75 Tahun Indonesia Dijajah Utang

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Tahun ini genap 75 tahun Indonesia terlepas dari penjajahan fisik. Serdadu Belanda dan Jepang telah hengkang dari bumi Indonesia. Namun, sungguh ironis, proklamasi kemerdekaan juga memulai penjajahan model baru, yaitu neoimperialisme.

Penjajahan tak lagi berupa penindasan secara militer, tapi penjajahan ekonomi, salah satunya berupa utang luar negeri.

Utang pertama Indonesia adalah warisan penjajah Belanda. Pada 27 Desember 1947, Pemerintah Kerajaan Belanda secara dejure mengakui kemerdekaan Indonesia pada perundingan Konferensi Meja Bundar.

Saat itu Indonesia dipaksa untuk membayar utang pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebesar 4,3 juta Gulden. Utang ini dicicil dan baru lunas pada 2002.

Ganti Rezim, Tetap Utang

Utang luar negeri Indonesia tidak melulu warisan penjajah Belanda. Seiring diadopsinya sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia, utang menjadi instrumen utama pembiayaan negara. Pergantian rezim tidak membuat Indonesia bebas dari utang. Sebaliknya jumlah utang justru makin besar.

Hingga akhir 1965, beban pinjaman pemerintah Indonesia mencapai 2,36 miliar dolar AS. Pada era Presiden Suharto tahun 1998 Indonesia memiliki rasio utang terhadap pendapatan produk bruto sebesar 57,7 persen.

Di era Presiden BJ. Habibie tahun 1999 rasio utang Indonesia berada pada angka 85,4 persen. Selanjutnya di era Presiden Abdurahman Wahid di tahun 2001 rasio utang Indonesia berada di level 77,2 persen.

Baca juga:  Doyan Wakafnya, Tapi Syariat Lainnya Dicampakkan, Emangnya Islam Agama Prasmanan?

Pada 2004 era Presiden Megawati Soekarno Putri, rasio utang sebesar 56,5 persen. Masa pemerintahan Presiden SBY rasio utang Indonesia berada pada posisi 24,7 persen.

Saat ini, di era Presiden Jokowi, utang Indonesia mencapai US$408,6 miliar atau setara Rp6.026,85 triliun. Rasio utang Indonesia mencapai 37,3 persen dari PDB pada kuartal II 2020.

Utang yang membelenggu sepanjang umur kemerdekaan Indonesia ini telah berakibat buruk pada perekonomian. APBN digerus cicilan pokok dan bunga utang.

Yang paling memprihatinkan, akibat utang, kedaulatan negara tergadaikan. Pihak asing leluasa turut campur mengatur perekonomian Indonesia.

Contoh nyata atas hal ini Letter of Intent (LoI) IMF yang menjadikan liberalisasi besar-besaran di sektor ekonomi. Sejak itu, Indonesia menjelma menjadi korporatokrasi. Negara bekerja untuk kepentingan para kapitalis, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Walhasil, peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini hanya menjadi fatamorgana karena sejatinya kita masih terjajah utang.

Jika tidak ada perubahan sistem, selamanya kita akan terjajah utang. Mewariskan utang dari generasi ke generasi. Bahkan, saat kita mati, utang itu masih ada dan ditanggung anak cucu kita.

Hal ini tak boleh diteruskan. Utang luar negeri harus dihentikan. Namun, bagaimana caranya membangun negara tanpa utang?

Baca juga:  Benarkah Utang Satu-Satunya Solusi Keuangan?

Sistem Khilafah Islam, Membangun Tanpa Utang

Baitulmal (kas negara) Khilafah mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam tiga pos besar: fai-kharaj, milkiyyah amm, dan zakat.

Pemasukan tersebut meliputi : (1) Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; (6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; (9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; dan (12) Pajak.

Khilafah tidak akan terjerat utang luar negeri yang ribawi dan berpotensi menggadaikan kedaulatan negara.

Ada satu pos yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Pajak tidak menjadi sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itu pun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali.

Sepanjang sejarahnya yang mencapai 1.300 tahun, Khilafah mampu membangun negara dari baitul al yang tidak bersumber dari pajak dan utang.

Baca juga:  Babak Belur APBN 2020, Babak Belur Mengelola Negara

Jika Indonesia ingin merdeka dari utang luar negeri, jawabannya adalah mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam yakni Khilafah. Saat itu barulah kemerdekaan hakiki kita raih. [MNews]

2 komentar pada “75 Tahun Indonesia Dijajah Utang

Tinggalkan Balasan