“Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Dalam demokrasi, patronasi biasa terjadi, sekalipun sistem ini sering diklaim sebagai sistem politik yang menonjolkan kesetaraan pada siapa pun.

Mitosnya, rakyat jelata diberikan hak memenangkan kontestasi sebagai penguasa atau penentu kebijakan. Namun realitasnya, kesempatan untuk mengecap kekuasaan hanya diberikan pada person yang memiliki akses dan peluang besar untuk meraih posisi itu.

Keluarga penguasa dan politisi, baik karena ikatan darah ataupun perkawinan, jelas menerima privilege utama. Karena itu dinasti politik dapat ditemukan di mana pun, termasuk di negara full democracy –yang konon demokrasinya mapan sehingga money politics-nya tak tampak jelas–. Apalagi di negara yang masih harus dipantau perkembangan demokrasinya oleh Barat.

Realitas ini membuktikan jika modal penting berpolitik yang mengandalkan kesetaraan, sebagaimana konstitusi Amerika yang menyatakan “No title of nobility shall be granted by the United States” (Titel bangsawan tidak akan diberikan oleh Amerika Serikat), sama sekali tidak benar.

Bryan Cranston[1], dalam tesisnya American Dynasties: A Study of Intergenerational Democratic Success, mengidentifikasi 167 keluarga di AS memiliki anggota keluarga yang dipilih untuk jabatan publik selama 3 generasi berturut-turut, dan 22 keluarga melanggengkan tradisi itu selama 4 generasi berturut-turut.[2]

Dunia jelas tak asing dengan keluarga Bush, Kennedy, Adams, Roosevelt, hingga Clinton. Seperti George Senior, adalah putra Senator Connecticut Prescott Bush, yang menjadi anggota kongres, diplomat, direktur CIA, dan Wapres sebelum memenangkan kursi kepresidenan pada 1988.

Putra sulungnya, George Walker, menjadi presiden selama dua periode 12 tahun kemudian. Adiknya, John Ellis “Jeb” Bush adalah Gubernur Florida ke-43.

Keluarga Kennedy, mungkin, adalah dinasti politik yang paling dikenal dalam sejarah Amerika. Ada pula John Adams yang mengangkat putranya John Quincy Adams menjadi presiden ke-8 AS, dan putra John Quincy, Charles Adams, anggota DPR Massachusetts yang gagal mencalonkan diri sebagai Wapres pada 1848.

Tak hanya jabatan eksekutif, untuk elite legislator, New York Times menghitung dari 2003 hingga 2006, anak senator yang berhasil menduduki Senat memiliki persen tertinggi dalam sejarah AS.

Menurut The Guardian, putra senator memiliki peluang 8.500 kali lebih tinggi untuk menjadi senator daripada rata-rata pria Amerika. Media Inggris itu mendengus bahwa AS tampaknya kian dangkal untuk menentukan kepemimpinan politik karena hanya mementingkan unsur genetik[3].

Tapi, Inggris pun secara historis memiliki banyak keluarga terkemuka dalam politik. Karier parlementer yang panjang memungkinkan anggota parlemen untuk membantu kerabat mereka. Bahkan di Jepang, Islandia, dan Irlandia, hampir sepertiga dari legislator pada 2009 adalah dinasti.

Yang tak terlewatkan, mesin pencarian Google otomatis akan mengidentifikasi Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai kawasan subur bagi dinasti politik.

Di India, tujuh turunan dinasti Nehru-Gandhi menguasai perpolitikan. Zulfikar Ali Bhutto, perdana menteri Pakistan pertama “mewariskan” jabatan politik pada anak-anaknya Benazir, Murtaza, dan Shahnawaz.

Baca juga:  Ilusi Partisipasi Politik Perempuan Sejahterakan Perempuan

Sedangkan di Asia Tenggara, terdapat sekitar 170 dinasti politik di Filipina. Lebih dari 90 persen dari seluruh provinsi di Filipina memiliki paling tidak satu dinasti politik. Seperti keluarga Marcos, keluarga Wapres ke-13 Jejomar Binay, keluarga Aquino, dan keluarga Presiden ke-13 Joseph Estrada.

And the last but not least, pasti Indonesia.

Edward Aspinall, dosen perubahan sosial politik di Australian National University (ANU) meriset tentang Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia[4].

Jadi, tidak aneh lagi jika Jokowi menyeret gerbongnya yang berisikan anak, menantu, besan, dan iparnya ikut berebut kue kekuasaan di Pilkada Desember 2020.

Riset Nagara Institute menyebutkan, pada Pemilu 2019 saja 17,22 persen anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti pejabat publik. Realitasnya memprihatinkan, hampir 80 wilayah (14,78%) di 541 wilayah se-Indonesia, penguasanya hasil dari politik dinasti[5].

Tanpa melakukan penelitian lebih jauh, setiap orang yang memiliki minat terhadap politik akan mampu menyimpulkan bahwa sistem demokrasi adalah tersangka utama yang melahirkan dinasti politik. Pengekspor utama demokrasi seperti AS pun tak bisa mengelak dari kenyataan ini.

Stephen Hess, sejarawan dan penasihat kepresidenan di masa Eisenhower pada 1966 menulis buku America’s Political Dynasties.

Lima puluh tahun kemudian, realitasnya masih sama. Inner cycle dinasti itu memang sengaja dipelihara oleh sistem. Seperti di AS, keluarga tertentu telah menyiapkan orang-orangnya sampai tahun 2030[6].

Apalagi struktur organisasi partai politik menjadi alat utama kelangsungan hidup dinasti politik. Parpol dan underbow-nyalah yang turut memelihara loyalisnya sehingga setia pada dinasti tertentu.

Di Indonesia, salah satu pengeluaran yang dialokasikan para elite politik adalah mengongkosi para loyalisnya. Mereka tidak hanya bekerja saat kampanye, tapi juga “mengamankan” image sang patron dengan cara apa pun, rela menjadi buzzer, hingga berbuat anarkis.

Demikianlah anomali demokrasi. Cranston menyebutkan, AS yang konon mengembangkan sistem pemerintahan yang sangat demokratis, nyatanya juga memupuk pseudoaristokratis yang menciptakan oligarki[7].

Pewarisan kekuasaan pada dinasti itulah yang menjadikan negara demokratis terbesar itu tak beda dengan monarki yang melanggengkan kekuasaan para aristokrat.

Hal itu kembali menjadi bukti tentang mitos demokrasi yang katanya mendasarkan keterpilihan berdasarkan prestasi. Nyatanya, representasi rakyat tak mendapatkan tempat dalam praktik demokrasi.

The Express Tribune –koran Pakistan berbahasa Inggris– menuliskan bahwa demokrasi tidak mungkin menghilangkan dinasti politik. Sistem ini memberikan prevalensi (kewajaran) pada kalangan tertentu dan justru membatasi peluang keterpilihan bagi orang-orang yang memiliki prestasi dan kompetensi terbaik.

Para “pangeran demokrasi” ini akan bertahan selama partai-partai politik tetap terfokus pada pendirinya dan modal politik hanya ditransfer melalui keluarga yang mendapatkan legitimasi representatif sebagai penjaga tunggal modal politik itu[8].

Baca juga:  Ujung Demokrasi Adalah Tirani

Realitas ini amat lekat dengan kondisi Indonesia. Hanya orang-orang yang direstui sang ketua umum parpollah yang bisa melenggang ke bursa Pilkada, tanpa menghargai kader yang puluhan tahun membangun karir politik dari bawah.

Fenomena tersebut juga terjadi di AS. Sejumlah kecil keluarga yang memonopoli kekuatan politik dapat merusak kualitas perwakilan demokratis yang semestinya disediakan untuk warga negara.

Legitimasi demokrasi Amerika memang sulit diraih. Demi mengejar jargon demokratisasi, ratusan pemilihan umum digelar setiap tahun di seluruh Amerika.

Akibatnya, seorang pemilih tidak mampu mengingat siapa yang mencalonkan diri dan untuk jabatan apa dalam setiap perhelatan[9]. Pemilih akan cenderung memilih person yang memiliki nama yang telah populer.

Alasan paling tepat sebenarnya adalah ongkos politik yang amat besar bagi proses demokrasi. Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat, demokrasi digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan[10], dan tentu saja timbunan uang.

Demokrasi –yang menjadi anak kandung kapitalisme– tentu tak bisa dilepaskan dengan belitan uang. Antonio Contreras dari The Manila Times berpendapat, melarang dinasti politik tidak akan menyebabkan keruntuhan oligarki. Karena inti kekuasaan (dalam demokrasi) berasal dari perilaku mencari uang dan patronasi politik.

Sementara, dinasti memang memungkinkan oligarki, yang berakar kuat dalam ketidaksetaraan struktural dalam kekayaan dan kekuasaan, serta kelemahan lembaga politik seperti sistem partai politik.[11]

Maka dalam negara demokratis mana pun, kekayaan materi memiliki andil besar memengaruhi pengambilan keputusan politik. Karena konsentrasi kekuasaan dan pengaruh mengalir melalui kapital, sah atau tidak sah.

Bahkan tanpa dinasti politik, kekuatan modal akan tetap menemukan cara untuk mengendalikan proses politik. Menurut Contreras, modal adalah kutukan demokrasi saat politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi[12].

Bahkan jika ada UU yang melawan dinasti politik, jika memungkinkan, para elite ekonomi akan tetap menemukan cara untuk memengaruhi proses politik.

Persis seperti yang terjadi di Indonesia. Larangan politik dinasti yang dituangkan dalam Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dibatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan bagi para pegiat antikorupsi; apa yang membuat 9 hakim MK sepakat dengan penggugat pasal 7 itu?

Bagaimanapun juga, pengusaha kaya akan mampu membangun jaringan untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan bisnisnya sekalipun harus melawan kepentingan umum.

Paradoks, anomali, dan sederet cacat demokrasi akan senantiasa terlihat sepanjang sejarah manusia. Karena itulah, Allah Sang Mudabbir telah mengatur sistem pemerintahan dalam Islam sebagai sistem yang sangat sederhana.

Prosesi pengangkatan pemimpin dalam Khilafah Islamiyah amat simpel sekaligus steril dari permainan politik. Kesederhanaan itu tidak memerlukan biaya tinggi ataupun lapisan regulasi yang mudah dipermainkan oknum yang tak takut akan pengawasan Allah.

Semua itu bisa terjadi karena pengangkatan Khalifah tidak memiliki tujuan selain menegakkan hukum Allah –yang dipastikan keadilannya bagi manusia– melalui kekuasaan.

Baca juga:  Di Balik Islamofobia Rezim Penguasa

Penguasa atau ulil amri mewakili kewajiban untuk melaksanakan syariat Allah SWT, bukan menjadi perpanjangan tangan donator politik yang biasa merekayasa kebijakan dan aturan legislasi.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (TQS Al-Ma’idah: 49).

Di lain pihak, perintah mengangkat Khalifah itu fardu kifayah bagi seluruh muslim, melalui akad pemilihan yang harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih.

Keridaan kaum muslimin itu diperlukan untuk mengantarkan pada baiat atas Khalifah. Baiat adalah pernyataan setia untuk menaati Khalifah selama dia konsisten terhadap penerapan hukum Islam secara kaffah.

Karena itu seseorang tidak boleh dipaksa dan ditekan untuk memberikan ketaatannya, sehingga akad Khilafah itu tidak sah dengan metode istikhlaf (penunjukan pengganti), yaitu dengan wasiat al ‘ahdu atau putra mahkota[13].

Hukum pengangkatan Khalifah adalah hak kaum muslimin, bukan hak Khalifah sebelumnya. Kaum musliminlah yang berhak mengadakan legalitas Khalifah.

Maka wasiat Khalifah atas orang lain, baik anaknya, kerabatnya atau orang lain untuk menerima jabatan Khalifah, jelas tidak sah karena berarti dia memberikan sesuatu yang bukan miliknya.

Akad pemerintahan harus memenuhi keridaan para pemilih yang diikuti dengan proses pembaiatan. Bahkan pendapat yang menyatakan bahwa Rasululullah Saw. telah menetapkan orang tertentu untuk menjadi Khalifah sebagai pengganti Beliau Saw., bertentangan dengan nas-nas syariat[14].

Sungguh perbedaan yang amat kontras, antara demokrasi dan sistem pemerintahan Islam. Kekuasaan pada sistem demokrasi, hanya mengabdi pada kekuasaan profan yang menihilkan peran Allah sebagai pengatur dan penentu hukum dunia.

Konsep ini menjadi konsekuensi logis demokrasi untuk mengamankan clique ‘kelompok kecil yang dianggap terus mengalirkan manfaat-manfaat materialistik pada penguasa dan keluarganya’.

Karena itu, sistem ini pasti abai akan hakikat sebuah kekuasaan, yang sejatinya harus menjadi pelayan masyarakat, baik yang lantang menyuarakan kritik atau yang menelan sendiri hidup dalam kezaliman demokrasi.

Baiklah, kembali pada kewajiban kita semua, kaum muslimin yang diseru Allah untuk fastabiqul khairot. Dan kebaikan yang sesungguhnya adalah menerapkan Al-Khoir, Islam, dalam naungan Khilafah Islamiyah, yang akan membersihkan sistem politik dan pemerintahan dari kotoran dan lumpur demokrasi. [MNews]

[1] Lecturer in Politics, Swinburne University of Technologypolitics, in Melbourne, Australia

[2]https://theconversation.com/family-ties-why-political-dynasties-rule-in-americas-democracy-36487

[3] https://www.macleans.ca/politics/washington/american-politics-theyve-become-a-family-affair/

[4]https://www.researchgate.net/publication/305630003_Understanding_family_politics_Successes_and_failures_of_political_dynasties_in_regional_Indonesia

[5] https://tirto.id/dinasti-politik-era-jokowi-menguat-apa-bahayanya-bagi-demokrasi-ezZ4

[6] Ibidem 3

[7] Ibidem 2

[8] https://tribune.com.pk/story/1740943/political-dynasties-democracy

[9] Ibidem 2

[10] Ibidem 8

[11] https://www.manilatimes.net/2020/07/23/opinion/columnists/topanalysis/the-problem-is-political-illiteracy-not-oligarchy-and-political-dynasties/744486/

[12] Ibidem 11

[13] An Nabhani, Taqiyuddin. 2011. Asy Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz II

[14] Ibidem 13

40 komentar pada ““Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

Tinggalkan Balasan