Pengamat Soal POP Kemendikbud: Batil, Bahaya, dan Cacat Sejak Lahir

MuslimahNews.com, NASIONAL – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Satu suara dengan PGRI, dilansir dari cnnindonesia.com (24/7/2020), beberapa hari sebelumnya lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah juga memutuskan mundur dari program ini.

Pemerintah memang mengklaim telah melaksanakan seleksi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan independensi, serta fokus pada substansi proposal organisasi masyarakat.

Setelah melalui seleksi, Kemendikbud mengumumkan 156 organisasi yang dinilai memenuhi kriteria melaksanakan POP.

Namun, mundurnya sejumlah lembaga peserta POP ini juga bukan tanpa alasan. Menurut mereka, terdapat ketidakjelasan (tidak transparan) seleksi organisasi peserta POP dan adanya sejumlah peserta yang diragukan kemampuannya dalam dunia pendidikan karena tidak ketahuan rekam jejaknya.

Selain itu, waktu pelaksanaan program juga sangat singkat, padahal dana yang dianggarkan begitu besar.

Mereka juga memandang lebih perlunya program prioritas lainnya yang lebih urgen, terlebih saat pandemi begini. Beberapa ormas ini akhirnya lebih memilih melakukan berbagai upaya mandiri untuk meningkatkan kompetensi guru yang selama ini sudah dijalankan.

Memang, Mendikbud Nadiem pada Maret lalu menganggarkan Rp595 miliar untuk POP ini. Organisasi Penggerak sendiri merupakan program pelatihan guru yang melibatkan organisasi masyarakat di bidang pendidikan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan, kemudian Kemendikbud memberikan dana.

Menanggapi hal ini, Ustazah Noor Afeefa, seorang pemerhati kebijakan pendidikan memandang, kompetensi guru memang menjadi problem serius pendidikan di Indonesia.

Ustazah pun menjelaskan, POP sendiri pada awalnya bertujuan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan.

POP ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP, selama 2020-2022.

POP ini rencananya melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan relawan pendidikan dengan rekam jejak baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah.

Berikutnya, beberapa ormas bahkan institusi bisnis yang bergerak di bidang pendidikan pun masuk sebagai peserta program.

Organisasi terpilih dibagi ke dalam tiga kategori, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Gajah akan mendapat anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

DPR sendiri sudah mencium aroma janggal bahkan sejak dibukanya pendaftaran. Kini, program tersebut banyak dipertanyakan.

“Terlebih ketika harus berjalan tanpa ormas-ormas besar yang selama ini banyak berkiprah di dunia pendidikan,” katanya.

Walhasil, 24 Juli 2020 lalu, Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan POP ini.

Lantas, bagaimana kelanjutannya? Menurut Ustazah Noor, yang pasti ini jalan panjang bagi problem kompetensi guru. Yang masih harus dilalui di tengah berbagai tantangan yang mengancam generasi. Dengan kata lain, pendidikan generasi dalam ancaman.

Baca juga:  Meluruskan Ambiguitas Fungsi Ormas

“Lahirnya POP tak bisa dilepaskan dari paradigma kekuasaan dalam sistem kapitalis neoliberal, yakni Reinventing Government. Dengan paradigma ini, negara hanya berfungsi sebagai regulator, bukan penanggung jawab dan penyelenggara langsung urusan kebutuhan publik,” ungkap Ustazah.

Di samping itu, lanjutnya, diharuskan pula adanya distribusi fungsi, wewenang, dan tanggung jawab negara kepada masyarakat dan swasta.

Paradigma inilah yang diimplementasikan dalam problematik pendidikan, khususnya kompetensi guru. Problem ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama.

Namun, Pemerintah hanya berperan sebagi regulator (pembuat regulasi global) dan pemasok dana “seperlunya”. Selebihnya akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta sebagai bentuk pastisipasi pembangunan.

“Konsep “berbagi peran” yang seharusnya diemban negara ini sejatinya menyalahi syariat. Sebab, dalam Islam, negaralah yang diberi amanah untuk menjadi pelaksana langsung pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, dalam hal ini pendidikan,” tegasnya.

Negara tidak boleh menyerahkan tanggung jawabnya kepada masyarakat maupun swasta. Rasulullah Saw. bersabda (yang artinya): “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, Islam telah memandatkan kepada negara berupa tanggung jawab pengurusan seluruh urusan umat, termasuk dalam menyediakan guru kompeten agar kebutuhan pendidikan terpenuhi dengan baik.

“Sejatinya, adanya POP justru bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada masyarakat ataupun swasta. Maka jelas, POP sudah cacat dari lahir,” tegasnya.

Empat Poin Bahaya Pengalihan Tanggung Jawab

Uztazah Noor menjelaskan setidaknya ada empat bahaya ketika menyerahkan persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara ini kepada masyarakat dan swasta.

Pertama, pelalaian kewajiban negara.

Negara dengan sangat mudah melepaskan tanggung jawabnya. Bila ada kekeliruan, maka mudah menyalahkan pihak lain. Masalah tentu akan berlarut-larut, tak kunjung selesai, bahkan bertambah pelik.

Kedua, menguntungkan pihak tertentu.

Tentu bukan rahasia jika berbagai program yang dijalankan dalam sistem kapitalis akan menjadi alat pengeruk keutungan (kepentingan) sebagian pihak. Bukan saja uang, bisa jadi pengaruh, kekuasaan, dan sebagainya.

Belajar dari program kartu prakerja Jokowi yang terkesan dengan bagi-bagi duit bagi kalangan tertentu, begitu nyata kerusakannya.

Ketiga, hajat publik tak akan terpenuhi.

Komersialisasi hajat publik adalah tindakan zalim pada rakyat. Siapa pun pelakunya akan menanggung dosa karena telah menelantarkan rakyat. Kebutuhan rakyat akan jauh dari cukup, apatah lagi mendapatkan ketinggian kualitas.

Dan keempat, menjauhkan dari esensi pendidikan sahih (Islam). 

POP yang lebih didominasi lembaga-lembaga sekuler kapitalis, semacam Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna, tentu membawa pengaruh secara ideologis dalam pelaksanaan program pelatihan kepada guru-guru.

Baca juga:  Kisruh Program Organisasi Penggerak, KGMI: Negara Abaikan Sistem Pendidikan Nasional Demi Korporasi

Untuk diketahui, Tanoto Foundation menyatakan keikutsertaannya dalam POP adalah untuk mendorong percepatan peringkat global pendidikan Indonesia, khususnya dalam PISA.

Padahal diketahui, salah satu problem pendidikan di Indonesia ini adalah arah pendidikan yang mengekor Barat, akibat berorientasi pada skor PISA sehingga menjauhkan dari tujuan pendidikan sahih.

Demikian pula Yayasan Putera Sampoerna, yang memiliki misi mengembangkan alur pendidikan internasional, mendukung lahirnya para calon pemimpin siap kerja dan berdaya saing global. Guru-guru akan disiapkan untuk mewujudkan pendidikan kapitalis dan menjauhkan dari konsep pendidikan Islam.

Bahaya ideologis ini jelas mengancam, meski mereka kompak menyatakan tidak menarik keuntungan materi dari program ini.

Sebagaimana diketahui, Tanoto Foundation berkomitmen menggunakan skema pembiayaan mandiri. Artinya tidak menerima bantuan dana dari pemerintah. Adapun Putera Sampurna menggunakan skema matching fund.

“Walhasil, semua bahaya itu membawa pada kemudaratan. Padahal dalam Islam tidak membolehkan adanya kemudaratan dan memudaratan orang lain,” tegas Ustadzah Noor.

Ia lantas mengutip Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (yang artinya), “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR Imam Malik dalam al-Muwaththa’ (II/571, no. 31).

“Demikianlah, POP sejatinya program batil yang harus ditolak dan diluruskan,” ungkapnya.

Pendidikan di Bawah Naungan Khilafah

Tidak hanya mengkritisi, Ustazah Noor juga membeberkan solusi pengelolaan pendidikan. Yakni ketika pendidikan dikelola di bawah naungan sistem Islam kafah yakni Khilafah.

Ustazah menjelaskan, dalam Khilafah, kepala negara –yang disebut Khalifah– bertanggung jawab menyediakan guru kompeten sesuai kebutuhan rakyat.  Mekanismenya paralel dengan pelaksanaaan syariat Islam di semua bidang kehidupan

“Hal tersebut bukan sesuatu yang sulit bagi Khalifah. Hal ini tentu tidak didapatkan dalam sistem kapitalis saat ini. Inilah mengapa solusi parsial tidak akan bisa menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Ustazah melanjutkan, solusi sahih haruslah melibatkan sistem sahih, yakni Khilafah. Dukungan terhadap penyediaan guru kompeten dalam Khilafah tercermin dalam sistem pendidikan Islam yang dijalankan negara.

Dengan landasan penyelenggaraan pendidikan berdasar akidah Islam, maka berbagai problem terkait guru akan mudah dituntaskan.

Ustazah menerangkan sedikitnya ada enam poin implementasinya dalam Khilafah.

Pertama, landasan aktivitas guru adalah akidah Islam. 

Dengan landasan ini, peran guru akan optimal. Mereka memang digaji, tapi memahami betapa strategisnya peran mendidikan generasi.

Guru akan memaksimalkan potensinya secara mandiri untuk terus mengembangkan kemampuannya semata-mata karena landasan akidah. Mereka (guru, ed.) bukanlah orang-orang fatalis atau minimalis yang tak punya semangat.

Fakta sekarang, betapa banyak guru yang tak memiliki landasan ini di sistem kapitalis sekarang.

Kedua, sistem pendidikan Islam mengatur kurikulum berdasar Islam.

Materi ajar disesuaikan dengan tujuan, yakni membentuk kepribadian Islam, menguatkan pemahaman terhadap tsaqofah Islam, dan membekali dengan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Baca juga:  Aroma Korporatokrasi di Balik Polemik POP

Hal ini tidak akan menjadi beban bagi guru sebagaimana dalam sistem pendidikan kapitalis. Yakni, guru direpotkan beban kurikulum yang amat padat dan administrasi kependidikan yang rumit. Akhirnya, guru tak sempat mengembangkan potensinya.

Ketiga, sistem pendidikan Islam juga mengatur pendidikan keguruan dengan sangat baik. 

Lembaga pendidikan pencetak guru dikelola negara langsung untuk menghasilkan guru-guru berkualitas. Bukan sekadar bisa bekerja menjadi guru sebagaimana jamaknya sekarang. Sementara, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini dianggap mandul dari menghasilkan lulusan berkompeten.

Keempat, sistem pendidikan Islam mengharuskan negara memenuhi segala sarana kebutuhan pembelajaran.

Sarana tersebut baik buku-buku, perpustakaan, dan media belajar lainnya sesuai perkembangan zaman (misalnya, internet dan perangkatnya).

Guru akan mudah meningkatkan kompetensinya. Sarana pembelajaran juga bisa diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dikelola negara secara langsung agar targetnya bisa terukur dengan benar.

Kelima, negara memberikan tunjangan yang baik sehingga guru tidak disibukkan aktivitas lain yang mengganggu tugasnya. 

Hal itu dimungkinkan karena negara menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga mampu mengelola sumber-sumber pemasukan bagi negara, seperti kekayaan alam dan lainnya.

Juga karena negara memberlakukan sistem pembiayaan berbasis baitulmal, sehingga kebutuhan pendidikan berapa pun besarnya diupayakan terpenuhi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem kapitalis saat ini.

Keenam, negara menerapkan hukum syariat secara kaffah di semua lini kehidupan, baik di rumah, sekolah dan masyarakat.

Suasana penuh takwa ini mengantarkan guru berada dalam kondisi berkepribadian Islam yang kuat. Tentu, hal ini sangat mendukung perannya sebagai pendidik yang harus menjadi teladan bagi murid-muridnya.

Walhasil, Khilafah dengan semua penerapan syariat di dalam negara, akan mampu memproduksi guru-guru kompeten.

Profilnya adalah mereka yang berkepribadian Islam, dengan tetap menjaga keprofesionalannya. Mereka memiliki sifat-sifat utama pendidik, yakni bersikap amanah (bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan), kafa-ah (memiliki skill di bidangnya), himmah (memiliki etos kerja yang tinggi), termasuk pantang menyerah dan inovatif.

“Nah, jika semua guru sudah seperti ini, akan lahirlah generasi yang siap membangun peradaban gemilang di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta’ala,” harap Ustazah Noor Afeefa.

Inilah solusi hakiki problematik kompetensi guru. Solusi tambal sulam tentu tak sebaik solusi fundamental. Bahkan, solusi tambal sulam hanya akan memperpanjang usia masalah.

“Tentu bukan itu yang kita kehendaki. Mari kita kencangkan dakwah untuk tegaknya Syariah dan Khilafah, agar guru mampu memerankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wallahu A’lam,” pungkasnya. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

18 tanggapan untuk “Pengamat Soal POP Kemendikbud: Batil, Bahaya, dan Cacat Sejak Lahir

  • 2 Agustus 2020 pada 05:14
    Permalink

    Harusnya semuanya negara yg menyelenggarakan

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 20:48
    Permalink

    Dalam Islam negara scr totalitas wajib melayani kebutuhan rakyat dan tdk boleh dialihkan tanggungjawabnya kpd pihak lain.

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 16:04
    Permalink

    Lanjutkan perjuangan…agar islam mampu sgr mnyekesaikan persoalan

    Balas
  • 1 Agustus 2020 pada 08:21
    Permalink

    Dari awal demokrasi kapitalistik sekularistik memang tidak punya niat melahirkan guru-guru berkepribadian Islam..

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 15:15
    Permalink

    Kapitalis manfaat

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 14:51
    Permalink

    Semakin jelas keburukan sistem pendidikan berbasis kapitalisme.

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 23:17
    Permalink

    Guru itu sudah mulia, jangan cari cara donk untuk mengais keuntungan sungguh besar pengorbanan guru atas upah yg tak seberapa.
    Harusnya peningkatan kualitas guru itu wewenang pemerintah secara utuh tanpa intervensi lainnya

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 22:09
    Permalink

    MasyaAllah hanya idosm solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalah hidup manusia

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 21:59
    Permalink

    Rindu akan pendidikan berbasis islam

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 21:33
    Permalink

    Sistem kufur memang tidak jelas

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 20:40
    Permalink

    Khilafah dengan semua penerapan syariat di dalam negara, akan mampu memproduksi guru-guru kompeten.

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 20:18
    Permalink

    Sistem pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yg cemerlang dan guru2 yg berkompeten. Insya Allah segera terwujud

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 19:00
    Permalink

    Sistem pendidikan Islam lebih mudah, ringkas, sederhana namun produktif ke arah kebaikan.. Ditopang seluruh sistem dalam aturan Islam

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 16:30
    Permalink

    Mari kita kencangkan dakwah untuk tegaknya Syariah dan Khilafah, agar guru mampu memerankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

    Balas
    • 1 Agustus 2020 pada 22:38
      Permalink

      Bapak menteri ini selalu aja bikin heboh ya…

      Balas
  • 30 Juli 2020 pada 10:18
    Permalink

    Terdapat ketidakjelasan (tidak transparan) seleksi organisasi peserta POP dan adanya sejumlah peserta yang diragukan kemampuannya dalam dunia pendidikan karena tidak ketahuan rekam jejaknya.

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 09:55
    Permalink

    Semakin rindu Khilafah
    Islam Kaffah solusi tuntas atasi semua masalah

    Balas
    • 30 Juli 2020 pada 20:15
      Permalink

      Potret buruk pengelolaan pendidikan kapitalisme. Butuh Islam sbg solusi

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *