Menyoal Transportasi Publik di Era Pandemi

Oleh: Iin Eka Setiawati (Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, FOKUS – Pandemi Covid-19 sudah berlangsung beberapa bulan, namun belum juga berakhir. Ini adalah bukti nyata ketidakmampuan sistem kapitalisme sekularisme menangani pandemi secara tuntas.

Sejak diumumkan adanya warga Indonesia terjangkit Covid-19, hingga kini banyak korban terpapar Covid-19 di moda transportasi publik akibat ada orang positif Covid-19 lolos ikut dalam perjalanan. Tentunya hal itu menjadi pemicu orang sekitarnya terpapar juga.

Padahal, transportasi publik adalah hajat hidup publik yang termasuk kebutuhan dasar manusia, setiap individu penggunanya mendambakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika menggunakannya.

Alih-alih mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, justru kekhawatiran terpapar Covid-19 di moda transportasi publik di era pandemi selalu menghantui penggunanya.

Di tengah kasus Covid-19 yang masih tinggi, transportasi publik beroperasi yang membawa orang-orang terjangkit Covid-19 dapat berkontribusi meningkatkan grafik, membuat pandemi semakin lama serta sulit berakhir.

Kondisi semacam ini tidak menjadi perhatian penting bagi pemerintah, bahkan abai. Terbukti dengan ditemukannya kasus positif Covid-19 baik di transportasi darat, laut, maupun udara.

Meskipun pemerintah mengklaim telah mengupayakan transportasi yang aman, selamat, nyaman, dan sehat, realitasnya banyak masyarakat pengguna transportasi publik menjadi korban paparan Covid-19. Ini adalah kegagalan pemerintah menciptakan apa yang telah diklaimnya sendiri.

Beberapa kasus yang terjadi di transportasi darat antara lain temuan tiga penumpang KRL jurusan Bogor-Jakarta yang positif Covid-19 dari hasil uji swab PCR di Stasiun Bogor[1]. Adanya tiga penumpang kereta rel listrik (KRL) jurusan Bekasi-Jakarta yang dinyatakan positif Covid-19[2].

Adapun kasus yang terjadi di transportasi udara antara lain: Dua penumpang pesawat diketahui positif Covid-19 setelah tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatra Barat. Keduanya dinyatakan positif terjangkit corona setelah sampel swab diperiksa di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Sabtu (6/6/2020).

“Mereka ini berbekal surat rapid test yang nonreaktif saat naik pesawat dari Jakarta. Saat mendarat di BIM pada Rabu, mereka dites swab dan ternyata hasilnya positif,” kata Executive General Manager PT Angkasa Pura II Cabang BIM Yos Suwagiono saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/6/2020)[3].

Tercatat juga seorang penumpang pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta- Sorong diketahui positif terinfeksi virus corona baru atau Covid-19[4].

Selain itu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Riau menyatakan ada seorang pasien positif Covid-19 asal Riau yang menggunakan pesawat terbang dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ke Jakarta[5].

Baca juga:  Pandemi Covid-19, Menguak Kesalahan Fatal Ekonomi Sekuler

Kasus lain lagi, Etty Binti Toyib Anwar tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Arab Saudi ke Indonesia menggunakan pesawat, telah dinyatakan positif Covid-19 dan setidaknya ada 127 orang di pesawat yang sama ikut terpapar[6].

Kemudian beberapa waktu lalu ditemukan dua penumpang pesawat dari Bandara Internasional Juanda Surabaya menuju Bandara Internasional Supadio Kalimantan Barat positif Covid-19, Sabtu (1/8/2020)[7].

Adapun beberapa kasus yang terjadi di transportasi laut antara lain: Ada anak buah kapal (ABK) yang bekerja di Kapal Pesiar Miami, Amerika Serikat mudik ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat positif Covid-19.

Setibanya di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, ABK berinisial GM ini dites rapid dan hasilnya reaktif. Kemudian, dilanjutkan dengan swab test yang hasilnya positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Dadang Sulaeman mengatakan, hasil swab test warga asal Kecamatan Ganeas ini diketahui Selasa (19/5/2020). “Setelah diketahui hasil rapid test reaktif, dilanjut dengan swab test dan hasilnya positif Covid-19,” ujar Dadang[8].

Kasus lainnya ketika semua penumpang kapal feri dengan rute Buton-Wakatobi terpaksa menjalani karantina di SDN 1 Pongo, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin (6/7/2020) disebabkan satu penumpang kapal feri, inisial HD positif corona.[9]

Pada akhir Juli 2020 seorang ibu hamil dengan usia kandungan delapan bulan, FA asal Kecamatan Lembor Selatan, dinyatakan positif Covid-19 usai berlabuh di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Hasil pelacakan menunjukkan bahwa tujuh orang yang berkontak dengannya juga terkonfirmasi positif Covid-19[10].


Dari sebagian fakta di atas, tampak jelas pemerintah abai menjaga keselamatan rakyat pengguna transportasi publik. Wacana New Normal Life hanyalah menambah penderitaan dan mengabaikan keselamatan rakyat.

Rakyat yang sudah kesulitan bepergian menggunakan transportasi publik, dibebani pula dengan harus memiliki surat bebas Covid-19 yang mahal, namun tetap dihantui rasa takut dan khawatir akan terpapar Covid-19 di perjalanan. Suatu kezaliman luar biasa yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya.

Kezaliman yang terjadi adalah akibat penerapan sistem kapitalisme sekularisme di tengah-tengah kehidupan. Pemerintah lebih mengutamakan berputarnya roda perekonomian, namun abai terhadap keselamatan rakyat.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme mengharuskan pengelolaan transportasi publik diserahkan kepada korporasi (operator). Pemerintah hanya berperan sebagai regulator yang memberikan berbagai fasilitas kemudahan kepada operator untuk menjalankan bisnisnya.

Baca juga:  Tito Singgung Otokrasi, "Excuse" Penguasa Demokrasi yang Gagal Atasi Pandemi

Tidak aneh jika keselamatan rakyat di moda transportasi bukan menjadi tanggung jawab operator, yang hanya berorientasi bisnis semata.


Berbeda dengan sistem Islam, pemerintah adalah raa’in (pelayan) sekaligus junnah (pelindung) yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu ‘Alayhi Wa Sallam:

Pemerintah adalah raa’in (pengurus) dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (Terjemahan HR Al Bukhari)[11].

Dalam sistem Islam, pemerintah akan sepenuhnya melayani dan melindungi rakyatnya dengan dasar keimanan, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta di hari kiamat.

Dalam sistem Islam sejatinya tidak ada perbedaan antara pengelolaan transportasi publik di masa pandemi maupun tidak ada pandemi.

Pada masa normal (tidak ada pandemi) Islam memandang transportasi sebagai hajat hidup publik yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu transportasi publik tidak boleh dijadikan barang komoditas, artinya dilarang untuk dikomersialkan.

Pemerintah memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab langsung memenuhi hajat publik, khususnya pemenuhan hajat transportasi publik berupa transportasi yang aman, nyaman, selamat, murah, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai.

Islam tidak mengizinkan pemerintah menjadi regulator yang melayani korporasi, melainkan pemerintahlah pihak yang mengurusi dan bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.

Pemerintah pula yang wajib menjamin keselamatan para pengguna transportasi publik dari bahaya yang mengancam, seperti terpapar penyakit (saat ini Covid-19) di moda transportasi.

Sebagaimana sabda Nabi Shallahu ‘Alayhi wa sallam:

Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan tidak pula (saling) membahayakan”. (HR Ibnu Majah dan Ahmad)[12]

Khalifah Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu ketika menjadi kepala negara pernah berujar “Seandainya ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah Subhanahu wa Ta’ala akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti.

Takutnya kepada Allah inilah yang mendasari pemimpin negara dalam menjalankan kebijakan transportasi. Di sini tampak bahwa keselamatan rakyat diutamakan pemimpin negara.

Adapun di era pandemi, yang menjadi fokus adalah penanganan pandemi yang harus disegerakan sejak awal munculnya, sehingga tidak mengganggu berbagai aktivitas lain dan bisa berjalan secara normal, termasuk transportasi publik.

Penanganan pandemi yang diterapkan berdasarkan sistem kapitalis telah terbukti gagal menyelesaikan pandemi secara tuntas.

Akibatnya pandemi berkepanjangan dan memengaruhi semua sektor kehidupan, bahkan semakin meningkatkan kasus, termasuk di transportasi publik ikut menyumbang kenaikan tersebut.

Baca juga:  Di-Lockdown Banyak Negara, Penguasa Harus Muhasabah

Sistem Islam memiliki panduan dalam penanganan pandemi/wabah yang telah terbukti keberhasilannya menyelamatkan nyawa manusia dan menjamin keselamatan di transportasi publik selama pandemi.

Pelaksanaan penanganannya adalah melalui penguncian wilayah yang terkena wabah, ini dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Keluar masuknya moda transportasi publik dari wilayah wabah (zona merah) ke luar wilayah wabah (zona hijau) dan sebaliknya harus dihentikan, karena transportasi dapat menjadi faktor penyebaran.

Harus ada pemisahan orang yang sakit dari orang yang sehat, berdasarkan sabda Rasul Shallallahu ‘Alayhi wa sallam:

Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat. (Terjemah HR al-Bukhari).

Untuk memisahkan orang sakit dari orang sehat, diperlukan adanya 3T (test, tracing, and treatment) yang dibiayai negara dengan anggaran mutlak dari baitulmal.

Di areal terkena wabah/ zona merah, orang yang bepergian dengan moda transportasi publik haruslah dipastikan benar-benar sehat.

Sementara yang terinfeksi meski tanpa gejala harus diisolasi dan diobati hingga benar-benar sembuh; Jika selama perawatan butuh bepergian, haruslah dengan moda transportasi khusus, seperti ambulans.

Oleh karena itu, di wilayah zona merah pun transportasi publik masih bisa terus beroperasi di bawah pengelolaan pemerintah tanpa menimbulkan masalah.

Masyarakat tidak akan kesulitan bepergian menggunakan transportasi publik di masa pandemi, tidak diperlukan surat bebas Covid-19 yang mahal, dan tidak dihantui rasa takut serta khawatir akan terpapar Covid-19 di perjalanan, karena pemerintah telah menangani pandemi secara sahih berdasarkan syariat Islam.

Penerapan sistem Islam secara kaffah dalam bingkah Khilafah, meniscayakan pengelolaan transportasi publik di era pandemi yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan rakyat.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf [7]: 96). [MNews]


[1] https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/04/11154621/3-penumpang-positif-Covid-19-krl-tidak-akan-berangkat-jika-melebihi

[2] https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/06/15510241/dinyatakan-positif-penumpang-krl-bekasi-jakarta-dijemput-di-kantornya

[3] https://regional.kompas.com/read/2020/06/08/09190041/2-penumpang-pesawat-positif-Covid-19-diketahui-setelah-mendarat

[4] https://regional.kompas.com/read/2020/06/28/05480021/satu-penumpang-pesawat-jakarta-sorong-positif-Covid-19-43-orang-jalani-tes?page=all#page2

[5]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200706175724-20-521497/pasien-positif-Covid-19-riau-naik-pesawat-ke-jakarta

[6] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200711111800-106-523508/tki-etty-positif-corona-127-orang-disebut-ada-di-pesawat

[7] https://surabaya.kompas.com/read/2020/08/05/18315611/2-penumpang-pesawat-positif-Covid-19-bagaimana-proses-pemeriksaan-di-bandara?page=all

[8] https://regional.kompas.com/read/2020/05/19/21284051/mudik-ke-sumedang-abk-kapal-pesiar-amerika-positif-Covid-19

[9] https://regional.kompas.com/read/2020/07/06/14393101/pasien-positif-Covid-19-kabur-dengan-kapal-feri-semua-penumpang-dikarantina

[10] https://regional.kompas.com/read/2020/07/26/06000051/naik-kapal-yang-pernah-ditumpangi-pasien-Covid-19-ibu-hamil-positif-corona-7?page=all#page2

[11] Hizbut Tahrir. Ajhizatu Daulatul Khilafah. Darul Ummah. Beirut. 2005.

[12] Zalum, ‘Abdul Qadiim. Al Amwal Fi Daulatil Khilafah. Darul ummah. Beirut. 2004. Hal. 136.

Bagaimana menurut Anda?

31 thoughts on “Menyoal Transportasi Publik di Era Pandemi

  • 19 Agustus 2020 pada 11:08
    Permalink

    Pemerintah abai terhadap nyawa rakyatnya. Hanya Islam yg mampu menjamin keamanan dan ketentraman bg rakyatnya

    Balas
  • 16 Agustus 2020 pada 09:59
    Permalink

    Masya Allah islam lah yg mampu menjadi solusi

    Balas
  • 16 Agustus 2020 pada 05:09
    Permalink

    Jangan jadikan nyawa manusia seperti kue yg bisa diperdagangkan semaunya

    Balas
  • 15 Agustus 2020 pada 18:54
    Permalink

    Masyaa Allah, Islam adalah satu-satunya solusi

    Balas
  • 15 Agustus 2020 pada 16:56
    Permalink

    Karena sistem saat ini hanya peduli pada keuntungan saja, tanpa melihat bagaimana peran negara seharusnya

    Balas
  • 15 Agustus 2020 pada 12:50
    Permalink

    Salah kebijakan

    Balas
  • 13 Agustus 2020 pada 10:54
    Permalink

    Islam dalam naungan Khilafah pasti Insyaallah Aman,tentram dan damai.
    We need Khilafah

    Balas
  • 12 Agustus 2020 pada 10:12
    Permalink

    Masya Allah

    Balas
  • 12 Agustus 2020 pada 05:19
    Permalink

    Rindu khilafah

    Balas
  • 11 Agustus 2020 pada 10:22
    Permalink

    Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan

    Balas
  • 11 Agustus 2020 pada 09:49
    Permalink

    Penerapan sistem Islam secara kaffah dalam bingkah Khilafah, meniscayakan pengelolaan transportasi publik di era pandemi yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan rakyat.

    Balas
  • 11 Agustus 2020 pada 06:03
    Permalink

    Keselamatan hidup rakyat tdk bs d jamin oleh pemerintah dlm kondisi pandemi maupun tdk pandemi

    Balas
    • 11 Agustus 2020 pada 23:36
      Permalink

      Astagfirullah…pemimpin yg tidak berkopenten dipilih ya jadi begini

      Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 23:12
    Permalink

    Dengan Islam kita mulia, tanpa Islam kita terhina dan merugiiii..

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 22:52
    Permalink

    Kapitalis hanya mampu membuat kegaduhan dan mengais keuntungan dari mana saja. Tidak memberi jaminan apa2 kepada umatnya.

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 21:42
    Permalink

    We need Khilafah Islam.

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 20:49
    Permalink

    jangan tunggu Akan dapat solusi yg tepat, jika blm memakai aturan Islam

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 20:40
    Permalink

    Sistem kapitalis tak akan mampu memberikan rasa aman kepada umat, rasa aman yg diberikan pemimpin hanya akan ada jika khilafah tegak

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 19:42
    Permalink

    Buah kebijakan yg tdk jelas dalam penanganan pandemi. Butuh konsep Islam sbgmn yg telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 17:51
    Permalink

    Sejak awal, penguasa tidak serius menangani pandemi. Opsi lockdown dianggap tdk relevan krn butuh uang byk. Pdhl sdh jd tugas negara untuk melindungi rakyatnya. Inilah buah sistem kapitalis

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 17:12
    Permalink

    Astagfirullah,, bukti negara tidak serius mengurusi rakyatnya

    Balas
  • 10 Agustus 2020 pada 16:23
    Permalink

    Hanya Islam jawabannya.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *