Inovasi Pendidikan ala Mas Menteri dan PR Besar PPDB

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Tahun ajaran baru sudah di depan mata. Sejumlah sekolah di zona hijau pandemi pun mulai dibuka. Sementara di zona kuning, oranye, dan merah, kegiatan belajar mengajar (KBM) terpaksa masih dilaksanakan secara daring. Ini sebagaimana Surat Keputusan Bersama Empat Kementerian pada Juni lalu.

Memang direncanakan, tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020. Meski demikian, masa efektif KBM terhitung mulai 20 Juli 2020.

Sejenak merunut ke belakang, tahun ajaran baru di tengah pandemi ini cukup menuai polemik di sana-sini. Hal ini di antaranya, adanya permintaan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang.

Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Pasalnya, Komnas Anak mendapat banyak laporan terkait syarat usia tersebut. Imbasnya, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik yang tinggi.

Masih terkait, Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait juga memberi alasan, bahwa penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, tidaklah bermasalah. Karena daerah-daerah tersebut menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak, dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya.

Memang sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir pada seleksi PPDB menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Menurut Nahdiana, penetapan zonasi berbasis kelurahan dan irisan kelurahan dengan mempertimbangkan keunikan demografi Jakarta, mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang tidak sama setiap kelurahan, bentuk hunian vertikal yang banyak di Jakarta, hingga sebaran sekolah yang tidak sama di setiap kelurahan.

Begitu juga daya tampung sekolah yang tidak sama di tiap sekolah dan jumlah sekolah asal serta banyaknya atau tersedianya moda transportasi bagi anak sekolah. Penetapan zonasi berbasis kelurahan di DKI Jakarta itu, menurut dia, sudah berlaku sejak pelaksanaan PPDB DKI pada 2017.

Baca juga:  Peran Muslimah Dalam Pendidikan

Karenanya, berdasarkan evaluasi dan kajian pelaksanaan PPDB, penggunaan usia sebagai kriteria seleksi lebih dapat mengakomodasi calon peserta didik baru dari seluruh lapisan masyarakat.

Justru masalah ini jadi makin pelik ketika ternyata Mas Menteri juga menyatakan bahwa program pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan dipermanenkan. Meski beberapa hari kemudian, hal ini sedikit diralat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril, bahwa yang akan permanen adalah tersedianya berbagai platform PJJ, termasuk yang bersifat daring dan luring seperti Rumah Belajar yang akan terus dilangsungkan guna mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Jadi, menurut Iwan, bukan PJJ itu sendiri yang sifatnya permanen.

Memang dalam hemat Mas Menteri Nadiem, PJJ dapat menjadi peluang untuk efisiensi teknologi. Orang tua murid hingga sekolah dapat melakukan persilangan metode pembelajaran. Menurutnya ini adalah kesempatan untuk melakukan berbagai macam efisiensi dengan teknologi, dengan software, dengan aplikasi dan juga memberikan kesempatan bagi guru-guru, kepala sekolah, dan murid-murid, untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau school learning management system. Dan kata Nadiem, ini adalah potensi yang sangat besar.

Tapi apa pun itu, beragam inovasi pendidikan ala Mas Menteri ini mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Bahkan akan menjadi PR besar bagi kementeriannya di masa-masa selanjutnya. Terlebih, dengan adanya pemanfaatan berbagai platform pendidikan berbasis teknologi yang telah tersedia, yang mana Kemendikbud kemudian mendorong pembelajaran dengan model kombinasi (hybrid).

Kemendikbud meyakini bahwa model pembelajaran berbasis kombinasi pembelajaran ini akan terbukti efektif meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa dalam bersaing di dunia global saat ini.

Melalui pembelajaran dengan model kombinasi, guru dan siswa akan terus melanjutkan penerapan teknologi yang dikombinasikan dengan tatap muka sebagai metode pembelajaran terpadu.

Meski demikian hebatnya target Mas Menteri, namun cobalah sedikit realistis. Faktanya, pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021 ini tetap dipastikan terhadang banyak kendala untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Di antaranya tentu saja ada orang tua yang tidak memiliki perangkat android, juga daerah-daerah yang tak terjangkau listrik dan sinyal internet.

Baca juga:  Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh

Belum lagi bagi para siswa yang orang tuanya kurang berpendidikan dan murni mengandalkan belajar hanya dari sekolah, tentu belajar sendiri di rumah membutuhkan upaya lebih keras dari diri siswa itu sendiri, di samping memerlukan pendampingan yang lebih intensif dari guru/sekolah.

Kendala-kendala seperti ini semestinya dipikirkan secara matang oleh pemerintah, baik dari pembiayaan dan antisipasi segala kemungkinan yang harus disiapkan ataupun diupayakan. Toh kondisi pandemi tidak baru saja terjadi sehari-dua hari. Jadi, tak perlu juga selalu mengambinghitamkan pandemi sebagai “penghalang terbesar” pelaksanaan KBM di sekolah.

Ini pula yang kemudian menyebabkan kinerja Mas Menteri kembali mendapat sorotan dan kritik tajam dari sejumlah praktisi dan pengamat pendidikan. Guru Besar FISIPOL Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan di Indonesia.

Prof. Wahyudi bahkan menambahkan, Mas Menteri agaknya lebih cocok menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan.

Selain itu, Prof Wahyudi juga menyinggung perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terlalu meyakinkan. Sampai 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32%) dan SMP (22,8%) atau 54% lebih. Berikutnya, lulusan SMA (20,15%), SMK (17,31%), D1-D2-D3 (1,8%), dan S1 ke atas (4,11%). Terkait dengan hal ini tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem.

Kritik ini cukup relevan, karena segala dampak kebijakan yang tak tepat guna pasti mengorbankan seluruh peserta didik dari tingkat PAUD hingga PT. Sungguh ironis!!

Dan tentu saja, tak selayaknya Mas Menteri memaksa untuk menjajakan teknologi di dunia pendidikan dengan bersembunyi di balik topeng RI 4.0. Yang ketika ada segolongan masyarakat yang tak mampu menjangkau modernisasi pendidikan ala RI 4.0 itu, mereka jadi tak memperoleh akses pendidikan.

Baca juga:  PPDB Zonasi dan Hak Pendidikan yang Tereduksi

Alih-alih yang memadai, untuk mengakses pendidikan saja tidak semua dari mereka mampu. Ini tentunya juga harus menjadi alarm keras bagi Mas Menteri.

Demikianlah wujud pendidikan ketika hanya disetir untuk mencapai target ke depan, tanpa mempertimbangkan kemampuan para pelaku, pelaksana, dan konsep sistem pendidikan itu sendiri. Ini sungguh mencederai ruh pendidikan yang menjadi salah satu cikal bakal pembangun peradaban.

Maka ketika dikelola ala kadarnya, sistem pendidikan hanya menjadi instrumen ideologi tempatnya bernaung tanpa bisa menghasilkan output yang konstruktif. Yang dikhawatirkan jika justru sebaliknya, yang terwujud yakni output yang destruktif. Na’udzu billahi.

Seperti itulah kenyataan yang akan terwujud ketika pendidikan di-drive berdasarkan capaian fisik alias reputasi ala kapitalistik. Sama sekali tak terasa ruhnya. Siswa berangkat ke sekolah hanya akan terasa sekadar pergi ke luar rumah. Tiada beda dengan pergi ke tempat bermain.

Sekolah selaku lembaga pendidikan pun secara tidak langsung sudah dihinakan karena ketika siswa sudah bayar uang sekolah maka urusan sudah dianggap beres. Tanpa peduli output, alih-alih konstruktor peradaban gemilang. Jangan mimpi!!

Ini sungguh bertolak belakang dengan yang pernah tertunaikan dalam sistem Khilafah. Khilafah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara, tanpa membedakan apa pun latar belakang warganya.

Negara hadir sebagai pelaksana sistem pendidikan. Ini semata karena Islam telah memandatkan kepada negara berupa tanggung jawab pengurusan seluruh urusan umat, termasuk di dalamnya adalah sistem pendidikan.

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw.,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dengan peran selaku penanggung jawab ini, Khilafah bertanggung jawab untuk memberikan sarana prasarana, kurikulum yang sahih, serta peta jalan pelaksanaan sistem pendidikan. Khilafah juga memastikan agar setiap warga negara dapat mengakses kebutuhan pendidikan untuk semua jenjang usia. [MNews]

3 thoughts on “Inovasi Pendidikan ala Mas Menteri dan PR Besar PPDB

  • 18 Juli 2020 pada 09:53
    Permalink

    Pendidikan berkualitas ada di sistem islam

    Balas
  • 14 Juli 2020 pada 22:00
    Permalink

    Sistem pendidikan di era khilafah adalah yang terbaik dan bisa dijadikan Role Model pada saat ini.

    Balas
  • 14 Juli 2020 pada 20:42
    Permalink

    Disekolah hanya di suruh nyalin dari buku paket ke buku tulis, guru hanya menyuruh buka halaman ini lalu kerjakan selesai pulang, begitu seterusnya, gak ada pelajaran yg penting, anak anak hanya mengikuti disetiap harinya, gak ada yg mendapatkan ilmu disekolah, yg didapat hanya nilai dan tekanan,

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *