“Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Dalam demokrasi, patronasi biasa terjadi, sekalipun sistem ini sering diklaim sebagai sistem politik yang menonjolkan kesetaraan pada siapa pun.

Mitosnya, rakyat jelata diberikan hak memenangkan kontestasi sebagai penguasa atau penentu kebijakan. Namun realitasnya, kesempatan untuk mengecap kekuasaan hanya diberikan pada person yang memiliki akses dan peluang besar untuk meraih posisi itu.

Keluarga penguasa dan politisi, baik karena ikatan darah ataupun perkawinan, jelas menerima privilege utama. Karena itu dinasti politik dapat ditemukan di mana pun, termasuk di negara full democracy –yang konon demokrasinya mapan sehingga money politics-nya tak tampak jelas–. Apalagi di negara yang masih harus dipantau perkembangan demokrasinya oleh Barat.

Realitas ini membuktikan jika modal penting berpolitik yang mengandalkan kesetaraan, sebagaimana konstitusi Amerika yang menyatakan “No title of nobility shall be granted by the United States” (Titel bangsawan tidak akan diberikan oleh Amerika Serikat), sama sekali tidak benar.

Bryan Cranston[1], dalam tesisnya American Dynasties: A Study of Intergenerational Democratic Success, mengidentifikasi 167 keluarga di AS memiliki anggota keluarga yang dipilih untuk jabatan publik selama 3 generasi berturut-turut, dan 22 keluarga melanggengkan tradisi itu selama 4 generasi berturut-turut.[2]

Dunia jelas tak asing dengan keluarga Bush, Kennedy, Adams, Roosevelt, hingga Clinton. Seperti George Senior, adalah putra Senator Connecticut Prescott Bush, yang menjadi anggota kongres, diplomat, direktur CIA, dan Wapres sebelum memenangkan kursi kepresidenan pada 1988.

Putra sulungnya, George Walker, menjadi presiden selama dua periode 12 tahun kemudian. Adiknya, John Ellis “Jeb” Bush adalah Gubernur Florida ke-43.

Keluarga Kennedy, mungkin, adalah dinasti politik yang paling dikenal dalam sejarah Amerika. Ada pula John Adams yang mengangkat putranya John Quincy Adams menjadi presiden ke-8 AS, dan putra John Quincy, Charles Adams, anggota DPR Massachusetts yang gagal mencalonkan diri sebagai Wapres pada 1848.

Tak hanya jabatan eksekutif, untuk elite legislator, New York Times menghitung dari 2003 hingga 2006, anak senator yang berhasil menduduki Senat memiliki persen tertinggi dalam sejarah AS.

Menurut The Guardian, putra senator memiliki peluang 8.500 kali lebih tinggi untuk menjadi senator daripada rata-rata pria Amerika. Media Inggris itu mendengus bahwa AS tampaknya kian dangkal untuk menentukan kepemimpinan politik karena hanya mementingkan unsur genetik[3].

Tapi, Inggris pun secara historis memiliki banyak keluarga terkemuka dalam politik. Karier parlementer yang panjang memungkinkan anggota parlemen untuk membantu kerabat mereka. Bahkan di Jepang, Islandia, dan Irlandia, hampir sepertiga dari legislator pada 2009 adalah dinasti.

Yang tak terlewatkan, mesin pencarian Google otomatis akan mengidentifikasi Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai kawasan subur bagi dinasti politik.

Di India, tujuh turunan dinasti Nehru-Gandhi menguasai perpolitikan. Zulfikar Ali Bhutto, perdana menteri Pakistan pertama “mewariskan” jabatan politik pada anak-anaknya Benazir, Murtaza, dan Shahnawaz.

Baca juga:  Demonisasi Khilafah, Cara Rezim Menutupi Kegagalan Kapitalisme

Sedangkan di Asia Tenggara, terdapat sekitar 170 dinasti politik di Filipina. Lebih dari 90 persen dari seluruh provinsi di Filipina memiliki paling tidak satu dinasti politik. Seperti keluarga Marcos, keluarga Wapres ke-13 Jejomar Binay, keluarga Aquino, dan keluarga Presiden ke-13 Joseph Estrada.

And the last but not least, pasti Indonesia.

Edward Aspinall, dosen perubahan sosial politik di Australian National University (ANU) meriset tentang Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia[4].

Jadi, tidak aneh lagi jika Jokowi menyeret gerbongnya yang berisikan anak, menantu, besan, dan iparnya ikut berebut kue kekuasaan di Pilkada Desember 2020.

Riset Nagara Institute menyebutkan, pada Pemilu 2019 saja 17,22 persen anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti pejabat publik. Realitasnya memprihatinkan, hampir 80 wilayah (14,78%) di 541 wilayah se-Indonesia, penguasanya hasil dari politik dinasti[5].

Tanpa melakukan penelitian lebih jauh, setiap orang yang memiliki minat terhadap politik akan mampu menyimpulkan bahwa sistem demokrasi adalah tersangka utama yang melahirkan dinasti politik. Pengekspor utama demokrasi seperti AS pun tak bisa mengelak dari kenyataan ini.

Stephen Hess, sejarawan dan penasihat kepresidenan di masa Eisenhower pada 1966 menulis buku America’s Political Dynasties.

Lima puluh tahun kemudian, realitasnya masih sama. Inner cycle dinasti itu memang sengaja dipelihara oleh sistem. Seperti di AS, keluarga tertentu telah menyiapkan orang-orangnya sampai tahun 2030[6].

Apalagi struktur organisasi partai politik menjadi alat utama kelangsungan hidup dinasti politik. Parpol dan underbow-nyalah yang turut memelihara loyalisnya sehingga setia pada dinasti tertentu.

Di Indonesia, salah satu pengeluaran yang dialokasikan para elite politik adalah mengongkosi para loyalisnya. Mereka tidak hanya bekerja saat kampanye, tapi juga “mengamankan” image sang patron dengan cara apa pun, rela menjadi buzzer, hingga berbuat anarkis.

Demikianlah anomali demokrasi. Cranston menyebutkan, AS yang konon mengembangkan sistem pemerintahan yang sangat demokratis, nyatanya juga memupuk pseudoaristokratis yang menciptakan oligarki[7].

Pewarisan kekuasaan pada dinasti itulah yang menjadikan negara demokratis terbesar itu tak beda dengan monarki yang melanggengkan kekuasaan para aristokrat.

Hal itu kembali menjadi bukti tentang mitos demokrasi yang katanya mendasarkan keterpilihan berdasarkan prestasi. Nyatanya, representasi rakyat tak mendapatkan tempat dalam praktik demokrasi.

The Express Tribune –koran Pakistan berbahasa Inggris– menuliskan bahwa demokrasi tidak mungkin menghilangkan dinasti politik. Sistem ini memberikan prevalensi (kewajaran) pada kalangan tertentu dan justru membatasi peluang keterpilihan bagi orang-orang yang memiliki prestasi dan kompetensi terbaik.

Para “pangeran demokrasi” ini akan bertahan selama partai-partai politik tetap terfokus pada pendirinya dan modal politik hanya ditransfer melalui keluarga yang mendapatkan legitimasi representatif sebagai penjaga tunggal modal politik itu[8].

Baca juga:  Sandera Politik Biaya Tinggi

Realitas ini amat lekat dengan kondisi Indonesia. Hanya orang-orang yang direstui sang ketua umum parpollah yang bisa melenggang ke bursa Pilkada, tanpa menghargai kader yang puluhan tahun membangun karir politik dari bawah.

Fenomena tersebut juga terjadi di AS. Sejumlah kecil keluarga yang memonopoli kekuatan politik dapat merusak kualitas perwakilan demokratis yang semestinya disediakan untuk warga negara.

Legitimasi demokrasi Amerika memang sulit diraih. Demi mengejar jargon demokratisasi, ratusan pemilihan umum digelar setiap tahun di seluruh Amerika.

Akibatnya, seorang pemilih tidak mampu mengingat siapa yang mencalonkan diri dan untuk jabatan apa dalam setiap perhelatan[9]. Pemilih akan cenderung memilih person yang memiliki nama yang telah populer.

Alasan paling tepat sebenarnya adalah ongkos politik yang amat besar bagi proses demokrasi. Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat, demokrasi digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan[10], dan tentu saja timbunan uang.

Demokrasi –yang menjadi anak kandung kapitalisme– tentu tak bisa dilepaskan dengan belitan uang. Antonio Contreras dari The Manila Times berpendapat, melarang dinasti politik tidak akan menyebabkan keruntuhan oligarki. Karena inti kekuasaan (dalam demokrasi) berasal dari perilaku mencari uang dan patronasi politik.

Sementara, dinasti memang memungkinkan oligarki, yang berakar kuat dalam ketidaksetaraan struktural dalam kekayaan dan kekuasaan, serta kelemahan lembaga politik seperti sistem partai politik.[11]

Maka dalam negara demokratis mana pun, kekayaan materi memiliki andil besar memengaruhi pengambilan keputusan politik. Karena konsentrasi kekuasaan dan pengaruh mengalir melalui kapital, sah atau tidak sah.

Bahkan tanpa dinasti politik, kekuatan modal akan tetap menemukan cara untuk mengendalikan proses politik. Menurut Contreras, modal adalah kutukan demokrasi saat politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi[12].

Bahkan jika ada UU yang melawan dinasti politik, jika memungkinkan, para elite ekonomi akan tetap menemukan cara untuk memengaruhi proses politik.

Persis seperti yang terjadi di Indonesia. Larangan politik dinasti yang dituangkan dalam Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dibatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan bagi para pegiat antikorupsi; apa yang membuat 9 hakim MK sepakat dengan penggugat pasal 7 itu?

Bagaimanapun juga, pengusaha kaya akan mampu membangun jaringan untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan bisnisnya sekalipun harus melawan kepentingan umum.

Paradoks, anomali, dan sederet cacat demokrasi akan senantiasa terlihat sepanjang sejarah manusia. Karena itulah, Allah Sang Mudabbir telah mengatur sistem pemerintahan dalam Islam sebagai sistem yang sangat sederhana.

Prosesi pengangkatan pemimpin dalam Khilafah Islamiyah amat simpel sekaligus steril dari permainan politik. Kesederhanaan itu tidak memerlukan biaya tinggi ataupun lapisan regulasi yang mudah dipermainkan oknum yang tak takut akan pengawasan Allah.

Semua itu bisa terjadi karena pengangkatan Khalifah tidak memiliki tujuan selain menegakkan hukum Allah –yang dipastikan keadilannya bagi manusia– melalui kekuasaan.

Baca juga:  [Editorial] Demokrasi dan Korporatokrasi Biang Korupsi

Penguasa atau ulil amri mewakili kewajiban untuk melaksanakan syariat Allah SWT, bukan menjadi perpanjangan tangan donator politik yang biasa merekayasa kebijakan dan aturan legislasi.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (TQS Al-Ma’idah: 49).

Di lain pihak, perintah mengangkat Khalifah itu fardu kifayah bagi seluruh muslim, melalui akad pemilihan yang harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih.

Keridaan kaum muslimin itu diperlukan untuk mengantarkan pada baiat atas Khalifah. Baiat adalah pernyataan setia untuk menaati Khalifah selama dia konsisten terhadap penerapan hukum Islam secara kaffah.

Karena itu seseorang tidak boleh dipaksa dan ditekan untuk memberikan ketaatannya, sehingga akad Khilafah itu tidak sah dengan metode istikhlaf (penunjukan pengganti), yaitu dengan wasiat al ‘ahdu atau putra mahkota[13].

Hukum pengangkatan Khalifah adalah hak kaum muslimin, bukan hak Khalifah sebelumnya. Kaum musliminlah yang berhak mengadakan legalitas Khalifah.

Maka wasiat Khalifah atas orang lain, baik anaknya, kerabatnya atau orang lain untuk menerima jabatan Khalifah, jelas tidak sah karena berarti dia memberikan sesuatu yang bukan miliknya.

Akad pemerintahan harus memenuhi keridaan para pemilih yang diikuti dengan proses pembaiatan. Bahkan pendapat yang menyatakan bahwa Rasululullah Saw. telah menetapkan orang tertentu untuk menjadi Khalifah sebagai pengganti Beliau Saw., bertentangan dengan nas-nas syariat[14].

Sungguh perbedaan yang amat kontras, antara demokrasi dan sistem pemerintahan Islam. Kekuasaan pada sistem demokrasi, hanya mengabdi pada kekuasaan profan yang menihilkan peran Allah sebagai pengatur dan penentu hukum dunia.

Konsep ini menjadi konsekuensi logis demokrasi untuk mengamankan clique ‘kelompok kecil yang dianggap terus mengalirkan manfaat-manfaat materialistik pada penguasa dan keluarganya’.

Karena itu, sistem ini pasti abai akan hakikat sebuah kekuasaan, yang sejatinya harus menjadi pelayan masyarakat, baik yang lantang menyuarakan kritik atau yang menelan sendiri hidup dalam kezaliman demokrasi.

Baiklah, kembali pada kewajiban kita semua, kaum muslimin yang diseru Allah untuk fastabiqul khairot. Dan kebaikan yang sesungguhnya adalah menerapkan Al-Khoir, Islam, dalam naungan Khilafah Islamiyah, yang akan membersihkan sistem politik dan pemerintahan dari kotoran dan lumpur demokrasi. [MNews]

[1] Lecturer in Politics, Swinburne University of Technologypolitics, in Melbourne, Australia

[2]https://theconversation.com/family-ties-why-political-dynasties-rule-in-americas-democracy-36487

[3] https://www.macleans.ca/politics/washington/american-politics-theyve-become-a-family-affair/

[4]https://www.researchgate.net/publication/305630003_Understanding_family_politics_Successes_and_failures_of_political_dynasties_in_regional_Indonesia

[5] https://tirto.id/dinasti-politik-era-jokowi-menguat-apa-bahayanya-bagi-demokrasi-ezZ4

[6] Ibidem 3

[7] Ibidem 2

[8] https://tribune.com.pk/story/1740943/political-dynasties-democracy

[9] Ibidem 2

[10] Ibidem 8

[11] https://www.manilatimes.net/2020/07/23/opinion/columnists/topanalysis/the-problem-is-political-illiteracy-not-oligarchy-and-political-dynasties/744486/

[12] Ibidem 11

[13] An Nabhani, Taqiyuddin. 2011. Asy Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz II

[14] Ibidem 13

Bagaimana menurut Anda?

40 thoughts on ““Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

  • 9 Agustus 2020 pada 21:40
    Permalink

    Politik dinasti, kekuasaan oligarki, praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) kian subur dan terfasilitasi dalam sistem rusak demokrasi.

    Balas
  • 8 Agustus 2020 pada 13:05
    Permalink

    5 th sdh mau selesai 2 sesi
    Keluarga dimanfaatkan

    Balas
  • 7 Agustus 2020 pada 19:01
    Permalink

    Inilah kapitalisme yg dibingkai demokrasi

    Balas
  • 6 Agustus 2020 pada 19:56
    Permalink

    Mumpung lgi berkuasa kan? Sekalian aja lah #demokrasi_sistemrusak

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 11:57
    Permalink

    Dinasti Politik, Oligarki, Diktator itulah istilah yang selalu dilekatkan (lebih tepanya dituduhkan) kepada Sistem Islam (Khilafah). Namun realitasnya saat ini dalam sistem demokrasi yang dianut di dunia termasuk Indonesia praktek2 diatas menjadi budaya dalam sistem ini. Yang mjd perbedaan, munculnya praktek tsb di dalam Islam bukan krn kesalahan dari sistem namun karena salah dalam penerapannya (pada manusia), beda halnya dalam sistem demokrasi-kapitalis-sosialis munculnya praktek diatas krn memang kesalahan mendasar dr sistem itu sendiri yang memang sudah cacat sejak dari lahirnya.

    Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 06:36
    Permalink

    SubhanaAllah, sungguh demokrasi tidak layak dijadikan sistem pemerintahan…

    Balas
    • 8 Agustus 2020 pada 22:42
      Permalink

      Islam is the real solution….we need khilafah….Allahu Akbar

      Balas
  • 5 Agustus 2020 pada 05:09
    Permalink

    #ReturnbThevKhilafah

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 21:50
    Permalink

    Sepakat sekali ustdzah..sesuatu yg sdh menjadi style di sistem kapitalis

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 19:50
    Permalink

    Masyaa Allah, kalau gak baca artikel ini, gak tau kalau kita ini sangat2 jauh dari sistem yang Allah perintahkan.

    Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 10:07
    Permalink

    Siapa pun orangnya dalam sistem Demokrasi kapitalis tetap akan membangun dinasti politik, ga peduli wong cilik, termasuk juga “Ulama”. Itulah kenapa kita harus tinggalkan sistem rusak ini dan beralih pada Islam & khilafah..

    Balas
    • 7 Agustus 2020 pada 21:59
      Permalink

      Permasalahan akan tuntas bila sistem islam yg diterapkan.

      Balas
  • 4 Agustus 2020 pada 09:21
    Permalink

    Mari raih kebaikan yang sesungguhnya yaitu dengan menerapkan Al-Khoir, Islam, dalam naungan Khilafah Islamiyah, yang akan membersihkan sistem politik dan pemerintahan dari kotoran dan lumpur demokrasi.

    Balas
  • 3 Agustus 2020 pada 17:29
    Permalink

    Demokrasi sekuler melahirkan aji mumpung, mumpung berkuasa

    Balas
  • 3 Agustus 2020 pada 10:54
    Permalink

    Demokrasi memang tidak bisa menjadi pilihan

    Balas
  • 3 Agustus 2020 pada 09:49
    Permalink

    Tidak aneh lagi jika Jokowi menyeret gerbongnya yang berisikan anak, menantu, besan, dan iparnya ikut berebut kue kekuasaan di Pilkada Desember 2020.

    Balas
    • 8 Agustus 2020 pada 20:48
      Permalink

      Begitulah kalau kita hidup disistem saat ini, semua dikendalikan oleh para kapitalis para pemilik modal dan pemilik kekuasaan

      Balas
  • 3 Agustus 2020 pada 06:58
    Permalink

    Sistem yg ruwet, akal akalan doang. Itulah sistem yg batil dan rusak

    Balas
  • 3 Agustus 2020 pada 06:00
    Permalink

    kebaikan yang sesungguhnya adalah menerapkan Al-Khoir, Islam, dalam naungan Khilafah Islamiyah, yang akan membersihkan sistem politik dan pemerintahan dari kotoran dan lumpur demokrasi.

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 23:11
    Permalink

    Hal biasa di era sekarang

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 22:25
    Permalink

    Maa Syaa Allah Tabarakallah

    Balas
    • 3 Agustus 2020 pada 21:23
      Permalink

      Hanya Sistem politik Islam yang menjadi sistem terbaik. Sudah saatnya beralih kepada sistem Islam

      Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 21:55
    Permalink

    Patronase hanya ada kapitalisme yg mnginginkan kepentingan pribadi dan bukan atas dasar kemampuan juga kepentingan rakyat

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 20:40
    Permalink

    Dlm demokrasi jabatan bisa diturunkan kpd kerabat anak.menantu ipar.dlm sistem Islam tetap harus ada pembaiatan tdk turun tahta atau warisan kekuasaan.saatnya ganti sistem dgn sistem Islam (khilafah)

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 20:39
    Permalink

    Politik dinasti sesuatu yg sangat mungkin terjadi didalam sistem kapitalis saat ini, dengan beban biaya kampanye yang sangat besar juga perlakuan khusus yg begitu menggiurkan sehingga membuat para pejabat enggan memberikan posisinya kepada orang lain.

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 20:09
    Permalink

    Aktivitas berbuat baik dan amar ma’ruf nahi mungkar.. sdh seharusnya disadari oleh kita semua bahwa hal tersebut adalah kewajiban agar kita bsa kembali k islam bukan demokrasi

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 19:19
    Permalink

    Semoga Khilafah segera tegak

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 17:16
    Permalink

    Ya Allah segera beri pertolonganmu agar penguasa zolim berhenti zolimi rakyat,dengan khilafah semua menjadi indah

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 16:46
    Permalink

    Melarang dinasti politik tidak akan menyebabkan keruntuhan oligarki. Karena inti kekuasaan (dalam demokrasi) berasal dari perilaku mencari uang dan patronasi politik.

    Balas
    • 5 Agustus 2020 pada 08:42
      Permalink

      Iya…. Wajar.. harus maklum sama ruwetnya masalah karena sistem sekarang yang abai terhadap Islam.
      Menjaga kewarasan di tengah kekacauan.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *