Mampukah Lumbung Pangan Nasional Mengatasi Krisis Pangan?

“Mampukah negeri ini berjibaku memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya?”


Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Sudah lama mimpi menjadi negara swasembada pangan itu ada. Namun nyatanya, hingga kini masih sekadar ilusi. Entah karena gagal dalam perencanaan atau ulah para cukong berdasi.

Apalagi saat ini masa pandemi, di depan mata ada ancaman resesi. Jika ketahanan pangan tidak kuat, rakyat bisa hidup melarat dan akhirnya sekarat.

Tidak bisa dimungkiri, pangan adalah salah satu unsur kebutuhan utama dan pertama. Lantas mampukah negeri ini berjibaku memenuhi kebutuhan pokok ini?

Menuai Kritikan

Untuk menuntaskan problem pangan di masyarakat, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada para menterinya untuk bersiap menghadapi krisis pangan akibat masa pandemi.

Oleh karena itu, para menteri dengan persetujuan beliau merencanakan sebuah gagasan baru dengan membuat Lumbung Pangan Nasional (LPN). Rencananya LPN akan dibuat di Kalimantan Tengah. (detikfinance.com, 5/7/2020)

Rencana ini kemudian disambut berbagai kritikan pedas para tokoh. Banyak dari mereka sangsi akan keberhasilannya. Pasalnya, berulang kali kajian macam ini direncanakan.

Sudah membuang banyak biaya, namun hingga sekarang tak ada hasilnya. Program-program itu hanya menghasilkan lahan-lahan mangkrak.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat agar program LPN dikaji ulang. Perlu perhitungan dan persiapan matang agar tak gagal seperti program sebelumnya.

Pembangunan program yang rencananya dibuat di lahan bekas Pengembangan Lahan Gambut (LPG) ini sangat perlu kehati-hatian.

Baca juga:  Membangun Ketahanan Pangan

Di zaman Soeharto, program ini tak membuahkan hasil. Malah banyak melahirkan masalah karena dibuat di lahan gambut yang butuh pengelolaan ekstra.

Dari kajian Kaprodi S3 Ilmu Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada, lahan gambut yang diubah menjadi sawah justru akan menghadapi masalah.

Salah satunya degradasi kesuburan tanah. Apalagi karena perubahan alih fungsi gambut menjadi persawahan, kerusakan alam tak bisa dielakkan. (Kompas.com, 14/7/20)

Pengamat pertanian yang merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, menyatakan rencana ini sudah pernah diinisiasi mulai dari Presiden Soeharto, lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi pun pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi.

Dengan demikian, tampaknya proyek ini terus mengalami kegagalan. Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar, berpandangan sama, proyek ini hanya menghabiskan waktu dan anggaran yang besar.

Tak jauh berbeda, pengamat pertanian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, mengatakan proyek LPN ini perlu pertimbangan matang. Jangan sampai gagal seperti sebelumnya.

Menurutnya, daripada menghabiskan anggaran untuk proyek yang sulit ini, lebih baik meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan begitu para petani bisa optimal dalam bekerja. (Detikfinance.com, 5/7/20)

LPN untuk Rakyat

Negara memang wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ia harus melakukan berbagai inisiatif dan alternatif agar kebutuhan rakyat tercukupi. Tak terkecuali kebutuhan akan bahan pokok seperti pangan.

Baca juga:  Solusi Khilafah Menjamin Ketahanan Pangan di Masa Wabah

Negara yang berhasil mengurusi rakyatnya adalah negara yang mampu berdiri sendiri dan mandiri. Tak bergantung dari negara lain.

Hanya saja satu hal yang perlu dicatat, jangan sampai kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat justru ditunggangi berbagai kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan cukong berwajah cantik.

Namun, banyaknya kontra menggambarkan rencana pembangunan LPN ini masih kurang matang. Program “grusa-grusu” hanya akan merencanakan kegagalan.

Sebagaimana yang sudah-sudah, bisa saja orang hanya melihat politik pencitraan di balik kebijakan.

Oleh karena itu, agar proyek bisa tepat sasaran, perlu pengaturan matang dan perhitungan tepat. Seperti yang dilakukan di masa pemerintahan Islam.

Pemimpin Islam paham, mengurusi kebutuhan rakyat adalah kewajiban dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak akan main-main dalam mengambil kebijakan dan tak sekadar demi pencitraan. Sebab mereka paham Allah Mahatahu akan segalanya.

Dalam Islam, negara wajib mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat. Dalam pengaturannya, Islam memakai metode mekanisme pasar maupun subsidi.

Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, dibangun pasar-pasar. Dengan adanya pasar diharapkan distribusi bahan pangan akan merata.

Dalam proses ini disiapkan pengawas pasar agar tidak ada pedagang atau pemasok yang berbuat nakal alias berani menimbun barang, menaikkan harga, hingga mencekik ataupun berlaku curang dalam timbangan.

Dengan mekanisme subsidi, negara akan memberikan bantuan pada daerah yang kekurangan pangan dari daerah surplus. Sehingga, tidak ada lagi daerah yang mengalami kelaparan atau kemelaratan.

Baca juga:  Mimpi Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Naungan Neoliberalisme

Selain itu negara Islam juga wajib mewujudkan swasembada pangan agar tidak ada ketergantungan pada asing yang berisiko dijajah secara ekonomi dan politik seperti saat ini.

Dengan pembiayaan yang cukup, rincian yang terperinci, perencanaan yang tepat, negara akan menyiapkan proyek swasembada. Dengan kemajuan teknologi, penelitian di bidang pertanian akan digalakkan. Baik tentang benih unggul, metode penanaman, hingga pemupukan dan obat hama.

Hasilnya akan dipraktikkan pada para petani. Tentunya dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah.

Dengan begitu petani dapat diharapkan konsentrasi penuh dalam pemeliharaan dan pengembangan lahan pertaniannya. Tak perlu berpikir biaya operasional yang tinggi atau rebutan mendapatkan pupuk, karena semua dijamin negara.

Kebijakan pertanian seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Butuh topangan sistem lainnya. Butuh uang banyak untuk biaya. Artinya butuh topangan dari sistem ekonominya. Tentunya kalau mengandalkan sistem ekonomi kapitalis, hasilnya seperti sekarang.

Sistem ekonomi yang dimaksud ada dalam Islam. Sistem ekonomi yang paripurna. Karena kita muslim, maka atas panggilan keimanan selayaknya kita mengambilnya.

Dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam, dukungan pemerintahan Islam, dan aturan yang hanya bersandar pada Islam, insya Allah swasembada pangan akan terealisasi.

Bukan hanya bagi kaum muslim saja, namun bagi seluruh manusia sebab Islam itu rahmatan lil ‘alamin. Hanya saja, agar sistem ekonomi ini berjalan efektif, harus sepaket dengan sistem lainnya dalam bingkai Khilafah. Wallahua’lam bishawab. [MNews]

3 thoughts on “Mampukah Lumbung Pangan Nasional Mengatasi Krisis Pangan?

  • 29 Juli 2020 pada 05:01
    Permalink

    Dalam sistem Kapitalis,tentunya hanya ilusi.sarat dengan banyak kepentingan.
    Hanya sistem Islam lah satu-satunya yang bisa mewujudkan ketahanan pangan.seperti pemaparan di atas,sangat jelas.
    #UmatButuhKhilafah
    #KhilafahSolusiProblematikaUmat

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 14:26
    Permalink

    Kalau dalam sistem Islam, kebijakan penguasa itu tidak akan hanya wacana atau kebijakan yang tumpah tindih.. Tapi mensolusi sampai ke akar

    Balas
    • 28 Juli 2020 pada 10:45
      Permalink

      Hanya bisa berdoa diberi pundak kuat untuk menangani semua problem di rezim ini

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *