Mendesakkah Pengesahan RUU P-KS?

Mengapa pengesahan RUU P-KS ingin segera diwujudkan?


Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, ANALISIS – Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Juli lalu akhirnya memutuskan RUU P-KS akan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021[1].

Sebelumnya, RUU P-KS ini dihapus dari Prolegnas Prioritas 2020 dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 2 Juli 2020. [2]

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan penundaan pembahasan RUU P-KS karena sempitnya waktu dalam masa tahun sidang berjalan. Proses pembahasan yang sulit karena pandemi Covid-19[3] juga mengurangi beban DPR terhadap RUU yang dibahas [4].

Menariknya, materi RUU P-KS sudah diusulkan sejak 2012 dan masuk dalam Prolegnas sejak 2016.[5]

Banyak anggota DPR yang kecewa atas keputusan itu.[6] Mereka meminta pembahasan RUU tetap dilanjutkan karena RUU ini cukup penting untuk kaum perempuan[7] sesuai tuntutan para aktivis perempuan.[8]

Komnas Perempuan menyesalkan penundaan itu karena perundangan itu merupakan janji semua calon presiden dan sejumlah politikus di Pemilu 2014.[9] Langkah DPR itu dianggap mencederai rasa keadilan dan pemulihan korban kekerasan seksual.[10]

Desakan pengesahan RUU P-KS makin kuat diajukan setelah terjadi peningkatan kasus kekerasan. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2020 menyatakan selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat. Kekerasan makin marak terjadi di lingkungan keluarga seperti inses dan marital rape (kekerasan seksual dalam rumah tangga).[11]

Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan (JKP3) menyebutkan bahwa tiga tahun pembahasan alot RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sudah ada 11.000 korban baru.[12] Bahkan, Komnas Perempuan bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat adanya peningkatan kasus hingga 75 persen sejak pandemi Covid-19.[13]

Tuntutan juga muncul dari 71 organisasi se-Indonesia yang tergabung dalam Gerak Perempuan. Mereka mengancam menggelar aksi mingguan setiap Selasa sore di depan kompleks DPR, sampai rancangan hukum itu disahkan. [14]

Mampukah RUU P-KS mencegah kekerasan terhadap perempuan?

Aktivis perempuan memang berharap pengesahan RUU P-KS dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pengesahan RUU P-KS ini dirasa penting karena adanya persoalan di tingkat substansi dari hukum pidana, yang telah menghalangi korban kekerasan seksual terutama perempuan, untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan dukungan penuh untuk pemulihan.[15]

Baca juga:  Kasus Foto Mahasiswi Blur jadi Bahan “Dagangan” Pegiat Kesetaraan Gender

Termasuk dalam proses pendampingan dan penanganan hukumnya[16], karena KUHP hanya mengenal istilah pencabulan dan pemerkosaan.

RUU P-KS akan mengatur spesifik sembilan jenis kekerasan seksual lainnya, meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.[17]

RUU ini juga akan mengatur peran dan tugas lembaga negara, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah kekerasan seksual.[18]

Selain itu, dalam RUU P-KS terdapat perluasan definisi perkosaan bila dibandingkan dengan definisi dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Bahkan menjamin masuknya materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan tinggi, sehingga RUU ini dianggap memiliki peran edukasi.[19]

Sederet kelebihan RUU P-KS bila dibandingkan dengan UU yang ada, diyakini para aktivis perempuan dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Harapan besar ini telah membius mereka sehingga mereka tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan pengesahan RUU P-KS.

Padahal sesungguhnya, RUU P-KS tidak memiliki kekuatan. RUU ini tidak akan mampu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak selama sekularisme masih menjadi landasan kehidupan.

Lihatlah UU Perlindungan Anak, meski sudah direvisi dua kali dan menetapkan pemberatan hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap anak, tidak berdaya membunuh nafsu jahat para pelaku. Kekerasan terhadap anak masih saja terjadi.

Pada 18 Juli 2020 yang lalu, KPAI menggelar jumpa pers, menyatakan Sukabumi darurat kejahatan seksual terhadap anak.[20] Di Lebak, kasus kekerasan terhadap anak meningkat pesat.[21]

Demikian halnya KDRT, terus saja terjadi bahkan menempati proporsi kekerasan terbesar hingga 75%, padahal UU PKDRT sudah disahkan sejak tahun 2004.[22]

Maka, sebagaimana UU Perlindungan Anak yang tidak bisa melindungi anak dan UU PKDRT yang tidak bisa melindungi anggota keluarganya sendiri, pengesahan RUU P-KS pun tidak akan mampu melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

Oleh karena itu, tidak tepat Perkataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa RUU P-KS merupakan bentuk hadirnya negara di dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjadi jalan keluar untuk perlindungan perempuan[23]

Meski ada banyak undang-undang dibuat negara, namun ketika perempuan dan anak tetap mengalami kekerasan, maka sesungguhnya negara tidak pernah hadir dalam kehidupan rakyatnya.

Memang benar, peningkatan kekerasan terhadap perempuan, terus terjadi, bahkan dengan jenis kekerasan yang makin beragam dan makin memprihatinkan. Namun sejatinya penyebabnya bukan karena belum disahkannya RUU P-KS.

Baca juga:  Jangan Bajak Nama Kartini

Kehidupan sekuler dan kapitalismelah yang menyebabkan semua kejahatan itu terjadi. Masyarakat yang dibesarkan dalam ideologi tersebut, biasa menafikan peran agama sehingga menjadikan individu tega melakukan kejahatan terhadap sesama, bahkan terhadap keluarganya sendiri.

Tanpa agama, manusia menjadi lebih kejam dari binatang yang tercermin dalam makin tingginya KDRT dalam bentuk kekerasan terhadap anak perempuan dan inses.[24]

Tambahan lagi, sekularisme-kapitalisme menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan menjadikan HAM sebagai asas segala sesuatu, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.[25] Karena itu, manusia bebas berbuat apa saja sekehendak hatinya.

Dengan demikian, perbuatan yang dilaksanakan atas keinginan sendiri atau tanpa pemaksaan, suka sama suka meskipun melanggar hukum agama (Islam) adalah legal. Kebebasan berperilaku inilah yang dilindungi RUU P-KS, khususnya perilaku seksual.

Kebebasan seksual ini selaras dengan jaminan atas hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) atau Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).

HKSR ini adalah bagian dari HAM, dan karena itu bersifat mutlak dan universal[26], yang merupakan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam ICPD 1994 dengan rencana aksinya.[27]

HKSR ini makin diakui dalam the 1995 Beijing Conference on Women dengan BPfA-nya yang diperjelas dengan Deklarasi IPPF (International Planned Parenthood Federation) tentang Hak seksual pada tahun 2008[28]. Semua ini diaruskan ke negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia.

Semua agenda global inilah yang mendasari terus kuatnya desakan pengesahan UU P-KS, karena akan menjadi payung hukum tegaknya HKSR, yang menjadi asas kebebasan seksual.

Perjalanan panjang RUU P-KS, sejak masih dalam bentuk rancangan Komnas Perempuan pada tahun 2012, hingga mengalami penundaan dua kali masa kerja Dewan[29] rela mereka tempuh demi hak reproduksi dan seksual perempuan.

Dan yang paling penting, pengesahan RUU P-KS akan menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap aturan global khususnya dalam hal HAM.

Hal ini tampak dari laporan rutin pemerintah maupun lembaga HAM Nasional seperti Komnas Perempuan melalui mekanisme HAM PBB.[30]

Ataupun oleh Komnas Perempuan kepada badan-badan HAM dunia, seperti melalui UPR (Universal Periodic Review) UNHCR, Komite CEDAW, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.[31]

Pengesahan RUU P-KS jelas membahayakan umat Islam karena perbuatan yang melanggar aturan Allah, seperti perzinaan, aborsi, dan lainnya akan dianggap legal selama dilakukan atas keinginan sendiri. Bisa jadi, pesta seks 37 pasangan anak SMP[32] dianggap legal jika RUU P-KS disahkan.

Baca juga:  Feminisme Gagal Menyelamatkan Perempuan, Islam Jangan Dikambinghitamkan

Pengesahan RUU P-KS akan menjadi salah satu jalan untuk membuat generasi muslim hidup bebas tanpa syariat. Sejatinya inilah yang mereka inginkan, menjadikan generasi muslim hidup dengan gaya hidup Barat. Inilah yang sudah diingatkan Allah kepada kaum muslimin, dalam surah Al-Baqarah ayat 120.

Barat telah menyebarkan ide-ide sesat, seperti marital rape, aborsi aman, sunat perempuan, perkawinan anak, dan sebagainya dalam kemasan perlindungan perempuan dan memenuhi hak-hak perempuan. Padahal semua itu jelas racun yang merusak kemuliaan muslimah.

Karena itu, alih-alih melindungi perempuan, pengesahan RUU P-KS justru merusak perempuan dan harkat martabat kemanusiaan, sekaligus menjauhkan umat dari aturan Allah. RUU P-KS bukan hanya layak ditunda, namun justru harus dicampakkan.

Aturan Sahih Pelindung Perempuan

Sebagai penggantinya, adalah penerapan aturan Allah Zat Yang Maha Sempurna. Penerapan aturan Islam secara kaffah akan mampu membasmi secara tuntas kekerasan terhadap perempuan. Islam mewajibkan negara untuk menjaga keimainan rakyatnya agar senantiasa menyadari adanya hari akhirat.

Negara akan menjauhkan berbagai hal yang dapat menyesatkan syahwat pada jalan kehinaan. Selain itu, Islam juga memiliki sistem pendidikan yang mampu melahirkan individu beriman dan bertakwa.

Islam juga memiliki sistem pergaulan yang menjaga interaksi laki-laki dan perempuan serta menetapkan pemisahan keduanya bila tidak ada kebutuhan yang sesuai dengan syariat. Islam juga memiliki sistem sanksi yang mampu mencegah terjadinya kejahatan sekaligus membuat jera para pelakunya.

Penerapan semua sistem kehidupan berdasarkan aturan Islam itu akan menjadi cara efektif untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan, baik yang menyasar perempuan maupun laki-laki. Semua itu dapat diwujudkan bila tegak Khilafah Islamiyah. [MNews]


Referensi:

[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200716165210-32-525544/dpr-putuskan-ruu-P-KS-masuk-prolegnas-prioritas-2021

[2] http://dpr.go.id/berita/detail/id/29267/t/Baleg+DPR+Sepakat+Kurangi+16+RUU+dari+Prolegnas

[3] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53251392

[4] https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/14294691/ruu-P-KS-ditunda-lagi-komnas-perempuan-dpr-tak-ada-perhatian-sama-sekali?page=all

[5] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-P-KS-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan?

[6] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53251392

[7] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53251392

[8] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200701185547-32-519725/pdip-sebut-pembahasan-ruu-P-KS-terancam-mundur-ke-2021

[9] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702131041-32-520008/komnas-perempuan-sebut-ruu-P-KS-janji-semua-capres-di-2014?

[10] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53251392

[11] https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/14294691/ruu-P-KS-ditunda-lagi-komnas-perempuan-dpr-tak-ada-perhatian-sama-sekali?page=all.

[12] https://www.voaindonesia.com/a/dan-korban-kekerasan-seksual-terus- bertambah/5495785.html

[13] https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200710174435-284-523357/gugus-tugas-sebut-kekerasan-perempuan-meningkat-sejak-pandemi

[14] https://www.voaindonesia.com/a/penundaan-ruu-p-ks-semakin-ditunda-semakin-banyak-korban/5492197.html

[15] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702131041-32-520008/komnas-perempuan-sebut-ruu-P-KS-janji-semua-capres-di-2014?

[16] https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/14294691/ruu-P-KS-ditunda-lagi-komnas-perempuan-dpr-tak-ada-perhatian-sama-sekali?page=all.

[17] https://www.voaindonesia.com/a/penundaan-ruu-p-ks-semakin-ditunda-semakin-banyak-korban/5492115.html

[18] https://www.alinea.id/nasional/iflc-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-P-KS-b1ZQd9v08

[19] https://www.alinea.id/nasional/urgensi-pengesahan-ruu-P-KS-dan-dinamika-tak-berujung-di-dpr-b1ZQk9vA5

[20] https://seputarkepri.co.id/2020/07/19/sukabumi-zona-merah-kejahatan-seksual-terhadap-anak/

[21] https://banten.antaranews.com/berita/113994/kekerasan-pemerkosaan-pada-anak-di-lebak-meningkat

[22] Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020

[23] https://www.merdeka.com/politik/mahfud-sebut-ruu-P-KS-bentuk-kehadiran-negara-untuk-melindungi-perempuan.html

[24] Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020

[25] https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi–$R48R63.pdf

[26] https://pkbi.or.id/hak-asasi-manusia-ham-dan-hak-kesehatan-seksual-reproduksi hksr/#:~:text=Hak%2Dhak%20Kesehatan%20Seksual%20dan%20Reproduksi%20(HKSR)%20menjamin%20setiap,diskriminasi%2C%20paksaan%2C%20dan%20kekerasan.

[27] https://en.wikipedia.org/wiki/International_Conference_on_Population_and_Development

[28] https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_and_reproductive_health_and_rights

[29] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-P-KS-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan?

[30] https://kemlu.go.id/portal/id/read/87/halaman_list_lainnya/mekanisme-ham-pbb

[31] Seri Dokumen Kunci 14 Komnas Perempuan

[32] https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sayangkan-37-pasangan-remaja-terjaring-razia-di-hotel

30 thoughts on “Mendesakkah Pengesahan RUU P-KS?

  • 4 Agustus 2020 pada 08:37
    Permalink

    Tolak RUU-PKS..

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 16:42
    Permalink

    Astagfirullah, sudah banyak kebijakan yang mengundang murka Allah dan ini mau di sahkan juga? Dimana akal kalian?

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 14:24
    Permalink

    Ingin kekerasan thdp perempuan n anak berakhir, cukup tinggalkan sistem kapitalisme sekuler ganti dg sistem khilafah Islamiyah

    Balas
  • 2 Agustus 2020 pada 05:10
    Permalink

    Kehidupa skrg bebas tanpa aturan. Yg ada hanya sebatas UU berupa tulisan…

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 19:00
    Permalink

    Hanya sistem Islamlah yang mampu pelindungi perempuan

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 16:07
    Permalink

    Semakin jauh dari islam, maka kita akan semakin terhinakan

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 11:41
    Permalink

    UU P-KS tidak akan mampu menyelesaikan kekerasan seksual terhadap perempuan.
    Hanya Islam yang mampu.

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 07:47
    Permalink

    MasyaaLlah benar benar Indonesia, dunia darurat. Khilafah hrs d tegakkan

    Balas
    • 1 Agustus 2020 pada 22:28
      Permalink

      Campakkan RUU PKS yg tidak berguna dan menyesatkan ini…
      Allahu Akbar

      Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 04:48
    Permalink

    sepakat,,Penerapan semua sistem kehidupan berdasarkan aturan Islam itu akan menjadi cara efektif untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan, baik yang menyasar perempuan maupun laki-laki.

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 15:09
    Permalink

    Ruu pks ini bukan solusi kekerasan perempuan

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 14:49
    Permalink

    Serem jika RUU P-KS disahkan. Kembali ke hukum Alloh yang telah mengatur semuanya dengan sempurna

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 12:06
    Permalink

    Hanya dengan islam yang bisa melindungi perempuan

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 06:34
    Permalink

    Penerapan semua sistem kehidupan berdasarkan aturan Islam itu akan menjadi cara efektif untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan, baik yang menyasar perempuan maupun laki-laki. Semua itu dapat diwujudkan bila tegak Khilafah Islamiyah.

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 21:55
    Permalink

    MasyaAllah….umat butuh khilafah…yuk berjuang bersama menegakkan syariah dan khilafah

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 21:46
    Permalink

    Khilafah Ajaran Islam yang dengannya seluruh aturan Allah akan terlaksana dan melindungi manusia, alam semesta dan kehidupan..

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 21:43
    Permalink

    Sistem kufur tidak akan bisa menyaingi sistem Islam yang sempurna

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 20:43
    Permalink

    Y Allah..saatnya kita bangkit dan bersatu. Utk menlanjutkan kembali Sistem Islam dlm bingkai khilafah

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 20:09
    Permalink

    RUU P-KS adalah alat untuk menjerat kaum perempuan pada jurang kehinaan.
    Hanya Islam yg bisa melindungi perempuan dari segala tindak kekerasan

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 19:21
    Permalink

    RUU P-KS jauh panggang dari api.. Masalah utamanya adalah penerapan konsep sekulerisme liberal dalam kehidupan.. Sehingga perempuan dan anak terus mendapat ancaman dan perlakuan kekerasan..

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 19:16
    Permalink

    Umat ga butuh UU P-KS, yg harus diperjuangkan adalah tegaknya institusi penerapan syariat islam secara Kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 16:49
    Permalink

    Penerapan semua sistem kehidupan berdasarkan aturan Islam itu akan menjadi cara efektif untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan, baik yang menyasar perempuan maupun laki-laki

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 13:49
    Permalink

    Hanya dengan sistem Islam lah umat akan sejahtera

    Balas
    • 30 Juli 2020 pada 19:57
      Permalink

      Kapitalismelah yg menjadikan tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak2, hanya Islam yg mampu melindungi perempuan dan anak2 dr tindak kejahatan.

      Balas
    • 31 Juli 2020 pada 04:17
      Permalink

      SubhanAllah,makin rusak generasi Bangsa ini jika masih menggunakan Sistem saat ini. Innalillah ya.. Pelecehan makin marak. apalgi tehadp Anak”di bawah umur. mau di bwa kemana Bangsa ini, Semoga Tegaknya Islam kembali. Negara kita akan Aman dari Kejahatan, kezoliman para lelaki. Aamiin

      Balas
  • 30 Juli 2020 pada 13:29
    Permalink

    sebagaimana UU Perlindungan Anak yang tidak bisa melindungi anak dan UU PKDRT yang tidak bisa melindungi anggota keluarganya sendiri, pengesahan RUU P-KS pun tidak akan mampu melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

    Balas
    • 30 Juli 2020 pada 21:27
      Permalink

      Tak tau apa maksd legislator dan eksekutor menyegerakan

      Balas
      • 1 Agustus 2020 pada 08:11
        Permalink

        Tolak RUU P-KS.. tegakkan Khilafah..

        Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *