Aroma Korporatokrasi di Balik Polemik POP

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Saat masyarakat Indonesia masih disuguhkan persoalan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tak berkesudahan, tak ada inovasi signifikan terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan para siswa yang terkendala. Baik permasalahan sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta keterpurukan ekonomi yang semakin tinggi.

Kini masyarakat disuguhkan pula oleh kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

POP adalah program peningkatan kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan organisasi masyarakat. Dana hibah yang dianggarkan pemerintah senilai total Rp595 miliar.

Ormas yang lolos seleksi akan diberi dana sesuai kategori yang telah ditetapkan. Kategori Gajah diberi dana hingga Rp20 miliar, kategori Macan dengan dana hingga Rp5 miliar, dan kategori Kijang dengan dana hingga Rp1 miliar. (suara.com 23/07/2020)

POP ini merupakan salah satu bagian dari Sekolah Penggerak yang didirikan Kemendikbud, sebuah lembaga yang melibatkan beberapa organisasi masyarakat dan para relawan pendidikan yang dapat ikut berpartisipasi menciptakan sekolah-sekolah penggerak di Indonesia.

Fokus kerjanya adalah peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan demi meningkatkan hasil belajar siswa.

Kontroversi POP

Bukan kali ini saja program Nadiem menjadi sorotan. Program POP yang merupakan program unggulan Nadiem kembali dikritisi.

Proses seleksi yang cepat dan tidak transparan terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan dana hibah, membuat banyak kalangan mempertanyakan ketidakjelasan proses dan urgensi program tersebut.

Wajar akhirnya organisasi besar di bidang pendidikan yaitu PGRI, Muhammadiyah, dan NU, menyatakan mundur dari program tersebut.

Padahal ketiga organisasi ini yang dinilai telah bekerja keras dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Mundurnya mereka dalam program ini adalah pukulan keras bagi Kemendikbud.

Belum lagi kontroversi masuknya Putera Sampoerna dan Tanoto Foundation jadi mitra POP Kemendikbud. Keduanya mendapatkan kategori Gajah sebesar Rp20 miliar dari POP ini.

Bayangkan, sebuah lembaga corporate social responsibility (CSR) perusahaan besar, lolos dalam POP ini. Artinya mereka berhak atas dana hibah dari pemerintah yang sumbernya dari APBN.

Belakangan, Putera Sampoerna dan Tanoto Foundation menyangkal menggunakan dana APBN dalam menjalankan programnya dan mereka menyatakan akan menggunakan dana mandiri. Meski begitu, perubahan skema pembiayaan ini terjadi setelah derasnya protes dari masyarakat.

Baca juga:  BPFA+25, Liberalisasi Perempuan dalam Dunia Pendidikan

Alasan itulah yang membuat KPK mengatakan akan mengundang Mendikbud Nadiem terkait polemik POP ini.

Salah Akibat Demokrasi

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, yang salah itu bukanlah Nadiem, seorang pebisnis muda yang baru masuk ke birokrasi pemerintahan. Yang patut dipersalahkan adalah presiden Jokowi. Dialah yang mengangkat seorang menteri.

Din Syamsudin pun meminta Nadiem untuk menghentikan program POP dan mengalihkan dananya untuk membantu siswa-siswi yang kesulitan belajar. (suara.com 29/07/2020)

Sudah rahasia umum, pengangkatan menteri di era koalisi gemuk bukan berdasarkan kapabilitas. Kepentingan politik jauh di atas profesionalitas. Kue kekuasaan harus adil terbagi demi keberlangsungan koalisi.

Maklum, kerja mereka didasari atas asas manfaat. Sehingga ikatan yang terjadi dalam kabinet, semata karena kesamaan kepentingan. Sayangnya, kepentingannya bukan untuk umat, tapi partai.

Pun sampai tulisan ini dibuat, Jokowi belum bersuara atas apa yang dilakukan menterinya. Meski hal demikian bukanlah sesuatu yang baru. Umat jelas penasaran, ingin tahu sikap presiden selaku penanggung secara umum terhadap kebijakan POP ini.

Jika nantinya presiden tidak tahu-menahu permasalahan yang terjadi dan menyalahkan menteri di bawahnya, itu pun bukan hal yang baru.

Beginilah cara kerja kabinet dalam naungan demokrasi. Berjalan sendiri-sendiri.

Sudah benar apa yang disampaikan Din Syamsudin, yang paling bertanggung jawab atas permasalahan POP ini adalah Presiden.

Dan jangan lupa, yang menjadikan presiden tak memiliki kuasa penuh terhadap kinerja menterinya adalah sistem politik demokrasi.

POP Berpotensi melanggengkan Persahabatan Birokrasi dan Korporasi

Sebenarnya, bahaya paling besar dari POP ini adalah lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap tugas utamanya: mengurusi seluruh kemaslahatan umat, termasuk pendidikan.

Bagian penting dari keberlangsungan kualitas pendidikan adalah meningkatkan kualitas guru. Seharusnya, pemerintah tidak menyubkontrakkan tugas ini pada pihak lain/korporasi. Karena jika pemerintah bermitra, maka arah pendidikan terutama kualitas guru, akan sulit dikontrol negara.

Program peningkatan kualitas guru yang dilakukan CSR sebuah perusahaan besar misalnya. Besar kemungkinan tujuan mengarah pada profit. Meski konsep CSR adalah sebagai kontribusi mereka di bidang sosial masyarakat, tetap saja tak akan terlepas dari target keuntungan perusahaan.

Baca juga:  Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh

Maka, kualitas guru yang mereka inginkan tentu sosok guru yang sejalan dan “tidak akan mengganggu” kepentingan mereka. Selain itu, kemitraan ini berpotensi buruk terhadap arah pendidikan negara yang bisa disetir kepentingan korporasi.

Sudahlah rezim saat ini sedang dikendalikan korporasi, adanya POP ini menambah langgengnya “persahabatan” korporasi dan birokrasi. Sebab, sejatinya program ini sedang menyiapkan generasi yang memuluskan persahabatan tadi.

Itulah korporatokrasi, model negara dalam kapitalisme. Yaitu negara yang menyerahkan program-program pembangunannya pada korporasi, sudah tentu keuntungan menjadi orientasinya.

Maka, POP ini pun lahir dari cara pandang yang demikian. Bahwa negara menyerahkan tugasnya pada korporasi, dengan diksi “bermitra”.

Padahal, instrumen untuk peningkatan kualitas guru sudah ada. Kenapa harus dibuat lagi program yang jelas menelan dana besar? Jika instrumen ini dirasa belum optimal, seharusnya tinggal dievaluasi dan dibuat inovasi.

Adapun jika ingin melibatkan masyarakat atau pakar, sebenarnya pemerintah bisa merekrut mereka untuk membantu berjalannya program tersebut agar maksimal.

Wajar jika banyak pengamat mengatakan, alokasi dana POP ini lebih baik dialokasikan untuk PJJ saja. Karena hal yang krusial dan belum juga diselesaikan Mendikbud adalah kualitas PJJ saat pandemi.

Puluhan juta anak sulit mengakses pendidikan karena kurangnya sarana dan prasarana. Ketersediaan gawai canggih, kuota, dan jaringan yang menunjang PJJ saja masih bermasalah.

Beginilah jika model negara korporatokrasi bekerja. Kemaslahatan korporasi lebih diutamakan. Malah fokus pada dana hibah untuk korporasi daripada pelayanan kebutuhan bagi masyarakat.

Kebijakan Islam: Efektif dan Efisien

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar yang dijamin negara dan merupakan hak setiap warga negara. Pendidikan bukan hanya berbicara soal proses belajar mengajar, namun juga seluruh hal yang mendukungnya. Termasuk sarana prasarana, kurikulum, akreditasi, kualitas guru, dan sebagainya.

Juga yang terpenting, bagaimana agar pendidikan bisa diakses seluruh masyarakat dengan mudah. Karena sesungguhnya, negara adalah pemelihara dan pengatur umatnya, termasuk masalah pendidikan.

Baca juga:  [Editorial] Pendidikan Sekuler Sukses Menjadi Mesin Perusak Generasi

“Seorang iman (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa negara adalah penyedia pendidikan, termasuk dananya. Sehingga dalam Islam tidak akan ditemui sekolah berbiaya tinggi, karena biaya pendidikan seluruhnya berasal dari kas baitulmal. Sumber utama dana baitulmal bukan dari pajak sebagaimana kas negara saat ini.

Hal ini berdasarkan ijmak sahabat Imam ad-Dimasqi, meriwayatkan dari Al-Wadhiyah bin Atha, bahwa di Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji pada mereka masing-masing 15 Dinar atau setara dengan 15 ekor kambing.

Meskipun jumlah ini tidaklah bersifat mutlak, tentu tetap menunjukkan gambaran betapa jasa guru benar-benar dihargai oleh negara.

Selain dana yang besar untuk pendidikan, negara pun akan bersungguh-sungguh mengoptimalkan segala sarana dan prasarananya: fasilitas laboratorium, perpustakaan, bangunan sekolah yang menunjang kenyamanan siswa belajar, termasuk kualitas guru.

Hal demikian adalah implementasi dari kaidah ushul yang menyatakan, “Sebuah kewajiban tidak akan terlaksana sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib.”

Sistem pendidikan tak akan bisa terlaksana sempurna tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Maka optimalisasi sarana prasarana menjadi wajib bagi negara untuk mengadakannya.

Inilah yang menjadi konsep pendidikan dalam Islam. Islam tak melibatkan korporasi dalam pelaksanaan kerjanya. Adapun keberadaan korporasi dibolehkan, tapi harus sejalan dengan misi utama pendidikan negara.

Meski demikian, implementasi kebijakan negara yang memuaskan, tidak akan menyuburkan pelibatan korporasi. Sebab negara telah dengan suksesnya memenuhi seluruh kebutuhan umat.

Hanya saja, kebijakan negara terkait sistem pendidikan tak bisa dipisahkan dengan sistem politik, ekonomi, sosial, dan seluruh sistem yang berada di bawah ideologi negara.

Maka, jika telah jelas keunggulan sistem pendidikan Islam, harus ada upaya untuk merealisasikan ideologi Islam dalam bingkai negara, yang akan menerapkan sistem ini secara sempurna, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

4 tanggapan untuk “Aroma Korporatokrasi di Balik Polemik POP

  • 1 Agustus 2020 pada 22:07
    Permalink

    POP merupakan kebijakan yg gegabah dn hanya menghabiskn anggaran negara serta miskin empati pd rakyat yg miskin dn menderita ditengah pandemi.
    smg sistem Islam akan segera diterapkn dlm seluruh aspek kehidupan dlm bingkai daulah khilafah sehingga tdk ada lg pr penghianat rakyat atas nama apapun, aamiin

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 20:45
    Permalink

    Hanya dalam sistem islamlah dunia pendidikan berkualitas.menghasilkan generasi unggul IPTEK/IMTAQ terwujud.mari perjuangan kan untuk bisa tegak kembali Allahu Akbar 💪👍👌

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *