Alih Fungsi Lahan, Food Estate, dan Solusi Islam

Oleh: Emilda Tanjung (Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, ANALISIS – Sama-sama diketahui, lahan pertanian terutama sawah makin hari terus menyusut. Padahal ketersediaan lahan adalah faktor kunci untuk membangun pertanian guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Mirisnya, alih fungsi lahan yang berlangsung masif ini hampir tak berhasil dibendung dan terus dibiarkan. Walaupun pemerintah berkoar kita harus mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan serta mengurangi ketergantungan pada impor.

Terbukti, hasil survei terakhir tahun 2019 oleh BPS dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan luas lahan sawah tersisa sekitar 7,46 juta hektare.(1) Dibanding pada 1990, luas lahan baku sawah adalah 8,48 juta hektare.

Sepuluh tahun berselang, luasnya turun menjadi 8,15 juta hektare. Kemudian pada 2009, luas lahan baku sawah nasional tercatat 8,1 juta hektare.(2)

Sedang menurut Kementerian Pertanian penurunan luas lahan baku sawah, baik yang beririgasi teknis maupun nonirigasi, rata-rata 650 ribu hektare per tahun yang ekuivalen dengan 6,5 juta ton beras.(3)

Di Pulau Jawa saja tercatat lahan menyusut dan hilang sekitar 100 ribu hektare/tahun karena beralih fungsi untuk pemukiman atau industri.(4)

Termasuk proyek-proyek nasional seperti jalan tol, bandara, bendungan, dsb. Pengalihfungsian lahan terjadi karena dijual petani dengan alasan ekonomi dan kekurangan modal, serta karena digusur untuk berbagai proyek nasional.

Sementara saat ini, di tengah wabah pandemi yang terus terjadi, ancaman krisis pangan membayangi seluruh dunia. Indonesia yang hingga kini masih sangat tergantung kepada impor menjadi salah satu negara yang dikhawatirkan menghadapi krisis pangan yang parah.

Ditambah prediksi BMKG akan terjadinya cuaca ekstrem. Kemarau panjang diramalkan akan melanda yang berdampak pada krisis air dan berisiko pula pada keberlangsungan pertanian.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah menerapkan strategi ekstensifikasi pertanian di luar Pulau Jawa melalui pengembangan food estate.

Food estate direncanakan menjadi lumbung pangan dengan penerapan pertanian modern berbasis mekanisasi dan teknologi terbaru.

Tata kelola pertanian modern dengan skema investasi ini ditargetkan mampu memenuhi target produksi padi 5-7 ton/ha. Sedangkan untuk padi organik diperkirakan hingga 9-10 ton/ha.(5)

Seperti disebutkan laman www.indonesia.go.id, kawasan food estate direncanakan di Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Kawasan pangan ini ditargetkan seluas 600.000 hektare (6.000 km2) yang merupakan sisa lahan program Sawah Sejuta Hektare yang dirintis Presiden Soeharto 30 tahun silam.

Target pemerintah pada 2020-2021 ini, 30.000 ha areal akan mulai digarap, lalu 110.000 ha lainnya pada 2022-2023, dan sisanya diharapkan dikerjakan pemerintahan berikutnya.(6)

Dari luasan tersebut, 85.500 ha telah menjadi lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahun. Sementara 79.500 ha lainnya tidak tergarap, hanya ditumbuhi semak belukar.(7)

Pemerintah sangat optimis proyek ini benar-benar mampu menggenjot produksi pangan sekaligus menyejahterakan rakyat khususnya petani.

Target produktivitas lahan pun diproyeksikan sangat tinggi, sehingga diharapkan bisa menggantikan kehilangan produksi akibat alih fungsi lahan khususnya di Pulau Jawa.

Mengabaikan Pendapat Ahli dan Merusak Lingkungan

Sejumlah kritik dikemukakan pakar terhadap proyek food estate. Proyek ini hanya akan mengulang kegagalan dari proyek serupa di masa lalu. Bahkan berisiko memperparah kerusakan lingkungan.

Pada masa Orde Baru, ada proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare, yaitu pembukaan hutan gambut untuk dijadikan sawah. Saat ini, 400.000 ha justru menjadi perkebunan sawit dengan hak konsesi kepada korporasi. Sementara sisanya terbengkalai tidak terkelola.

Tragisnya, bekas kawasan gambut ini masih belum bisa dipulihkan bahkan rentan mengalami kebakaran tiap tahunnya. Kemudian di masa pemerintahan SBY juga direncanakan kawasan lumbung pangan 100 ribu ha di Ketapang dan tidak berhasil.

Berikutnya program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang dibuka seluas 1,2 juta hektare di Merauke-Papua, juga berujung kegagalan.(8)

Semua proyek ini, di samping memakan anggaran yang tidak sedikit, juga mengakibatkan deforestasi dan rusaknya kawasan gambut.

Baca juga:  Membidik Akar Masalah Kelaparan di Negeri Pertanian

Berkaca dari kondisi masa lalu serta pandangan para ahli tentang pemanfaatan lahan gambut, tanah bekas gambut sebenarnya tidak layak dikembangkan untuk kawasan pertanian intensif.

Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas Santoso menilai program food estate Kalteng berpotensi menambah daftar kegagalan proyek lumbung pangan karena mengabaikan kaidah ilmiah.

Alasan ketidaklayakannya adalah 1) Kawasan food estate perlu memperhatikan persyaratan agroklimat atau kecocokan dengan alam sekitar. Sementara lahan eks gambut mengandung sulfat masam dan berderajat keasaman tinggi alias kurang subur; 2) Ketersediaan infrastruktur tidak memadai; 3) Teknologi budidaya; serta 4) Faktor sosial ekonomi.(9)

Hal yang sama disampaikan Guru Besar Ilmu Tanah UGM Azwar Maas, bahwa karakteristik lahan tersebut kurang cocok ditanami tanaman produksi.

Perlu perbaikan tata air dan media tanam untuk mengeluarkan racun pada tanah, pemberian pupuk, dan menjaga gangguan tanaman.(10)

Potensi kerusakan lingkungan pun amat besar dalam pengembangan kawasan food estate. Sebab lahan gambut memiliki karakteristik ekosistem berupa satu kesatuan.

Jika satu bagian terganggu, maka akan menimpa gambut di sekitarnya yang menyebabkan menurunnya kemampuan serapan air gambut. Akibatnya bisa banjir dan lebih buruk lagi akan memunculkan gambut kering dan mudah terbakar. Dampak ini makin signifikan ketika proyek irigasi selesai nantinya.(8)

Oleh karenanya, lahan bekas gambut harusnya bukan dibangun proyek baru, tetapi semestinya dipulihkan dan dikembalikan kepada karakternya.

Apalagi berdasarkan data yang disebutkan Greenpeace Indonesia, lahan untuk food estate berupa kawasan hutan yang merupakan Blok D dan E bekas proyek PLG masa Orba.

Kawasan hutan tersebut berupa hutan lindung, hutan suaka alam, dan sebagian sudah disetujui untuk kawasan perhutanan sosial. Dan hutan lindung ini termasuk kawasan moratorium dan daerah konservasi Badan Restorasi Gambut.(11)

Begitu pula dari sisi produktivitas. Kawasan gambut adalah lahan marginal bagi pertanian yang miskin unsur hara. Sehingga perlu upaya dan biaya lebih besar untuk menambah haranya sehingga layak dibudidaya. Karenanya, banyak pakar meragukan target produksi 5-7 ton/ha bisa dicapai.

Kepala BRG Nazir Foead menyatakan belum pernah mendapati sawah dari lahan gambut memberikan hasil memuaskan. Sawah di lahan gambut Kalimantan Tengah maksimal hanya mampu menghasilkan beras 2 ton/ha.(12)

Memfasilitasi Kapitalisasi Pertanian

Di samping mengabaikan kajian ilmiah dan lingkungan, proyek food estate pada dasarnya hanya memfasilitasi kapitalisasi pertanian. Hal ini tampak jelas pada konsep pengelolaan yang direncanakan melalui investasi ataupun pola kemitraan.(13)

Kedua model ini tak jauh berbeda, sama-sama memiliki roh kapitalisme neoliberal. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara pengelolaan diserahkan korporasi, baik swasta maupun BUMN.

Meskipun pada proyek 30 ribu hektare yang akan dimulai tahun ini seakan-akan digawangi pemerintah, namun ini hanya percontohan saja. Ke depan akan diserahkan pada korporasi, baik BUMN pangan bahkan investor asing.

Di satu sisi, kapitalisasi pertanian ini makin mengukuhkan penguasaaan lahan oleh korporasi. Model pertanian dengan pelibatan korporasi, bisa dipastikan akan diberikannya izin konsesi untuk pengelolaan lahan.

Padahal, salah satu problem krusial di sektor pertanian adalah ketimpangan kepemilikan lahan antara petani dan korporasi.

Di sisi lain, model pertanian modern(14) atau smart farming, dengan mengunggulkan mekanisasi dan teknologi RI 4.0, juga bagian kapitalisasi. Sebab, tidak mungkin petani-petani kecil mampu mengembangkan pertanian dengan high technology dan butuh high capital untuk itu.

Artinya, pembukaan lahan untuk pengembangan pertanian modern hanyalah memberi karpet merah pada korporasi, yang makin memperdalam ketimpangan kepemilikan lahan. Petani kecil tetap menjadi kalangan yang termarginalkan.

Akar Masalah Alih Fungsi Lahan

Menjadikan kawasan food estate sebagai solusi atas masifnya alih fungsi lahan pertanian, ibarat jauh panggang dari api. Bahkan akan menimbulkan ancaman lebih parah dan berlangsung lama, sebagaimana karhutla yang tiap tahun terus memakan korban.

Solusi ini tidak menyentuh akar masalah. Sejatinya alih fungsi lahan terjadi karena tidak jelasnya visi ketahanan dan kedaulatan pangan pemerintah.

Baca juga:  Derita Petani dan Kebutuhan pada Khilafah

Visi politik pangan sekadar lip service. Di antaranya tampak dengan tidak seriusnya negara mencegah alih fungsi lahan pertanian sehingga mengancam pemenuhan pangan rakyat.

Visi ini pun rentan dikooptasi kepentingan korporasi. Mudahnya pemerintah mengubah RT/RW daerah untuk kepentingan para kapitalis adalah salah satu bukti. Seperti proyek Meikarta yang menggusur lahan pertanian yang sebelumnya bisa memasok pangan daerah setempat.(15)

Sebagian lahan untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga mencaplok lahan pertanian yang sudah masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).(16)

Begitu pula pembangunan proyek nasional yang sejatinya untuk kepentingan korporasi, seperti jalan tol, bandara, kawasan ekonomi khusus, dsb.

Ditambah pula, pemerintah hari ini yang berjalan dengan paradigma neoliberal, sangat minim tanggung jawab terhadap pemenuhan hajat rakyat, karena fungsi batilnya sebagai regulator yang memuluskan kepentingan operator/korporasi.

Sesungguhnya, negara lebih berpihak pada korporasi, sementara dukungan dan perlindungan kepada rakyat termasuk petani sangat minim. Hal ini menyebabkan petani sulit sejahtera, karena berjuang menghadapi raksasa korporasi sendiri tanpa hadirnya negara.

Kemiskinan dan mahalnya beban hidup serta biaya produksi pertanian yang juga tinggi adalah faktor utama yang mendorong petani menjual lahannya sehingga memicu alih fungsi lahan.

Absennya negara dan gurita korporatisasi menimbulkan ketimpangan tajam antara petani tradisional dengan korporasi dalam kepemilikan aset pertanian, permodalan, hingga saprodi pertanian.

Bahkan distorsi pasar pangan karena praktik kartel dan pedagang-pedagang besar, jelas-jelas merugikan petani, namun tidak bisa diatasi pemerintah.

Harus ada perubahan yang mendasar dalam tata kelola pertanian. Sistem kapitalisme neoliberal hari ini telah gagal menghentikan alih fungsi lahan yang berlangsung masif.

Solusi Islam

Berbeda dengan pemerintahan neoliberal, pemerintahan Islam yaitu Khilafah hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, sekaligus mengurusi seluruh urusan umat termasuk pangan.

Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara, dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Karenanya, ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak diwujudkan Khilafah.

Peran utama untuk mewujudkannya ada di pundak Khalifah atau pemerintah. Rasulullah Saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.(HR Ahmad, Bukhari).

Dalam hadis lain Beliau Saw. bersabda, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya.(HR Muslim).(17)

Karena itu, Khalifah tidak boleh mengalihkan peran ini kepada pihak lain apalagi korporasi. Dan untuk merealisasikannya akan mengacu pada syariat Islam yang berlandaskan Alquran dan Sunah Rasulullah Saw..

Terkait peningkatan produksi pangan, Khilafah diperbolehkan melakukan kebijakan ekstensifikasi lahan yang akan memperhatikan konsep pengaturan lahan dalam Islam.

Selain itu, kebijakan tersebut diambil semata untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak oligarki maupun kepentingan penguasa sendiri, serta tanpa menimbulkan kemudaratan lebih.

Sebagaimana hadis dari Rasulullah Saw.: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ yang artinya:Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR Imam Ahmad)

Ada beberapa paradigma dan konsep penting dalam mengatur lahan pertanian dan menanggulangi alih fungsi lahan pertanian, yakni:

Pertama, Islam memandang tanah memiliki tiga status kepemilikan. Tanah yang boleh dimiliki individu seperti lahan pertanian; Tanah milik umum yaitu yang di dalamnya terkandung harta milik umum seperti tanah hutan, tanah yang mengandung tambang dengan jumlah yang sangat besar, tanah yang di atasnya terdapat fasilitas umum seperti jalan, rel kereta; Dan tanah milik negara, di antaranya tanah yang tidak berpemilik (tanah mati), tanah yang ditelantarkan, tanah di sekitar fasilitas umum, dll.

Berdasarkan konsep kepemilikan ini, maka tidak diperbolehkan tanah hutan diberikan izin konsesi kepada swasta/individu baik untuk perkebunan, pertambangan, maupun kawasan pertanian.

Apalagi jika kawasan hutan tersebut diketahui memiliki fungsi ekologi dan hidrologi seperti hutan gambut. Yang apabila dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi, bisa menimbulkan mudarat yang luas bagi masyarakat.

Baca juga:  Membidik Akar Masalah Kelaparan di Negeri Pertanian

Kedua, terkait lahan pertanian, Islam memandang kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Ketika seseorang memiliki lahan namun tidak dikelola, maka hak kepemilikannya bisa dicabut.

Hal ini berdasarkan nas ijmak Sahabat: “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.

Karena itu pula Islam melarang menyewakan lahan pertanian berdasarkan hadis: “Rasulullah Saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah.(HR Muslim)(18)

Ketiga, untuk menjamin terkelolanya seluruh lahan pertanian secara maksimal dan kontinyu, negara yakni Khilafah akan menjamin secara penuh.

Caranya dengan memberi bantuan bagi petani hal apa saja yang diperlukan baik modal, saprodi, hingga infrastruktur pendukung. Semua disediakan dengan murah bahkan gratis.

Dengan jaminan seperti ini, tidak akan terjadi penjualan atau alih fungsi lahan oleh petani disebabkan tidak punya modal.

Apalagi dalam Khilafah, kebutuhan rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga dijamin negara. Para petani tidak akan diberatkan dengan biaya pendidikan anak-anaknya, maupun biaya kesehatan serta keamanan.

Salah satu contoh keseriusan Khilafah tampak pada kebijakan Umar bin Khaththab ketika meminta walinya yang berada di Bashrah, agar memberikan perhatian lebih kepada rakyatnya (yang mengusahakan lahannya untuk pertanian dan peternakan kuda).

Sebab apa yang diusahakannya mengandung kemasalahatan bagi Islam dan kaum muslimin secara umum.

Umar mengatakan dalam suratnya: “Amma ba’du. Sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwasanya dia menggarap ladang di Bashrah dan beternak kuda di kala tidak ada seseorang penduduk Bashrah yang melakukannya. Sungguh bagus apa yang dilakukannya, maka bantulah ia atas pertanian dan peternakannya…” (19)

Begitulah, Khilafah akan memberikan perhatian lebih besar dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian, karena berdampak besar terhadap pemenuhan pangan seluruh rakyat apalagi bila terancam krisis.

Keempat, untuk lahan-lahan pertanian yang telanjur beralih fungsi ke penggunaan lain, maka Khilafah dapat saja mengembalikannya kepada fungsi asal. Hal ini dilakukan karena Khilafah wajib mengurusi seluruh hajat rakyat termasuk pangan.

Jika lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi fasilitas umum seperti jalan, bandara, atau lainnya, maka fasilitas tersebut dipindahkan dari lahan semula. Sehingga lahannya bisa kembali difungsikan untuk pertanian. Apalagi bila infrastruktur yang dibangun tidak terlalu dibutuhkan masyarakat luas.

Apabila lahan pertanian dimiliki seseorang namun dialihfungsikan kepada pemanfaatan nonpertanian seperti perumahan, maka Khilafah akan membeli lahan tersebut dengan harga yang disepakati. Lalu tanah tersebut dikelola negara untuk pertanian.

Di samping itu, negara akan melakukan edukasi kepada pemilik lahan terkait pentingnya mengembalikan fungsi lahan untuk pertanian.

Pelaksanaan hukum-hukum ini akan menjaga terdistribusikannya lahan pertanian kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua lahan pertanian akan terus hidup, terkelola, dan tercegah dari masifnya alih fungsi. Kebijakan ekstensifikasi yang mungkin diambil Khalifah, tidak akan menimpa lahan-lahan milik umum seperti hutan.

Hanya saja, implementasi konsep ini harus sejalan dengan aturan-aturan Islam lainnya, baik bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dsb. Tidak mungkin dijalankan kecuali oleh pemerintahan Islam yakni Khilafah.

Sebab hanya Khilafahlah institusi yang akan melaksanakan syariat Islam secara kaffah dan sungguh-sungguh dalam me-ri’ayah urusan umat. Wallaahu a’lam bi ash shawab. [MNews]


Referensi:

  1. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-lumbung-baru-di-kalimantan-tengah
  2. https://www.cnbcindonesia.com/news/20181101110239-4-40073/efektifkah-perpres-lahan-sawah-abadi-a-la-jokowi
  3. https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/20/01/17/q49bmk383-kementan-setiap-tahun-luas-baku-sawah-berkurang-650-ribu-ha
  4. https://www.jawapos.com/features/humaniora/19/03/2018/lahan-pertanian-di-jawa-menyusut-drastis-moeldoko-punya-solusi-jitu/
  5. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200628105304-92-518287/pulang-pisau-tambah-56-ribu-hektare-kembangkan-food-estate
  6. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-lumbung-baru-di-kalimantan-tengah
  7. https://pu.go.id/berita/view/18321/dukung-program-lumbung-pangan-baru-di-kalimantan-tengah-kementerian-pupr-programkan-rehabilitasi-85-500-ha-jaringan-irigasi
  8. https://tirto.id/merencanakan-kegagalan-lumbung-pangan-di-lahan-gambut-kalteng-fQVt
  9. https://republika.co.id/berita/qcmnbx10015000/benarkah-rencana-pengembangan-food-estate-di-kalteng-terancam-gagal
  10. kompas.id. Cetak Sawah Baru Kurang Berdampak, 2 Juli 2020
  11. Greenpeace indonesia. Webinar Cetak Sawah Baru Ala Jokowi Cetak Bencana Karhutla. 20 Mei 2020
  12. https://koran.tempo.co/read/berita-utama/452457/rawan-bangkrut-di-lahan-gambut
  13. https://www.medcom.id/properti/news-properti/5b2X1wMK-kementerian-pupr-garap-lahan-di-kalteng-jadi-food-estate
  14. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200713082552-92-523868/menteri-basuki-ungkap-kunci-sukses-proyek-food-estate-jokowi
  15. https://tirto.id/lahan-megaproyek-meikarta-beli-murah-jual-mahal-ala-lippo-cuZJ
  16. https://regional.kompas.com/read/2018/10/09/15211571/tod-kereta-cepat-di-karawang-dikhawatirkan-caplok-lahan-pertanian-pangan
  17. Hizbut Tahrir. Ajhizatu Daulatil khilafah. Darul Ummah. Beirut. 2015. Hal. 49
  18. Taqiyyudin An Nabhani. An Nidzamul Iqtishady fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2004
  19. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab (Terj). 2010
Bagaimana menurut Anda?

27 thoughts on “Alih Fungsi Lahan, Food Estate, dan Solusi Islam

  • 10 Agustus 2020 pada 20:20
    Permalink

    Islam memang is the best, sungguh terlalu kalo mau merubah peraturan Islam yg dtg dr Allah SWT dgn peraturan yg lain

    Balas
  • 9 Agustus 2020 pada 21:31
    Permalink

    Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan hanya sebatas mimpi di alam demokrasi.

    Balas
  • 9 Agustus 2020 pada 07:20
    Permalink

    1. Jangan mengulang kegagalan dengan kegagalan yang lain
    2. Jangan serahkan secara mutlak kepada swasta
    3. Negara yg harus mengelola

    Balas
    • 9 Agustus 2020 pada 16:51
      Permalink

      Hanya islam yg mampu mengatasi problematika kehidupan manusia

      Balas
  • 9 Agustus 2020 pada 00:01
    Permalink

    Kapitalis lip servise

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 22:59
    Permalink

    Sungguh kapitalis, bisanya cuma eksploitasi alam demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 22:42
    Permalink

    Ketika alih fungsi lahan dilakukan untuk kepentingan ekonomi maka yang terjadi hanya keuntungan semu yang malah berdampak pada kerusakan lingkungan dan menuai bencana alam di masa mendatang.

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 21:59
    Permalink

    Khilafah yang bisa mengatasi masalah ini dengan baik

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 21:45
    Permalink

    Hey… kenapa para penguasa mengapa rakyatmu ditelantarkan.. semoga Allah memberikan jalan yg trbaik untuk rakyatnya.. dan semoga para penguasa itu diberikan hidayah

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 21:11
    Permalink

    Astaghfirullah, pemerintah terkesan abai akan hal ini, banyak kekayaan alam Indonesia yang malah di kelola asing, padahal sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik rakyat bisa makmur dan tdk sampai terjadi krisis pangan

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 20:22
    Permalink

    Islam beri solusi paripurna.. Allahu Akbar

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 20:19
    Permalink

    Islam solusi paripurna.. Mensejahterakan rakyat..

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 20:19
    Permalink

    Sistem kapitalisme menyelesaikan masalah tidak sampai ke akarnya, sehingga malah menimbulkan masalah baru. Sistem Islam menyelesaikan masalah sampai ke akarnya sehingga benar-benar tuntas

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 20:15
    Permalink

    Berbeda dengan pemerintahan neoliberal, pemerintahan Islam yaitu Khilafah hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, sekaligus mengurusi seluruh urusan umat termasuk pangan.

    Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara, dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Karenanya, ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak diwujudkan Khilafah.

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 19:45
    Permalink

    Memang kapitalisasi pertanian akan berdampak buruk terhadap lahan dan lingkungannya juga sangat membutuhkan dana besar yg dananya bisa dialokasikn ke yg lainnya.. Rindu Khilafah Islam yang akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta.

    Balas
    • 10 Agustus 2020 pada 05:18
      Permalink

      Semakin kufur sja ya

      Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 19:05
    Permalink

    Alih fungsi lahan merugikan sektor pertanian yg seharusnya produktivitasnya ditingkatkan utk ketahanan produksi pangan

    Balas
    • 8 Agustus 2020 pada 20:15
      Permalink

      Berbeda dengan pemerintahan neoliberal, pemerintahan Islam yaitu Khilafah hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, sekaligus mengurusi seluruh urusan umat termasuk pangan.

      Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara, dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Karenanya, ketahanan dan kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak diwujudkan Khilafah.

      Balas
    • 8 Agustus 2020 pada 21:58
      Permalink

      Maa Syaa Allah Tabarakallah

      Balas
    • 9 Agustus 2020 pada 00:45
      Permalink

      Islam satu satunya solusi

      Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 19:04
    Permalink

    Makin rindu Khilafah ❤️

    Balas
    • 8 Agustus 2020 pada 19:45
      Permalink

      Memang kapitalisasi pertanian akan berdampak buruk terhadap lahan dan lingkungannya juga sangat membutuhkan dana besar yg dananya bisa dialokasikn ke yg lainnya.. Rindu Khilafah Islam yang akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *