Editorial: Tolak Total Kebijakan Neoliberal

MuslimahNews.com, EDITORIAL – “Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna.”

Permintaan maaf Mendikbud Nadiem Makarim ini sempat dikutip secara luas di berbagai laman media massa beberapa waktu lalu. Hal ini menyusul protes keras tiga ormas besar yakni NU, Muhammadiyah, dan PGRI terkait rencana pemberian dana hibah Kemendikbud dalam Program Organisasi Penggerak (POP) pada Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.

Ketiga ormas besar ini tampaknya benar-benar kecewa dan tetap memilih mundur dari proyek POP. Alasannya, selain dipandang tidak memiliki sense of crisis, tolok ukur penetapan penerima dana POP tidak jelas, sarat kepentingan, dan terkesan mengabaikan peran organisasi massa yang selama ini jelas-jelas sudah berkiprah di dunia pendidikan.

“Muhammadiyah dan NU adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Mereka bersama yang lain adalah stakeholder sejati pendidikan nasional. Sementara, yayasan atau foundation seperti Sampoerna atau Tanoto hanyalah pendatang baru, yang setelah menikmati kekayaan Indonesia baru berbuat atau memberi sedikit untuk bangsa,” demikian ujar Din Samsuddin, salah seorang tokoh kunci Muhammadiyah.

Jika menengok ke belakang, kebijakan kontroversial Mendikbud ini sebetulnya tak terlalu mengherankan. Sebelum-sebelumnya, Mendikbud memang kerap mengeluarkan berbagai kebijakan yang memicu kegaduhan.

Kita mungkin masih ingat, sesaat setelah pelantikan, Mendikbud meluncurkan konsep merdeka belajar yang dipandang tak jelas arah, berparadigma neoliberal, bahkan mengacaukan sistem pembelajaran yang dipandang sudah mapan.

Setelah itu, disusul kebijakan pembayaran iuran pendidikan melalui aplikasi GoPay, kerja sama Kemendikbud dengan Netflix, dan proyek “nikah massal” pendidikan vokasi dan industri yang semuanya dipandang sarat kepentingan dan pro pemilik modal.

Di luar itu, ada pula kebijakan yang dipandang abai terhadap kepentingan guru dan rakyat banyak. Semisal, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK), penghapusan nomenklatur Pendidikan Masyarakat yang menomorduakan pendidikan nonformal, serta kisruh soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) di masa pandemi dan kebijakan sekolah daring yang begitu menyulitkan.

Pada kasus POP ini, memang muncul bantahan-bantahan. Seperti Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan tidak akan menggunakan dana APBN dalam mendukung POP, melainkan akan menjalankan skema pembiayaan mandiri.

Namun atas bantahan ini, banyak pihak kadung tak percaya. Kedua lembaga CSR milik korporasi besar ini faktanya turut mengajukan proposal untuk mengikuti seleksi penjaringan mitra pemerintah dalam POP yang dananya sudah dialokasikan dari APBN.

Baca juga:  Editorial: "Nikah Massal", Tipu-Tipu Rezim Neoliberal

Sebagaimana diketahui, POP Kemendikbud sendiri merupakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan ormas dengan dana hibah dari pemerintah senilai total Rp595 miliar.

Ormas yang lolos seleksi akan diberi dana yang besarnya dibagi sesuai kategori. Kategori Gajah diberi dana hingga Rp20 miliar, Kategori Macan dengan dana hingga Rp5 miliar, dan Kategori Kijang dengan dana hingga Rp1 miliar. Sampoerna dan Tanoto sendiri telah diputuskan akan mendapat kucuran dana terkategori Gajah.

Terlepas dari bantahan tadi, adanya pemihakan rezim penguasa pada korporasi memang bukan rahasia lagi. Bahkan hal ini lumrah terjadi sebagai karakter menonjol dalam negara yang menerapkan sistem sekuler kapitalis neoliberal.

Tak hanya dalam satu dua bidang, karakter ini bahkan lekat dalam seluruh bidang kehidupan. Termasuk sektor layanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Aroma kapitalisasi dan liberalisasi di sektor-sektor ini sangat menyengat dan tak mampu ditutup-tutupi lagi.

Nadiem memang menyebut, niat awal program POP Kemendikbud adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan demi mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini yang bisa diterapkan dalam skala nasional.

Pasalnya, survei global Programme for International Student Assessment (PISA) telah menempatkan Indonesia selama 10 tahun terakhir selalu berada dalam urutan di bawah. PISA sendiri adalah penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.

Maka demi merespons hasil survei ini, Mendikbud telah menyiapkan lima strategi. Salah satunya, mendorong ratusan organisasi penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak.

Di saat sama akan menggunakan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education technology) kelas dunia.

Persoalannya adalah, ke mana tujuan pendidikan ini diarahkan, hingga pemerintah begitu bersemangat menjadikan korporasi sebagai mitra kerja alias gandengan?

Betul bahwa secara teks, visi pendidikan nasional dibuat seolah ideal. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya.”

Hanya saja, realitasnya jauh panggang dari api. Paradigma sekularisme neoliberalisme kenyataannya begitu kental mewarnai dunia pendidikan di negeri ini. Mulai dari urusan arah dan tujuan pendidikan, penetapan kurikulum dan strategi pendidikan, soal pendanaan, hingga soal siapa stakeholder yang semestinya terlibat dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Baca juga:  [Editorial] Ketika Pendidikan Kian Sesat Arah

Dari aspek kurikulum, asas, dan arah pendidikan misalnya, justru tampak makin profan. Kalimat mewujudkan iman dan takwa, makin kehilangan rohnya. Terbukti, pelajaran agama kian terpinggirkan.

Wajar jika pendidikan alih-alih terarah pada tujuan membangun peradaban Islam cemerlang. Pendidikan tak lebih dari pabrik pencetak buruh yang disiapkan demi menyuplai kebutuhan tenaga kerja untuk memutar mesin industri milik para kapitalis.

Artinya, tak bisa dinafikan, pendidikan hari ini sudah terkooptasi kepentingan besar kapitalisme global. Yang nyawanya sangat tergantung pada ketersediaan buruh murah yang minus visi ideologi.

Wajarlah jika arah pendidikan sengaja dijauhkan dari internalisasi ideologi Islam yang dipandang akan membahayakan eksistensi kapitalisme global.

Adapun negara, yang semestinya jadi stakeholder utama, alih-alih menjadi pelayan umat. Sistem ini justru menempatkan negara hanya sebagai regulator yang melayani kepentingan para pengusaha.

Bahkan tanpa ragu negara turut bermain. Berselingkuh dengan pengusaha dan berdagang mencari untung dari tugas penjaminan hak dasar umat dan hak publik mereka.

Wajar pula jika layanan publik termasuk pendidikan dipaksa masuk dalam mekanisme pasar. Menjadi komoditas yang dikapitalisasi dan diperjualbelikan. Hingga pendidikan berkualitas pun makin tak terjamah kemampuan rakyat.

Rakyat didorong untuk berswadaya. Menjadi penyelenggara dan penyedia bagi hak-hak mereka sendiri, dan dengan visinya sendiri-sendiri.

Kalaupun negara memberi perhatian, maka ujung orientasinya bisa dipastikan bukan demi kepentingan rakyat, apalagi demi sesuatu yang lebih besar yakni menyangkut upaya membangun peradaban Islam. Tapi lagi-lagi, semata agar nyawa kapitalisme tetap eksis dan rodanya tetap berputar.

Itulah yang sesungguhnya ada di balik semua proyek peningkatan kualitas pendidikan. Termasuk saat negara rela mengucurkan dana besar, di tengah situasi serba kritis akibat pandemi.

Semuanya hanya dilakukan demi membangun citra. Mengejar standar minimal kompetensi output pendidikan global yang dibuat agar dunia ketiga tetap kalah dalam persaingan. Tanpa memperhatikan urgensi membangun kepribadian Islam yang justru merupakan rahasia kebangkitan.

Kondisi seperti ini tentu sangatlah jauh dari gambaran pendidikan saat dikuasai peradaban Islam (negara khilafah Islam). Di mana pendidikan ditempatkan sebagai salah satu pilar peradaban cemerlang, pencetak manusia unggul pemegang amanah kekhalifahan dan penyebar risalah Islam ke seluruh alam.

 

Ini semua, terwujud dalam visi dan strategi pendidikan khilafah. Yang menempatkan negara atau khalifah sebagai penanggung jawab utama penyelenggara pendidikan sesuai fungsinya sebagai pengurus dan pelindung umat.

Islam juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak publik yang wajib dipenuhi negara tanpa kompensasi apa pun. Urusan pendanaan, sarana prasarana, dan semua instrumen pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan. Tentu dengan kualitas memadai yang mampu mengantarkan pendidikan pada tujuannya yang mulia.

Baca juga:  Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-lompat ala Nadiem Makarim

Keterlibatan masyarakat atau swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tidaklah menjadi sesuatu yang utama. Bahkan negara wajib meminimalisir ketergantungan pada mereka.

Negara berkewajiban penuh memastikan arah dan tujuan pendidikan berjalan sesuai yang seharusnya. Tak boleh sedikit pun memberi celah intervensi, pembelokan arah, apalagi membiarkan upaya kooptasi yang menjauhkan pendidikan dari tujuan hakiki.

Hal ini dimungkinkan karena Khilafah tegak di atas paradigma sahih dan aturan-aturan hidupnya yang dipastikan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Yakni akidah dan hukum-hukum Islam.

Sejarah membuktikan, saat negara (sistem Khilafah) tegak, sistem pendidikan yang diterapkan bersama sistem-sistem hidup lainnya telah berhasil mengantarkan umat Islam sebagai pionir peradaban cemerlang.

Generasi yang lahir dari sistem pendidikan ini, tampil sebagai sosok-sosok inspiratif dan inovatif, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim sejati dengan kadar ketakwaan yang tinggi.

Ketakwaan yang tinggi inilah yang mendorong mereka siap memberi kontribusi terbaik di berbagai bidang kehidupan. Sebagai amal jariyah yang mereka pahami akan berdampak baik tak hanya di kehidupan dunia, tapi juga di kehidupan akhirat yang kekal.

Maka, wajar jika kemajuan yang muncul sebagai ekses sistem pendidikan Islam adalah kemajuan yang membawa keberkahan, ramah terhadap alam, sangat berperadaban dan meninggikan nilai-nilai kemanusiaan.

Bukan seperti kemajuan yang dihasilkan sistem kapitalisme. Yang malah menimbulkan kerusakan, menghancurkan moral dan kehidupan, serta menjatuhkan nilai-nilai kemanusiaan hingga ke level lebih rendah daripada hewan.

Maka, menolak kooptasi korporasi melalui proyek POP semestinya diikuti dengan penolakan penerapan sistem sekuler neoliberal secara total. Karena sesungguhnya, paradigma inilah yang menjadi biang kekacauan, tak hanya di bidang pendidikan, tapi di seluruh aspek kehidupan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. (TQS Thaha: 124]

Dan firman-Nya:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi.” (TQS Ali ‘Imran: 85). Allaahu a’lam bi ash-Shawwab. [MNews | SNA]

Bagaimana menurut Anda?

42 thoughts on “Editorial: Tolak Total Kebijakan Neoliberal

  • 8 Agustus 2020 pada 20:51
    Permalink

    Solusinya yang diberikan pemerintah saat ini banyak yang tidak relefan dan tidak memberi solusi malah terkesan ada udang dibalik batu

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 18:53
    Permalink

    Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi.

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 12:51
    Permalink

    POP utk siapa?

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 09:48
    Permalink

    Sejarah membuktikan, saat negara (sistem Khilafah) tegak, sistem pendidikan yang diterapkan bersama sistem-sistem hidup lainnya telah berhasil mengantarkan umat Islam sebagai pionir peradaban cemerlang.

    Balas
  • 6 Agustus 2020 pada 09:35
    Permalink

    sudah selayaknya kita menerapkan sistem Islam dalam Negara Islam.

    Balas
  • 6 Agustus 2020 pada 09:34
    Permalink

    Hanya Sistem Islam yg bisa menyelesaikan masalah hingga ke akarnya….karena kita sudah selayaknya kita menerapkan sistem Islam dalam Negara Islam.

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 21:58
    Permalink

    Masyaa Allah, hanya sistem Islam yang mampu menuntaskan segsla persoalan pendidikan serta segala persoalan hidup manusia

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 18:27
    Permalink

    Maa Syaa Allah Tabarakallah

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 18:17
    Permalink

    Rindu khilafah ya allah

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 13:09
    Permalink

    Pendidikan menurut sistem sekuler kapitalisme hanyalah pencetak buruh.
    Sedangkan Islam mencetak generasi gemilang, generasi tangguh

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 11:42
    Permalink

    Kebijakan apapun yang lahir bukan dari Islam tidak akan membawa ketenangan dan ketentraman. Yang itu merupakan salah satu berkah di dunia

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 11:13
    Permalink

    Rindu Khilafah😊❤

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 08:58
    Permalink

    Waa… Bisa gthu yya? Inilah salah satu “kewajaran” dari demokrasi. Astaghfirullaah.. jauh dari Islam, masalah terselesaikan dengan masalah lain.

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 07:22
    Permalink

    Allahu Akbar. Tolak sistem kapitalis ini juga bukan hanya POPnya. Semoga dengan kejadian ini makin membuka mata manusia akan fasadnya sistem ini.

    Balas
    • 7 Agustus 2020 pada 14:27
      Permalink

      Indahnya sistem khilafah,rindu khilafah segera tegak

      Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 06:55
    Permalink

    Prihatin sekali diengan arah pendidikan Indonesia yang tidak jelas

    Balas
    • 9 Agustus 2020 pada 00:30
      Permalink

      Pendidikan malah jadi jalan kepentingan ekonomi. Innalillahi.. Semoga para penguasa bisa segera sadar dan taubat. Aamiin

      Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 00:43
    Permalink

    Neolib slalu mencari cara praktis untuk mendapatkan kepentingannya dengan memperdaya kekuasaannya.
    Andai tidak mengenal islam mengetahui fakta ini pasti beribu sikap yg tak patut dibuat. Alhamdulillah saya mengenal islam sehingga mampu mmbimbing saya lebih baik dan bersikap tepat untuk menyampaikan islam. MasyaAllah

    Balas
    • 8 Agustus 2020 pada 12:57
      Permalink

      Asas manfaat ditengah pandemi

      Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 00:02
    Permalink

    KHILAFAH solusinya.
    Allahuakbar……

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 22:26
    Permalink

    Sudah saatnya membuang sistim rusak sekuler kapitalis
    Saatnya islam yg memimpin

    Balas
    • 9 Agustus 2020 pada 21:36
      Permalink

      Arah pendidikan ala sistem sekuler, pendidikan dikapitalisasi dan tunduk dengan korporasi.

      Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 22:24
    Permalink

    Sudah kesekian kalinya penguasa negri ini mebuat kebijakan yang menguntungkan para pengusaha… walaupun katanya demi kepentingan rakyat entah rakyat yg mana yang dimaksudkan.. tapi sangat tidak relevan kebijakan itu diambil ketika kondisi rakyat yang semakin terhimpit ditengah wabah saat ini.

    Balas
    • 7 Agustus 2020 pada 12:23
      Permalink

      Tolak sistem kapitalisme, krn kapitalismelah biang kekacauan slrh aspek kehidupan

      Balas
    • 10 Agustus 2020 pada 22:22
      Permalink

      Astaghfirullah, sistem Kapitalis rusak dan merusak.. Akankah pendidikan generasi jadi lebih baik? Hanya Islam arah dan tujuan pendidikan terarah dg baik.

      Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 22:17
    Permalink

    Indahnya hidup dibawah naungan khilafah

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 20:46
    Permalink

    Semoga semakin banyak manusia menyadari rusaknya sistem Kapitalisme.. Wahai orangtua, jgn biarkan pendidikan dan masa depan anak2mu hancur akibat racun mabda ini 😭

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 20:22
    Permalink

    Memalukan. Koq bisa memasukkan 2 perusaan besar itu sbg penerima dana.

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 19:55
    Permalink

    Semua bidang d jadikan bisnis oleh pemerintah era demokrasi saat in…

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 19:43
    Permalink

    Adanya pemihakan rezim penguasa pada korporasi memang bukan rahasia lagi. Bahkan hal ini lumrah terjadi sebagai karakter menonjol dalam negara yang menerapkan sistem sekuler kapitalis neoliberal.
    Saatnya campakkan sistem ini ganti dengan sistem Islam

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 19:25
    Permalink

    Hanya khilafah yang mampu memperbaiki kebobrokan yg ada pada semua sistem termasuk dunia pendidikan.

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 18:04
    Permalink

    Keterlibatan masyarakat atau swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tidaklah menjadi sesuatu yang utama. Bahkan negara wajib meminimalisir ketergantungan pada mereka.
    Negara berkewajiban penuh memastikan arah dan tujuan pendidikan berjalan sesuai yang seharusnya. Tak boleh sedikit pun memberi celah intervensi, pembelokan arah, apalagi membiarkan upaya kooptasi yang menjauhkan pendidikan dari tujuan hakiki.

    Balas
    • 4 Agustus 2020 pada 23:11
      Permalink

      Sistem pendidikan islam lebih baik dari sistem pendidikan sekuler

      Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 16:36
    Permalink

    Hanya islam yang mampu memberikan solusi terbaik, baik segi pendidikan maupun aspek kehidupan yang lain.

    Balas
    • 4 Agustus 2020 pada 21:46
      Permalink

      Beginilah wajah kapitalis sekuler..lbh mengedepankan para kapital.

      Balas
    • 7 Agustus 2020 pada 14:26
      Permalink

      Hanya khilafah solusinya

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *