Perjudian Nyawa di Jalan, di Mana Negara?

Oleh: Iin Eka Setiawati (Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, FOKUS – Transportasi publik yang aman, nyaman, murah, tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai adalah sederet hal yang didambakan masyarakat. Namun hingga kini tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat akibat kelalaian pemerintah dalam pengelolaan transportasi.

Kelalaian ini tampak pada beberapa masalah yang belum teratasi, antara lain sering terjadi kecelakaan –pada transportasi publik, baik darat[1], laut[2], maupun udara–, keamanan dan keselamatan transportasi tidak terjamin, infrastruktur tidak memadai, serta biaya/tarif transportasi yang mahal.

Mirisnya, kejadian semacam itu terus berulang tanpa perhatian serius pemerintah, apalagi perbaikan berarti. Jaminan keselamatan bagi pengguna transportasi publik telah diabaikan pemerintah.

Di sisi lain, di masa pandemi Covid-19 seperti ini, pemerintah mengizinkan seluruh moda transportasi publik kembali beroperasi walaupun diikat aturan protokol kesehatan.

Padahal, banyak bukti moda transportasi menjadi lingkungan berisiko tinggi bagi penularan dan penyebaran Covid-19. Di moda transportasi publik cenderung terdapat banyak orang di ruang terbatas dan banyak titik kontak yang digunakan banyak orang[3].

Dan faktanya, protokol kesehatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, terutama soal menjaga jarak fisik (physical distancing).

Pada penerbangan Batik Air ID 7517 rute Jakarta-Surabaya, salah seorang penumpangnya yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Ahmad Nawardi, kecewa terhadap pelayanan pesawat Batik Air ID 7517 rute Jakarta-Surabaya yang tidak menerapkan physical distancing di tengah pandemi Covid-19[4].

Syarat calon penumpang harus memiliki surat negatif Covid-19 pun tidak menjamin seorang penumpang tidak tertular Covid-19. Terbukti ada penumpang positif Covid-19 yang lolos ikut perjalanan moda transportasi publik.

Dinyatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Riau, ada seorang pasien positif Covid-19 asal Riau menggunakan pesawat terbang dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru-Jakarta[5].

Demikian pula kejadian dikarantinanya seluruh penumpang kapal feri rute Buton-Wakatobi di SDN 1 Pongo, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin (6/7/2020), disebabkan ada satu penumpang kapal feri, inisial HD, positif  Covid-19[6].

Sungguh kelalaian pemerintah dalam menjaga keselamatan rakyatnya dari paparan Covid-19 di dalam moda transportasi publik!

Di samping masalah keselamatan transportasi, tingginya tarif transportasi juga menjadi suatu hal yang memberatkan masyarakat pengguna transportasi publik baik darat, laut, maupun udara, terutama di masa pandemi seperti sekarang[7].

Baca juga:  Berebut Lapak di Udara Indonesia

Masyarakat sangat mendambakan tarif transportasi yang murah, namun tetap memperhatikan kualitas terbaik dalam pelayanan. Pada kenyataannya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mempersilakan para operator penerbangan menerapkan tarif sebesar Tarif Batas Atas (TBA) di masa pandemi ini.

Ketentuan tarif tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri No. 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Ketentuan tarif penerbangan sudah diatur di KM Perhubungan No. 106 Tahun 2019. Tidak ada ketentuan baru di masa pandemi ini,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adira Irawati, Minggu (14/6/2020)[8].

Pemerintah berencana mengerek TBA tiket pesawat sebagai timbal balik atas pembatasan penumpang hingga 50 persen dari total kapasitas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19[9].

Sungguh, berbagai persoalan tersebut merupakan kelalaian akut pemerintah dalam pengelolaan transportasi. Harus dicari akar masalahnya dan segera diselesaikan dengan solusi yang solutif.

Sistem Sekuler Kapitalis Biang Keladi Masalah Transportasi Publik

Karut-marut pengelolaan transportasi publik di Indonesia sebenarnya berawal dari paradigma batil sistem sekuler dalam meletakkan makna transportasi yang sesungguhnya.

Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan ini melahirkan paham kapital (kapitalisme), menganggap transportasi sebagai industri yang bisa menghasilkan keuntungan materi.

Paradigma ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum seperti transportasi publik dikuasai korporasi, yang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis agar dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya, bukan fungsi pelayanan.

Paradigma kapitalis mengenai pelaksanaan pelayanan publik menerapkan prinsip bahwa negara hanya berfungsi sebagai regulator yang melayani para korporasi, bukan melayani rakyat.

Adapun pelaksana di lapangan adalah operator yang diserahkan kepada korporasi bertujuan mencari keuntungan materi.

Prinsip pelayanan transportasi publik dikelola badan usaha atau korporasi dalam bingkai komersial, tujuannya hanya mencari keuntungan materi semata. Sehingga tidak heran jika tarif transportasi publik mahal tanpa memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna transportasi.

Akibatnya muncullah berbagai masalah sebagaimana fakta-fakta yang disebutkan di atas: kecelakaan, keamanan dan keselamatan transportasi tidak terjamin, infrastruktur tidak memadai, serta tarif transportasi yang mahal.

Baca juga:  Maskapai Asing di Bumi Nusantara

Masalah ini hanya akan selesai bila diatasi solusi sahih yang solutif, agar hasilnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Solusi Solutif hanya dengan Penerapan Sistem Sahih

Sistem kehidupan yang sahih hanyalah berasal dari Sang Maha Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan, sistem yang diridai oleh-Nya, yaitu sistem Islam.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.(TQS ‘Ali Imran [3]: 19).

Dalam Islam, transportasi publik merupakan urat nadi kehidupan yang juga kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, semua yang termasuk transportasi publik dilarang untuk dikomersialkan.

Negara dalam sistem Islam memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab langsung memenuhi hajat publik, khususnya pemenuhan hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai.

Aman: safety dan secure; Nyaman: bersih, tidak pengap, dan tidak berdesakan; Tarif murah: mendepankan aspek pelayanan daripada keuntungan; Tepat waktu: sedikit mungkin pergantian moda angkutan; serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai berupa toilet, air bersih, dan lain-lain.

Negara bukanlah regulator yang melayani korporasi, melainkan pihak yang mengurusi dan bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.

Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam: “Pemerintah adalah raa’in (pengurus) dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (HR Al Bukhari)[10].

Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai. Tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat.

Seperti sabda Rasul Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan.(HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Negara wajib menyediakan moda transportasi publik beserta kelengkapannnya, baik darat, laut maupun udara. Penyediaan moda transportasi publik maupun infrastrukturnya tidak diserahkan kepada korporasi atau swasta.

Pembangunan infrastruktur transportasi mutlak mengacu pada politik dalam negeri Negara khilafah, yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah, bukan konsep batil MP3EI yang dijiwai paradigma neoliberal KBE (Knowledge Based Economy) dan reinventing government.

Wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada tangan pemerintah. Apa pun alasannya, tidak dibenarkan menggunakan pembangunan infrastruktur dengan konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta), demikian juga variannya termasuk konsesi.

Negara juga wajib memenuhi kebutuhan publik berupa sarana IT dengan teknologi terkini yang dikelola secara langsung, tidak dibenarkan hanya sebagai regulator.

Baca juga:  Rezim Neolib Mengundi Nasib Rakyat (Kritik Islam terhadap Transportasi Lebaran Hari Ini)

Negara harus mengedepankan pelayanan daripada keuntungan. Bila negara memandang IT sebagai industri strategis, maka negara akan membangun industri IT berikut risetnya.

Pengelolaan institusi moda transportasi publik wajib ditangani negara secara langsung dengan prinsip pelayanan (raa’in dan junnah). Institusi moda transportasi publik semisal PT KAI, PT Garuda Indonesia Airlines, atau PT PELNI tidak dibenarkan dikelola prinsip untung-rugi, yaitu berstatus BLU (Badan Layanan Umum) atau Perseroan Terbatas.

Untuk semua itu, negara menggunakan anggaran dari baitulmal yang bersifat mutlak, artinya ada atau tidak ada dana di kas negara, negara wajib mengadakannya untuk pembiayaan transportasi publik dan infrastrukturnya, yang ketiadaannya akan menyebabkan dharar bagi masyarakat.

Salah satu sumbernya adalah harta milik umum. Apa pun alasannya, Islam tidak membenarkan penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Agar negara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya, maka negara wajib mengelola kekayaannya secara sahih sesuai syariat Islam.

Kekuasaan negara harus bersifat sentralistis. Tidak dibenarkan desentralisasi kekuasaan kecuali untuk teknis pelaksanaan.

Kebijakan yang diterapkan negara harus bersifat independen, tidak boleh tergantung pada negara asing. Artinya negara tidak perlu meratifikasi Undang-undang Internasional yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan asing, seperti pada undang-undang tentang pelayaran.

Pada prinsipnya, strategi pengelolaan transportasi publik khilafah mengacu kepada tiga prinsip utama: a) Kesederhanaan aturan; b) Kecepatan dalam pelayanan; dan c) Individu pelaksana yang kapabel.

Rasul Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (HR Muslim).

Pengelolaan transportasi publik yang sahih tersebut haruslah ada dalam penerapan sistem Islam kaffah, menyeluruh dalam semua bidang kehidupan di bawah naungan Khilafah, sehingga akan terwujud kesejahteraan secara nyata.

Hai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS Al Baqarah [2]: 208) Wallahu a’lam bi ash shawab. [MNews]


[1] https://www.merdeka.com/peristiwa/kecelakaan-tewaskan-5-orang-di-banten-sopir-bus-kramat-djati-ditangkap.html

[2] https://republika.co.id/berita/qble67396/18-pengumpang-long-boat-kandas-di-perairan-maniang

[3] https://www.forbes.com/sites/gabrielleigh/2020/03/17/public-transport-in-a-pandemic-good-idea-or-best-avoided/#788bdd443047

[4] https://www.wartaekonomi.co.id/read294924/pengalaman-anggota-dpd-naik-pesawat-batik-air-ngeri-sekali-itu

[5]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200706175724-20-521497/pasien-positif-covid-19-riau-naik-pesawat-ke-jakarta

[6] https://regional.kompas.com/read/2020/07/06/14393101/pasien-positif-covid-19-kabur-dengan-kapal-feri-semua-penumpang-dikarantina

[7] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200528085549-4-161390/duh-transportasi-publik-ri-akan-makin-mahal-saat-new-normal

[8] https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/14/162000665/saat-maskapai-diperbolehkan-patok-mahal-harga-tiket-pesawat-dan-berakhirnya?page=all#page3

[9] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200617121940-92-514248/maskapai-menanti-kenaikan-tarif-batas-atas-tiket-pesawat

[10] Hizbut Tahrir. Ajhizatu Daulatul Khilafah. Darul Ummah. Beirut. 2005.

Bagaimana menurut Anda?

38 tanggapan untuk “Perjudian Nyawa di Jalan, di Mana Negara?

  • 26 Juli 2020 pada 07:37
    Permalink

    Maa syaa Allah islam sangat mengutamakan kesejahteraan ummat.

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 20:45
    Permalink

    Negara telah gagal menjaga jiwa raktyatnya

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 17:41
    Permalink

    Jangan nermain main dengan virus hanya karena kapital

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 13:28
    Permalink

    Kapitalis gagal melindungi keselamatan rakyat

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 12:16
    Permalink

    #SyariahIslamSempurna

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 10:54
    Permalink

    Sudah saatnya campakkan sistem kapitalisme ganti dengan sistem Islam
    AllohuAkbar….

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 07:56
    Permalink

    Sistem Kapitalis Sekuler tidak pernah hadir untuk melayani kebutuhan rakyat. hanya Islamlah satu2 sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat di segala bidang.

    Balas
    • 25 Juli 2020 pada 22:03
      Permalink

      Transportasi adalah kebutuhan publik, maka ktk tidak dikelola dg baik..rakyat lah yg jadi korban..dan itu terjadi dlm sistem Kapitalis..

      Balas
  • 25 Juli 2020 pada 07:06
    Permalink

    Astaghfirullah… hanya Sistem Islam solusi tuntas masalah transportasi

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 04:00
    Permalink

    Negara jangan tinggal diam saja krn ini semua adalah tanggung jawab negara utk mengurusi rakyatnya.

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 01:24
    Permalink

    Transportasi adalah salah satu kebutuhan rakyat yang harus disediakan oleh pemerintah. Karena negara adalah pengurus urusan rakyatnya, maka sudah sewajibnya memberikan Secara cuma2 atau dengan harga yang paling rendah.

    Balas
  • 24 Juli 2020 pada 22:38
    Permalink

    Astaghfirullah, negara pada sistem sekarang hanya memperhitungkan untung rugi saja dan hanya menjadi regulator antara masyarakat dg pengusaha
    Laa Haula Walaa quwwata illaa billaah

    Balas
  • 24 Juli 2020 pada 13:58
    Permalink

    Setuju, Solusi Solutif Hanya Ada Pada Islam.

    Balas
  • 24 Juli 2020 pada 10:55
    Permalink

    Ya memang benar, hanya dengan penerapan islam kaffah sj permaslaahan umat bisa diselesaikan dgn benar.

    Balas
  • 23 Juli 2020 pada 18:21
    Permalink

    Semoga Allah memudahkan kita di jalan dakwah ini

    Balas
    • 25 Juli 2020 pada 10:13
      Permalink

      Keamanan menjadi tanggung jawab negara. Hy Islam yg bisa mewujudkannya

      Balas
  • 23 Juli 2020 pada 14:11
    Permalink

    Astagfirullah
    Ya Allah

    Balas
  • 23 Juli 2020 pada 13:19
    Permalink

    Hai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS Al Baqarah [2]: 208)

    Balas
  • 23 Juli 2020 pada 08:30
    Permalink

    Bukti mereka berlepas tangan trhdp tanggungjwb kp uat semakin kerasa dan terlihat d masa pandemi. bayangkan saja masih bnyak ojek2 yg d bebaskan d era new nornal.pdhl resiko dan angka penularan covid semakin meningkat. Astagfirullah

    Balas
  • 23 Juli 2020 pada 05:07
    Permalink

    Berharap negara peduli pada rakyat d sistem kapitalis agaknya mustahil. Yg dipedulikan hny pengusaha dan pmilik modal

    Balas
  • 23 Juli 2020 pada 04:26
    Permalink

    Tulisan ini sangat membantu kita memahami permasalahan moda transportasi yang ada di negara kita ini

    Balas
  • 22 Juli 2020 pada 19:47
    Permalink

    Maa syaa Allah islam mwnyeluruh😊😇

    Balas
  • 22 Juli 2020 pada 19:39
    Permalink

    Butuh hadirnya negara dalam menyelesaikan problem masyarakat. Namun, negara yg menerapkan aturan Islam kaffah

    Balas
  • 22 Juli 2020 pada 19:22
    Permalink

    Sistem kehidupan yang sahih hanyalah berasal dari Sang Maha Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan, sistem yang diridai oleh-Nya, yaitu sistem Islam.

    Balas
  • 22 Juli 2020 pada 18:42
    Permalink

    Masya Allah Islam benar2 memperhatikan kenyamanan dn keselamatan rakyatnya.

    Balas
  • 22 Juli 2020 pada 17:58
    Permalink

    Dalam sistim kapitalis apa2 diajadikan bisnis,memikirnya untung dan rugi

    Balas
  • 22 Juli 2020 pada 17:12
    Permalink

    Dalam sistem kapitalis negara hanya regulator yang menggunakan asas untung rugi terhadap rakyatnya wajar bila terjadi carut marut peraturan pada moda transportasi.

    Balas
  • 22 Juli 2020 pada 16:54
    Permalink

    Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai. Tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat.

    Balas
    • 22 Juli 2020 pada 16:55
      Permalink

      Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai. Tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat..

      Balas
  • 22 Juli 2020 pada 16:05
    Permalink

    Islam begitu sempurna.. Memahami kebutuhan manusia hingga hal transportasi sekalipun.. Alhamdulillah.. Kewajiban kita untuk berupaya mengembalikan pengurusan Islam dalam transportasi melalui penerapan Khilafah oleh mayoritas masyarakat melalui jalan pemikiran tanpa kekerasan.. Sesuai metode Nabi Shalallaahu ‘alaihi wa sallama..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *