Kisruh Program Organisasi Penggerak, KGMI: Negara Abaikan Sistem Pendidikan Nasional Demi Korporasi

MuslimahNews.com, NASIONAL – Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Maret 2020, memunculkan perbincangan.

Beberapa yayasan yang dianggap merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan ternyata ambil bagian di dalamnya.

Tak ayal, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan memanggil Mendikbud Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait kebijakan POP yang berpolemik ini.

Dilansir dari Kompas.com (23/7/2020), masuknya Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud merupakan langkah tidak etis. Dua lembaga itu dinilai Huda terafiliasi dengan korporasi yang dinilai tidak butuh hibah APBN.

Polemik makin membesar setelah Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, dan  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan mundur dari program.

Diketahui, sekitar Rp595 miliar per tahun telah dianggarkan Kemendikbud demi menyokong POP yang menjadi bagian dari misi Merdeka Belajar Episode IV.

Dana tersebut akan dikucurkan kepada organisasi masyarakat terpilih untuk menjalankan program-program pelatihan guru dan kepala sekolah agar memiliki kompetensi menciptakan anak didik berkualitas dalam segi ilmu maupun karakter.

Alhasil, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan bakal turun tangan memantau dan mendalami POP Kemendikbud ini.

Baca juga:  Ironis, Ormas hanya Pendongkrak Suara Rezim

Belakangan, Kemendikbud di laman resminya kemdikbud.go.id (28/7/2020), mengklarifikasi mengenai anggaran tersebut.

Di situ tertulis Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. Mendikbud juga berharap organisasi penggerak yang mundur dapat bergabung kembali.

Menanggapi hal ini, Komunitas Guru Muslimah Inspiratif (KGMI) melalui Ustazah Yusriana menyatakan, andai negara mengambil peran optimal dalam rangka peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di negeri ini, kekisruhan ini tak perlu terjadi.

Ustazah Yusriana berpandangan, kisruh ini pada hakikatnya dilatarbelakangi “rebutan” dana APBN yang digelontorkan Kemendikbud.

“Bukankah sudah menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan kualitas para tenaga pendidik demi masa depan generasi bangsa?” tanyanya retorik.

Pelibatan korporasi dalam program ini, lanjut Ustazah, terlebih bila benar terkait anggaran tadi, menunjukkan watak negara kapitalis yang lebih mengutamakan kepentingan korporasi. Di sisi lain negara malah abai dalam optimalisasi perannya mewujudkan tenaga pendidik yang andal.

Ustazah pun mengungkap, hal ini sangat jauh dari gambaran penerapan pendidikan dalam Khilafah Islam.

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban mengatur segala aspek sistem pendidikan yang diterapkan. Mulai dari kurikulum, metode pengajaran, bahan-bahan ajar, hingga kualitas pengajar dan pengelola pendidikan, semuanya tanggung jawab negara.

Baca juga:  Meluruskan Ambiguitas Fungsi Ormas

Ia menjelaskan, ini merupakan wujud pengamalan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim, red.)

Ia juga mengutip Ibnu Hazm dalam kitab Al Ahkaam, kepala negara (khalifah) berkewajiban memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat yakni para guru.

Pun anggaran pendidikan yang diambil dari baitulmal, akan digunakan seoptimal mungkin untuk pembiayaan semua pos pendidikan oleh negara. Negaralah yang bertanggung jawab melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi semua program pendidikan melalui peran para abdi negaranya yang amanah.

“Dengan pemberlakuan konsep demikian, tidak akan terjadi kisruh rebutan anggaran pendidikan seperti yang terjadi saat ini,” tandas Ustazah Yusriana. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

4 tanggapan untuk “Kisruh Program Organisasi Penggerak, KGMI: Negara Abaikan Sistem Pendidikan Nasional Demi Korporasi

  • 29 Juli 2020 pada 07:38
    Permalink

    Sistem keruh yang bikin kisruh
    Makanya harus segera diterapkan sistem islam

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 22:26
    Permalink

    Era Digitalisasi dgn hadirnya beliau yg katanya milineal seorg yg dpt membuat Aplikasi dgn memberikan loker bg byk org. Membentuk kebijakan” yg sebetulnya daur ulang dr prodak” tertentu dgn mengenyampingkan ap awal perubahan dn mau di bawak kemana program prubahan it di dlm dunia pendidikan.
    Dgn dibuatnya PJJ ada hal baik dn tak baiknya.
    dlm hal baiknya ortu siswa tau beratnya menjadi pendidik di lain sisi sikologis anakk akan mengalami kejenuhan.
    Kesimpulannya program yg akn d buat demi ank bangsa ini seharusnya merangkul dn bermusyawarah kepada org” berpengalaman dlm bidangnya BUKAN org” yg dekat dgn ny tanpa adanya pengalaman di bidang pendidikan. Berkacala betapa berat tanggung jwb guru dgn beban dan tuntutan baik dr pekerjaannya maupun dr org tua siswa. jgn lah membuat statmen yg hanya membuat masyarakat jenuh dgn kebijakan” konyol yg tujuannya hny utk kepentingan pihak” tertentu.
    berkacala wahai pemimpin ketika kami guru mengajar anak2 yg berbeda karakter. Berbeda tingkat kebandalan ank tingkat ketidak mampuan ank dlm menyerap materi. Mengevaluasi ketuntasan ank bahkan membuat pengayaan lg. Utk ap itu semua… Kalau tidak utk membuat mereka nanti jd org org yg akan lb tinggi jBatanNya dr kami yg akan ttp menjadi se org guru. Jgn lah jd pemimpin yg lupa siapa guru anda dulu…

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 22:25
    Permalink

    Era Digitalisasi dgn hadirnya beliau yg katanya milineal seorg yg dpt membuat Aplikasi dgn memberikan loker bg byk org. Membentuk kebijakan” yg sebetulnya daur ulang dr prodak” bisnis dgn mengenyampingkan ap awal perubahan dn mau di bawak kemana program prubahan it di dlm dunia pendidikan.
    Dgn dibuatnya PJJ ada hal baik dn tak baiknya.
    dlm hal baiknya ortu siswa tau beratnya menjadi pendidik di lain sisi sikologis anakk akan mengalami kejenuhan.
    Kesimpulannya program yg akn d buat demi ank bangsa ini seharusnya merangkul dn bermusyawarah kepada org” berpengalaman dlm bidangnya BUKAN org” yg dekat dgn ny tanpa adanya pengalaman di bidang pendidikan. Berkacala betapa berat tanggung jwb guru dgn beban dan tuntutan baik dr pekerjaannya maupun dr org tua siswa. jgn lah membuat statmen yg hanya membuat masyarakat jenuh dgn kebijakan” konyol yg tujuannya hny utk kepentingan pihak” tertentu.
    berkacala wahai pemimpin ketika kami guru mengajar anak2 yg berbeda karakter. Berbeda tingkat kebandalan ank tingkat ketidak mampuan ank dlm menyerap materi. Mengevaluasi ketuntasan ank bahkan membuat pengayaan lg. Utk ap itu semua… Kalau tidak utk membuat mereka nanti jd org org yg akan lb tinggi jBatanNya dr kami yg akan ttp menjadi se org guru. Jgn lah jd pemimpin yg lupa siapa guru anda dulu…

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *