Akhir Dramaturgi Djoko Tjandra

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – 30 Juli 2020 menjadi akhir pelarian buronan korupsi kelas kakap, Djoko Tjandra. Ia ditangkap Bareskrim Mabes Polri setelah buron selama 11 tahun.

Terdakwa kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar itu kini menetap sementara di rumah tahanan Salemba cabang Badan Reserse Kriminal Polri sejak 31 Juli, atau sehari setelah penangkapan. Pada Jumat (7/8/2020), ia dipindahkan ke Lapas Salemba Jakarta Pusat.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menceritakan jika rencana penangkapan Djoko Tjandra telah disusun selama satu sampai dua minggu.

Sebelumnya ia membentuk tim khusus yang secara intensif mencari Djoko Tjandra, sampai akhirnya mendapat informasi targetnya berada di Malaysia. (Tempo.co, 2/8/2020)

Dengan ditangkapnya Djoko Tjandra, marwah Polri yang sempat terjun bebas akibat ulahnya, mendapat sambutan positif. Polri bak pahlawan.

Padahal, penangkapan seorang buron bukanlah prestasi. Hal itu memang sudah menjadi tugas yang wajib dilakukan Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Pelarian Djoko Tjandra bak dramaturgi. Sosoknya menjadi perbincangan panjang di ruang publik. Meski berstatus buron kakap, ia diketahui bebas keluar-masuk Indonesia dengan santai.

Surat jalan yang ditandatangani seorang jenderal polisi memuluskan geraknya. Ia juga sempat membuat geger lantaran membuat KTP elektronik dengan bantuan Lurah Grogol.

Kasus Djoko Tjandra membuat dua lembaga bersih-bersih personel. Setelah Kepolisian RI mengganti jajaran petinggi, giliran Kejaksaan Agung yang merombak personelnya.

Djoko Tjandra juga membuka borok penegakan hukum di negeri ini. Kasus megakorupsi lainnya tengah menanti giliran pembuktian komitmen memberantas korupsi. Penyakit menahun yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Untuk ukuran memberantas korupsi, Indonesia belumlah dikatakan berhasil secara prestatif. Boleh saja operasi senyap penangkapan Djoko Tjandra dibilang sukses.

Baca juga:  Kejaksaan Agung Terbakar, Kepercayaan Publik Ikut Terkapar

Hanya saja, bagaimana dengan hilangnya Harun Masiku yang masih misterius? Belum lagi sejumlah buron kakap yang lama tak terendus.

Seperti koruptor legendaris, Eddy Tansil. Pria yang memiliki nama alias Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan itu diberitakan sempat kabur dari LP Cipinang pada 4 Mei 1996 kala Soeharto masih menjadi Presiden.

Dirinya dihukum 20 tahun penjara lantaran menilep uang negara sebesar 430 juta dolar AS atau sekitar Rp1,3 triliun di masa itu. Hingga detik ini, keberadaannya raib. Tanpa jejak, tanpa tanda.

Berikutnya, ada Honggo Wendratno, mantan Dirut PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Ia didakwa korupsi Rp37 triliun dalam kasus kondensat Pertamina. Sama dengan Eddy, jejak Honggo nyaris hilang bagai ditelan bumi.

Ada pula terpidana korupsi Sjamsul Nur Salim. Tersangka kasus korupsi BLBI yang merugikan negara Rp4,58 triliun ini masih jadi perburuan KPK. Keberadaannya lenyap tanpa jejak seperti Masiku.

Kasus korupsi di Indonesia sejak 2017 memang mengalami tren penurunan. Pada 2017 ada 576 kasus korupsi terungkap. Angka itu menurun pada 2018 dan 2019. 454 kasus pada 2018 dan pada 2019 menurun lagi sebesar 50 persen menjadi 271 kasus korupsi terungkap.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sendiri memprediksi jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK pada 2020 ini menurun bila dibanding 2019 lalu.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, hal itu tak bisa dilepaskan dari berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang ditengarai membatasi ruang gerak KPK. (Kompas, 18/2/2020)

Hal ini pun terbukti. Sejauh ini tak banyak kasus korupsi terungkap. Paling heboh hanya kasus Harun Masiku, sejumlah kepala daerah, dan terakhir Djoko Tjandra. Itu pun kasus yang menjadi warisan dari kepemimpinan KPK sebelumnya.

Baca juga:  Horor Desa 'Siluman'

Menurunnya jumlah kasus korupsi, benarkah memang karena tidak ada korupsi atau prioritas kerja pemerintahan ini memang tidak berfokus pada pemberantasan korupsi?

Tentu menjadi tanda tanya besar. Prediksi banyak pihak yang mengatakan peran KPK dimandulkan seolah mengonfirmasi dugaan tersebut.

Dramaturgi korupsi Djoko Tjandra menyisakan problem dan PR besar bagi negara. Hal ini tidak terlepas dari biang keladi korupsi yang menjadi-jadi.

Pertama, permainan politik tingkat tinggi.

Masih segar di ingatan, bagaimana kisah koruptor yang hidup nyaman di sel mewah. Lapas Sukamiskin menjadi bukti konkret. Kita juga mengingat bagaimana gaya pelesiran ala Gayus Tambunan yang fenomenal dan jalan-jalan ala Setya Novanto di toko bangunan mewah pada Juni 2019 lalu. Sekarang ditambah pelarian Djoko Tjandra yang begitu licin, hingga raibnya koruptor legendaris Eddy Tansil.

Licinnya pergerakan para koruptor ini tidaklah berdiri sendiri. Mereka pasti dibantu. Tidak mungkin buron bekerja sendiri dalam pelariannya.

Berkaca pada kasus Djoko Tjandra. Dari tingkat kelurahan, kepolisian hingga kejaksaan terlibat membantu pelariannya. Berbekal sogokan, si buron berhasil memperdaya aparat.

Dari sini kita bisa melihat betapa oligarki nampak melegitimasi perilaku korupsi. Tak heran, para koruptor itu tak merasa bersalah atau jera. Merasa masih kaya dan mampu menyuap siapa saja yang diinginkannya.

Kedua, sanksi lemah.

Korupsi di negeri ini ibarat sel kanker. Mati satu tumbuh seribu. Tak pernah kehilangan pelaku korupsi. Selalu ada yang baru. Yang lama tak terjamah, yang baru tak diketahui jejaknya.

Baca juga:  KPK Dimutilasi, Serius Berantas Korupsi?

Fakta ini menunjukkan hukuman bagi koruptor belum memberi efek jera. Tak kapok berulah. Sel saja begitu mewah, bagaimana mau jera? Apakah para koruptor itu jatuh miskin? Nyatanya tidak.

Kerugian yang mereka timbulkan pada negara tampak tak sebanding dengan ganti rugi yang harus mereka bayar. Kebanyakan ganti rugi nominalnya lebih sedikit dibanding uang yang mereka korupsi.

Bagaimana mau jera kalau model hukumannya begitu ringan? Korupsi triliunan, masuk penjara paling lama enam tahunan.

Ketiga, sistem demokrasi-kapitalis membentuk perilaku korupsi.

Kebiasaan korupsi membudaya dalam pemerintahan demokrasi. Budaya buruk ini terjadi sebagai konsekuensi logis politik transaksional antara calon pemimpin daerah/pusat dengan para pemilik modal (pengusaha).

Sebagaimana adagium kapitalisme: No free lunch. Saat pejabat ini memenangkan kontestasi dalam pemilu, ada imbalan yang harus dibayar. Yakni kebijakan yang mengakomodasi kepentingan kaum kapital dan pengusaha. Tak ayal, kebijakan yang lahir dari proses demokrasi tak pernah berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dari seorang Djoko Tjandra, tabir kebobrokan sistem demokrasi-kapitalisme terbuka dengan jelas. Demokrasi menyuburkan korupsi. Oligarki mendukung kebobrokannya.

Sel kanker korupsi haruslah diobati. Hal terpenting memberantas korupsi adalah mematikan sel kankernya. Mematikan sistem yang menyuburkan praktik korupsi.

Maka, obatnya bukan mempertahankan sistem yang sudah renta. Namun mengganti sistemnya dengan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Sistem yang memberi rasa keadilan, bersih dari kepentingan, jauh dari politik transaksional. Sistem antikorupsi yang memiliki imunitas tinggi dengan penerapan sanksi yang memberi jera bagi para pelakunya.

Sudah saatnya mereset ulang sistem negara berdasarkan syariat Islam. Islam sebagai solusi tunggal menuntaskan problem korupsi yang tak berkesudahan. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

One thought on “Akhir Dramaturgi Djoko Tjandra

  • 9 Agustus 2020 pada 12:25
    Permalink

    Negara ini penuh dengan Para koruptor. yg msa hukumanya tidak membuat jera.. apa yg menyebabkan demikian? lemahnya Hukum di negri ini

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *