Meluruskan Ambiguitas Fungsi Ormas

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS – Program Organisasi Penggerak (POP), yang merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud, mendapat protes keras dari dua ormas besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah.

Program tersebut bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi tiga kategori, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.[i]

Protes muncul dikarenakan hasil seleksi POP Kemendikbud tersebut tidak transparan. Alih-alih menunjukkan keterbukaannya, Kemendikbud justru mengalokasikan anggaran pendidikannya dengan kategori Gajah kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masing-masing Rp20 miliar.

Dua entitas ini masuk dalam kategori besar dari 156 ormas yang lolos dalam program organisasi penggerak.

Sebagaimana diketahui, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation merupakan yayasan dari perusahaan raksasa. DPR bahkan mempertanyakan maksud pemerintah mengikutsertakan kedua yayasan dari perusahaan raksasa tersebut dalam menerima anggaran negara.[ii]

Sebagai bentuk protes, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah pun menyatakan mundur dari kepesertaan POP.

Usai Muhammdiyah dan PBNU, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyusul memutuskan tidak bergabung dengan program tersebut.[iii]

Tentu cukup mengejutkan. Sebagaimana diketahui, hubungan NU dan Muhammadiyah selama ini dinilai cukup “mesra” dengan pemerintahan hari ini.

Terlebih NU –dengan didudukkannya Ma’ruf Amin sebagai wapres–, seolah semua kebijakan rezim adalah benar dan didukung 100%. Sebaliknya, jika ada pihak yang bersikap kritis terhadap rezim, mereka akan berteriak kencang membelanya.

Dukungan selama ini pun berimbas balik dengan digandengnya NU dalam berbagai program pemerintah, baik proyek deradikalisasi maupun program ekonomi.

Baca juga:  Menimbang Politik Islam Mendesain Kebangkitan

Kucuran dana pun dijanjikan mengalir, meski sempat Ketua Umum Pengurus Besar NU, Said Aqil Siradj menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pemberian memberikan kredit murah sebesar Rp1,5 triliun.

Janji ini, kata Said, tertuang dalam nota kesepahaman antara PBNU dan Kementerian Keuangan.[iv] Lantas tiba-tiba, tanpa angin tanpa hujan, mereka disingkirkan begitu saja.

Ormas dalam Sistem Kapitalisme

Fenomena mesra-renggangnya hubungan ormas dengan rezim penguasa bukanlah suatu hal yang baru. Di Indonesia sendiri terdapat banyak dan beragam ormas yang terdaftar.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, data terbaru yang dilansir per Rabu (31/07/2019) pukul 08.50 WIB, terdapat 420.381 ormas ada di Indonesia.

Jumlah ormas terdaftar tersebut dibagi tiga kategori. Pertama, ormas yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), berjumlah 25.812 dengan rincian di Kemendagri berjumlah 1.688, provinsi 8.170, dan kabupaten/kota 16.954.

Kedua, ormas yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berjumlah 393.497 yang terdiri atas Perkumpulan berjumlah 163.413 dan Yayasan (230.084).

Ketiga, ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), berjumlah 72 Ormas Asing.[v]

Mengapa jumlahnya bisa ratusan ribu? Dalam sistem kapitalime, adalah keniscayaan berbilangnya ormas hingga ratusan ribu. Karena tujuan pendirian ormas adalah melakukan pengembangan masyarakat (community development) dalam berbagai hal.

Karena motor penggerak kapitalisme adalah ekonomi, tentu salah satu prioritas pendirian ormas adalah pendampingan masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisional maupun industri kreatif lainnya.

Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan. Dengan penghasilannya, masyarakat tetap mengonsumsi produk kapitalisme dan masih bisa menjadi pekerja di industri-industri para kapitalis.

Tentu sebagian besar ormas tidak menyadarinya. Bahkan tujuan dan fungsi ormas dinarasikan keberadaannya untuk menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Juga dinarasikan keberadaan ormas untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.

Baca juga:  Parpol Sekuler, Penebar Virus Islamofobia

Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah, telah “memaksa” ormas digunakan sebagai alat meraih kepentingan tertentu.

Bahkan di kala ormas tidak memiliki pemikiran sahih yang diembannya di tengah masyarakat, justru ormaslah yang memuluskan program dan kebijakan pemerintah yang mencederai dan merugikan masyarakat.

Di sisi lain, agar ormas tetap eksis di tengah masyarakat, diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Untuk itu tak sedikit ormas didanai kapitalis dunia.

Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu masyarakat akan tetap memiliki daya beli, memutus peran pemerintah, dan yang terpenting adalah negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Ormas dalam Islam, Adakah?

Dengan runtuhnya Daulah Khilafah Ustmaniyyah, hancurlah benteng kaum muslimin. Runtuh pula aturan kehidupan yang bersendikan syariat Allah.

Posisi Daulah Khilafah pun digantikan kafir imperialis yang menerapkan aturan-aturan kufur yang membawa kesengsaraan dan kehinaan kaum muslimin.

Kemudian, gelombang kesadaran untuk mengembalikan Daulah Khilafah, memunculkan ormas-ormas dalam bentuk gerakan politik.

Gerakan politik yang ada, tidak ada yang mempunyai tujuan pendiriannya kecuali untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin berupa kembalinya Daulah Khilafah di tengah mereka. Artinya, aktivitas mereka semata berkutat pada aktivitas politik.

Dalam sejarah Daulah Khilafah, kaum muslimin tidak mengenal ormas yang bergerak di bidang kemaslahatan umat, baik pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Mengapa? Karena semua sudah dipenuhi negara.

Daulah Khilafah bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan asasiyah (mendasar) yang bersifat kolektif, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan; Di samping kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Jika di tengah umat ada individu yang kaya raya, berkeinginan untuk membangun rumah sakit atau tempat-tempat pendidikan, tidak ada larangan bagi mereka. Sifatnya kerja individual, bukan kerja ormas atau LSM sebagaimana dalam kehidupan kapitalisme.

Baca juga:  Editorial: Tolak Total Kebijakan Neoliberal

Tak ada cerita dalam Daulah Khilafah, peran negara digantikan ormas ataupun LSM.

Dalam Islam, ormas yang wajib ada dalam sebuah tatanan masyarakat adalah dalam bentuk partai politik. Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat alamiah, namun kewajiban yang ditetapkan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; Merekalah orang-orang yang beruntung.(QS Ali Imran: 104)

Sebagaimana terkandung dalam nas tersebut, keberadaan partai politik bertujuan untuk menyerukan Islam, baik dalam konteks menerapkan Islam secara kaffah, maupun mengajak nonmuslim agar bersedia memeluk Islam dengan sukarela.

Selain itu, partai politik juga menyerukan pada yang makruf dan mencegah dari tindak kemungkaran, oleh masyarakat maupun negara.

Ketika Khilafah belum ada, partai politik mempunyai misi mengembalikan tegaknya Khilafah dalam rangka mewujudkan kembali kehidupan Islam di tengah umat.

Sedangkan ketika Khilafah Islamiyah telah tegak, maka partai politik mempunyai misi menjaga tegaknya Khilafah agar tetap bervisi mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Oleh karena visi dan misinya demikian, maka tidak diperkenankan partai yang tidak berlandaskan akidah Islam tegak dalam kehidupan Islam.

Jelaslah, partai politik ini adalah partai dakwah, tidak melakukan aktivitas lain selain dakwah. Aktivitas lain menjadi kewajiban negara, bukan kewajiban partai politik.

Dengan kecemerlangan pemikiran dan kejelasan metode yang diembannya, serta bertumpu pada orang-orang yang berkeinginan sahih dan terikat dengan ikatan yang juga sahih, sebuah partai politik tidak akan terjebak dalam aktivitas pragmatis.

Tidak pula terjebak dimanfaatkan penguasa atau pihak lain. Keinginannya hanya satu: mengembalikan kemuliaan umat dalam naungan Khilafah. Wallahu a’lam. [MNews]

Referensi:

[i] https://republika.co.id/berita/qdwhf3320/numuhammadiyah-mundur-komisi-x-dpr-ada-ketidakberesan

[ii] https://republika.co.id/berita/qdwmf8320/nu-muhammadiyah-mundur-aypi-pemerintah-semauem-gueem

[iii] https://news.detik.com/berita/d-5106173/usai-muhammadiyah-pbnu-pgri-ikut-mundur-dari-organisasi-penggerak-kemdikbud?tag_from=wp_nhl_17

[iv]  https://nasional.tempo.co/read/1288028/said-aqil-pbnu-tagih-janji-sri-mulyani-beri-kredit-rp-15-triliun/full&view=ok

[v] https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia#:~:text=Faktanya%2C%20Ormas%20yang%20terdaftar%20di,ormas%20yang%20ada%20di%20Indonesia.

Bagaimana menurut Anda?

27 tanggapan untuk “Meluruskan Ambiguitas Fungsi Ormas

  • 1 Agustus 2020 pada 21:56
    Permalink

    Semoga NU segera tersadar bahwa mereka dimanfaatkan/digunakan sebagai alat oleh negara demi kepentingan para kapitalis.

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 21:30
    Permalink

    Umat tdk membutuhkan moderasi agama, umat membutuhkan Islam Kaffah

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 19:03
    Permalink

    Dalam sistem kapitalisme seperti saat ini yang ada hanyalajlh asas kepentingan belaka

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 11:33
    Permalink

    Keinginannya hanya satu: mengembalikan kemuliaan umat dalam naungan Khilafah

    Balas
    • 1 Agustus 2020 pada 21:25
      Permalink

      Tujuan kita hanya ingin meneruskan kehidupan islam

      Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 08:15
    Permalink

    Semoga daulah khilafah segera tegak

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 07:28
    Permalink

    Bismillah, laahaula walaquwwata illabillah

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 07:22
    Permalink

    Ma syaa-a Allah mbudel ilmunya.. Jelaslah kebutuhan urgent ormas politis ideologis untuk masa sekarang..

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 22:37
    Permalink

    Pemerintah sungguh licik agar bisa menyelam sambil minum air, memperalat kekuasaan untuk kepentingan.

    Balas
      • 2 Agustus 2020 pada 05:04
        Permalink

        Senuanya ada krn ingin mendapatkan keuntu gan, bukan utk pelaksanaan Islam Kaffah

        Balas
  • 31 Juli 2020 pada 21:45
    Permalink

    MasyaAllah …. saatnya kita kembali ke sistem Islam kaffah InshaAllah hidup lebih berkah Aamiin

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 21:33
    Permalink

    Partai politik ini adalah partai dakwah, tidak melakukan aktivitas lain selain dakwah. Aktivitas lain menjadi kewajiban negara, bukan kewajiban partai politik.

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 20:06
    Permalink

    Butuh penerapan ideogi Islam agar terwujud pendidikan yg berkualitas

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 19:00
    Permalink

    Saat nya mengembalikan kemuliaan umat dalam naungan Khilafah.

    Balas
    • 1 Agustus 2020 pada 08:46
      Permalink

      Keinginan hanya satu
      Saatnya kita mengembalikan kemuliaan umat dalam naungan Khilafah

      Balas
  • 31 Juli 2020 pada 17:37
    Permalink

    Dalam Islam, ormas yang wajib ada dalam sebuah tatanan masyarakat adalah dalam bentuk partai politik. Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat alamiah, namun kewajiban yang ditetapkan Allah SWT

    Balas
    • 1 Agustus 2020 pada 18:58
      Permalink

      Hanya sistem pendidikan Islam yanv memberikan solusi tuntas bagi rakyatnya.
      Sistem kapitalisme telah gagal. Saatnya beralih kepada sistem Khilafah Islamiyah

      Balas
  • 31 Juli 2020 pada 16:14
    Permalink

    Jangan mau ormas dijadikan alat utk meraih kepentingan tertentu.

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 15:02
    Permalink

    Harusnya ormas itu utk mengingatkan penguasa

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 14:41
    Permalink

    Sistem pendidikan yang kapitalistik bernuansa kepentingan

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 14:28
    Permalink

    Ormas yg visi misinya jelas dan shohih hanya ada di dalam sistem Islam..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *