Editorial: Mencari Biang Kerok Krisis Pangan

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Pandemi Covid-19 yang diikuti kebijakan lockdown di berbagai negara, diprediksi akan menyebabkan krisis pangan global. Demikian rilis Organisasi Pangan Dunia (FAO) pertengahan Maret lalu.

Peringatan ini bisa dipahami. Selain mengganggu produksi, situasi wabah jelas sangat berpengaruh terhadap kelancaran rantai pasok. Tak terkecuali produk pangan yang merupakan komoditas paling strategis.

Terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, musim kemarau nanti cuaca tidak akan ramah. Sekitar 30 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kekeringan sehingga dapat menyulitkan produksi pangan nasional.

Merespons hal tersebut, Pemerintahan Jokowi menggagas program Lumbung Pangan Terintegrasi (Food Estate) yang akan diterapkan di luar Pulau Jawa. Dan yang terpilih adalah Kalimantan Selatan karena dipandang sudah memiliki sistem pendukung produksi pertanian yang baik.

Proyek ini bahkan masuk dalam Program Strategis Nasional tahun 2020-2024 yang diharapkan bisa memperkuat cadangan barang strategis nasional khususnya logistik pangan.

Untuk menyukseskannya, tak kurang-kurang, yang didaulat sebagai pimpinan proyeknya adalah Kementerian Pertahanan.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan “Food Estate” atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. Baca selengkapnya di artikel “Prabowo Subianto, Menhan ‘Rasa’ Mentan yang Urusi Lumbung Pangan”, https://tirto.id/fQVc

Masalahnya, banyak pihak pesimis proyek ini akan berhasil. Mengingat selain butuh effort yang sangat besar, juga ada persoalan paradigmatis dan suprasistem yang akan menjadi batu penghalang yang sangat besar bagi keberhasilan upaya bangsa dan dunia ini keluar dari krisis pangan.

Jika menengok ke belakang, krisis pangan sebetulnya telah menjadi isu global sejak 2007 lalu. Krisis ini dipicu turunnya tingkat produksi pangan dunia pascakonversi besar-besaran lahan pertanian pangan ke pertanian sumber energi hijau, yang berdampak meningkatnya harga pangan di pasar dunia.

Krisis energi global yang terus terjadi ini rupa-rupanya memicu persaingan antara produksi pertanian untuk pangan dan produksi pertanian untuk energi hijau.

Situasi ini diperburuk perubahan iklim ekstrem serta berbagai bencana alam yang berpengaruh terhadap aktivitas produksi pertanian.

Saat itu, Indonesia sendiri beberapa kali masuk daftar negara yang mengalami krisis pangan bersama beberapa negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Sayangnya Pemerintah malah terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa kondisi Indonesia “aman-aman” saja.

Padahal, dampak krisis jelas-jelas sangat dirasakan terutama masyarakat menengah ke bawah yang tingkat daya belinya semakin rendah. Di samping tentu membuat situasi sosial dan politik di dalam negeri semakin rentan.

Sebagai negara agraris, Indonesia tentu tak layak menghadapi ancaman krisis pangan. Potensi alam yang subur dan sangat luas, sumber daya manusia dan hayati yang melimpah, seharusnya menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan tinggi yang dengannya kesejahteraan masyarakat bisa terjamin.

Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Di luar faktor alam yang memang kian tak menentu, kebijakan pangan yang diambil pemerintah dari waktu ke waktu justru kian memperlemah ketahanan pangan, menjadikan Indonesia masuk sebagai negara yang rentan ancaman krisis.

Baca juga:  Food Estate, Solusi Pandemi atau Demi Pesta Topeng Green Fuel?

Meski di era 80-an Indonesia pernah mengalami masa keemasan dalam produksi pangan hingga berhasil mencapai swasembada, namun kondisi ini hanya bisa bertahan hingga tahun 1993-an.

Foto kenangan ketika Presiden Soeharto meninjau sawah – Istimewa | ekonomis.bisnis.com

Menurunnya pendapatan negara dari sektor minyak bumi akibat “asingisasi” sumber-sumber alam membuat pemerintah tak punya dana lebih untuk menyubsidi sektor pertanian.

Akibatnya, tingkat produksi pun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Malah dari hari ke hari, sektor pertanian diperlakukan bak anak tiri.

Hal ini terutama ketika Indonesia makin masuk dalam jebakan berbagai perjanjian internasional, membuat pemerintah Indonesia kian kehilangan kedaulatan pangan.

Salah satunya, saat pemerintah meratifikasi The Agreement on Agriculture (AoA) melalui UU No. 7/1994, serta menyetujui pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1995  bersama 125 negara lain,  yang menandai pemberlakuan sistem perdagangan bebas.

Program reformasi dalam AoA sendiri berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor, dan meningkatkan akses pasar untuk produk pertanian melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang kuat dan efektif.

Dengan kata lain, kesepakatan ini menekankan keharusan negara anggota menurunkan dukungannya terhadap sektor pertanian. Termasuk berkewajiban meningkatkan akses pasar untuk impor pertanian, dan pengurangan subsidi ekspor pertanian yang kesemuanya termasuk prinsip perdagangan pasar bebas.

Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment – S&D) bagi negara-negara berkembang.

Termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut.

Sebagai dampak persetujuan ini, produk pertanian Indonesia masuk ke gelanggang pasar internasional menghadapi negara-negara lain, khususnya negara-negara kapitalis yang berdaya saing jauh lebih kuat karena didukung tingkat efisiensi dan penguasaan teknologi tinggi.

Dan hasilnya bisa dibayangkan, alih-alih mampu mengekspor produk pangan ke luar negeri, produk dalam negeri pun kalah bersaing di negeri sendiri.

Wajar jika para petani akhirnya kehilangan gairah berproduksi yang menyebabkan ketersediaan produk pangan terus berkurang, melengkapi persoalan kebijakan distribusi yang selama ini sudah sangat buruk.

Sektor pertanian pun terpukul, mayoritas masyarakat hanya menjadi end-user bukan produser. Sementara itu, perdagangan pangan akhirnya dikuasai perusahaan-perusahaan multinasional bermodal besar.

Ironisnya, menghadapi realitas berkurangnya stok pangan ini, pemerintah alih-alih men-support petani untuk menggenjot produksi dan melakukan langkah-langkah proteksi, malah dengan entengnya  memperlebar keran impor. Alhasil pasar dalam negeri dibanjiri produk-produk pangan luar negeri, termasuk beras sebagai komoditas pangan terpenting dan memiliki nilai politis.

Baca juga:  Mampukah Lumbung Pangan Nasional Mengatasi Krisis Pangan?

Terlebih saat Indonesia diguncang krisis ekonomi 1998. Pemerintah malah melakukan aksi “bunuh diri politik” dengan menyerahkan solusi krisis kepada IMF yang ditandai dengan penandatanganan LoI (Letter of Intent) yang ternyata membuat kondisi Indonesia jatuh lebih parah lagi dan kian dicengkeram kekuatan asing.

Foto legendaris ketika Indonesia “bertekuk lutut” di hadapan IMF. | merdeka.com

Bagaimana tidak? Melalui LoI ini, Indonesia dipaksa menjalankan kebijakan-kebijakan antirakyat dan proasing.

Seperti program liberalisasi, privatisasi BUMN termasuk BULOG, deregulasi yang mempermudah penguasaan perusahaan besar mengalahkan perusahaan milik rakyat semisal UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang mutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal serta pengurangan subsidi.

Di bidang pertanian, LoI menyebut secara eksplisit mengenai keharusan pemerintah mengurangi dan meniadakan proteksi. Membuat insentif petani untuk menanam komoditas pertanian menjadi lenyap.

Akibatnya Indonesia menjadi benar-benar sangat tergantung pada produk impor, hingga benar-benar kehilangan kedaulatan pangan dan selanjutnya kehilangan ketahanan pangannya hingga hari ini.

Tak hanya itu, Indonesia dan negara-negara kecil lainnya makin kehilangan kesempatan untuk membangun kekuatan politiknya. Bahkan kekuatan politik negeri ini makin dikuasai kekuatan modal. Di mana posisi penguasa makin menunjukkan watak bengisnya.

Alih-alih berjuang demi kepentingan rakyatnya, kebanyakan mereka malah turut mengukuhkan penjajahan kapitalisme dengan turut mengambil untung melalui proyek-proyek liberalisasi dan kapitalisasi sektor publik.

Semestinya fakta-fakta ini cukup memberi pelajaran bagi umat, penerapan aturan kapitalisme yang bertumpu pada kekuatan modal dan menjadikan sistem pasar bebasnya sebagai alat penjajahan gaya baru adalah merupakan biang kerok krisis pangan. Bahkan menjadi akar krisis di berbagai bidang kehidupan lainnya.

Sebagai negara yang punya potensi kebangkitan yang sangat besar, Indonesia seharusnya segera mengambil langkah-langkah strategis untuk membalikkan keadaan. Jadi, bukan malah sibuk melakukan langkah-langkah pragmatis, apalagi yang sekadar pencitraan.

Negeri ini dan negeri muslim lainnya, harus segera mencampakkan sistem kapitalisme yang mengungkung dunia internasional.

Sumber: uchichago.edu

Sistem inilah yang telah begitu lama mengukuhkan penjajahan negara-negara besar atas negara-negara kecil melalui keberadaan lembaga-lembaga dan kesepakatan Internasional yang mereka ciptakan sebagai alatnya.

Caranya adalah dengan mengubah paradigma bernegara dengan menjadikan akidah Islam sebagai asasnya dan menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya.

Karena hanya negara seperti inilah yang akan bisa tegak mandiri dan berdaulat serta mampu melawan dominasi negara-negara kapitalis sebagaimana selama ini terjadi.

Inilah yang disebut dengan institusi negara Khilafah Islamiyah. Sebuah institusi kepemimpinan politik yang tegak di atas paradigma ruhiyyah, dan menjadikan aturan al-Khaliq sebagai satu-satunya tuntunan dalam mengatur urusan umat manusia dan mengelola alam raya yang diamanahkan kepadanya.

Baca juga:  Food Estate, Solusi Pandemi atau Demi Pesta Topeng Green Fuel?

Sistem ini menjadikan negara/pemerintahan sebagai thariqah (metode) menegakkan hukum-hukum Allah yang dijamin akan membawa kebaikan dan memberi keadilan.

Sistem ini menempatkan para penguasa hanyalah sebagai pelayan bagi umat yang bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT.

Dalam sistem Islam, selain sebagai pengurus umat, penguasa adalah junnah (benteng pelindung) bagi umat. Yang wajib menjaga mereka dari berbagai bahaya, termasuk ancaman krisis pangan. Melalui penerapan kebijakan politik dan ekonomi yang kuat dan tegak di atas paradigma yang benar yakni akidah Islam.

Dalam konteks ketahanan pangan, Islam telah menggariskan kebijakan politik ekonomi pertanian yang kuat dan saling bertumpu pada bidang-bidang lainnya termasuk perindustrian.

Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan Islam ini, selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, juga menjadikan negara bisa terlepas dari cengkeraman dan penguasaan asing.

Hal ini karena Islam telah menggariskan prinsip-prinsip dasar ekonomi menyangkut masalah kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi yang bertumpu pada prinsip keadilan hakiki, berbeda dengan kapitalisme yang menuhankan prinsip kebebasan.

Hal ini didukung adanya prinsip kemandirian politik yang mencegah dan mengharamkan intervensi apalagi penguasaan asing atas umat Islam melalui jalan apa pun.

Dalam strategi politik pertanian, berbagai aturan ditetapkan sedemikian rupa. Memungkinkan negara secara berdaulat mampu menjamin ketersediaan dan meningkatkan ketahanan pangan, melalui proses produksi, baik melalui kebijakan pertanahan, kebijakan untuk peningkatan produktivitas, dan lain-lain.

Begitupun diatur masalah distribusi yang memberi jaminan setiap warga negara tercukupi kebutuhannya akan konsumsi pangan secara merata, tanpa menutup ruang bagi mereka memperoleh ketinggian kualitas hidup melalui persaingan usaha yang alami dan manusiawi.

Secara rinci, aturan-aturan ini lengkap tersedia dalam sistem politik ekonomi Islam. Persoalannya hanya tinggal kemauan semua pihak, baik rakyat maupun penguasa, untuk benar-benar menerapkannya dalam kehidupan, bukan semata karena urgen, tapi karena ini adalah kewajiban.

Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (TQS Al-Anfâl/8: 24). Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. [MNews | SNA]

Bagaimana menurut Anda?

32 tanggapan untuk “Editorial: Mencari Biang Kerok Krisis Pangan

  • 1 Agustus 2020 pada 22:43
    Permalink

    Yang mengherankan itu kenapa menhan koq jadi ngurusi masalah pangan?

    Balas
  • 31 Juli 2020 pada 14:58
    Permalink

    Karena sistemnya kacau maka ga jelas juga ke bawahnya

    Balas
    • 1 Agustus 2020 pada 18:57
      Permalink

      Astaghfirullah, padahal Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil buminya, karena Pengelolaan yg buruk hingga terjadi krisis pangan

      Balas
  • 30 Juli 2020 pada 21:45
    Permalink

    Islam adalah yg terbaik untuk diterapkan didunia ini

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 14:07
    Permalink

    Sistem yg rusak dan kejam hrs d gnt dgn sistem yg shahih yaitu sistem Islam

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 13:13
    Permalink

    Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (TQS Al-Anfâl/8: 24).

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 09:37
    Permalink

    Kapitalis rusak sejak akarnya…bgm mungkin bs mnyejahterkna umat

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 09:16
    Permalink

    Rindilu sistem khilafah yg menyelesaikn urusan pangan rakyat

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 07:33
    Permalink

    Setelah membaca tulisan ini biang keroknya ketahuan, kapitalismelah biang kerok dr krisis pangan

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 05:51
    Permalink

    Solusi Islam keren bgt! Sempurna, paripurna, lengkap, menyeluruh, totalitas 🥰❤️

    Balas
  • 29 Juli 2020 pada 10:02
    Permalink

    Setiap yg berhubungan dengan pertanian, apalgi menyangkut Rakyat. Sebenarx g tega, sbb org tua pun Alm dlu seorang petani, jd bisa merasakan seperti apa, dn bagaimana rasanya. SubhanAllah. Allah lah yg maha tw

    Balas
  • 29 Juli 2020 pada 10:00
    Permalink

    Jadi budak Para Kapital. mw sampai kapan? cukup rakyatmu kamu jadikan Bahan perbudakan.

    Balas
  • 29 Juli 2020 pada 07:52
    Permalink

    Biang kerok krisis pengan karena pengaturan sistem kapitalis. Saatnya kembali kepada Sistem Islam agar terwujud ketahanan pangan

    Balas
  • 29 Juli 2020 pada 07:39
    Permalink

    Kapitalism biang kerok permasalahan yang ada.

    Balas
  • 29 Juli 2020 pada 07:37
    Permalink

    sebelum ada covid-19 pun, indonesia sudah menghadapi krisis pangan. ditambah sekarang dengan covid-19 yang semakin melemahkan sistem ekonomi. inilah kebobrokan sistem buatan manusia tidak mampu memjawab atau menyelesaikan tantangan zaman. saat kembali kepada penerapan hukum Allah yang tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia.

    Balas
    • 31 Juli 2020 pada 15:22
      Permalink

      Krisis pangan ini terus berulang..solusinya impor harusnya petani disubsidi

      Balas
  • 29 Juli 2020 pada 05:55
    Permalink

    Kebijakan yang ironis.pengin bikin lumbung? Untuk siapa? Benarkah untuk rakyat,apakah selama ini benar-benar berpihak pada rakyat?
    Justru kebijakan 2 yang diambil selama ini selalu merugikan rakyat.dengan mengatasnamakan rakyat.itulah sistem Kapitalis

    Hanya Islam Sistem yang bisa dipercaya.

    Balas
  • 29 Juli 2020 pada 05:22
    Permalink

    Yg paling mengkhawatirkan adalah negara merasa senang hati yg menjadi pelaksananya adalah swasta

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 22:50
    Permalink

    SDA yang melimpah tetapi rakyatnya harus menanggung kemiskinan.
    Saatnya islam memimpin.

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 21:07
    Permalink

    “Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (TQS Al-Anfâl/8: 24).

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 20:59
    Permalink

    Bener2 miris. Kapitalisme banyak merugikan pihak2. Sudah banyak buktinya. Sekarang sadarlah kawan kemablilah pada islam scr Kaffah

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 20:50
    Permalink

    Campakan kapitalisme. Tegakkan Islam kaffah

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 19:10
    Permalink

    Saatnya Islam menjadi solusi..

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 18:52
    Permalink

    Allah SWT berfirman,

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

    “Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (TQS Al-Anfâl/8: 24).

    Balas
    • 30 Juli 2020 pada 21:47
      Permalink

      Islam adalah yg terbaik untuk diterapkan didunia ini

      Balas
  • 28 Juli 2020 pada 16:00
    Permalink

    Kembali kepada aturan islam kaffah adalah kewajiban

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 13:02
    Permalink

    Benar2 aneh kalau negri yg subur ini mengalami krisis pangan

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *