinto, the Potuguese (London, F Macock), hlm. 32.

[6]H. J De Graaf da TH. G. Pigeaud, Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram, Jakarta: Grafiti Press, hlm 81.

[7]Ibnu Rusydi, Siti Zolehah, “At-Tobari dan Penulisan Sejarah Islam”, Journal al-Afkar, Vol. 1, No.2, July 2018

[8] Muhammad Amhazun, Fitnah Kubro (Tragedi pada Masa Sahabat- Klarifikasi Sikap serta Analisis Historis dalam Perspektif Ahli Hadis dan Imam Thobari), Daud Rasyid (terj), Jakarta: LP2SI Al-Haramain, 1999), hlm. 147-148.

One thought on “Film JKdN, Usaha Menguak “Damnatio Memoriae” Islam di Nusantara

  • 27 Agustus 2020 pada 04:06
    Permalink

    Pantes sj yaa. Para kapitalis berusaha menghilangkan jejak Sejarah islam.. Mau berusaha semana pun. bukti sejarahnya ad di mana mana. hee

Tinggalkan Balasan