Politik Pertanian Islam Atasi Ancaman Krisis Pangan

Oleh: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia/ ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI – Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 yang diikuti kebijakan lockdown di berbagai negara, diprediksi menyebabkan krisis pangan global (Maret, 2020).

Ancaman kelaparan mengintai 265 juta orang di dunia, sedangkan 100 juta orang bergantung hidupnya pada bantuan pangan lembaga donor.

Global Hunger Index 2019 menunjukkan data tentang The Challenge of Hunger and Climate Change yang menyebutkan Indonesia menduduki peringkat 70 dari 117 negara dengan index 20,1 (kategori serius terancam kelaparan).

Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, musim kemarau nanti cuaca tidak akan ramah. Sekitar 30 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kekeringan sehingga dapat menyulitkan produksi pangan nasional.

Merespons hal tersebut, Pemerintahan Jokowi menggagas program Lumbung Pangan Terintegrasi (Food Estate) yang akan diterapkan di luar Pulau Jawa, terpilih Kalimantan Tengah sebagai lokasinya tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Skema Food Estate

Konsep Food Estate adalah pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi antara bidang pertanian, perkebunan, bahkan sampai ke peternakan. Program ini dapat dilakukan di sebuah kawasan atau dikembangkan di beberapa wilayah sekaligus.

Kalimantan Selatan dipilih karena dipandang sudah memiliki jaringan irigasi, petani, dan sistem pendukung produksi pertanian yang baik.

Proyek ini bahkan masuk dalam Program Strategis Nasional tahun 2020-2024 yang diharapkan bisa memperkuat cadangan barang strategis nasional khususnya logistik pangan.

Untuk menyukseskannya, pemerintah melibatkan berbagai kementerian yaitu Kementerian Pertahanan, Pertanian, PUPR, dan juga BUMN.

Fokus awal pengembangan proyek ini pada 165.000 ha lahan yang sudah pernah dibuka untuk kawasan persawahan, namun akhirnya mangkrak karena tidak terawat dengan baik.

Sekitar 85.500 ha adalah lahan fungsional yang sekarang sudah ada output-nya, sedangkan 79.500 ha sisanya perlu dilakukan land clearing (pembersihan lahan) tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan perlu ditingkatkan aspek irigasi.

Masalahnya, banyak pihak pesimis proyek ini akan berhasil. Mengingat selain butuh effort yang sangat besar, juga ada persoalan paradigmatis dan sistemis yang melanda negeri ini.

Jangankan menghadapi krisis pangan, belum krisis saja negeri kita sudah sangat bergantung pada impor, mulai dari gula, bawang putih, beras, gandum, bawang bombai, dll.. Indonesia menjadi negara nett importir dengan ketergantungan terhadap impor karena produksi tidak mencukupi.

Masalah Pangan di Indonesia

Krisis pangan sebetulnya telah menjadi isu global sejak 2007 lalu yang dipicu turunnya tingkat produksi pangan dunia, pascakonversi besar-besaran lahan pertanian pangan ke pertanian sumber energi hijau, yang berdampak meningkatnya harga pangan di pasar dunia.

Krisis energi global yang terus terjadi ini rupa-rupanya memicu persaingan antara produksi pertanian untuk pangan dan produksi pertanian untuk energi hijau.

Situasi ini diperburuk perubahan iklim ekstrem serta berbagai bencana alam yang berpengaruh terhadap aktivitas produksi pertanian.

Saat itu, Indonesia sendiri beberapa kali masuk daftar negara yang mengalami krisis pangan bersama beberapa negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.

Sayangnya, Pemerintah malah terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa kondisi Indonesia “aman-aman” saja. Padahal, dampak krisis jelas-jelas sangat dirasakan terutama masyarakat menengah ke bawah yang tingkat daya belinya semakin rendah. Di samping tentu membuat situasi sosial dan politik di dalam negeri semakin rentan (muslimahnews.com, 28/07/2020).

Di era 80-an Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada, namun kondisi ini hanya bisa bertahan hingga tahun 1993-an. Salah kelola karena sumber energi strategis banyak “dijual” kepada swasta asing, akibatnya pendapatan negara menurun dan pemerintah tak punya dana lebih untuk menyubsidi sektor pertanian. Akibatnya, tingkat produksi pertanian anjlok dan stok pangan dibanjiri produk-produk impor.

Pemerintah Indonesia semakin kehilangan kedaulatan pangan sejak meratifikasi The Agreement on Agriculture (AoA) melalui UU No. 7/1994, serta menyetujui pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1995 bersama 125 negara lain, yang menandai pemberlakuan sistem perdagangan bebas.

Ketidaksiapan Indonesia menghadapi persaingan di perdagangan bebas dunia menyebabkan dunia pertanian kehilangan “ghirah” berproduksi karena beberapa kesepakatan dari perjanjian internasional tersebut cenderung mengikat negara-negara berkembang untuk mengurangi subsidi domestik, mengurangi subsidi ekspor pertanian dan sebaliknya membuka keran impor seluas-luasnya.

Masyarakat menjadi hanya sebagai konsumen, bukan lagi produsen di bidang pertanian. Perusahaan-perusahaan multinasional bermodal besar pun mulai menguasai pasar. Terlebih saat Indonesia diguncang krisis ekonomi 1998.

Pemerintah malah melakukan aksi “bunuh diri politik” dengan menyerahkan solusi krisis kepada IMF yang ditandai dengan penandatanganan LoI (Letter of Intent) yang ternyata membuat kondisi Indonesia semakin dicengkeram kekuatan asing.

Dengan LoI tersebut, Indonesia terpaksa harus mengikuti program liberalisasi, privatisasi BUMN termasuk BULOG, deregulasi yang mempermudah penguasaan perusahaan besar mengalahkan perusahaan milik rakyat semisal UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang mutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal serta pengurangan subsidi (muslimahnews.com, 28/07/2020).

Strategi Politik Pertanian dalam Islam

Politik pertanian Islam dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh negara di bidang pertanian baik itu sektor produksi (primer), sektor industri (sekunder) maupun sektor perdagangan dan jasa (tersier).

Oleh karena itu, ketika membicarakan politik pertanian Islam, maka itu berarti kita akan membahas politik pertanian di sektor produksi, pengolahan (industri), serta perdagangan dan jasa.

Hal ini karena dalam kacamata sistem ekonomi Islam, sektor pertanian erat kaitannya dengan sektor-sektor yang lain seperti industri, perdagangan, jasa, dan juga tidak terlepas dari sektor pertanahan.

Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan Islam ini, selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, juga menjadikan negara bisa terlepas dari cengkeraman dan penguasaan asing.

Hal ini karena Islam telah menggariskan prinsip-prinsip dasar ekonomi menyangkut masalah kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi yang bertumpu pada prinsip keadilan hakiki, berbeda dengan kapitalisme yang menuhankan prinsip kebebasan.

Hal ini didukung adanya prinsip kemandirian politik yang mencegah dan mengharamkan intervensi apalagi penguasaan asing atas umat Islam melalui jalan apa pun.

Dalam strategi politik pertanian, berbagai aturan ditetapkan sedemikian rupa. Memungkinkan negara secara berdaulat mampu menjamin ketersediaan dan meningkatkan ketahanan pangan, melalui proses produksi, baik melalui kebijakan pertanahan, kebijakan untuk peningkatan produktivitas, dan lain-lain.

Begitupun diatur masalah distribusi yang memberi jaminan setiap warga negara tercukupi kebutuhannya akan konsumsi pangan secara merata, tanpa menutup ruang bagi mereka memperoleh ketinggian kualitas hidup melalui persaingan usaha yang alami dan manusiawi.

Di dalam sistem Islam (Khilafah), pengaturan produksi dan distribusi mutlak di tangan Khalifah (pemimpin) sebab negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat, yaitu sebagai raa’in (pelayan/ pengurus) dan junnah (pelindung).

Agar urusan ini terealisasi, Khalifah akan menunjuk orang yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang pertanian untuk menjadi direktur Departemen Kemaslahatan Umum (bidang pertanian). Direktur ini akan bertanggung jawab langsung kepada Khalifah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam menjamin kebutuhan pangan setiap individu.

Adapun untuk mengatur produksi pangan, Khilafah akan melakukan upaya:

  1. Optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Mulai dari mencari lahan yang optimal untuk benih tanaman tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama, hingga pemanenan dan pengolahan pasca panen.
  2. Adaptasi gaya hidup agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan.
  3. Manajemen logistik, di mana masalah pangan beserta yang menyertainya seperti irigasi, pupuk, antihama sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi melimpah dan mendistribusikannya secara efektif saat ketersediaan mulai berkurang. Di sinilah teknologi pascapanen menjadi penting.
  4. Prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
  5. Mitigasi bencana kerawanan pangan.

Adapun mekanisme distribusi, seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara, meskipun swasta (korporasi) boleh memiliki usaha pertanian namun penguasaan tetap di tangan negara. Korporasi hanya dibolehkan sebagai penjual di pasar-pasar atau penjual di toko-toko makanan.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, Khilafah tidak boleh bergantung pada impor. Secara rinci, aturan-aturan ini lengkap tersedia dalam sistem politik ekonomi Islam.

Urgensi Khilafah Menghadapi Ancaman Krisis Pangan

Indonesia sebagai negara yang punya potensi kebangkitan yang sangat besar, seharusnya segera mengambil langkah-langkah strategis untuk membalikkan keadaan, menjadi negara yang memimpin, bukan negara yang “dijajah”.

Negeri ini dan negeri muslim lainnya sebenarnya sudah memiliki konsep syariat Islam kafah yang bisa menjadi solusi fundamental atas masalah kebutuhan pokok pangan dan ancaman krisis yang mengikutinya.

Sudah tiba waktunya seluruh umat Islam di dunia bersatu dan bebas dari dominasi negara-negara kapitalis dengan menegakkan sebuah institusi Islam yang berdaulat yang disebut sebagai Khilafah Islamiyah.

Peran strategis pertanian dalam negara Khilafah Islamiyah memiliki tiga peran utama, yaitu memenuhi ketersediaan pangan bagi rakyat (peran ketahanan pangan), menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (peran ekonomi) dan juga menjamin kemandirian negara (peran politik keamanan).

Tiga peran strategis dan vital ini tidak dimiliki oleh sistem ideologi yang lain selain Islam. Dengan tiga peran inilah negara Khilafah Islamiyah akan bisa tegak mandiri dan berdaulat serta mampu melawan dominasi negara-negara kapitalis (termasuk dalam bidang pangan dan pertanian) sebagaimana selama ini terjadi. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

One thought on “Politik Pertanian Islam Atasi Ancaman Krisis Pangan

  • 3 Agustus 2020 pada 17:28
    Permalink

    Hanya sistem Islam yang memberikan kesejahteraan

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *