Pelibatan TNI Atasi Konflik, Cermin Kegagalan Demokrasi

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, ANALISIS – Menteri Agama Fachrul Razi menggandeng TNI AD untuk kerja sama program peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerja sama program itu ditandai dengan pertemuan Fachrul dengan Wakaster KSAD Brigjen TNI Sugiyono di Kantor Kementerian Agama (30/6/2020).

Menurut Fachrul, selain menggunakan strategi pertahanan dan militer, keutuhan NKRI juga bisa dijaga dengan menggunakan pendekatan keagamaan.

Guna memperoleh hasil optimal, Fachrul memandang dibutuhkan kerja sama dan kesepahaman antara Kemenag sebagai sektor utama di bidang keagamaan dengan lembaga pertahanan negara, seperti TNI atau Polri.

Parameternya adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) RI yang dikeluarkan oleh Kemenag.  KUB RI tahun 2019 berada di angka 73,83 dalam rentang skor 0-100 secara nasional.

Angka itu mengalami kenaikan dari tahun lalu yang sebesar 70,90. Angka KUB itu terdiri dari tiga indikator, yaitu indikator toleransi dengan skor 72,37, kesetaraan 73,72, dan kerja sama 75,40.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti di awal Juli 2020. Pada 1 Juli, juru bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman mengatakan, TNI akan mengadvokasi “moderasi” dalam praktik agama dan akan mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk bekerja dengan TNI untuk mempromosikan kerukunan umat beragama.

Rencana tersebut tak ayal menuai protes keras dari Komisi VIII DPR RI. TNI dinilai tidak perlu terlibat di program kerukunan beragama. Menanggapi rencana pelibatan TNI di program peningkatan kerukunan umat beragama, anggota Komisi VIII DPR F-PKB Maman Imanulhaq menolak keras.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Kemenag tidak perlu melibatkan TNI dan lebih mengerahkan satuan kerja di tingkat bawah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh. Ia khawatir, jika TNI dilibatkan, yang dihasilkan adalah kerukunan semu.

Koalisi masyarakat sipil juga menentang keras rencana pelibatan TNI dalam urusan beragama warga negara. Mereka mempunyai 2 alasan. Pertama, pelibatan TNI dalam mengurus kerukunan beragama adalah suatu pendekatan yang keliru, sebab pelibatan TNI (pendekatan keamanan) justru berpotensi memunculkan pelanggaran HAM.

Pendekatan keamanan membuka ruang otoritarianisme karena pemerintah akan lebih mengutamakan stabilitas melalui pendekatan represif dibandingkan dialogis.

Tidak ada argumen yang kuat dan masuk akal bagi Kementerian Agama untuk melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama, karena nyatanya peningkatan kerukunan umat beragama selama ini lebih efektif dilakukan dengan cara-cara dialogis dibandingkan dengan pendekatan represif.

Pendekatan represif hanya memunculkan kerukunan semu dan akhirnya menjadi bom waktu konflik sosial yang lebih besar sebagaimana di masa Orde Baru.

Baca juga:  Menag Melarang Khilafah? Bersiaplah Berhadapan Langsung dengan Allah

Kedua, meski operasi militer selain perang (OMSP) dalam kerangka tugas perbantuan dimungkinkan, tetapi pelaksanaanya diatur secara ketat oleh Pasal 7 Ayat 2 UU TNI.

Pada titik ini, mengurus peningkatan kerukunan umat beragama tidak termasuk dalam tugas OMSP sebagaimana diatur UU TNI. Apalagi aturan main tentang pelaksanaan OMSP dalam kerangka tugas perbantuan belum juga dibentuk oleh pemerintah.

Hal ini akan menimbulkan problem akuntabilitas apabila terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaanya. Lebih dari itu, pelibatan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 3 UU TNI yang menegaskan OMSP hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik negara dan bukan sekadar Memorandum of Understanding (MoU) atau keputusan menteri.

Baik yang pro maupun kontra terhadap keterlibatan TNI tersebut, ada hal yang sama yang mereka tuju. Pertama, meminimalisasi atau menghilangkan konflik beragama di Indonesia, meski beda pendekatan –yang pro adalah dengan jalan keterlibatan militer, yang kontra dengan jalan dialogis atau musyawarah.

Kedua, pandangan yang sama terhadap sumber konflik, yakni Islam. Meski tidak disebutkan secara vulgar, namun dengan menelusuri bagaimana selama ini negara mendudukkan konflik dan solusinya, semuanya mengarah pada Islam sebagai pihak tertuduh.

Hal ini bisa dililhat dari pandangan mereka  terhadap konflik terburuk. Konflik terburuk adalah konflik sektarian (intraagama), seperti serangan anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur, atau serangan anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Banten.

Sementara itu, konflik antaragama umumnya tentang rumah ibadah (gereja, masjid, atau kuil).  Jelas sekali dalam pandangan Islam, bahwa masalah Syi’ah di Sampang, Ahmadiyah adalah perkara terkait dalam masalah akidah kaum muslimin. Adalah wajar jika dengan berkembangnya ajaran sesat tersebut di tengah kaum muslimin, membuat mereka khawatir.

Selanjutnya mereka pun bertindak di saat aparat dan pemerintah tidak tanggap terhadap penyimpangan akidah tersebut. Begitu pula dengan pendirian rumah ibadah, selalu dimunculkannya masalah bagaimana mayoritas mendominasi minoritas. Faktanya Indonesia mayoritasnya muslim. Jadi biang masalahnya muslim lagi.

Jauh-Dekat Militer dalam Perpolitikan

Dengan adanya rencana pelibatan TNI dalam konflik tersebut, bukan sekadar menunjukkan demokrasi hari ini belum matang. Namun memang senyatanya demokrasi  angkat tangan, alias takkan pernah mampu menyelesaikan  keberagaman yang ada di negeri ini.

Mengapa? Senyatanya demokrasi yang diidentikkan dengan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, meniscayakan  kepentingan pemilik modallah yang berkuasa. Kepentingan kekuasaan yang lebih besar yang  menguasai kebijakan yang ada. Bukan rakyat.

Baca juga:  Sertifikasi Nikah, Mengatasi Masalah dengan Masalah

Dengan demokrasi justru lahir para pemimpin yang tidak kapabel dalam menangani persoalan umat. Pemimpin terpilih hasil Pemilu, bukan pilihan rakyat secara mutlak. Maksimal mereka hanya dipilih oleh separuh rakyat.

Terlebih lagi Pemilu terakhir yang baru digelar, hingga hari ini dipertanyakan keabsahan sang pemenang. Walhasil, meski di puncak kekuasaan sang pemenang tak pernah tenang. Oleh karenanya berbagai cara dilakukan untuk melindungi kekuasaan yang telah diraihnya.

Tak dipungkiri bahwa Indonesia pada masa Orde Baru, nuansa pemerintahan  yang ada diliputi oleh militerisme meski yang digaungkan adalah demokrasi. Namun nyatanya para elite Orde Baru merancang restrukturisasi politik melalui sentralisasi pemerintahan dengan menempatkan perwira ABRI dalam jabatan-jabatan publik strategis –kemudian dikenal dengan istilah dwi-fungsi.

Pemerintah juga memberikan kewenangan dengan proporsi yang besar kepada para teknokrat dan perwira militer. Sementara figur sipil dan para intelektual progresif semakin kehilangan pengaruhnya di dalam jabatan publik.

Meski dikecam banyak pihak, kebijakan restrukturisasi politik Orde Baru menemukan pembenaran dan alasan tersendiri. Bagi Ali Murtopo – saat itu menjabat sebagai Asisten Pribadi Presiden Soeharto Bidang Politik – restrukturisasi politik mesti dimaklumi sebagai langkah rasional demi ‘normalisasi politik’ yang akan menjamin stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Hari ini, sejarah berulang kembali. Di awal pemerintahannya, Jokowi mengandalkan dukungan TNI menghadapi tekanan polisi dan partai-partai politik yang bersekutu dengan mantan Presiden Megawati, TNI kembali merangkak memasuki bidang-bidang di luar pertahanan.

TNI telah menandatangani sejumlah perjanjian dengan beberapa kementerian dan perusahaan negara untuk, misalnya menyediakan keamanan di bandar-bandar udara, stasiun bus dan kereta api, serta membantu petani meningkatkan hasil panen.

Beberapa pejabat telah menyerukan keterlibatan militer dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melawan upaya polisi dan sekutu-sekutu politiknya untuk melumpuhkan lembaga ditakuti itu.

TNI  juga berusaha untuk memberikan pekerjaan bagi ratusan perwira yang tidak aktif ke dalam birokrasi sipil. Joko Widodo sendiri tampak mendukung amandemen yang diusulkan untuk Undang-Undang TNI 2004, yang memungkinkan perwira yang tidak memiliki jabatan untuk mengambil pekerjaan di berbagai kementerian dan lembaga sipil lainnya, dan melepaskan kebuntuan di jajaran 300.000 tentara Indonesia.

Dengan kondisi terkini tersebut, wajar jika  para aktivis pro-demokrasi menganggap sebagai kemunduran. Mereka mengkhawatirkan kembalinya doktrin dwifungsi militer atau biasa disebut dwifungsi ABRI,  yang berlaku selama 32 tahun dalam kepemimpinan otoriter Presiden Soeharto.

Baca juga:  Polemik Pembatalan Haji, karena Corona atau Butuh Dana?

Militer-Sipil Dalam Khilafah

Berbeda dengan sistem demokrasi. Dalam sistem Khilafah, keberadaan militer atau tentara adalah suatu hal yang mutlak adanya. Posisi tentara/militer dalam rangka merealisasikan amanah yang diemban Daulah Khilafah, yakni mengemban risalah Islam ke seluruh alam dan menjaga eksistensi kaum muslimin dengan dakwah dan jihad.

Oleh karenanya, hukum pembentukan dan tugas tentara tidak bisa dipisahkan dari jihad dan perang. Keberadaan tentara yang terorganisasi dalam sebuah lembaga negara berhukum fardu sebagaimana kefarduan jihad.

Tentara dibentuk dari warga negara Khilafah Islam. Lembaga negara yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Departemen Perang (Dairah Harbiyah).

Pasukan dibagi menjadi dua macam: pasukan cadangan dan pasukan tetap (reguler). Pasukan cadangan adalah setiap muslim yang mampu berperang. Alasannya, setiap kaum muslim wajib berjihad dan membekali diri dengan kemampuan perang.

Setiap laki-laki berusia 15 tahun wajib mengikuti latihan militer. Adapun rekrutmen ntuk menjadi tentara tetap (reguler) hukumnya fardu kifayah.

Pasukan reguler adalah setiap orang yang secara kontinu menjadi anggota tentara dan mendapatkan gaji dari negara, sebagaimana pegawai negara lain.

Kewajiban jihad tidak bisa diselenggarakan terus-menerus, begitu pula tugas menjaga eksistensi kaum muslim tidak akan bisa diwujudkan secara kontinu, kecuali ada pasukan tetap. Atas dasar itu, seorang Khalifah wajib membentuk pasukan tetap (reguler).

Pasukan reguler inilah yang akan membawa misi Islam ke seluruh alam. Mereka akan disibukkan dengan melakukan jihad dan dakwah ke penjuru alam. Tak akan ada waktu baginya untuk melirik atau berebut jabatan kekuasaan sipil atau menjadi pelayan kekuasaan rezim. Kerinduan mereka untuk syahid di medan dakwah, jauh melampaui keinginan mereka mengais remah-remah jabatan dunia.

Pribadi-pribadi tentara demikian lahir dari sebuah negara yang mempunyai visi besar-Khilafah. Bahkan warga sipilnya pun siap men-support terjun dalam kancah jihad, saat negara membutuhkan. Maka tak heran, dengan generasi semacam ini, Islam mampu menguasai 2/3 wilayah dunia selam 13 abad lamanya.

Berharap demokrasi hari ini mampu lahirkan persoalan tuntas dan peradaban gemilang seperti halnya di atas? Bagai mencencang air tak putus, alias mustahil terwujud.

Satu-satunya jalan, hanyalah kembali pada Islam. Umat akan terjaga, peradaban mulia, di akhirat pun mendapat surga. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

32 tanggapan untuk “Pelibatan TNI Atasi Konflik, Cermin Kegagalan Demokrasi

  • 25 Juli 2020 pada 07:52
    Permalink

    Di dalam Islam aparan keamanan bertugas mengayomi rakyat, sedangkan di dalam sistem kapitalis demokrasi aparat bertugas menakut-nakuti rakyat. sungguh terdapat perbedaan yang sangat bertolak belakang. Saatnya kembali kepada syariat Islam kaffah agar rakyat terlindungi daris segala macam ancaman

    Balas
  • 25 Juli 2020 pada 04:49
    Permalink

    Menunggu detik-detik kehancuran demokrasi

    Balas
  • 24 Juli 2020 pada 21:49
    Permalink

    Astaghfirullah.. memang pada dasarnya sudah saatnya kita kembali ke sistem Islam. Sistem yg sesuai dg fitrah manusia. Dimana negara benar-benar menjadi perisai untuk umat

    Balas
  • 23 Juli 2020 pada 07:50
    Permalink

    Entah … kerukunan umat beragama spt apa yg mereka maksud????benar-benar membingungkan.

    apakah yg mereka mksd kerukunan umat beragama spt bentuk toleransi yg kebablasan dan brujung enggadaian aqidah tana mereka sadari atau spt apa?sangat berbeda peran militer di masa daulah dan masa sekarang.

    Balas
  • 23 Juli 2020 pada 07:39
    Permalink

    Allahu Akbar. Maa syaa Allah. Makin rindu dengan khilafah.

    Balas
  • 21 Juli 2020 pada 14:30
    Permalink

    Satu-satunya jalan, hanyalah kembali pada Islam. Umat akan terjaga, peradaban mulia, di akhirat pun mendapat surga

    Balas
  • 21 Juli 2020 pada 06:25
    Permalink

    Democrazy sebentar lagi akan hancur

    Balas
  • 21 Juli 2020 pada 04:57
    Permalink

    Hal.ini dusebabkan karena tentara sdh dimandulkan fungsinya

    Balas
  • 20 Juli 2020 pada 22:00
    Permalink

    Allaahummahfadznaa minaddzaalimiin..

    Balas
  • 20 Juli 2020 pada 17:20
    Permalink

    Demokrasi makin menjadi jadi.. semua ditabrak.. dan sedikit lagi mati. Aamiin

    Balas
  • 20 Juli 2020 pada 17:14
    Permalink

    Militer adalah perisai umat…pelindung umat

    Balas
  • 20 Juli 2020 pada 15:40
    Permalink

    Rezim kewalahan utk melanggengkan kekuasaan

    Balas
  • 20 Juli 2020 pada 13:31
    Permalink

    Tentara itu dlm islam utk melaksanakan perang/jihad jika ada gangguan dari luar

    Balas
  • 20 Juli 2020 pada 08:20
    Permalink

    Sistem Islam membentuk masyarakat yg bertaqwa. sipil, militer berjuang hanya untuk Islam.

    Balas
  • 20 Juli 2020 pada 08:02
    Permalink

    MasyaaLlah. Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia sebagai Khalifah d bumi ini, tetapi mereka sombong

    Balas
  • 19 Juli 2020 pada 21:11
    Permalink

    alangkah lucunya negri ini

    Balas
  • 19 Juli 2020 pada 20:49
    Permalink

    Islam solusi tuntas untuk seluruh masalah

    Balas
  • 19 Juli 2020 pada 20:45
    Permalink

    Begitulah tentara Islam akan berusaha untuk bagaimana Islam bisa tersebar dengan dakwah dan jihadnya, bukan mencari kekuasaan semu..

    Balas
  • 19 Juli 2020 pada 19:37
    Permalink

    Demokrasi kian menampakkan kehancurannya sendiri

    Balas
  • 19 Juli 2020 pada 19:36
    Permalink

    ماشاء الله
    Ternyata seperti itu ya aktifitas Tentara dalam Islam

    Balas
  • 19 Juli 2020 pada 19:07
    Permalink

    Pemerintah saat ini semakin aneh yah
    Bagaimana mungkin TNI bisa mengurus itu kan bidangx dlm mengurus pertahanan…
    Solusinya hanya dengan Islam semua permasalahan akan tuntas….

    #BackToIslam

    Balas
    • 25 Juli 2020 pada 13:06
      Permalink

      Dalam sistem Islam, peran militer sangat jelas dalam mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dengan tujuan hidup Mulia dengan Islam atau syahid karena nya. Militer (TNI) sekarang ini, seperti bisa ditarik kemana-mana.

      Balas
  • 19 Juli 2020 pada 16:26
    Permalink

    Semakin otoriter

    Balas
  • 19 Juli 2020 pada 16:17
    Permalink

    Dalam sistem Khilafah, keberadaan militer atau tentara adalah suatu hal yang mutlak adanya. Posisi tentara/militer dalam rangka merealisasikan amanah yang diemban Daulah Khilafah, yakni mengemban risalah Islam ke seluruh alam dan menjaga eksistensi kaum muslimin dengan dakwah dan jihad.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *