Sistem Kufur Lahirkan Politisi Prematur

Oleh: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, FOKUS – Genderang pilkada 2020 di hampir seluruh wilayah Indonesia telah ditabuh. Kandidat dari berbagai background partai pun mulai mengayuh simpati dari elemen penduduk negeri.

Tak jarang kita dapati, para calon pilkada blusukan memberikan sembako berupaya menebar empati di kala pandemi. Pilkada bagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah agenda rutin, di mana para calon kepala daerah berkompetisi dalam kontestasi politik.

Sebagaimana halnya sebuah kompetisi, akan ada yang kalah dan akan ada yang menang. Hal yang perlu dipastikan tentunya adalah fair play dalam pertandingan menjadi kandidat calon kepala daerah.

Ada yang istimewa dari pilkada 2020 ini yang bisa kita cermati, salah satunya adalah majunya beberapa anak dan menantu bahkan keponakan dari petinggi negeri yang berpartisipasi dalam pencalonan kepala daerah.

Sederet nama seperti Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang menjadi calon wali kota Solo, putra sulung Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono di Pilkada Kabupaten Kediri, dan Bobby Nasution menantu Jokowi dalam pemilihan wali kota Medan.

Juga putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah sebagai calon wali kota Tangerang Selatan dan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon wali kota Tangsel diusung PDI-P dan Gerindra.

Anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah tak mau ketinggalan, Pilar Saga Ichsan resmi mendapat rekomendasi Partai Golkar dan PPP untuk maju sebagai calon wali kota Tangsel 2020. (akurat.co,19/7/2020)

Banyak pengamat politik memperbincangkan fenomena ini. Pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan bahwa tampilnya putra sulung Presiden Jokowi sebagai calon wali kota Solo dinilai menambah daftar panjang politik dinasti keluarga.

Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut, bentuk konflik kepentingan pada pencalonan Gibran sudah terlihat dari pengakuan Achmad Purnomo, pesaing Gibran dalam meraih tiket dari PDI Perjuangan.

Menurut Pangi, semestinya Gibran maupun seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik praktis hingga Jokowi tak lagi menjabat sebagai Kepala Negara.(kabar24.bisnis.com, 17/07/ 2020).

Partai politik (praktis) sebagai wadah melahirkan politisi-politisi ulung bermental negarawan kini sudah tak dapat diharapkan. Banyak kader yang lahir instan karena secara hitungan kuantitas memiliki popularitas.

Kenapa harus populer? Semakin populer semakin dikenal masyarakat, semakin murah biaya politik, karena calon yang ditawarkan sudah tak perlu dipromosikan.

Kepopuleran menjadi value lebih bagi calon kepala daerah untuk maju ke panggung politik. Artis, seniman, anak pengusaha, anak pejabat, hingga anak presiden seakan mendapatkan karpet merah untuk masuk ke laga kompetisi pilkada, berpeluang dipinang partai lebih besar dari sekadar orang biasa.

Baca juga:  [Editorial] Mengais Harap dari Kepemimpinan Sekuler Demokrasi Neoliberal

Proses pengaderan seperti ini akan berakibat pada lahirnya politisi-politisi prematur dari partai. Kedewasaan berpikir, cepat mengambil solusi, mengedepankan pelayanan daripada kepentingan pribadi atau golongan, aware dengan masalah yang ada di masyarakat, yang merupakan karakter seorang politisi negarawan, kini sudah tak melekat pada kandidat pilkada, terutama dari jalur instan.

Pemakaian masker bergambar karakter bermulut lebar dan gigi tajam di bagian atas dan sedang menjulurkan lidah atau melet yang dilakukan Gibran, calon wali kota Solo saat blusukan, merupakan salah satu fenomena tidak etis yang dilakukan seorang calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa gaya itu menunjukkan ketidakpekaan Gibran pada situasi dan kondisi tempatnya berada.

Dedi menambahkan, ketidakpekaan Gibran membedakan situasi dan kondisi, menandai kedewasaan Gibran prematur.

Mengapa politisi prematur ini menjamur di tengah sistem demokrasi? Apakah memang sistem demokrasi menjadi lahan subur tumbuhnya politisi prematur?

Demokrasi melahirkan Politisi Instan

Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana yang bisa memerintah dan mendapatkan kekuasaan?

Jawabannya ada pada proses rekrutmen atau pencalonan para penguasa. Dalam sistem demokrasi, baik parlementer maupun presidensial, keduanya sama-sama mewajibkan tingginya finansial. Tak punya kapital yang besar, jangan harap bisa berkontestasi dalam politik demokrasi.

Finansial yang tinggi ini mengharuskan para calon menjaring “sponsor” baik individu ataupun korporasi, yang ending-nya selalu berhitung profit untuk menghasilkan pundi-pundi.

Demokrasi memiliki mesin politik yang unik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terwujudnya keterwakilan rakyat hanya isapan jempol semata. Apalagi berharap rakyat sejahtera, sesuatu yang hingga saat ini tak kunjung dapat dibuktikan demokrasi.

Demokrasi dikatakan cacat sejak lahir. Pernyataan ini disampaikan J. Kristiadi, penulis senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS).

Cacatnya sistem ini karena tidak adanya jaminan orang-orang yang dipilih memang benar-benar representasi ratusan juta rakyat.

Partai politik yang fungsi utamanya sebagai wadah edukasi politik bagi masyarakat, nyatanya sering kali terjebak pemikiran “yang penting menang” dalam pemilihan umum, yang penting calonnya bisa tembus menjadi kepala daerah, atau yang penting kadernya bisa lolos ke senayan.

Baca juga:  Kepalsuan-kepalsuan Demokrasi

Pemikiran dangkal partai politik ini menjadikan partai mengambil jalan pintas dalam perekrutan kadernya. Dengan tujuan meraup suara rakyat, artis bermasalah sekalipun akan dilamar menjadi kader partainya.

Sistem kufur seperti inilah yang menghasilkan politisi-politisi prematur. Politisi instan dengan kompetensi negarawan yang diragukan.

Politik Islam: Politik Pencetak Politisi Berkarakter Negarawan

Dalam bahasa Arab, politik berasal dari kata sâsa-yasûsu-siyâsat[an] yang bermakna: dia mengurusi urusannya (ra’â syu‘ûnahu).

Adapun secara istilah, politik berarti mengurusi urusan umat, di dalam dan di luar negeri, yang dilakukan negara dan umat.

Negara secara langsung mengatur urusan rakyatnya, sementara umat/rakyat melakukan koreksi dan kontrol. Definisi ini disimpulkan dari hadis Rasulullah ﷺ:

“Dulu Bani Israil senantiasa diurusi oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, ia diganti oleh nabi lainnya. Namun, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Yang ada adalah para khalifah yang jumlahnya banyak.” (HR al-Bukhari).

Politik Islam adalah politik yang lahir dari sebuah peradaban Islam, di mana negaranya menjadi negara pertama dalam konstelasi perpolitikan dunia.

Negara yang dimaksud tentu adalah Khilafah Islam, yang sudah terbukti mampu memimpin dunia hingga 13 abad lamanya. Para politisinya tak hanya bermain politik praktis, namun juga bermental negarawan.

Tengoklah Abu Bakar As Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, atau setara Ali bin Abi Thalib. Visinya menjadi pemimpin negara adalah semata agar rakyatnya sejahtera dan menjadi Hamba Allah yang bertakwa.

Politik yang dijalankan adalah politik pelayanan, bukan politik kepentingan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi basis mengurusi urusan umat. Bukan sekadar karena kepentingan partai apalagi untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk menjadi seorang politisi muslim sejati, setidaknya ada beberapa hal yang wajib dimiliki.

  1. Menjadikan Islam sebagai pisau analisis peristiwa politik.

Politisi muslim sejati adalah orang yang senantiasa mengurusi urusan umatnya dengan ideologi yang dia anut. Dalam konteks umat Islam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengurusi urusan umat ini berdasarkan ideologi Islam.

  1. Menguasai informasi politik.

Informasi ini mencakup informasi tentang siapa negara nomor satu di Dunia, tentang negara-negara besar yang menjadi pesaing negara nomor satu tersebut, dan terkait wilayah-wilayah yang berada di bawah hegemoni mereka.

Negara pertama di sini adalah negara yang paling memiliki pengaruh dalam konstelasi politik Internasional. Sampai saat ini Amerika masih menjadi negara pertama yang didaulat memiliki pengaruh atas kebijakan politik di dunia.

  1. Mengonfirmasi dan menelaah ulang setiap berita dan peristiwa secara sempurna.
Baca juga:  Film, Penyangga Demokrasi yang Hampir Ambruk

Di era digital saat ini, hoaks atau berita bohong memadati sistem informasi. Maka seorang politisi muslim sejati harus mengetahui sumber dan kebenaran berita.

Bila diketahui berita yang didapat itu ternyata bohong, politisi muslim sejati wajib tahu tujuan dari penyebaran berita tersebut. Namun bila berita itu benar, ia wajib mengetahui konteks berita dan peristiwa itu.

Penelaahan dan pemilihan ini tentu harus dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Dengan begitu ia terhindar dari kesalahan sekaligus penyesatan pihak lain.

  1. Kontinuitas.

Berita-berita politik senantiasa berbentuk mata-rantai kejadian dan peristiwa. Bila rantainya terputus, niscaya ia tidak mampu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, satu berita dengan berita lainnya.

Oleh karena itu, kontinuitas dalam memonitor berita dan peristiwa menjadi kunci sukses menjadi politisi muslim sejati.

  1. Menghindari generalisasi.

Sering kali seseorang melakukan generalisasi dalam menganalisis sebuah peristiwa atau berita. Memang benar, ada kalanya antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya terdapat kemiripan, baik dari segi waktu, tempat, dan konteksnya, namun berbeda dari sisi pelaku atau pihak yang berkepentingan di balik itu. Oleh sebab itu, setiap kejadian tetap perlu dipilah dan ditelaah satu persatu.

Selain itu, politisi muslim sejati wajib menyampaikan pendapatnya bukan hanya di kalangan masyarakat awam, namun juga di kancah perpolitikan dalam lingkup yang lebih luas; di hadapan para penguasa, pimpinan partai politik dan kalangan berpengaruh lainnya; secara personal maupun melalui berbagai media dan sarana informasi masyarakat.

Bila menghadapi pembungkaman, sebagaimana terjadi di beberapa negeri kaum Muslim, ia harus berusaha menyampaikan pandangannya secara personal atau melalui media yang dia miliki.

Dalam sejarah Islam, senantiasa akan muncul di setiap masa para pendengki dan pembenci risalah Allah. Keistikamahan para pejuangnya menyuarakan Islam akan menjadi cahaya kebenaran yang dijamin Allah kemenangannya.

Sebagaimana firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى:

“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS At-Taubah [9]: 32) [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

36 tanggapan untuk “Sistem Kufur Lahirkan Politisi Prematur

  • 31 Juli 2020 pada 15:36
    Permalink

    Demokrasi sistem kufur

    Balas
  • 30 Juli 2020 pada 09:58
    Permalink

    miris ,politik pada sistem kapitalis hanya di artikan sebagai peraih kekuasaan terlepas dya mampu atau tidak denganamanah yang dipegang nya

    Balas
  • 29 Juli 2020 pada 08:01
    Permalink

    Sistem demokrasi menyuburkan praktek nepotisme.

    Balas
  • 28 Juli 2020 pada 10:55
    Permalink

    Rindu sistem Islam segera berjaya

    Balas
    • 30 Juli 2020 pada 19:05
      Permalink

      Politisi instant hanya dilahirkan dalam sistem rusak demokrasi.

      Balas
  • 27 Juli 2020 pada 16:10
    Permalink

    “Dulu Bani Israil senantiasa diurusi oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, ia diganti oleh nabi lainnya. Namun, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Yang ada adalah para khalifah yang jumlahnya banyak.” (HR al-Bukhari).

    Politik Islam adalah politik yang lahir dari sebuah peradaban Islam,

    Balas
  • 27 Juli 2020 pada 16:03
    Permalink

    Islam telah banyak melahirkan para politikus handal, kapable, & profesional..ayo kembali ke islam kaffah

    Balas
  • 27 Juli 2020 pada 10:19
    Permalink

    benar bangat “Sistem kufur seperti inilah yang menghasilkan politisi-politisi prematur. Politisi instan dengan kompetensi negarawan yang diragukan”

    Balas
  • 27 Juli 2020 pada 09:21
    Permalink

    Ambyar.. Semoga Negara kita cintain ini.. Secepatnya di Pimpin langsung yg benar”Ahli dalam menyelesaikan urusan umat secara totalitas. Proritas utama kepada Umat.

    Balas
  • 27 Juli 2020 pada 08:43
    Permalink

    Campakkan dwmokrasi dan kembali ke islam kaffah

    Balas
  • 27 Juli 2020 pada 08:17
    Permalink

    Ingat kepemimpinan itu amanah dan pertanggungjawabannya besar dihadapan Allah SWT. Nabi SAW bersabda : Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

    Balas
    • 28 Juli 2020 pada 15:02
      Permalink

      Kembali kepada islam secara kaffah

      Balas
  • 27 Juli 2020 pada 05:38
    Permalink

    Demokrasi melahirkan politisi gadungan bukan untuk menjalankan amanah kepimpinan, tapi menjadi jalan mengeruk kekayaan rakyat.

    Balas
  • 27 Juli 2020 pada 05:19
    Permalink

    Semakin rindu terealisasikannya bisyarah nabi tentang akan ada kekhalifahan kedua bermanhaj nabi, keep Istiqomah dalam dakwah ini wahai kaum muslimin

    Balas
  • 27 Juli 2020 pada 04:32
    Permalink

    Keserakahan sdh terlihat jelas…..

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 22:16
    Permalink

    Untuk menjadi seorang politisi muslim sejati, setidaknya ada beberapa hal yang wajib dimiliki.

    1. Menjadikan Islam sebagai pisau analisis peristiwa politik
    2. Menguasai informasi politik
    3. Mengonfirmasi dan menelaah ulang setiap berita dan peristiwa secara sempurna.
    4. Kontinuitas
    5. Menghindari generalisasi

    Balas
    • 1 Agustus 2020 pada 18:52
      Permalink

      Sikap yg ditunjukkan para calon penguasa saat ini benar-benar kurang pantas, berbeda sekali dengan generasi di era keemasan Islam

      Balas
  • 26 Juli 2020 pada 22:16
    Permalink

    Kembalikan saja laah kekuasaan pada Islam

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 22:04
    Permalink

    Siatem demokrasi nyata menunjukkan kecacatannya

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 21:28
    Permalink

    Aji Mumpung. Karena kekuasaan saat ini jadi rebutan para politisi.

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 21:06
    Permalink

    Menjadikan Islam sebagai pisau analisis peristiwa politik.

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 20:22
    Permalink

    Astaghfirullah sungguh sistem ini sangat busuk, dan kita kaum muslim saat ini memakai nya untuk mengatur kehidupan kita, sungguh kita telah mendzalimi diri kita saat ini… Saat nya Islam KAFFAH

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 20:21
    Permalink

    Smg sistem kufur ini segera runtuh dan bangkitlah sistem islam sbg cahaya alam semesta

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 20:11
    Permalink

    Smg sistem kufur ini segera runtuh dan bangkitlah cahaya islam.

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 19:48
    Permalink

    Mereka berlomba mencari kekuasaan hanya unt kepentingan pribadi, bukan negeri. Sedih :’

    Semoga kemenangan islam lekas terlaksana. Aamiin

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 19:44
    Permalink

    Dalam sistem demokrasi, baik parlementer maupun presidensial, keduanya sama-sama mewajibkan tingginya finansial. Tak punya kapital yang besar, jangan harap bisa berkontestasi dalam politik demokrasi.

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 18:19
    Permalink

    Smga islam segera tegak.. aamiin

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 17:54
    Permalink

    Sungguh mereka berebut kekuasaan hanya untuk dirinya dan golongannya bukan u mengurusi dan mensejahterakan rakyat.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *