Saat Pandemi, Kemiskinan Meluas Akibat Mahalnya Beras: Bukti Rezim Neoliberal Tak Becus Urus Hajat Rakyat

MuslimahNews.com, NASIONAL – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin di Indonesia naik 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang per Maret 2020. Beras disebut menjadi komoditas paling berperan dalam garis kemiskinan (republika.co.id, 16/07/2020).

Sebagai bahan pangan utama masyarakat, sangat sensitif jika harga beras mengalami fluktuasi. Dari catatan BPS, harga beras periode September 2019-Maret 2020 mengalami kenaikan rata-rata 1,78 persen.

Menurut pengamat kebijakan publik, Emilda Tanjung, M.Si., harus diakui wabah Covid-19 memang berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan dan memukul sektor perekonomian.

Akan tetapi, Emilda menyatakan kondisi ini sebetulnya diperparah buruknya penanganan wabah oleh pemerintah, yang semakin menambah penderitaan rakyat khususnya kalangan masyarakat miskin.

“Jika dalam kondisi tanpa wabah saja rezim neoliberal tidak serius dan gagal mengurusi hajat rakyat, apalagi saat ini,” tukasnya.

Emilda menjelaskan, saat mayoritas aktivitas ekonomi berhenti, wajar angka kemiskinan terus bertambah. Sebab masyarakat miskin dan rentan miskin umumnya bekerja di sektor informal dengan upah/pendapatan harian.

“Kondisi ekonomi yang tidak stabil sangat gampang memerosotkan mereka ke garis kemiskinan hingga ke bawah garis kemiskinan,” jelas Emilda.

Di sisi lain, lanjut Emilda, pemerintah gagal mewujudkan politik ekonomi pangan yang sahih dan menyejahterakan. Di aspek hulu, produktivitas pangan sangat tergantung pada korporasi bahkan impor. Berimplikasi pada sangat rendahnya penguasaan negara terhadap cadangan dan stok pangan.

Baca juga:  Keadilan Islam dan Kegagalan Kapitalisme, dari Keadilan dan Kesejahteraan menjadi Kezaliman dan Kemerosotan

Semestinya, dengan stok pangan memadai, negara dapat mengeluarkan kapan saja dan sebanyak apa pun untuk pemenuhan kebutuhan rakyat.

Begitu pula di aspek distribusi. Emilda memaparkan, pasar dan harga pangan di sistem kapitalisme saat ini menjadi tempat “bermain” para spekulan akibat pemerintah tidak hadir mengurusi.

“Naik turunnya harga bukanlah cerminan keseimbangan supply and demand, namun lebih akibat distorsi pasar karena penimbunan, kartel, dsb.,” jelasnya.

Emilda pun menjelaskan, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam berlimpah termasuk sumber daya pangan pertanian. Lahan subur nan luas dengan komoditas pangan yang sangat beragam harusnya mampu menjadikan negara ini memiliki ketahanan pangan kuat dan berdaulat.

Kekayaan harta milik umum berupa tambang, hutan, laut, dsb. pun harusnya dapat pula menjadi sumber pemasukan negara yang sangat besar dan menjadikan negara bisa memberikan berbagai layanan publik terbaik dan mencukupi seluruh rakyatnya.

“Tidak selayaknya terdapat masyarakat miskin dan kesulitan bahan pangan di negeri ini karena harga yang mahal,” tegas Emilda.

Oleh sebab itu, menurut Emilda, syarat untuk bisa mewujudkan semua itu adalah mengembalikan pengelolaannya kepada sistem ekonomi Islam yang dijalankan pemerintah yang amanah, yakni Khilafah. Sebab hanya Khilafah yang sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai pelayan serta pelindung rakyat.

Baca juga:  Sampai Kapan Bermain-main dengan Angka Kemiskinan?

Emilda mendasari pada hadis Rasulullah Saw. yang menegaskan pemimpin bertanggung jawab pada rakyatnya.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).

Juga dalam hadis lain, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya…” (HR Muslim).

“Dari sini sangat jelas bahwa Khilafah wajib mengurusi seluruh urusan rakyatnya tanpa terkecuali,” tegas Emilda.

Mekanismenya, lanjut Emilda, Khilafah akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat secara individual baik pangan, papan, maupun sandang. Pemenuhannya akan dijalankan melalui dua mekanisme: langsung dan tidak langsung.

Warga masyarakat yang tidak mampu mencari nafkah karena sakit, cacat, dsb., maka Khilafah akan memenuhi kebutuhan pokoknya secara langsung, yaitu menyantuninya sesuai kebutuhannya secara layak.

Sementara bagi masyarakat yang mampu untuk bekerja, Khilafah menerapkan mekanisme tidak langsung: Menciptakan lapangan kerja, membantu permodalan, hingga memberikan edukasi dan skill yang dibutuhkan.

Bahkan dalam skala makro, negara akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.

“Begitu pula di sektor pertanian pangan, Khilafah hadir secara utuh dengan menjalankan perannya sebagai penanggung jawab urusan rakyat. Negara Islam akan memastikan produksi pangan berjalan di bawah pengaturannya, di antaranya menerapkan hukum kepemilikan tanah pertanian yang syar’i, menyediakan saprodi pertanian bagi petani, menyediakan infrastruktur pendukung, dsb.,” terang Emilda.

Baca juga:  Kemiskinan Menggurita, Kapitalisme Bukan Jalan Sejahtera

Sementara di aspek distribusi, Emilda melanjutkan, Khilafah akan terjun langsung hingga ke akar rumput mengawasi para penjual dan pembeli. Di antaranya dengan melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, dsb., disertai penegakan hukum yang tegas sesuai sanksi Islam.

Maka jelas, buruknya tata kelola tadilah yang menyebabkan terus meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan harga pangan berfluktuasi saat ini. Emilda mengungkapkan, peran pemerintah sebatas regulator dan fasilitator, sementara pengurusan hajat rakyat diserahkan pada korporasi yang hanya berorientasi untung. Jauh berbeda dengan mekanisme Islam yang dijelaskan Emilda.

“Atas fenomena ini, pemerintah seyogianya melakukan koreksi total terhadap konsep pengelolaan yang selama ini ada. Yakni meninggalkan sistem neoliberal-kapitalisme dan beralih kepada solusi sahih yaitu Islam,” pungkasnya. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

2 tanggapan untuk “Saat Pandemi, Kemiskinan Meluas Akibat Mahalnya Beras: Bukti Rezim Neoliberal Tak Becus Urus Hajat Rakyat

  • 21 Juli 2020 pada 16:16
    Permalink

    Nasib rakyat diujung tanduk

    Balas
  • 21 Juli 2020 pada 16:15
    Permalink

    Ya Allah penguasa tdk memikirkan rakyat

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *