Editorial: “Nikah Massal”, Tipu-Tipu Rezim Neoliberal

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Adalah Nadiem Makarim, yang menggagas gerakan “nikah massal” antara industri dan vokasi. Nadiem bermimpi, kelak para orang tua akan berlomba mendaftarkan anaknya ke SMK.

Di tingkat perguruan tinggi pun tak jauh beda. Nadiem berharap “perjodohan massal” antara kampus dan industri ini bisa berjalan sempurna.

Bahkan dia berjanji pemerintah siap memberi fasilitas dan apresiasi. Terutama jika perguruan tinggi berhasil menggalang partisipasi dan kontribusi dari pihak swasta dan industri.

“Perjodohan massal” ini dinilai penting agar perguruan tinggi dan industri bisa terkoneksi untuk saling memperkuat diri. Kampus bertugas menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dunia usaha. Dan dunia usaha bertugas mencerap lulusan kampusnya.

Sebelum itu Presiden Jokowi memang sempat berpesan. Salah satunya agar perguruan tinggi aktif menjalin kerja sama dengan industri, terutama di kawasan industri terdekat.

Presiden juga menyampaikan, posisi pemerintah hanya berperan sebagai pendukung, regulator, dan katalis. Sehingga tidak bisa memaksa pihak kampus dan industri untuk saling bermitra lewat regulasi.

Namun demikian, pemerintah akan mendorong dengan berbagai macam insentif agar industri mau berinvestasi di bidang pendidikan. Misalnya lewat kerja sama proyek-proyek penelitian dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, sesaat setelah terpilih dan kabinet dilantik, Jokowi sempat menyampaikan ambisi periode kedua pemerintahannya yang disebutnya sebagai visi Indonesia.

Visi itu meliputi:

(1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur berskala besar dan menyambungkannya dengan kawasan-kawasan ekonomi kecil.

(2) Membangun SDM unggul termasuk melalui pendidikan berkualitas khususnya sekolah-sekolah vokasi dan lembaga manajemen talenta.

(3) Membuka ruang investasi seluas-luasnya.

(4) Mereformasi birokrasi, dan

(5) Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Sebagian kalangan menilai poin-poin visi ini cukup untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi sangat proagenda liberalisasi ekonomi. Sekaligus mendukung agenda kapitalisasi kekuatan korporasi.

Dan faktanya, pemerintahan Jokowi memang sudah tampak serius menjalankan semua poin-poin yang tertuang dalam visi tadi, bahkan sejak berkuasa pertama kali.

Yakni ketika proyek-proyek pembangunan infrastruktur dilakukan begitu jor-joran sejalan dengan tumbuhnya kawasan-kawasan industri, terutama di masa sebelum pandemi.

Demikian juga ketika karpet merah begitu lebar digelar bagi proyek-proyek investasi asing, yang juga tak berhenti di era pandemi. Menyusul gerakan reformasi birokrasi yang juga masif dilakukan di berbagai lini.

Sehingga ketika muncul gagasan “nikah massal” antara industri dan pendidikan vokasi, terbaca jelas menjadi salah satu strategi agar tujuan agenda tadi bisa secepatnya terealisasi. Karena ketersediaan tenaga operator industrialisasi menjadi hal mutlak yang wajib segera terpenuhi.

Namun pertanyaannya, semua ini demi siapa?

Karena jika mau jujur, semua proyek yang dilakukan pemerintah tadi nyatanya tak berpengaruh signifikan bagi kehidupan rakyat banyak. Bahkan sebaliknya, beban ekonomi rakyat kian hari dirasa kian bertambah berat.

Pemerintah memang selalu berkoar-koar, Indonesia tak mungkin bisa menghindar dari situasi dunia yang berkembang begitu cepat. Termasuk menghadapi era keterbukaan pasar global yang rohnya adalah liberalisasi ekonomi alias kapitalisasi di berbagai bidang kehidupan.

Itulah kenapa pemerintah mengklaim Indonesia harus bisa berlari kencang. Mengejar target sukses dalam persaingan global. Caranya adalah dengan menerima segala doktrin ekonomi neoliberal dan turut berputar sesuai dengan skenario negara-negara subjek kapitalisme global.

Maka dalam kerangka itulah rupanya lima poin visi indonesia dibuat, tak terkecuali visi pendidikan. Dan ndilalahnya, pemerintah tak jujur mengukur, Indonesia nanti akan berposisi di sebelah mana. Apakah akan menjadi subjek persaingan, atau malah menjadi objek penjajahan?

Ironisnya, bagi rezim penguasa, tak penting jika negeri ini akhirnya terposisi sebagai pembebek sekaligus objek penjajahan. Terbukti aktivitas mengemplang utang, mengemis proyek, menggelar karpet, bahkan menjadi keset, kian lazim dilakukan oleh para pejabat negara atas nama proyek-proyek kerja sama.

Padahal jika didetaili, proyek kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi itu jelas berbahaya. Karena pelan tapi pasti telah mencerabut kemandirian dan kedaulatan bangsa. Sekaligus menempatkan negeri kita ini sebagai sapi perah bagi negara-negara adidaya.

Hari ini saja, bahaya besar sudah nampak menyasar unit ekonomi paling penting berupa sumber daya manusia. Dan di saat sama, gurita kapitalisme pun telah merambah unit ekonomi paling kecil berupa sumber-sumber ekonomi rakyat di pedesaan. Termasuk di bidang yang paling vital, yakni sektor pertanian.

Terbayang jika proyek ini sukses. Sumber daya manusia indonesia kelak hanya akan menjadi kacung korporasi asing. Dan di saat sama, seluruh sumber daya alam yang ada, termasuk pangan akan masuk dalam genggaman para pemodal kuat yang menjadi penguasa sesungguhnya.

Lantas bagaimanakah dengan rakyat banyak?

Bisa dipastikan, mereka hanya akan kebagian remah-remah kue pembangunan. Tersingkir di sudut-sudut kekumuhan. Seraya dipaksa bersabar menerima rasa sakit akibat berbagai ketidakadilan yang terus dipertontonkan.

Walhasil, dalam konteks inilah proyek “nikah massal” antara pendidikan dan industri ini diaruskan. Hal seperti ini niscaya tatkala negara dan penguasanya sudah masuk dalam cengkeraman hegemoni kapitalisme global yang sekuler dan minus halal-haram.

Dalam situasi ini, pendidikan jelas dijauhkan dari posisinya yang mulia sebagai pilar kebangkitan. Pendidikan, justru sengaja ditempatkan hanya sebagai mesin cetak manusia-manusia sekuler bermental buruh, yang siap memutar roda bisnis korporasi internasional, sekaligus melanggengkan hegemoni kapitalisme global.

Pendidikan dalam sistem sekuler juga tak memiliki sisi ruhiyyah dan jauh dari barokah. Terutama sejak pelan tapi pasti, materi pelajaran agama dikebiri, dan dijauhkan dari materi pembelajaran. Wajar jika output-nya pun sangat timpang. Yakni munculnya SDM-SDM cerdas yang tapi minus adab kesopanan.

Hal ini jelas jauh berbeda dengan paradigma pendidikan dalam Islam. Di mana pendidikan tak hanya memiliki dimensi duniawiyah, tapi juga ukhrawiyah. Yakni sebagai wasilah mencetak manusia-manusia bertakwa yang siap menjalankan fungsinya sebagai pemakmur alam semesta.

Sehingga tampak bahwa pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai pilar penting membangun peradaban cemerlang. Di mana negara dan penguasa, menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab terselenggaranya sistem pendidikan secara baik sesuai dengan tuntunan Islam.

Maka implikasinya, penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran tak boleh keluar dari asas dan tujuan pendidikan Islam. Yakni membentuk sosok-sosok muslim berkepribadian Islam sekaligus memiliki skill mumpuni untuk mengarungi kehidupan dan berkontribusi positif dalam mengukuhkan bangunan masyarakat, negara, maupun peradaban Islam.

Maka dalam penerapannya, negara terdorong untuk menyediakan berbagai fasilitas utama dan penunjang pendidikan. Seperti, tenaga pendidik bertakwa dan profesional untuk semua tingkatan, gedung dan fasilitas belajar, insentif yang memadai baik bagi pendidik maupun peserta didik, juga pendanaan untuk riset dan pengembangan.

Di luar itu, negara akan maksimal menciptakan lingkungan terbaik demi mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Mulai dari menerapkan sistem pergaulan Islam, memelihara tradisi amar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat, menerapkan kebijakan media yang mengukuhkan akidah dan pemahaman umat akan Islam, serta menerapkan sistem sanksi Islam yang menjaga umat dari penyimpangan.

Di saat yang sama, negara pun akan menerapkan sistem politik yang kompatibel dengan syariat Islam. Yakni sistem khilafah, yang pemimpinnya bertindak sebagai ra’in (pengatur) dan junnah (penjaga). Jadi, bukan sistem sekuler demokrasi yang justru begitu lemah, anti-Islam dan membuka celah penjajahan.

Juga menerapkan sistem ekonomi Islam yang sahih yang membuat negara mampu menjamin kesejahteraan. Termasuk mendukung pembiayaan pendidikan, hingga pendidikan terbaik dan gratis pun bisa diakses oleh seluruh warga negara.

Ini semua sangat niscaya untuk diwujudkan, termasuk di masa sekarang. Karena syariat Islam memang datang sebagai pemecah masalah kehidupan yang selalu cocok di setiap zaman.

Dan sejarah panjang peradaban Islam pun telah lama membuktikan. Dimana umat Islam mampu tampil sebagai pemimpin peradaban dan negaranya disegani oleh kawan maupun lawan.

Inilah yang semestinya terus dipahamkan ke tengah-tengah umat. Bahwa umat Islam tak akan pernah mulia kecuali dengan tunduk pada aturan Islam.

Bahkan jika umat terus membebek pada kemauan asing, termasuk dalam bidang pendidikan, maka umat ini akan terus merasa sulit untuk keluar dari penjajahan. Padahal Allah swt telah dengan berfirman :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141)

Dan firman-Nya:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS Ali Imran [3] : 110) [MNews/SNA]