Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Maksud hati mengabdi, apa daya tunjangan tak diberi. Itulah nasib guru non-PNS pascaterbitnya Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 6 Tahun 2020.

Disebutkan dalam pasal 6 Persekjen 6/2020, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi: a. guru pendidikan agama yang tunjangan profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan b. guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama.

Yang menjadi masalah adalah pasal 6 poin b. Tunjangan guru dalam Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) disetop. Melansir detik (21/07/2020), Forum Komunikasi Satuan Pendidikan Kerja Sama Indonesia mengadu ke DPR.

Hasil rapat dengar pendapat menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI meninjau ulang Persekjen Kemendikbud RI No. 6/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan PNS serta Peraturan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud No. 5745/B.B1.3/HK/2019.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai penghentian tunjangan guru di SPK mengganggu rasa keadilan terhadap profesi guru. Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan tunjangan guru adalah hak semua guru.

Menurutnya, jika guru tak mendapat tunjangan lantaran belum memenuhi syarat pemberian tunjangan, semestinya diberitahu hal apa yang belum dipenuhi, bukan langsung menghentikannya.

Ketua Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia, Mochammad Cholid Riza mengatakan guru di SPK bukan hanya berasal dari sekolah internasional, tapi sekolah swasta biasa yang gajinya biasa-biasa saja.

Keluhan ini dianggap mewakili para guru SPK. Anggapan bahwa guru SPK sudah sejahtera karena mengajar di sekolah internasional disebut menjadi alasan terbitnya aturan ini. Padahal, faktanya ada guru SPK yang gajinya di bawah UMP.

Sementara itu, Kemendikbud membantah disebut menghapus tunjangan, namun tak adanya tunjangan karena para guru SPK tak memenuhi standar yang ditentukan.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan tersebut pemerintah memotong tunjangan guru sebesar Rp3,3 Triliun.

Tunjangan guru dipotong dalam tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.

Baca juga:  BPFA+25, Liberalisasi Perempuan dalam Dunia Pendidikan

Pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. (Mediaindonesia, 20/04/2020).

Anggaran Pendidikan yang Tersisihkan

Pemotongan anggaran pendidikan dan tunjangan guru menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan sangat minim. Menjadi guru di tengah pandemi adalah tantangan tersendiri.

Banyak pengorbanan yang dilakukan guru agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan meski dalam bentuk daring. Mereka harus memenuhi hak siswa dalam pendidikan. Di sisi lain, mereka pun harus rela menyiapkan kuota dan pulsa yang mencukupi untuk melaksanakan proses KBM.

Belum lagi tantangan di daerah pelosok yang susah sinyal. Bahkan ada guru yang rela mendatangi rumah siswanya satu per satu lantaran siswa tersebut tak memiliki sarana dan prasarana untuk belajar daring.

Tak ayal, penghentian tunjangan guru non-PNS melukai nilai keadilan bagi guru. Mengapa begitu diskriminatif terhadap pemberian tunjangan guru?

Mau guru PNS atau bukan, mereka sama-sama guru, berhak mendapat hal yang sama. Anggapan guru SPK yang berasal dari sekolah internasional bergaji mahal mungkin ada, tapi jumlah mereka tidaklah banyak. Dari 500 SPK, berapa persen guru SPK bergaji tinggi? Jumlahnya minoritas dibanding yang bergaji rendah.

Dari kebijakan ini, tampak jelas pemerintah tak memprioritaskan pendidikan sebagai masalah utama. Padahal, kesejahteraan guru berpengaruh pada produktivitas mereka sebagai guru.

Tatkala guru tak diberi fasilitas dan sarana yang mumpuni, gaji rendah, dan tunjangan pun harus lenyap, apa yang terjadi? Bisa-bisa pendidik negeri ini beralih profesi. Karena menjadi guru tak sejahtera, bisa saja mereka banting setir menekuni pekerjaan yang lebih memapankan hidup mereka.

Apalagi bila profesi guru menjadi nafkah utama keluarga. Himpitan ekonomi keluarga menjadi alasan guru tak optimal dan maksimal dalam memenuhi tugas kependidikannya. Padahal peran mereka sangat besar dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan berkualitas.

Untuk menjadi seorang guru harus melewati proses panjang. Untuk mendapat tunjangan harus berjuang melalui program sertifikasi pendidikan profesional.

Baca juga:  Editorial: Tolak Total Kebijakan Neoliberal

Betapa banyak syarat yang wajib dipenuhi untuk satu profesi guru: Harus melalui ujian kualifikasi, seleksi kelayakan, hingga dinyatakan menjabat sebagai guru profesional. Eh, kini begitu mudahnya tunjangan disisihkan. Dengan alasan tak memenuhi standar dan syarat yang ditetapkan.

Jika pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, mengapa tak memangkas anggaran lain yang lebih boros? Semisal memangkas gaji pejabat atau memangkas Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang dianggarkan hingga Rp567 miliar ini.

Bukankah dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk prioritas yang lebih urgen di sektor pendidikan? Seperti membantu siswa yang terdampak pandemi, memberi insentif atau tunjangan terhadap guru/honorer, atau penyediaan fasilitas yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Mengadakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi guru di masa pandemi belumlah urgen dilakukan. POP Kemendikbud diketahui menggandeng banyak organisasi untuk pendampingan dan pelatihan guru yang diikuti melalui proses seleksi. NU, Muhammadiyah, dan PGRI diketahui mundur dari program tersebut karena dinilai seleksinya tidak jelas.

Pengelolaan Prioritas Anggaran dalam Sistem Islam

Anggaran pendidikan yang dibalut dalam sistem kapitalisme terlalu mengedepankan kepentingan dan egoisme kekuasaan. Rasa keadilan, empati, dan peduli terhadap dunia pendidikan tercederai kepentingan yang dibumbui kapitalisme.

Pendidikan tak lagi menjadi wadah menanam bibit-bibit generasi unggul. Pendidikan justru dikapitalisasi seperti komoditas lainnya. Akibat penerapan sistem ini, lahirlah manusia-manusia miskin visi dan misi.

Mengangkat menteri hanya untuk memberi ruang kekuasaan demi balas budi. Sekalipun tak memiliki kompetensi, jabatan menteri pendidikan berlatar apa pun bisa terjadi di ruang demokrasi kapitalis. Akibat salah penempatan orang, kebijakannya pun bisa ngawur dan ngasal.

Dalam Islam, pendidikan adalah modal dasar membangun sebuah peradaban. Tanpanya, bagaimana mau menghasilkan generasi cemerlang?

Pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dari pandangan ini, negara Khilafah akan menyokong dan mendukung fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan satuan pendidikan.

Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan pendidikan dari negara (baitulmal). Di masa Khalifah Umar bin Khaththab, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari jizyah, kharaj, dan usyur.

Merujuk artikel KH. Shiddiq Al Jawi berjudul “Pembiayaan Pendidikan dalam Islam“,  disebutkan ada dua sumber pendapatan baitulmal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).

Baca juga:  HTI Dituding Penyebab Pendidikan Mandek, Begini Jawaban Telak dari Akademisi

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin.

Biaya pendidikan dari baitulmal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, membayar gaji segala pihak yang terkait pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

Sekadar diketahui, gaji guru di masa Khalifah Umar bin Khaththab sangat besar nilainya. Gajinya sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasi dengan harga emas hari ini bisa mencapai Rp62.730.000.

Pemberian gaji ini tak memandang status pegawai negeri atau bukan, bersertifikasi atau tidak. Semua yang berprofesi guru akan diberi hak yang sama.

Tak heran bila di masa Khilafah, lahir generasi cerdas dan mulia sebab didukung sistem politik ekonomi yang memberi jaminan kesejahteraan; sistem sosial yang membentuk manusia bertakwa, yakni guru saleh dan salihah; serta sistem pendidikan yang menunjang segala kebutuhan dunia pendidikan.

Menciptakan kesejahteraan bagi guru bukanlah hal mustahil bagi negara Khilafah. Pendidikan gratis di negara Khilafah bukan sesuatu yang utopis. Yang menjadi masalah pendidikan saat ini bukanlah potensi pembiayaannya yang tidak ada, tapi tata kelola negara yang salah.

Mahalnya biaya pendidikan bukan karena tidak ada sumber pembiayaan, melainkan karena sistem negara yang korup dan rusak. Oleh karenanya, sudah saatnya sistem negara ini ditata ulang dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam negara Khilafah. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

3 thoughts on “Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh

  • 28 Juli 2020 pada 10:38
    Permalink

    Guru non-PNS juga membutuhkan biaya untuk hidup

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 11:49
    Permalink

    Kebijakan yang tidak empati dan adil.. Karena paradigmanya yang memang jauh dari konsep keadilan.. Berbeda dengan konsep Islam..

    Balas
  • 26 Juli 2020 pada 10:05
    Permalink

    Apalagi sampai sekarang TW 2 guru TK non PNS belum juga cair..kapan ya cairnya.. sudah lama menunggu

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *