“Debtocracy”, Utang Najis, dan Negara Islam

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Kebijakan utang Indonesia banyak dikritik masyarakat. Bahkan sampai muncul sebutan “Rezim Hobi Ngutang“.

Menampik hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua negara memiliki utang, termasuk negara Islam: Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afganistan, Kazakhstan.

Mereka mendapat utang dan hibah dari berbagai dunia termasuk World Bank. Sri Mulyani menyarankan, utang jangan dianggap sebagai suatu stigma. (tempo.co, 18/7/2020).

Utang memang menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi kapitalisme. Ketika pendapatan negara yang didominasi pajak tidak mampu menutup belanja negara, solusi yang diambil adalah utang.

Namun, pada perjalanannya, utang tidak lagi ditujukan untuk keperluan darurat seperti bencana dan paceklik. Utang justru dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Bukan infrastruktur darurat, tapi yang bersifat pelengkap seperti pembangunan jalan tol dan ibu kota baru.

Akibatnya, utang Indonesia makin menumpuk. Setiap kelahiran bayi di Indonesia akan menanggung utang Rp13 juta. Utang ini diwariskan dari generasi ke generasi, sejak era orde lama, orde baru, hingga orde reformasi. Jika terus menumpuk utang, bagaimana nasib Indonesia selanjutnya?

Utang Najis

Situasi Indonesia yang terperangkap utang mirip sekali dengan cerita yang diangkat Aris Chatzistefanou dan Katerina Kitidi dalam film dokumenter berjudul “Debtocracy”. Film ini menyingkap penyebab terjadinya krisis utang di Yunani.

Baca juga:  Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Bali Saat IMF-WB Annual Meetings

Dijelaskan bagaimana dua partai politik, tiga keluarga politisi, dan sejumlah pengusaha membawa negeri ini dalam kebangkrutan.

Costas Lapavitsas, ekonom yang menjadi bintang utama film ini, menguraikan bagaimana krisis utang Yunani bermuasal dari krisis struktural kapitalisme sejak tahun 1970-an.

Sementara David Harvey, ekonom yang pernah menulis “A Companion to Marx’s Capital”, mengatakan ini bukan hanya krisis “kapitalisme bebas”, tetapi krisis yang menyangkut kapitalisme sebagai sebuah sistem.

Film ini juga mengulas sejarah kemunculan “odious debt/utang najis”. Konsep odious debt ditemukan Alexander Nahum Sack, mantan menteri dan ahli hukum pemerintahan Tsar di Rusia.

Utang disebut “odious debt” jika memiliki kriteria berikut: (1) Pemerintahan dari negeri penerima pinjaman menerima bantuan tanpa diketahui dan persetujuan rakyatnya; (2) Pinjaman yang diberikan tidak memberi keuntungan kepada rakyat; (3) Peminjam mengetahui kondisi di atas tetapi mengabaikannya.

Konsep odious debt ditujukan untuk melayani kepentingan negeri-negeri imperialis (berdikarionline, 29/11/2011).

Belajar dari krisis Yunani yang dikarenakan odious debt, Indonesia rentan jatuh pada kondisi krisis akibat utang. Utang luar negeri juga menggadaikan kedaulatan negara, sehingga sangat berbahaya.

Negara Khilafah Islamiyah Bebas Utang

Abdurrahman Al Maliki dalam buku As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (2001) menjelaskan negara (Khilafah) tidak perlu berutang, kecuali untuk perkara-perkara urgen dan jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan.

Baca juga:  Zakat Utang

Ketika itu terjadi, negara dapat berutang, kemudian orang-orang kaya ditarik pajak untuk melunasinya, atau dilunasi melalui pendapatan yang lain

Sedangkan perkara-perkara yang masih bisa ditunda dan penangguhannya tidak dikhawatirkan terjadinya kerusakan, kebinasaan, atau bahaya, maka negara tidak boleh berutang.

Negara hendaknya menunggu hingga memiliki harta. Contoh perkara yang urgen dan tidak bisa ditunda adalah kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, atau serangan musuh.

Dalam kondisi ini negara wajib memberi nafkah, baik di baitulmal ada harta ataupun tidak. Jika di baitulmal tidak ada harta dan dikhawatirkan tertimpa bahaya, maka negara wajib berutang dan segera menyalurkannya.

Dalam perkara yang tidak dikhawatirkan kerusakan, kebinasaan, dan bahaya, negara haram berutang. Misalnya proyek infrastruktur seperti membuat jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

Jika pembangunan infrastruktur itu mendesak dan ketiadaannya mendatangkan kerusakan, hendaknya negara mewajibkan pajak insidental pada muslim yang kaya saja.

Berdasarkan hal ini, maka apa yang dilakukan para penguasa di negeri muslim saat ini, yaitu mengambil utang dari negara-negara asing untuk membangun proyek infrastruktur atau proyek produktif, tidak dibolehkan syariat. Wallahu a’lam bishawab. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

2 thoughts on ““Debtocracy”, Utang Najis, dan Negara Islam

  • 4 Agustus 2020 pada 21:39
    Permalink

    kembali ke solusi Islam.. Jika msh era reformasi saat ini. utang justru makin banyak

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *